Tag: bra

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo menjawab portalsatu di Warkop 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut. [] (mal)

Pakar Aceh: BRA Penting, Tetapi…

Pakar Aceh: BRA Penting, Tetapi…

BANDA ACEH – Pusat Analisis Kebijakan dan Adovakasi Rakyat (Pakar) Aceh menilai lembaga Badan Reintegrasi Aceh sangatlah penting. Sementara terkait proses reintegrasi yang belum berhasil sepenuhnya, Pakar menilai hal ini lebih disebabkan oleh faktor ekonomi Aceh yang melambat dan tidak adanya blue print yang jelas serta matang dari pemerintah.

“Kehadiran kembali BRA sangatlah penting. Tetapi harus ada laporan pertanggung jawaban sebelumnya sehingga ke depan dapat didilakukan dengan tepat sasaran dan mempunyai buku print yang jelas,” ujar Ketua Bidang Advokasi DPW Pakar Aceh Utara, Bukhari, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Selasa, 22 September 2015.

Di sisi lain, Bukhari mengatakan reintegrasi Aceh merupakan tanggung jawab pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh. “Maka kami minta DPR Aceh agar mempercepat pembahasan Qanun BRA yang menjadi harapan besar masyarakat Aceh dalam hal penyelesaian reintegrasi di Aceh,” katanya.

Sebelumnya, sejumlah elemen sipil Aceh menilai rancangan qanun Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) yang kemudian diubah menjadi Raqan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan langkah set back yang dilakukan oleh DPR Aceh. Pasalnya lembaga BRA telah dibubarkan pada Januari 2013 lalu.

“Semestinya memasuki 10 tahun kedua perdamaian Aceh, Pemerintah Aceh telah berbicara tentang implementasi program pembangunan berkeadilan yang terintegrasi di dalam SKPA dan SKPK, termasuk dengan melibatkan Pemerintah Pusat,” ujar Secretary Excecutive ACSTF, Firdaus Yusuf. (Baca: Masyarakat Sipil: Reintegrasi Telah Selesai, Tolak Pembentukan BRA)

Hal senada juga disampaikan oleh Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Hidayat Al Mardy. Dia mengatakan pembentukan Badan Reintergrasi Aceh sekarang ini tidak penting lagi.

“Kalau untuk penguatan program perdamaian Aceh, seharusnya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait,” kata Hidayat di Darussalam, 22 Agustus 2015.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Aceh bisa memerintahkan kepada SKPA untuk memasukkan program-program perdamaian Aceh untuk penguatan perdamaian.

“Misalnya seperti disebutkan dalam rancangan qanun tersebut, salah satu fungsi BRA adalah pemberdayaan dan bantuan sosial. Seharusnya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh, begitu juga terkait penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, ini juga bisa dilakukan oleh dinas terkait. Jangan buang-buang uang rakyat lah,” ujarnya lagi. (Baca juga HMI Aceh: BRA Tidak Penting Dipermanenkan).[](bna)

Forkab Minta Pusat Meneliti Rencana Pembentukan BRA

Forkab Minta Pusat Meneliti Rencana Pembentukan BRA

BANDA ACEH – Warga Aceh yang tergabung dalam Forum Komunikasi Anak Bangsa (Forkab) meminta Pemerintah Pusat meneliti rencana pembentukan kembali Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Kehadiran badan itu awalnya untuk menuntaskan masalah para kombatan dan korban konflik di Aceh.

“Masih banyak jalan yang bisa dilakukan oleh Pemerintah Aceh dalam menyelesaikan masalah para kombatan dan korban konflik yang ada di Aceh,” ujar Juru Bicara Forkab Aceh Rahmat Meukek.

Menurut dia, kehadiran BRA tidak akan berguna untuk kalangan umum, jika pengurusnya hanya diisi oleh satu kelompok saja.

“Jika pemerintah membentuk BRA dengan dimainkan oleh satu kelompok, maka Forkab bersamaan dengan PETA, mantan Gam-Mou/KPA yang telah bergabung dengan FORKAB akan menggerakkan massa ke Banda Aceh sebanyak-banyaknya. Forkab juga akan melakukan apa pun demi keadilan bagi semua rakyat (Aceh),” ucap Rahmat.

