Tag: bulan bintang

Idul Adha, Bintang Bulan Berkibar di Mes Wali Nanggroe

Idul Adha, Bintang Bulan Berkibar di Mes Wali Nanggroe

BANDA ACEH – Personel Intelkam Polresta Banda Aceh, bersama aparat Polsek Jaya Baru, menurunkan bendera Bintang Bulan dari tiang utama dalam Kompleks Mes Wali Nanggroe, di Jalan Pemancar, Nomor 20, Kecamatan Jaya Baru, Banda Aceh, Kamis (24/09/2015) malam.

Bendera Bintang Bulan tersebut dikibarkan oleh Adi (30) penduduk Aceh Utara, yang menginap di mes tersebut bersama dua rekannya Usyan (31) asal Tiro, Pidie dan Azhar (35) asal Aceh Tamiang. Bendera itu dinaikkan oleh Adi.

Kapolresta Banda Aceh, Kombes Pol Zulkifli SStMk SH, mengatakan dari keterangan yang diperoleh pihaknya diketahui Adi yang mengibarkan bendera Bintang Bulan tersebut.

“Alasan Adi mengibarkan bendera Bintang Bulan itu untuk memperingati Hari Raya Idul Adha. Tidak ada tujuan lain yang ada kaitannya dengan politik, apalagi ada yang menungganginya. Itu murni untuj memperingati Hari Raya Idul Adha,” tambah Kasat Intelkam Kompol Apriadi SSos yang dihubungi Serambinews.com.

Polisi pun lanjut Apriadi, tetap membiarkan nendera Bintang Bulan berada di mes tersebut dengan meminta Adi atau siapapun yang ada di Mes Wali Nanggroe untuk tidak mengulangi mengibarkan bendera itu. | sumber: serambi indonesia

Foto Ilustrasi

Soal Bulan Bintang, Halim AB: Tidak Ada Unsur Mencari Sensasi

Soal Bulan Bintang, Halim AB: Tidak Ada Unsur Mencari Sensasi

LHOKSEUMAWE – Kader muda Partai Aceh, Halim AB, menilai pengibaran bendera Aceh yang dilakukan oleh DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe, murni karena menjalankan amanah undang-undang.

“Masalah pengibaran bendera yang dilakukan baru-baru ini di Kota Lhokseumawe, saya lihat DPRK sama sekali tidak punya unsur untuk mencari sensasi, tapi pengibaran bulan bintang adalah bagian dari amanah undang-undang untuk merawat perdamaian,” kata Halim AB, kepada portalsatu.com, Kamis 20 Agustus 2015.

“Mereka pasti jengah dengan ketidakpastian hukum yang terjadi selama ini,” ujar Halim AB.

Sebagai wakil rakyat, kata Halim, anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe tentu tidak ingin terjebak dalam pusaran kebimbangan yang timbul karna multi tafsir tentang product hukum dan ingin mengukur sejauh mana wewenang pemerintah aceh dalam hal implementasi uupa.

“Itu makna tersirat yamg saya lihat dari pengibaran bulan bintang di Islamic Center,” katanya.

“Mudah-mudahan, bangsa yang berjiwa besar seperti Indonesia bisa lebih arif melihat permasalahan ini, baik dari segi tindakan maupun dalam hal mengeluarkan pernyataan di depan public,” ujar dia lagi. [] (mal)

 

Soal Bendera, DPR Aceh: Ini Tanggungjawab Bersama

Soal Bendera, DPR Aceh: Ini Tanggungjawab Bersama

BANDA Aceh – Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan pengesahan qanun bendera merupakan hasil kesepakatan antara legislative dan eksekutif Aceh. Sayangnya, dalam penerapan qanun tersebut, hanya legislative yang bergerak di depan.

“Qanun ini (bendera-red) disahkan oleh DPR Aceh dan gubernur. Gubernur yang menandatangani. Kemudian baru dilembar-Aceh-kan,” kata Abdullah Saleh, kepada portalsatu.com, Kamis 20 Agustus 2015.

Anehnya, kata Abdullah Saleh, dalam berjalannya waktu, implementasi qanun ini hanya dilaksanakan oleh DPR Aceh. Sementara eksekutif tak bergerak sama sekali.

