Tag: bina marga

Dewan Diminta Setujui Pengadaan Jembatan Bailey di Anggaran Perubahan

Dewan Diminta Setujui Pengadaan Jembatan Bailey di Anggaran Perubahan

BANDA ACEH – Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir Anwar Ishak, mengatakan kondisi Aceh yang kerap dilanda bencana membuat banyak infrastruktur yang rusak. Selain itu, bencana yang kerap berulang di sebuah lokasi juga diharapkan tidak sepenuhnya dibebankan pada Badan Penanggulangan Bencana Aceh (BPBA) atau BPBD.

Anwar juga mengaku kewalahan dengan banyaknya permintaan dari daerah setiap adanya kunjungan gubernur dan bupati, yang melaporkan perlunya pembangunan jembatan bailey.

“Untuk menangani jalan dan jembatan agak kewalahan dalam penyediaaan stok bailey. Kalau bisa dalam perubahan nanti, dewan bisa menyetujui untuk pengadaan jembatan bailey untuk mengatasi bencana alam yang mengakibatkan jembatan putus seperti di Takengon dan Abdya. Ini merupakan tanggung jawab Dinas Bina Marga,” kata Anwar.

Sebelumnya, Anwar juga meminta adanya penambahan eselon III di Bina Marga Aceh. Hal tersebut dilakukan mengingat minimnya UPTD di bawah Bina Marga yang bertanggung jawab terhadap delapan kabupaten kota sekaligus, seperti di Meulaboh.

Anwar juga mengapresiasi kebijakan Gubernur Aceh yang melarang kepala SKPA keluar daerah, terutama yang dinasnya berapor merah. Namun dia mengaku terkadang terpaksa terjun ke lokasi untuk memantau pelaksanaan proyek yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Teknik Kegiatan (PPTK).

“Karena prinsipnya kami keluar (kota) untuk melakukan evaluasi kegiatan yang ada di lokasi, khususnya di Provinsi Aceh,” katanya.

Anwar meminta agar pihak dinas tidak ditahan untuk mengevaluasi kegiatan yang ada di seluruh kabupaten kota. Pasalnya, kata dia, evaluasi ke lapangan dapat mempercepat penyerapan anggaran yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Seharusnya jangan melarang dinas karena evaluasi ke lapangan tersebut untuk mempercepat penyerapan anggaran, yang memang dilakukan oleh penguasa anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPTK di lapangan dan hal tersebut perlu juga diawasi oleh kepala dinas sendiri,” kata Anwar.[](bna)

Kadis Bina Marga Minta Penambahan Eselon III

Kadis Bina Marga Minta Penambahan Eselon III

BANDA ACEH – Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir. Anwar Ishak, meminta adanya penambahan satu eselon pada dinas yang dipimpinnya. Dia mencontohkan seperti di Meulaboh yang memiliki satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan membawahi hampir delapan kabupaten.

“UPTD agak berjauhan sehingga wilayah barat ini agak lambat. Jadi harapan saya ke Gubernur Aceh, pada 2016 mendatang akan membahas dengan DPR terkait penambahan eselon III di Bina Marga,” kata Anwar saat dijumpai di ruang kerjanya di Banda Aceh, Rabu, 16 September 2015.

Selain itu, kata Anwar, penempatan eselon III di daerah tertentu juga dinilai tidak tepat. Makanya dia selaku kepala dinas diharuskan meninjau ke lokasi kegiatan selama satu hingga dua kali setiap pekannya.

“Di mana kegiatan-kegiatan sampai hari ini masih ada yang belum berjalan agar dirapatkan (dikerjakan) dan seluruh UPTD yang ada di Aceh untuk mengevaluasi semua kegiatan di wilayahnya masing-masing,” ujar Anwar.[](bna)

Ini Alasan Bina Marga Terkena Rapor Merah

Ini Alasan Bina Marga Terkena Rapor Merah

BANDA ACEH – Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir. Anwar Ishak, mengakui instansi yang dipimpinnya masuk dalam SKPA kategori ‘rapor merah’. Menurutnya kondisi tersebut disebabkan oleh telatnya masa lelang dan penandatanganan kontrak proyek Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA).

“Tetapi sampai saat ini, kerja Dinas Bina Marga usai penandatangan kontrak dan pengumuman lelang sudah selesai secara menyeluruh, dan kegiatan di lapangan target kemarin sampai dengan akhir Agustus. Namun belum berhasil,” kata Anwar saat ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya pagi tadi, Rabu, 16 September 2015.

Anwar mengatakan, tahun lalu Bina Marga berhasil mencapai 20 persen dari target 29 persen (19,6) realisasi APBA. Dia menargetkan realisasi serapan anggaran tersebut akan bertambah 10 persen hingga akhir September nanti.