“Seharusnya pasca-pencairan re-integrasi dulu, mesti melibatkan semua pihak yang tahu dan mengerti tentang persoalan konflik, supaya realisasinya tepat sasaran dan menghindari kepentingan-kepentingan dan perbedaan pandangan pada pihak yang korban agar program nya terealisasi secara menyeluruh,” katanya.[] sumber: okezone.com

Banleg DPR Aceh: Pemerintah Pusat Sambut Positif Raqan BRA

Banleg DPR Aceh: Pemerintah Pusat Sambut Positif Raqan BRA

JAKARTA – Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) bersama tim pemerintah Aceh melakukan agenda konsultasi terkait rancangan qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA) ke Pemerintah Pusat. Tim Pemerintah Aceh bertemu dengan pejabat kementerian dalam negeri (Kemendagri) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Selain anggota Banleg, agenda tersebut juga menghadirkan perwakilan pemerintah Aceh antara lain, Kepala Kesbangpol Aceh, BP2A, dan Biro Hukum Pemerintah Aceh.

Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al Farlaky, SIH,  mengatakan, konsultasi susulan yang digelar pihaknya dengan Bappenas, Kamis 3 Agustus 2015, pukul 10.00 WIB. Sebelumnya, tim ini juga bertemu dengan jajaran Kemendagri.

“Sejauh ini tanggapannya positif. Dengan Bappenas, konsultasi lebih diarahkan pada pembahasan mengenai sumber pendanaan yang memungkinkan diplot untuk mendanai program reintegrasí Aceh,” kata Iskandar Usman kepada portalsatu.com, Jumat 4 September 2015.

“Saya menilai pemerintah pusat dalam hal ini Kemendagri maupun Bappenas pada intinya menyambut baik apa yang menjadi tujuan pembentukan Raqan BRA ini. Kita tinggal menunggu telaah dan proses lebih lanjut agar segera bisa diundangkan dalam lembaran daerah,” ujar Iskandar lagi.

Menurut Iskandar, reintegrasi menjadi tanggung jawab pemerintah, baik daerah maupun pusat masih belum tuntas terlaksana.

“Untuk itu, saya sudah sampaikan ke Pak Dirjen Otda, dengan adanya Raqan ini diharapkan bisa menjadi sarana pemenuhan tanggung jawab tersebut agar tidak menjadi masalah di kemudian hari,” katanya.

Mantan aktivis mahasiswa Aceh ini berharap pemerintah tidak hanya sebatas menyetujui pemberlakuan raqan, tetapi mendukung berlanjutnya program  reintegrasi tersebut melalui kebijakan anggaran secara khusus.

“Kita optimis Raqan ini bisa selesai tepat waktu dan yakin Raqan BRA bakal disambut positif,” katanya. []

Masyarakat Sipil: Reintegrasi Telah Selesai, Tolak Pembentukan BRA

Masyarakat Sipil: Reintegrasi Telah Selesai, Tolak Pembentukan BRA

BANDA ACEH – Elemen sipil Aceh menilai rancangan qanun Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) yang kemudian diubah menjadi Raqan Badan Reintegrasi Aceh (BRA) merupakan langkah set back yang dilakukan oleh DPR Aceh. Pasalnya lembaga BRA telah dibubarkan pada Januari 2013 lalu.

“Semestinya memasuki 10 tahun kedua perdamaian Aceh, Pemerintah Aceh telah berbicara tentang implementasi program pembangunan berkeadilan yang terintegrasi di dalam SKPA dan SKPK, termasuk dengan melibatkan Pemerintah Pusat,” ujar Secretary Excecutive ACSTF, Firdaus Yusuf, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com.

Pernyataan Firdaus Yusuf ini disampaikan setelah adanya kajian bersama elemen sipil lainnya seperti KontraS Aceh, MaTA, RPuK, Koalisi NGO HAM, LBH Banda Aceh, ICAIOS di Kantor ACSTF di Banda Aceh, Kamis, 3 September 2015.