“Ini jadi persoalan. Draf perubahan qanun juga tak diajukan. Padahal ini adalah tanggungjawab bersama. DPR Aceh dan eksekutif Aceh,” ujar kader Partai Aceh ini.

Sebelumnya, Abdullah Saleh juga mengatakan tindakan pihak kepolisian untuk mengusut kasus pengibaran bendera bulan bintang oleh DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara dinilai tak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, keberadaan bulan bintang sebagai bendera Aceh dinilai telah sah berdasarkan Aceh.

“Kita pertanyakan dasar hukum apa yang dilanggar? Jangan hanya sekedar ngemob (menggertak-red),” kata Abdullah Saleh, kepada portalsatu.com, Kamis 20 Agustus 2015.

Menurutnya, keberadaan bulan bintang memiliki dasar hukum yang kuat. Dimana, perjanjian MoU Helsinki antara RI dan GAM memberi amanah agar Aceh memiliki bendera, lambang dan himne tersendiri.

Kemudian hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI tentang UUPA. Pembentukan Qanun Bendera Aceh juga merupakan hasil kesepakatan antara legislative dan eksekutif Aceh.

“Keberadaan bulan bintang sebagai bendera Aceh sudah melewati seluruh aspek hukum dan legal formal pembentukan semua produk hukum. Seharusnya, kalau tak sesuai, qanun bendera bisa dibatalkan dalam 60 hari pasca disahkan. Namun hingga kini tak ada pembatalan,” kata Abdullah Saleh.

“Sekarang ketika polisi mengusut, hukum mana yang dilanggar? Harus jelas. Jangan hanya ngemob,” ujar politisi Partai Aceh ini.

“Setiap pelanggaran, harus jelas delik mana yang dilanggar. Kita bicara hukum,” katanya lagi. [] (mal)

Soal Pengibaran Bulan Bintang, DPR Aceh: Dasar Hukum Mana yang Dilanggar?

Soal Pengibaran Bulan Bintang, DPR Aceh: Dasar Hukum Mana yang Dilanggar?

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan tindakan pihak kepolisian untuk mengusut kasus pengibaran bendera bulan bintang oleh DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara dinilai tak memiliki dasar hukum yang kuat. Pasalnya, keberadaan bulan bintang sebagai bendera Aceh dinilai telah sah berdasarkan Aceh.

“Kita pertanyakan dasar hukum apa yang dilanggar? Jangan hanya sekedar ngemob (menggertak-red),” kata Abdullah Saleh, kepada portalsatu.com, Kamis 20 Agustus 2015.

Menurutnya, keberadaan bulan bintang memiliki dasar hukum yang kuat. Dimana, perjanjian MoU Helsinki antara RI dan GAM memberi amanah agar Aceh memiliki bendera, lambang dan himne tersendiri.

Kemudian hal ini dijabarkan dalam Undang-Undang RI tentang UUPA. Pembentukan Qanun Bendera Aceh juga merupakan hasil kesepakatan antara legislative dan eksekutif Aceh.

“Keberadaan bulan bintang sebagai bendera Aceh sudah melewati seluruh aspek hukum dan legal formal pembentukan semua produk hukum. Seharusnya, kalau tak sesuai, qanun bendera bisa dibatalkan dalam 60 hari pasca disahkan. Namun hingga kini tak ada pembatalan,” kata Abdullah Saleh.

“Sekarang ketika polisi mengusut, hukum mana yang dilanggar? Harus jelas. Jangan hanya ngemob,” ujar politisi Partai Aceh ini.

“Setiap pelanggaran, harus jelas delik mana yang dilanggar. Kita bicara hukum,” katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, kepolisian Aceh tengah mengusut dan mendalami kasus pengibaran bendera bulan bintang oleh sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

“Polisi mendalami kasus ini untuk mengetahui apa motivasi sejumlah anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol M Husein Hamidi di Banda Aceh, Rabu (19/8/2015).

Bendera bulang bintang merupakan bendera Aceh yang ditetapkan DPR Aceh dalam qanun atau peraturan daerah. Namun, bendera ini mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa konflik Aceh.

Kapolda mengatakan, pengibaran bendera bulan bintang tersebut dilakukan saat memperingati 10 tahun perdamaian Aceh yang dilaksanakan setiap 15 Agustus. Bendera itu dikibarkan sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe.