“Sekarang upaya-upaya yang saya lakukan selama ini adalah tidak berlama-lama lagi di dinas dan kantor. Semua penguasa anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) sudah saya perintahkan untuk berada di lokasi proyek masing-masing untuk mengawasi kegiatan untuk mempercepat kinerja,” katanya.

Dia mengaku telah berjanji kepada P2K APBA akan mencapai target realisasi anggaran 30 hingga 35 persen pada akhir September mendatang.

“Dan Desember akhir tahun nanti kita perhitungkan minimal sama dengan tahun lalu dan maksimal 94 persen,” ujarnya.[](bna)

Soal Larangan Keluar Daerah, Ini Kata Kadis Bina Marga Aceh

Soal Larangan Keluar Daerah, Ini Kata Kadis Bina Marga Aceh

BANDA ACEH – Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir. Anwar Ishak, mengapresiasi instruksi Gubernur Aceh yang melarang pejabat provinsi keluar daerah terutama untuk SKPA berapor merah. Namun dia mengatakan terkadang ada hal-hal tertentu yang menyebabkan mereka harus keluar daerah.

“Jika tidak ada hal yang urgent atau undangan tertentu di luar, saya juga tidak akan keluar,” ujarnya kepada portalsatu.com saat ditemui di ruang kerjanya, Rabu, 16 September 2015.

Dia mengatakan terkadang instruksi seperti itu menjadi suatu permasalahan.

“Karena prinsipnya kami keluar (kota) untuk melakukan evaluasi kegiatan yang ada di lokasi, khususnya di Provinsi Aceh,” katanya.

Anwar meminta agar pihak dinas tidak ditahan untuk mengevaluasi kegiatan yang ada di seluruh kabupaten kota. Pasalnya, kata dia, evaluasi ke lapangan dapat mempercepat penyerapan anggaran yang dilakukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

“Seharusnya jangan melarang dinas karena evaluasi ke lapangan tersebut untuk mempercepat penyerapan anggaran, yang memang dilakukan oleh penguasa anggaran (Kuasa Pengguna Anggaran) maupun PPTK di lapangan dan hal tersebut perlu juga diawasi oleh kepala dinas sendiri,” kata Anwar.[](bna)

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

Lembaga Anti-Rasuah Minta Gubernur Aceh Tindak Tegas Proyek Bermasalah

BANDA ACEH – Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) mendesak Gubernur Aceh Zaini Abdullah bertindak tegas terhadap berbagai indikasi penyimpangan yang terjadi dalam realisasi sejumlah kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun 2014. Berdasarkan riset Fakta terhadap hasil laporan Pansus I hingga X DPRA diketahui ada 30-an proyek strategis Pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 terindikasi masalah.

“Kami berharap Gubernur tidak menutup mata terhadap berbagai masalah yang telah diungkap Pansus. Semua indikasi penyimpangan harus didorong melalui upaya penindakan serius,” ujar Koordinator FAKTA, Indra P Keumala melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Jumat malam, 5 Juni 2015.

Indra mengatakan langkah penindakan penting ditempuh sebagai pembuktian komitmen Gubernur Aceh melakukan pembenahan jelang tiga tahun usia pemerintahannya. “Jangan ada yang dilindungi. Semua oknum harus ditindak tegas, sekalipun melibatkan kerabat sendiri,” kata Indra.

Dia juga mendesak agar Gubernur mengevaluasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) yang dinilai berkinerja buruk. Menurutnya, laporan hasil Pansus dapat dijadikan sebagai salah satu acuan melakukan evaluasi tersebut.

“Perbaikan harus dimulai Gubernur melalui mengukur kinerja bawahannya. Dan saya rasa, hasil Pansus sudah cukup layak dijadikan dasar untuk melihat SKPA mana saja yang paling bermasalah,” katanya.

Dia mengatakan ada dua dinas yang realisasi anggarannya kerap dilaporkan bermasalah. Kedua dinas tersebut adalah Bina Marga dan Dinas Pengairan.

“Kepala Bina Marga itu orang lama yang masih terus bertahan meski kinerjanya sering dipertanyakan. Sementara Pengairan, orang dekat Gubernur. Kalau kinerjanya bagus, ya tidak masalah, tapi ini kan sebaliknya,” katanya.

Sementara itu, Indra juga menyentil penggunaan istilah ‘terbengkalai’ terhadap seluruh proyek bermasalah yang ditemukan Pansus. Pasalnya, temuan penyimpangan tersebut tidak terbatas pada aspek terbengkalai atau belum dikerjakan saja.

Namun, kata Indra, hal itu terjadi akibat adanya kesengajaan berbuat kejahatan yang indikasinya turut melibatkan banyak pihak termasuk oknum dinas.

