Tag: Bener Meriah

Struktural Camat Perbatasan Bener Meriah kosong

Struktural Camat Perbatasan Bener Meriah kosong

BENER MERIAH – Pejabat struktural di jajaran kantor Kecamatan Permata, Kabupaten Bener Meriah, hanya diisi oleh empat Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jabatan yang kosong meliputi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian. SUB Bagian Perencanaan, Subbag Keuangan, Seksi pembangunan, Seksi Ketentraman dan ketertiban umum, serta Seksi tata Pemerintahan.

Camat permata, Adli Salim yang dilantik Rabu 22 Oktober 2014 lalu, mengatakan dengan kekosongan beberapa struktural tersebut mengakibatkan keterlambatan proses pelayanan terhadap masyarakat tidak maksimal.

Dikatakan, jika dibandingkan volume beban kerja dengan tenaga kerja tak sebanding sehingga banyak tugas tak rampung tepat waktu.

Di Kecamatan Permata saat ini, kata Adli, hanya diperbantukan oleh tenaga PNS 9 orang, CPNS k-2 9 orang, dan tenaga honor 21 orang.

“Sudah saya usulkan melalui Kepala Kepegawaian Daerah Bener Meriah. Kabar dari camat sebelumnya sering juga diusulkan, tapi belum dikirim. Keterangan dari pemerintah kabupaten berjanji akan diusahakan,” kata Adli saat ditemui di ruang kerjanya.

Kondisi itu diprediksi Camat Adli, telah berlangsung sejak berdirinya kecamatan penghujung Bener Meriah-Aceh Utara itu pada tahun 2003 lalu.

Di Kecamatan Permata, kata Adli, penduduk berjumlah 20.734 jiwa yang tergabung dalam 5.749 kepala keluarga. Besaran jumlah penduduk itu menurutnya, tentu membutuhkan banyak tenaga administrasi untuk menunjang pelayanan masyarakat agar menjadi maksimal.

“SAAT ini kami bekerja masih semua rangkap tugas. Satu orang kadang harus mengerjakan empat bagian lain,” katanya. [] (mal)

17 Hektar Kebun Kopi Rusak Akibat Banjir Bandang di Bener Meriah

17 Hektar Kebun Kopi Rusak Akibat Banjir Bandang di Bener Meriah

REDELONG – Banjir bandang di Kecamatan Wieh Pesam dan Timang Gajah, Kabupaten Bener Meriah, telah mengakibatkan 17 hektar kebun kopi serta 12 hektar sawah warga di Desa Bumi Ayu rusak parah, Minggu, 13 September 2015. Area persawahan dan perkebunan dilaporkan tertimbun pasir yang dibawa air bah.

“Total gagal panen. Tapi total kerugian belum dapat kita prediksi,” kata Kepala Balai Penyuluhan Datu Beru, Tgk. H. Armia kepada portalsatu.com di lokasi, Selasa, 15 September 2015.

Pihaknya juga sedang mendata kerusakan akibat banjir bandang di Desa Damaran Baru, Kecamatan Timang Gajah. Menurutnya dari pantauan awal diketahui volume kerusakan kebun warga di daerah ini juga tergolong parah.

Sementara itu, berdasarkan pantauan wartawan di lokasi terlihat dua alat berat di Kecamatan Timang Gajah tengah melakukan pembersihan bebatuan besar dan menormalisasi aliran sungai. Hal serupa juga dilakukan di Kecamatan Wieh Pesam dengan mengerahkan satu unit alat berat untuk membersihkan puing rumah warga yang roboh.[](bna)

Ijazah Siswa Paket B dan C di Bener Meriah belum Dibagikan, Mengapa?

Ijazah Siswa Paket B dan C di Bener Meriah belum Dibagikan, Mengapa?

REDELONG – Dinas Pendidikan Aceh telah mengeluarkan ijazah siswa paket B dan C untuk Kabupaten Bener Meriah. Namun, ijazah dan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) itu belum dibagikan kepada siswa. Mengapa?

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bener Meriah Darwin, S.E., ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya, Senin, 14 September 2015, mengatakan, pihaknya tengah menunggu rapor dari Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) masing-masing peserta Ujian Nasional (UN) paket B dan C.

Menurut Darwin, setelah rapor diterima dari PKBM langsung diisi identitas dan nilai siswa untuk kemudian dibagikan kepada masing-masing siswa paket B dan C.