Jenderal berbintang dua itu mengatakan, pihaknya juga menanyakan kepada Gubernur Aceh apakah ada instruksi pengibaran bulan bintang. Namun, Gubernur memberi jawaban tidak ada instruksi pengibaran bendera bulan bintang.

“Kasus inilah yang sedang didalami kepolisian, apa motivasi para anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang. Tentunya, dalam pengibaran ini ada yang disuruh dan ada yang menyuruh,” kata Kapolda.

 

 

Polda Aceh Usut Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang

Polda Aceh Usut Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang

BANDA ACEH – Kepolisian Aceh tengah mengusut dan mendalami kasus pengibaran bendera bulan bintang oleh sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

“Polisi mendalami kasus ini untuk mengetahui apa motivasi sejumlah anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol M Husein Hamidi di Banda Aceh, Rabu (19/8/2015).

Bendera bulang bintang merupakan bendera Aceh yang ditetapkan DPR Aceh dalam qanun atau peraturan daerah. Namun, bendera ini mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa konflik Aceh.

Kapolda mengatakan, pengibaran bendera bulan bintang tersebut dilakukan saat memperingati 10 tahun perdamaian Aceh yang dilaksanakan setiap 15 Agustus. Bendera itu dikibarkan sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe.

Jenderal berbintang dua itu mengatakan, pihaknya juga menanyakan kepada Gubernur Aceh apakah ada instruksi pengibaran bulan bintang. Namun, Gubernur memberi jawaban tidak ada instruksi pengibaran bendera bulan bintang.

“Kasus inilah yang sedang didalami kepolisian, apa motivasi para anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang. Tentunya, dalam pengibaran ini ada yang disuruh dan ada yang menyuruh,” kata Kapolda.

Irjen Pol M Husein Hamidi menegaskan masalah bendera bulan bintang belum ada klarifikasi dari pemerintah pusat. Masalah bendera itu masih dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh Oleh karena itu, lanjut dia, belum ada kebijakan pemerintah provinsi untuk mengibarkan bendera bulan bintang. Sebab itu, kepolisian akan mendalami kasus pengibaran bendera tersebut.

“Pengibaran bendera bulan bintang oleh anggota dewan tersebut bukanlah kebijakan pemerintah dan juga bukan kewengan mereka mengibarkannya. Karena itu, polisi mendalami kasus ini,” tegas Irjen Pol M Husein Hamidi. | sumber: okezone

Soal Bulan Bintang, Iskandar Usman: Berhenti Mencurigai Aceh

Soal Bulan Bintang, Iskandar Usman: Berhenti Mencurigai Aceh

Banda Aceh – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh Iskandar Usman Al-Farlaky menanggapi isu pengibaran bendera bulan bintang pada saat peringatan 10 tahun damai Aceh. “Sangat wajar aksi pengibaran bendera bulan bintang oleh berbagai kalangan di Aceh,” ujarnya, Ahad, 16 Agustus 2015.

Bendera bulan bintang adalah bendera yang digunakan oleh Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Bendera itu kemudian diinginkan pemerintah Aceh untuk menjadi bendera Aceh, tapi ditolak Jakarta. Statusnya masih berpolemik.

Menurut Iskandar, pengibaran bendera bulan bintang di Aceh saat momentum 10 tahun damai sebagai wujud konkret apresiasi publik yang mengkehendaki pemerintah pusat segera meluluskan pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh

“Tidak ada yang salah. Secara hukum, Qanun Bendera yang menjadikan kewenangan Aceh kan sudah ada dan sudah disahkan. Di momentum sepuluh tahun perdamaian ini, publik Aceh berharap agar Jakarta segera mengesahkan pemberlakuannya,” katanya.

Dia menjelaskan qanun tentang bendera Aceh telah disahkan DPR Aceh pada 2013. Aturan itu sendiri, ucapnya, disusun berdasarkan Moratorium of Understanding (MoU) antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka di Helsinki pada 15 Agustus 2015.

Mestinya, ujar Iskandar, pemerintah pusat tidak perlu mempersoalkan lagi. Ia menilai sudah tidak ada persoalan di bendera bintang bulan. Semua sudah sejalan dengan apa yang diamanatkan bersama melalui MoU Helsinki.