Elemen sipil Aceh juga turut menyorot proses pembahasan rancangan qanun BP2A. Mereka menilai pembahasan rancangan qanun tersebut tidak partisipatif yang diindikasikan tidak melibatkan semua pihak. “Bahkan pembahasan RDPU hanya dilakukan di tingkat provinsi, yang kemudian dibawa langsung ke Jakarta belum dibahas secara tuntas di Aceh,” katanya.

Selain itu, kata Firdaus, elemen sipil Aceh juga melihat pembahasan Raqan BP2A sangat jauh dari upaya-upaya untuk menguatkan damai yang sedang berlangsung saat ini.

“Bahkan, dengan membuat organisasi yang sangat gemuk, seperti yang ditawarkan, mengindikasikan tidak berkontribusi positif untuk pemenuhan keadilan baik terhadap penyelesaian masa lalu maupun agenda pembangunan ke depan,” ujarnya lagi.

Elemen sipil Aceh dalam diskusi tersebut juga sepakat menawarkan dua hal untuk Pemerintah Aceh. Pertama adalah Pemerintah Aceh mendorong implementasi Qanun KKR.

“Karena qanun ini dapat mengungkapkan kebenaran atas masa lalu dan pemenuhan keadilan bagi korban dan mantan kombatan secara bermartabat, sekaligus merekonsiliasikan seluruh komponen masyarakat dan pemerintah,” katanya.

Menurutnya kondisi ini yang mesti diciptakan karena merupakan titik awal untuk membangun Aceh ke depan. “Kedua, untuk memastikan keberlangsungan perdamaian di Aceh, cukup dengan membentuk unit khusus penguatan damai Aceh, yang berfungsi sebagai koordinasi, pengawasan, dan evaluasi,” ujarnya lagi.[](bna)

BRA dan BP2A Diminta Laporkan Kerjanya ke Publik

BRA dan BP2A Diminta Laporkan Kerjanya ke Publik

BANDA ACEH – Sekretaris Senat Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah, Khairil, SH, menilai pemerintah Aceh gagal menyelesaikan agenda perdamaian Aceh.

“Kita ingin tahu persoalan perdamaian Aceh, selama ini apa yang belum selesai selain persoalan KKR dan pengadilan HAM,” kata Khairil dalam diskusi terbatas pemuda Aceh di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Menurutnya, kerja Badan Reintegrasi Aceh (BRA) dan Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) selama ini tidak menunjukkan hasil yang yang maksimal.

“Saya tidak tahu setelah pengalihan BRA menjadi BP2A, apa yang sudah dilakukan, bagaimana pertanggungjawaban kepada masyarakat Aceh, berapa banyak anggaran yang untuk menggaji pekerja di BP2A,” ujarnya.

Dikatakannya, perdamaian Aceh sudah mencapai 10 tahun dan bisa dirasakan oleh masyarakat. Namun menuruntya masyarakat belum lega karena hak korban konflik belum dipenuhi oleh pemerintah Aceh.

“Seperti Qanun KKR yang sudah disahkan oleh DPR Aceh, tapi eksekusinya sampai sekarang belum dilakukan, sampai sekarang belum dibentuk pansel,” ujarnya.

Seharusnya, setelah 10 tahun perdamaian Aceh, pemerintah bisa fokus untuk pembangunan dalam berbagai sektor. Ini penting agar setelah dana otonomi khusus selesai, ada peninggalan untuk generasi muda Aceh.

“Sekarang ini, APBA triliyunan rupiah. Tapi pembangunan Aceh belum terlihat maksimal, baik dari segi infrastruktur dan lain sebagainya. Belum lagi persoalan beasiswa korban konflik, apa sudah tepat sasaran atau tidak,” ujar Khairil.[](bna)

Foto: Ilustrasi

HMI Aceh: Dana Otsus Harus Digunakan Untuk Pembangunan

HMI Aceh: Dana Otsus Harus Digunakan Untuk Pembangunan

BANDA ACEH – Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Hidayat Al Mardy, mengatakan dana otonomi khusus harus digunakan untuk pembangunan Aceh.