“Ijazah dan SKHUN ini sudah ada, cuma ijazahnya masih kosong karena rapor dari PKBM belum kita terima. Kalau sudah ada rapor sekalian kita isikan identitas dan nilai masing-masing siswa,” kata Darwin.

Darwin menyebut di Bener Meriah terdapat 110 siswa yang mendaftar UNpaket B, meliputi dari PKBM Ilham 80 siswa, PKBM Panji Mulia 20 siswa dan PKBM Mekar Ayu 10 siswa.

“Sementara peserta yang mengikuti UN hanya empat siswa dan dinyatakan lulus. Mereka tergabung dalam PKBM Ilham,” katanya.

Sedangkan peserta mendaftar UN paket C 49 siswa, yaitu dari PKBM Panji Mulia 10 siswa, PKBM Ilham 19 siswa dan PKBM Datu Derakal 20 siswa. “Peserta yang ikut UN paket C ini hanya 19 siswa, dan mereka juga kita nyatakan lulus semua. Mereka tergabung dalam PKBM Panji Mulia berjumlah enam siswa, PKBM Ilham sembilan siswa dan PKBM Datu Derakal empat siswa” ujarnya.

“Mudah-mudahan dalam waktu dekat rapor dari masing-masing PKBM sudah diserahkan, sehingga langsung kita isi nilai dan identitas untuk kemudian kita bagikan ke masing-masing siswa,” kata Darwin lagi.[] (idg)

Foto ilustrasi

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

Petani Rusak Pintu Gerbang Kantor Bupati Bener Meriah

REDELONG – Aksi unjuk rasa yang dilakukan seratusan massa yang terdiri dari para petani Uber-Uber, Kecamatan Mesidah, Kabupaten Bener Meriah, di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) setempat berlangsung ricuh, Kamis, 27 Agustus 2015 siang.

Para petani yang menuntut pembayaran ganti rugi (penayah) tanaman kepada pemerintah setempat, bentrok dengan petugas keamanan.

Aksi demonstrasi yang dilakukan sejumlah petani tersebut, dilatar belakangi karena adanya janji Pemerintah Kabupaten Bener Meriah yang sampai dengan saat ini, belum terealisasi.

Tuntutan massa yang sebagian besar merupakan petani di kawasan Uber-Uber, meminta kepada Pemkab Bener Meriah, agar ganti rugi tanaman yang telah dianggarkan pada Tahun 2013 untuk dapat segera disalurkan.

yang melakukan orasi di depan kantor bupati, sempat emosi lantaran tuntutan mereka untuk bertemu Wakil Bupati Bener Meriah, Rusli M Saleh tak terpenuhi. Pintu gerbang menuju kantor bupati dirusak massa, setelah terjadi aksi saling tolak dengan petugas.[] sumber: aceh.tribunnews.com

Tagore Minta Bupati Ruslan Kooperatif Terhadap Penyidik KPK

Tagore Minta Bupati Ruslan Kooperatif Terhadap Penyidik KPK

TAKENGON – Anggota Komisi II DPR RI asal Gayo, Ir. Tagore Abubakar, meminta agar Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani, bersikap terbuka terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Ia juga meminta agar Ruslan tabah menjalani cobaan tersebut dan meyatakan sikap sebenarnya terhadap penyidik KPK.

“Pak Ruslan kita harap tabah menjalani cobaan ini. Kebenaran tetap akan berpihak kepada kebanaran. Tapi kalau pak Ruslan bersalah, beliau berarti terpaksa harus dihukum,” kata Tagore kepada portalsatu.com melalui selulernya kemarin.

Seperti diketahui, Ruslan Abdul Gani, tersandung perkara hukum terkait dugaan korupsi Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011 lalu. Dalam kasus tersebut KPK menetapkan Ruslan sebagai tersangka.

Tagore meminta Ruslan untuk menjelaskan fakta real soal dua bukti temuan KPK yang menguatkan penetapannya sebagai tersangka. Menurut Tagore, Ruslan berhak mendapatkan perlindungan hukum dan mendapatkan keadilan hukum yang seadil-adilnya.

“Kita sama di mata hukum. Perlakukan seseorang sebagaimana mestinya,” ujar mantan Bupati Bener Meriah itu.

Sebelumnya diberitakan, penyidik KPK resmi menetapkan Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011.