Untuk itu, Ketua Badan Legislasi DPR Aceh ini kembali mengingatkan agar pemerintah pusat segera merealisasi pemberlakuan Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. “Berhenti mencurigai Aceh. Inilah saat yang tepat yang mesti digunakan Jakarta melihat aspirasi rakyat agar tidak lagi mempertentangkan bendera Aceh,” demikian Iskandar.

Saat peringatan 10 tahun damai Sabtu kemarin, bendera itu sempat dikibarkan oleh para anggota Dewan Kabupaten Aceh Utara dan Kota Lhokseumawe di gedung Islamic Center, Kota Lhokseumawe.

Sementara di Banda Aceh, mahasiswa juga sempat mencoba mengibarkan bendera tersebut di depan gedung DPR Aceh, tetapi gagal setelah digagalkan polisi. Satu tembakan peringatan dilakukan polisi untuk mengurungkan niat mahasiswa yang melakukan aksi di gedung parlemen Aceh. | sumber: tempo.co

Kader PA Kecam Insiden Penembakan di DPR Aceh

Kader PA Kecam Insiden Penembakan di DPR Aceh

LHOKSEUMAWE – Kader muda Partai Aceh, Barmawi atau akrab disapa Awy Pase, menyesalkan adanya letusan senjata api saat mahasiswa hendak mengibarkan bendera bulan bintang di DPR Aceh, Sabtu 15 Agustus 2015.

“Dengan penuh penyesalan saya mengecam pihak kepolisian yang melakukan penembakan di hari yang bersejarah bagi seluruh rakyat Aceh. Tidak seharusnya pihak kepolisian melakukan penembakan di saat seluruh rakyat Aceh mengenang damai yang mengakhiri konflik di Aceh hampir 30 tahun,” kata Barmawi melalui siaran persnya, Minggu 16 Agustus 2015.

Katanya, seharusnya 15 Agutus merupakan hari kebebasan bagi rakyat Aceh sebagai simbol perdamaian.

“Pengibaran bendera GAM bersama bendera merah putih sudah tepat  menurut saya. Dimana perdamaian yang tercapai di Aceh berada di bawah bendera tersebut,” ujar Awy.

“Maka sudah tepatlah bila merah putih dan bintang bulang bersanding untuk mengenang bagaimana proses damai yang begitu sulit hingga semangat merawat damai terus membumi di tanoh endatu,” katanya.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Aceh bersama DPRA menyiapkan payung hukum berupa qanun yang jelas untuk memperingati damai Aceh.

“Sehingga ada standarisasi dan pihak keamanan tidak ada alasan melakulkan hal-hal yang membuat damai tercoreng, agar kedepan kejadian tersebut tidak terulang lagi. Bagi rakyat Aceh 15 Agustus 2005 merupakan hari bersejarah yang tidak kalah pentingnya seperti 17 Agustu 1945, maka hormatilah damai biarkan rakyat merasa nyaman,” katanya lagi. [] (mal)

Polisi-TNI Turunkan Bendera Bulan Bintang di Aceh Jaya

Polisi-TNI Turunkan Bendera Bulan Bintang di Aceh Jaya

CALANG – Aparat kepolisian dibantu TNI-AD dan masyarakat menurunkan tujuh bendera Bulan Bintang di beberapa titik di Pasie Raya, Kabupaten Aceh Jaya, Provinsi Aceh, Rabu pagi.

Kapolres Aceh Jaya AKBP Riza Yulianto yang dihubungi di Aceh Jaya, Rabu, mengatakan pascapenurunan bendera tersebut tidak ada dampak berupa gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat.

“Saya langsung memimpin penurunan (bendera Bulan Bintang, red.), bersama teman-teman TNI dan disaksikan oleh tokoh masyarakat. Kondisi sangat kondusif tidak ada gangguan apapun,” katanya.

Sebanyak tujuh bendera berupa gambar bintang bulan berkombinasi garis vertikal hitam dan putih (atas dan bawah, red.) dengan warna dasar merah tua dikibarkan di tiang jaringan telekomunikasi di kawasan setempat.

Ia mengatakan penurunan bendera tersebut setelah petugas menerima laporan dari masyarakat.

Setelah warga melihat beberapa bendera yang pernah menjadi simbol Gerakan Aceh Merdeka (GAM) saat konflik bersenjata dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia itu, mereka kemudian melapor kepada petugas.