“Bagaimana mungkin cuma disebut terbengkalai kalau ada proyek yang laporannya dinyatakan selesai, tapi kenyataannya justru sebaliknya. Apalagi sekarang sudah masuk tahun anggaran berbeda. Ini murni kejahatan,” kata Koordinator FAKTA.[]

Terkait Dugaan Proyek Siluman, Dewan: Ini Permainan Mafia

Terkait Dugaan Proyek Siluman, Dewan: Ini Permainan Mafia

BANDA ACEH – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Ir. H. Saifuddin Muhammad mengatakan ada dugaan permainan mafia dalam Pemerintahan Aceh.

“Ini kebiasaan lama, ada dugaan permainan mafia dalam Pemerintahan Aceh,” ujarnya kepada portalsatu.com di kantor Komisi IV DPR Aceh, Banda Aceh, 12 Mei 2015.

Menurutnya program yang dieksekusi atas sepegetahuan dewan adalah program-program yang sudah disepakti dengan DRP Aceh.

“Kalau di luar pembahasan, bukan program sepengetahuan dewan. Saya sendiri tidak tahu bahwa kegiatan itu sudah muncul,” ujar Ir. H. Saifuddin Muhammad.

Sebelumnya diberitakan, Dinas Bina Marga Aceh diduga telah melanggar kesepakatan dengan Komisi IV DPR Aceh untuk menunda lelang sejumlah proyek siluman dalam APBA 2015. Pasalnya,  proyek yang diduga siluman ini sudah dalam pelelangan di situs LPSE Aceh.

Dinas itu diduga juga  kangkangi surat Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, yang meminta agar proyek siluman di APBA 2015 tak dilaksanakan. (Baca: Tender Proyek Siluman, Dinas Bina Marga Aceh Langgar Kesepakatan?)[] (bna)new logo webtorial

MaTA Desak DPR Aceh Tegas Soal Dugaan Proyek Siluman Dinas Bina Marga

MaTA Desak DPR Aceh Tegas Soal Dugaan Proyek Siluman Dinas Bina Marga

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) mendesak DPRA untuk mengambil langkah tegas terkait proyek yang ditender oleh Dinas Bina Marga Aceh, yang tidak sesuai dengan dokumen perencanaan. Hal ini dinilai penting untuk segera dilaksanakan sebelum proyek-proyek tersebut hilang dari pengawasan DPRA, khususnya Komisi IV DPRA yang bermitra kerja dengan dinas terkait.

“Konsisi ini sangat mengkhawatirkan, dimana ada sejumlah proyek di Dinas Bina Marga Aceh yang di luar dokumen perencanaan. Kondisi ini berpotensi besar untuk terjadinya penyalahgunaan kekuasaan dan anggaran daerah,” ujar Hafidh, Koordinator Bidang Advokasi & Kebijakan Publik MaTA, kepada portalsatu.com melalui siaran persnya, Senin, 11 Mei 2015.

Ia mengatakan DPRA selaku perwakilan rakyat yang salah satunya berfungsi untuk mengawasi anggaran rakyat Aceh, tidak bisa tinggal diam dengan hal ini. Apalagi, kata dia, sebelumnya telah ada kesepakatan bersama antara Komisi IV DPRA dengan dinas terkait pada 1 April 2015.

“Dalam pertemuan tersebut jelas disebutkan bahwa ada program atau kegiatan baru yang tidak disepakati bersama antara eksekutif dengan Badan Anggaran DPRA, namun muncul dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA),” katanya.

MaTA berharap DPRA segera melaporkan Gubernur, Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) serta dinas terkait kepada aparat penegak hukum jika memang sudah terlihat potensi melawan hukum dalam pengelolaan keuangan Aceh.

“Kita tak ingin anggaran pembangunan Aceh dikelola dengan tidak benar dan melawan hukum, dan tugas DPRA untuk memastikan pengelolaan keuangan tersebut dikelola secara benar,” katanya.

Ia mengatakan hal ini harus segera dilakukan oleh DPRA untuk mencegah semakin besarnya kebocoran anggaran dalam pengelolaan keuangan Aceh. “Ini adalah tugas DPRA selaku wakil rakyat yang telah diberi mandat oleh rakyat dalam pemilu kemarin,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Anwar Ishak, mengatakan tidak ada proyek dalam DPA SKPA yang dipimpinnya yang illegal tanpa sepengetahuan DPR Aceh.

“Kalau ada (Proyek tanpa sepengetahuan dewan-red) tak mungkin mereka (DPR Aceh-red) mau tandatangan,” kata Anwar Ishak kepada portalsatu.com di Café Zam-zam Kupi, Jumat sore, 8 Mei 2015.

Mengenai jumlah proyek yang tiba-tiba bertambah di Rencana Umum Pengadaan (RUP) yang berbeda dengan usulan di RKA dan KUA PPAS, Anwar mengatakan penambahan proyek ini juga usulan DPR Aceh.