Menurut Pelaksana Tugas Pimpinan KPK, Johan Budi, berdasarkan sejumlah gelar perkara atau ekspose dan pengembangan pada perkara sebelumnya, penyidik akhirnya menemukan alat bukti yang dapat menjerat Ruslan pada perkara ini.

“Setelah melakukan gelar perkara, kemudian disimpulkan penyidik telah menemukan alat bukti permulaan cukup yang kemudian disimpulkan terjadi tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara RAG (Ruslan Abdul Gani),” ujar Johan Budi di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (4/8/2015).

Oleh lembaganya, kata Johan, Ruslan diduga melakukan tindak pidana korupsi saat masih menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). “Yang bersangkutan perannya sebagai mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang,” kata Johan.

Atas perbuatannya, Ruslan disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto pasal 65 ayat 1 KUHP.

Pada perkara ini, KPK sebelumnya juga sudah menjerat 2 orang, yakni mantan Kepala PT Nindya Karya Cabang Sumatera Utara-Aceh, Heru Sulaksono yang menjadi Kuasa Nindya Sejati Joint Operation (JO) dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang.

Ia divonis penjara selama 9 tahun, denda Rp 500 juta subsider 4 bulan kurungan, dan uang pengganti Rp 12,6 miliar dikurangi nilai harta benda yang sudah disita dan telah dirampas untuk negara, subsider 3 tahun kurungan.

Sementara seorang terdakwa lainnya adalah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada proyek ini yang bernama Ramadhany Ismy. Ia juga sudah divonis majelis hakim dengan hukuman 6 tahun penjara, denda Rp 200 juta subsider 3 bulan kurungan dan penggantian kerugian negara sebesar Rp 3,204 miliar.

Sama halnya dengan proyek pembangunan lain di Tanah Air yang bermasalah secara hukum, modus dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek pembangunan dermaga bongkar itu juga mengenai adanya penggelembungan anggaran.

Akibat dari perbuatan semua oknum ini, keuangan negara mengalami kerugian sebesar Rp 249 miliar.[](bna)

Manajer PLN: PDGM Bukan Lagi Pelanggan Kita

Manajer PLN: PDGM Bukan Lagi Pelanggan Kita

REDELONG – Manajer PT PLN Rayon Janarata Kabupaten Bener Meriah area Lhokseumawe, Cakra Bagindo, mengatakan tunggakan rekening listrik milik Perusahaan Daerah Genap Mufakat (PDGM) kini menjadi piutang ragu-ragu. Cakra Bagindo tidak mengetahui besaran jumlah utang rekening listrik milik PDGM itu karena semua hal tersebut telah dialihkan ke PLN Pusat.

“Mereka itu (PDGM) tidak lagi menjadi pelanggan PLM semenjak perusahaan dinonaktifkan,” kata Bagindo saat ditemui portalsatu.com di ruang kerjanya di Pondok Batu Bener Meriah, Rabu, 12 Agustus 2015.

Pemerintah Aceh, kata Bagindo, berkewajiban untuk melunasi tunggakan rekening listrik tersebut jika PDGM hendak beroperasi kembali.

“Kalau mau operasi lagi, ya bayar lah dulu utangnya. Mekanismenya nanti langsung ditangani oleh PLN pusat,” katanya.

Untuk diketahui, PDGM adalah perusahaan daerah yang bergerak di bidang pengolahan kopi. Perusahaan itu juga sempat menjadi pengolah kopi terbesar di Asia era 1995. Perusahaan tersebut terletak di Desa Pondok Gajah, Kecamatan Bandar, Kabupaten Bener Meriah.

Perusahaan itu kolaps sekitar tahun 2001 lalu akibat banyaknya utang terhadap pemasok kopi, karyawan, dan termasuk tunggakan rekening listrik saat beroperasi.

Mantan Direktur Utama Perusahaan Daerah Genap Mufakat (PDGM), Bachtiar Harun, beberapa waktu lalu mengatakan banyak aset perusahaan daerah milik Aceh itu yang kini raib. Kondisi Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) itu juga kian memprihatinkan.

Dalam tinjauannya pada tahun 2012, dia mengatakan banyak aset yang telah berpindah tangan. Dilaporkan juga seluruh mesin operasional PDGM kini tinggal kerangka.[](bna)

Baca:

Terhutang, Sertifikat Tanah Aset PDGM Disita Pemasok Kopi

Kisah Perusahaan Daerah Genap Mufakat: dari Terbesar di Asia Tenggara, kini Tak Terurus

Tim Revitalisasi: Gubernur Belum Respon Rekomendasi, PDGM Terkatung

Kabag Humas: Belum Ada Surat Pemberhentian Pak Ruslan Sebagai Bupati

Kabag Humas: Belum Ada Surat Pemberhentian Pak Ruslan Sebagai Bupati

REDELONG – Ruslan Abdul Gani masih menjabat sebagai Bupati Bener walaupun sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011 lalu.