Hingga saat ini, pemerintah pusat belum mengizinkan pengibaran bendera berlambang demikian itu, karena pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat belum ada kesepakatan mengubah atau tidak mengklarifikasi qanun (peraturan daerah) tentang bendera dan lambang Aceh.

“Yang menurunkan adalah tim Polri, TNI, dan tokoh masyaraka hanya ikut menyaksikan. Di kawasan itu juga ada polsek dan koramil, jadi kita bersama-sama,” katanya.

Ia mengatakan secara umum kondisi kamtibmas di Aceh Jaya relatif kondusif dengan tidak ada gangguan apapun, sedangkan perbaikan jembatan dan jalan yang semula putus akibat banjir, juga sudah ditangani berkat kerja sama semua pihak. | sumber: antara

Foto: Ilustrasi pengibaran bulan bintang. Dok. portalsatu.com

Mantan Kombatan Kibarkan Bendera Bulan Bintang

Mantan Kombatan Kibarkan Bendera Bulan Bintang

LHOKSEUMAWE – Seorang mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM), Syafrizal, mengibarkan bendera bintang bulan di depan rumahnya, Desa Alue Awe, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe, Selasa pagi 9 Juni 2015.

Kapolsek Muara Dua Kota Lhokseumawe, Aiptu Syahril Juned, membenarkan Selasa pagi tadi, salah seorang mantan kombatan GAM tersebut mengibarkan bendera bintang bulan di depan rumahnya.

“Benar tadi pagi kita menemukan ada dikibarkan bendera bintang bulan di depan rumahnya. Namun bendera tersebut sudah kita minta untuk diturunkan,” ujar Aiptu Syahril Juned.

Syahril menambahkan, usai menerima informasi tersebut pihaknya bersama Koramil Muara Dua mendatangi ke lokasi, kemudian menjumpai orang tua Syafrizal melakukan negosiasi agar bendera tersebut bisa diturunkan.

Menurutnya, langkah-langkah negosiasi tersebut dilakukan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diingin. Tak lama kemudian, orang tua mantan kombatan tersebut langsung menurunkan bendera bintang bulan yang dikibarkan di depan rumahnya dan tiangnya juga dicopot.

“Bendera bintang bulan masih belum bisa dikibarkan, karena belum ada keputusan dari Pemerintah Pusat dan diharapkan untuk bisa bersabar sejenak sambil menunggu bagaimana keputusan resmi,” ujar Kapolsek.

“Hanya selembar bendera bintang bulan yang dikibarkan dan kita tidak menyita bendera itu. Usai diturunkan bendera tersebut diambil lagi oleh pemiliknya,” kata Syahril lagi.

Sementara itu, Syafrizal, ketika dihubungi mengaku bendera bintang bulan sudah bisa dikibarkan karena qanunnya sudah disahkan oleh DPRA pada tahun 2013 lalu dan tidak ada pihak-pihak yang bisa melarang.

“Mengapa harus diturunkan dan dilarang untuk mengibarkan bendera bintang bulan, ini menyangkut kekhususan daerah Aceh. Qanunnya pun sudah disahkan,” ujar Syahrizal.

Menurutnya, apabila pengibaran bendera tersebut masih juga dilarang. Maka dirinya akan mengibarkan bendera yang lebih besar lagi ke setiap daerah-daearah di Aceh. [] (mal)

Foto : Bendera Bulan Bintang yang dikibarkan oleh Syafrizal di rumahnya  sebelum diturunkan.

Bulan Bintang Hiasi Peringatan May Day di Swedia

Bulan Bintang Hiasi Peringatan May Day di Swedia

SWEDIA – Sejumlah warga asal Aceh yang kini berganti warga Negara ikut membawa serta bendera Bulan Bintang dalam peringatan Hari Buruh Internasional atau lebih dikenal dengan sebutan May Day di pusat kota Stockholm, Swedia, Jumat 1 Mai 2015.

Data yang dihimpun portalsatu.com dari Facebook Asnawi Ali, bendera ini dibawa oleh para aktivis Acheh Sumatera National Liberation Front (ASNLF) dari berbagai perwakilan di Eropa.

Pada waktu yang bersama juga ada bendera Organisasi Papua Merdeka (OPM) dan bendera Republik Maluku Selatan (RMS).

Foto: Facebook/Asnawi Ali