“Itu punya dewan juga,” kata Anwar. (Baca: Soal Dugaan Proyek ‘Siluman’, Kadis Bina Marga: Itu Punya Dewan Juga).[]

Terkait Dugaan Proyek Siluman, FAKTA Desak Penegak Hukum Turun Tangan

Terkait Dugaan Proyek Siluman, FAKTA Desak Penegak Hukum Turun Tangan

BANDA ACEH – Indikasi adanya sejumlah proyek siluman yang terjadi di Dinas Bina Marga Provinsi Aceh membuat berang Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA). Lembaga antikorupsi itu mendesak penegak hukum segera turun tangan.

Sinyalemen anggaran siluman dimaksud terjadi lantaran daftar proyek yang ada dalam Daftar Pelaksaan Kegiatan (DPA) Dinas Bina Marga Provinsi Aceh berbeda dengan yang ada dalam dokumen KUA-PPAS (Kebijakan Umum Alokasi Anggaran – Platform Penggunaan Anggaran Sementara).

Koordinator Badan Pekerja FAKTA, Indra P. Keumala mensinyalir, perubahan itu terjadi akibat adanya muatan kepentingan ‘lain’ yang coba dimainkan melalui pelaksanaan anggaran Aceh.

“Ini harus ditelusuri. Sebab mestinya walaupun dimungkinkan terjadi perubahan pada saat pembahasan, maka hal itu harus disertai dengan justifikasi konkrit dan atas persetujuan pihak terkait,” ujar Indra, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com di Banda Aceh, Jumat malam, 8 Mei 2015.

Namun demikian, lanjutnya, perubahan yang dimungkinkan terjadi pada saat dilakukan pembahasan tidak spesifik pada detail kegiatan/proyek di dinas, sebagaimana telah diatur dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2015, serta aturan dasar tentang penyusunan APBD maupun Pengelolaan Keuangan Daerah yaitu PP No. 58 Tahun 2005 dan Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Indra menegaskan, berdasarkan aturan tersebut maka pihak eksekutif dan legislatif terikat pada aturan main yang dimaksudkan untuk mencegah terjadinya praktik kecurangan penyusunan anggaran publik.

“Aturan mainnya sudah cukup jelas. Jadi tinggal dirunut saja. Kalau terjadi pengangkangan, maka hal itu merupakan pelanggaran,” katanya.

Indra berpendapat kasus ini penting diungkap sejelas-jelasnya di hadapan publik. Dia menduga kuat ada motif tertentu di balik perubahan yang terjadi itu, apalagi selama ini penganggaran kerap dijadikan sarana jatah-menjatah kepentingan.

“Untuk itu kami mendesak penegak hukum segera merespon. Usut tuntas kasus ini. Apalagi hal ini terjadi pada dinas yang dipimpin sosok yang track recordnya kami ragukan,” kata Indra P Keumala.[]

Kepala BPBD Aceh Tengah: Gubernur Setujui Pembangunan Dua Jembatan di Gayo

Kepala BPBD Aceh Tengah: Gubernur Setujui Pembangunan Dua Jembatan di Gayo

TAKENGON – Pemerintah Aceh akan segera membangun dua jembatan yang ambruk pasca meluapnya air sungai dan longsor Gayo pada Sabtu 18 April 2015 lalu. Kedua jembatan itu merupakan penghubung Rutih-Angkop, dan Paya Beke-Remesen, Kecamatan Silih Nara, Aceh Tengah.

“Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bina Marga Provinsi Aceh, gubernur telah menyetujui pembangunan dua jembatan itu menggunakan anggaran APBA,” ujar Kepala BPBD Aceh Tengah, Jauhari, Jumat, 1 Mai 2015.

Ia mengatakan jembatan penghubung Rutih-Angkop akan dibangun sepanjang 10 meter dan jembatan penghubung Paya Beke-Remesen sekitar 30 meter. Jembatan yang dibangun merupakan jembatan bailey, yang artinya jembatan rangka baja ringan tapi berkualitas tinggi.

“Kemarin (kamis-red) saya ke Banda. Berdasarkan keterangan Sekretaris Bina Marga Aceh, gubernur sudah menyetujui pembangunan jembatan itu. Cuma persetujuan administrasinya belum, karena gubernur hingga kemarin masih di Jakarta,” ujar Jauhari.

Menurutnya pembangunan itu akan dikerjakan dalam waktu dekat. Pengajuan perbaikan jembatan itu merupakan janji dari Gubernur Aceh Zaini Abdullah saat tinjauannya dalam bencana Gayo pada Rabu, 22 April 2015 lalu.

“Proyek itu dikerjakan sepenuhnya oleh Bina Marga Aceh. Soal anggarannya saya tidak tahu. Kita terima beres soalnya,” katanya.[](bna)