“Dana Otsus itu hanya diberikan Pemerintah Pusat selama 20 tahun. Jangan sampai setelah habis dana otsus pembangunan Aceh belum selesai-selesai dan masih tertinggal dari provinsi lain,” kata Hidayat Al Mardy dalam diskusi terbatas pemuda Aceh di Darussalam, Banda Aceh, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Dia mengatakan dalam rancangan qanun tentang Badan Reintegrasi Aceh disebutkan sekurang-kurangnya 10 persen dari dana otonomi khusus yang diterima Pemerintah Aceh akan dialokasikan untuk pembiayaan dan melaksanaan kegiatan pada BRA.

Dalam Pasal 183 UUPA, disebutkan Dana Otonomi Khusus merupakan penerimaan Pemerintah Aceh yang ditujukan untuk membiayai pembangunan, terutama pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, pemberdayaan ekonomi rakyat, pengentasan kemiskinan, serta pendanaan pendidikan, sosial, dan kesehatan.

“Pemerintah Aceh harus benar-benar jeli menggunakan anggaran rakyat Aceh. Jangan sampai setelah habis dana otsus, pemerintah Aceh belum bisa menurunkan angka kemiskinan Aceh, jangan sampai nanti akan terjadi pengganggu dimana-mana,” ujarnya lagi.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Aceh bisa membuktikan kebijakan yang pro terhadap rakyat dan jangan sampai melahirkan qanun bukan untuk kepentingan masyarakat Aceh.

“Ini tantangan Pemerintah Aceh untuk mewujudkan kesejahteraan untuk semua masyarakat Aceh yang selama ini menunggu dan menunggu hadirnya Pemerintah Aceh,” ujarnya lagi.[]

Senat Mahasiswa: BRA dan BP2A Harus Diaudit

Senat Mahasiswa: BRA dan BP2A Harus Diaudit

BANDA ACEH – Sekretaris Senat Mahasiswa Magister Ilmu Hukum Unsyiah, Khairil, SH, meminta agar Badan Reintegrasi Aceh dan Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) diaudit.

“Gubernur Aceh dan DPRA harus mengevaluasi dan mengaudit BRA dan BP2A, selama ada dua badan tersebut, apa yag sudah dilakukan dan berapa uang rakyat yang sudah dihabiskan, apakah mereka sudah bekerja sesuai aturan,” kata Khairil dalam diskusi terbatas di Darussalam, Sabtu, 22 Agustus 2015.

Menurutnya evaluasi dan audit perlu dilakukan agar semua masyarakat Aceh tahu apa saja yang dilakukan sejak adanya BRA dan BP2A. “Sejauh mana mereka sudah bekerja untuk reintregrasi dan penguatan perdamaian Aceh,” kata Khairil.

Dikatannya lagi, seharusnya sejak didirikan BRA dan BP2A itu, persoalan reintegrasi Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dan bantuan untuk korban konflik sudah selesai. “Kalau ini belum selesai, apa yang dikerjakan mereka selama ini,” ujarnya.

“Kalau menyangkut persoalan korban konflik, pemerintah Aceh bisa membentuk pansel Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi atau KKR untuk menyelesaikan hak-hak para korban konflik, baik itu korban hilang paksa atau lain sebagainya,” ujarnya lagi.[](bna)

HMI Aceh: BRA Tidak Penting Dipermanenkan

HMI Aceh: BRA Tidak Penting Dipermanenkan

BANDA ACEH – Ketua Badan Koordinasi (Badko) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Aceh, Hidayat Al Mardy, mengatakan pembentukan Badan Reintergrasi Aceh sekarang ini tidak penting lagi.

“Kalau untuk penguatan program perdamaian Aceh, seharusnya bisa dilakukan oleh dinas-dinas terkait,” kata Hidayat di Darussalam, 22 Agustus 2015.