“Hingga saat ini pemeritah daerah Bener Meriah belum menerima surat resmi dari kemendagri terkait pemberhentian Pak Ruslan sebagai bupati,” kata Kabag Humas Bener Meriah Abdul Gani, kepada portalsatu.com

Ia juga membenarkan Ruslan masih menjalani kegiatan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta sebagai kepala daerah Bener Meriah. Kegiatan itu, katanya, masih berlangsung hingga Oktober mendatang.

Menyoal penetapan Bupati Ruslan sebagai tersangka, kata Kabag Humas Abdul Gani, Pemerintah Bener Meriah akan mematuhi segala hukum yang berlaku dan menghormati proses hukum yang tengah berjalan di KPK.

“Kita jalankan sesuai aturan. Kalau masih beum ada surat pemberhentian pak Ruslan, berarti bupati kita msih beliau dan kita masih mematuhi peritah dari beliau,” katanya. [] (mal)

Foto: Ruslan Abdul Gani

Humas Bener Meriah: Penetapan Tersangka Bupati Tak Pengaruhi Kinerja

Humas Bener Meriah: Penetapan Tersangka Bupati Tak Pengaruhi Kinerja

REDELONG – Kabag Humas Kabupaten Bener Meriah Abdul Gani mengatakan, penetapan tersangka Bupati Bener Meriah, Ruslan Abdul Gani, tidak memengaruhi kinerja pegawai di pemerintahan kabupaten itu.

Bupati Ruslan katanya, juga masih mengikuti kegiatan Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) di Jakarta hingga Oktober 2015 mendatang.

“Semua tugas bupati sudah dialihkan ke wakilnya semenjak beliau mengikuti kegiatan Lemhanas. Aktifitas di jajaran Pemkab Bener Meriah juga masih berjalan normal,” katanya kepada portalsatu.com, Jumat, 7 Agustus 2015.

Abdul Gani mengatakan, persoalan penetapan Bupati Ruslan sebagai tersangka juga tidak menyangkut dengan pemerintahan yang ia jabat saat ini sebagai bupati.

“Saya tidak tahu persis soal kasus itu karena penetapan Bupati Ruslan sebagai tersangka bukan sebagia bupati, tapi saat beliau menjabat Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS),” ujarnya.

Kendatipun, Kabag Humas Abdul Gani membenarkan bahwa kasus penetapan Bupati Ruslan sebagai tersangka oleh KPK, saat ini tengah dimusyawarahkan oleh asisten satu dan Bagian Hukum Pemkab Bener Meriah, guna memantau proses hukum tersebut berjalan sesuai aturan.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Bener Meriah Ruslan Abdul Gani Resmi ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Selasa 4 Agustus 2015.

Ruslan dituding terlibat dalam kasus dugaan korupsi Proyek Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang tahun anggaran 2011 saat in menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). [] (mal)

Bupati Bener Meriah Tersangka Korupsi  Dermaga Sabang

Bupati Bener Meriah Tersangka Korupsi Dermaga Sabang

Jakarta – KPK menetapkan Bupati Bener Meriah, Provinsi Aceh, Ruslan Abdul Gani sebagai tersangka kasus korupsi pembangunan dermaga Sabang. KPK menduga akibat korupsi ini negara dirugikan sebesar Rp 116 miliar.

“Pengembangan perkara terkait pembangunan Dermaga Sabang BPKS 2011. Setelah melakukan gelar perkara, disimpulkan penyidik telah menemukan dua alat bukti permulaan yang cukup dan ada tindak pidana korupsi yang diduga dilakukan oleh saudara RAG, ini mantan Kepala Badan Pengusahaan Kawasan Sabang. Sekarang dia menjadi Bupati di salah satu Kabupaten di Aceh,” kata Plt Pimpinan KPK, Johan Budi di Kantornya, Jl HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Selasa (4/7/2015).

Kasus ini adalah pengembangan dari proses penyidikan sebelumnya. Diduga, akibat praktik mark up anggaran dan penunjukan langsung dalam proyek pembangunan Dermaga Sabang ini, negara dirugikan sebesar Rp 116 miliar.

“Tersangka RAG melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 UU Tipikor jo 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo 65 ayat 1 KUHP,” jelas Johan.

Kasus korupsi ini bermula dari 2004 saat Heru, petinggi PT Nindya Karya mendapat informasi proyek pembangunan Dermaga Bongkar Sabang, Banda Aceh yang dilakukan Badan Pengusahaan Kawasan Sabang (BPKS). Belakangan, Nindya Karya melakukan kerjasama operasional (joint operation) dengan perusahaan lokal yaitu PT Tuah Sejati.

Terkait kerjasama operasional tersebut, dibentuk board of management (BOM), dimana Heru ditunjuk sebagai kuasa Nindya Sejati JO. Menurut hakim, proses pengadaan barang dan jasa pembangunan Dermaga Sabang dari tahun 2004, 2006-2011 dilaksanakan tidak sesuai pedoman pengadaan barang dan jasa pemerintah. Proses penunjukkan Nindya Sejati JO sebagai pelaksana proyek pembangunan Dermaga Sabang tahun 2004 dilaksananakan hanya formalitas seolah-olah dilakukan secara pelelangan umum padahal para peserta lelang lainnya hanyalah sebagai pendamping yang disediakan Nindya Sejati JO.

Pelelangan diatur oleh pejabat pembuat komitmen dan pihak Nindya Sejati JO. Proses pelelangan yang menyimpang ini terus berlanjut pada proyek tahun 2006-2011.

Pada saat proses pengadaan, Heru dan sejumlah orang menggunakan harga perkiraan sendiri yang sudah digelembungkan (mark up) harganya untuk dijadikan dasar pembuatan surat penawaran oleh Nindya Sejati JO. Tak hanya itu saja, Heru juga mengalihkan atau mensubkontrakan pekerjaan utama kepada CV SAA Inti Karya Teknik untuk tahun 2006 dan untuk tahun 2007-2011 kepada PT Budi Perkasa Alam tanpa persetujuan. | sumber: detik.com

Foto: Ruslan Abdul Gani. @lintasgayo.co

Harga Gas Elpiji 3 Kg di Bener Meriah Beragam

Harga Gas Elpiji 3 Kg di Bener Meriah Beragam

REDELONG – Pedagang eceran di Kabupaten Bener Meriah menjual gas elpiji tiga kilogram dengan harga bervariasi. Kisaran harga mulai dari Rp 25 ribu hingga Rp 30 ribu pertabung.
Bahkan di pedalaman Bener Meriah, di Samar Kilang yang berbatasan dengan Lokop Aceh Timur, gas elpiji tiga kilogram mencapai Rp 45 ribu pertabung. Harga tersebut merangkak naik jika gas sedang langka.
Kasi Pembinaan dan Pengembangan Usaha Perdagangan, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Bener Meriah, Wirda Sari, menjelaskan harga gas elpiji eceran yang dijual pedagang bisa tidak mengikuti harga resmi. Sementara pangkalan gas resmi tidak dibenarkan menjual gas di atas harga yang sudah ditentukan.
“Di pangkalan resmi hanya dijual Rp18 ribu pertabung. Dan kalaupun paling tinggi dijual dengan harga Rp 21 ribu pertabung. Kalau harga gas di Samar Kilang mahal karena ongkosnya yang mahalm” katanya, Senin, 3 Agustus 2015.
Di Bener Meriah katanya, terdapat 70 pangkalan resmi pemasok gas elpiji bersubsidi. Wirda sari juga berpesan agar masyarakat melapor kepada pihak berwajib jika menemukan pangkalan resmi menjual gas elpiji di atas harga normal.
Sementara itu Kepala Disperindag Bener Meriah Drs. Suarman, MM beberapa waktu lalu mengatakan, pada tahun 2014 lalu kuota gas elpiji tiga kilogram di Bener Meriah hanya 47 ribu tabung pertahun. Jumlah itu dinilai tidak mencukupi untuk kebutuhan masyarakat Bener Meriah.
Pihaknya juga telah meminta penambahan kuota gas elpiji tiga kilogram ke PT Pertamina Regional Aceh awal Februari 2015. Besaran volume yang diajukan adalah 70 ribu tabung pertahun untuk kebutuhan 125 ribu kepala keluarga.[] (ihn)
foto: Ilustrasi gas tiga kilogram @arrahmah.com