Seharusnya, kata dia, Pemerintah Aceh bisa memerintahkan kepada SKPA untuk memasukkan program-program perdamaian Aceh untuk penguatan perdamaian.

“Misalnya seperti disebutkan dalam rancangan qanun tersebut, salah satu fungsi BRA adalah pemberdayaan dan bantuan sosial. Seharusnya bisa dilakukan oleh Dinas Sosial Aceh, begitu juga terkait penyediaan lahan pertanian dan lapangan pekerjaan, ini juga bisa dilakukan oleh dinas terkait. Jangan buang-buang uang rakyat lah,” ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, untuk penguatan perdamaian dan merealisasikan butir-butir perdamaian Aceh bukan itu satu-satunya solusi. Namun Pemerintah Aceh dengan kewenangan yang dimilikinya bisa memerintahkan dinas terkait agar melakukan tugasnya sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rencanan Pembangunan Jangka Menengah Aceh (RPJMA) untuk periode lima tahuhan.

“Kenapa tidak dimasukkan saja semua program penguatan perdamaian Aceh ke semua dinas dan badan yang ada di Aceh saja. Misalnya perlu ada pelatihan untuk korban konflik, ya dilatih saja dan difasilitasi modal usaha oleh dinas, kan bisa. Tidak mesti harus dibuat badan khusus untuk menangani hal tersebut,” ujanrya lagi.[](bna)

BP2A Bakal Kembali Diubah Jadi BRA

BP2A Bakal Kembali Diubah Jadi BRA

BANDA ACEH— Badan Legislasi (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), menggelar Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) terkait Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA), di ruang Serbaguna, Selasa 18 Agustus 2015.

Dalam qanun itu, DPR Aceh sepakat mengubah kembali nama Badan Penguatan Perdamaian Aceh (BP2A) kembali menjadi Badan Reintegrasi Aceh (BRA).

Hal ini diungkapkan Ketua Banleg DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada portalsatu.com, yang ditemui di ruang kerjanya, Selasa 18 Agustus 2015.

“Ya, kembali ke BRA. Ini karena reintegrasi belum selesai,” katanya.

Adapun RDPU tersebut dibuka langsung oleh Ketua DPRA Tgk Muharuddin. Dalam pidatonya Ketua DPRA mengapresiasi Ketua dan anggota Banleg beserta tim perumus yang telah melakukan pembahasan sehingga sampai pada acara RDPU.

Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-Farlaky yang memimpin langsung rapat RDPU mengatakan, semua masukan, saran, dan pendapat seluruh stakeholder yang hadir akan ditampung dan dibawa kembali dalam rapat tim pembahas selanjutnya sebelum dilakukan evaluasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

“Silakan para undangan menyampaikan saran untuk kesempurnaan qanun ini,” ajak Iskandar di hadapan seluruh undangan.

Para undangan kata Iskandar, terdiri dari unsur ulama, pemuda, KPA, mahasiswa, BRA, LSM, dan wartawan, serta perwakilan bupati/walikota se-Aceh. Dalam rapat RDPU yang berlangsung mulai pukul 09.30 WIB sampai dengan azan dhuhur banyak mengemuka soal harapan para stakeholder agar qanun yang dilahirkan benar- benar bisa menjawab soal reintegrasi di Aceh. Kemudian ada yang menyorot soal bagan struktur organisasi agar dirampingkan kembali.

Menanggapi hal itu, Iskandar Al-Farlaky yang juga mantan aktivis mahasiswa tersebut menyampaikan,  semua usulan akan dibawa kembali dalam rapat pembahasan bersama tim pembahas. Soal struktur juga akan dilakukan rasionaliasi kembali sehingga benar- benar efektif. Sebelum menutup rapat, ia juga memyampaikan apreasiasi yang tinggi kepada seluruh unsur yang telah memberikan saran dan pendapatnya.

“Semoga saran dan pendapat ini merupakan wujud kepedulian kita bersama dalam membangun Aceh serta menjaga perdamaian ini,” kata Iskandar Usman Al-Farlaky. [] (MAL)