Tag: bendera bintang bulan

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

BANDA ACEHMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bendera di Indonesia harus tetap tunggal atau merah putih.

Tjahjo Kumolo menyatakan itu saat wartawan portalsatu.com menanyakan bagaimana pengakuan pemerintah pusat terkait Qanun tentang Bendera Aceh, dalam wawancara di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera tersebut. Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi. [] (mal)

Polda Aceh Usut Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang

Polda Aceh Usut Kasus Pengibaran Bendera Bulan Bintang

BANDA ACEH – Kepolisian Aceh tengah mengusut dan mendalami kasus pengibaran bendera bulan bintang oleh sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe beberapa waktu lalu.

“Polisi mendalami kasus ini untuk mengetahui apa motivasi sejumlah anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang,” kata Kapolda Aceh Irjen Pol M Husein Hamidi di Banda Aceh, Rabu (19/8/2015).

Bendera bulang bintang merupakan bendera Aceh yang ditetapkan DPR Aceh dalam qanun atau peraturan daerah. Namun, bendera ini mirip dengan bendera Gerakan Aceh Merdeka (GAM) semasa konflik Aceh.

Kapolda mengatakan, pengibaran bendera bulan bintang tersebut dilakukan saat memperingati 10 tahun perdamaian Aceh yang dilaksanakan setiap 15 Agustus. Bendera itu dikibarkan sejumlah anggota dewan di Lhokseumawe.

Jenderal berbintang dua itu mengatakan, pihaknya juga menanyakan kepada Gubernur Aceh apakah ada instruksi pengibaran bulan bintang. Namun, Gubernur memberi jawaban tidak ada instruksi pengibaran bendera bulan bintang.

“Kasus inilah yang sedang didalami kepolisian, apa motivasi para anggota dewan tersebut mengibarkan bendera bulan bintang. Tentunya, dalam pengibaran ini ada yang disuruh dan ada yang menyuruh,” kata Kapolda.

Irjen Pol M Husein Hamidi menegaskan masalah bendera bulan bintang belum ada klarifikasi dari pemerintah pusat. Masalah bendera itu masih dalam pembahasan antara pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh Oleh karena itu, lanjut dia, belum ada kebijakan pemerintah provinsi untuk mengibarkan bendera bulan bintang. Sebab itu, kepolisian akan mendalami kasus pengibaran bendera tersebut.

“Pengibaran bendera bulan bintang oleh anggota dewan tersebut bukanlah kebijakan pemerintah dan juga bukan kewengan mereka mengibarkannya. Karena itu, polisi mendalami kasus ini,” tegas Irjen Pol M Husein Hamidi. | sumber: okezone

Soal Bintang Bulan, Masyarakat Diminta Jangan Emosional

Soal Bintang Bulan, Masyarakat Diminta Jangan Emosional

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, H Irmawan, meminta agar masyarakat Aceh jangan emosional terkait bendera Bintang Bulan.

“Kita meminta kepada masyarakat untuk bisa menahan diri, karena kita hidup dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Indonesia ini kan negara hukum, jadi apa pun yang kita lakukan, jangan keluar dari koridor hukum,” kata Irmawan kepada portalsatu.com, Selasa, 18 Agustus 2015.

Irmawan mengatakan, kalau persoalan bendera belum selesai, pihaknya meminta Pemerintah Aceh bersama-sama menperjuangkan untuk mendapatkan persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia.

“Kalau persoalan bendera belum kelar, paling tidak kita berusaha untuk mendorong bagaimana persetujuan Mendagri itu kita dapat,” ujar politisi PKB ini.

Selain itu, ia juga meminta agar pemerintah Aceh membuka diri agar persoalan bendera bisa diselesaikan. “Karena kita negara hukum, tidak mengedepankan emosional, tapi kita harus rasional  dan ikuti aturan yang ada,” ujarnya lagi.

Dikatakannya lagi, persoalan bendera apabila regulasinya belum jelas, itu akan tetap menjadi pro dan kontra. “Kalau hari ini kita dukung, nanti akan menjadi persoalan juga, tidak kita dukung juga akan menjadi masalah,” ujarnya.

Pihaknya meminta agar Pemerintah Aceh untuk menyelsaikan persoalan bendera, “Kita juga tidak mau saat kita naikkan bendera, dihalangi oleh aparat. Aparat juga ada haknya juga, karena memang persoalan ini belum selesai,” katanya.

“Mari kita menyikapinya secara dingin, kita dorong Pemerintah Aceh untuk membangun sebuah kekuatan untuk menyelesaikan persoalan ini. Sisi persamaan itu yang harus kita cari, jangan sisi perbedaan yang kita peruncing, karena itu yang rugi kita juga terakhirnya,” ujar Irmawan.[] (ihn)

Foto: Sejumlah Anggota DPRK Aceh Utara berfoto bersama bendera Bintang Bulan di halaman Islamic Centre Lhokseumawe pada Sabtu, 15 Agustus 2015 @portalsatu.com/Datuk Haris Molana

Ini Kata Senator Aceh Soal Pengibaran Bendera Bintang Bulan

Ini Kata Senator Aceh Soal Pengibaran Bendera Bintang Bulan

BANDA ACEH – Senator asal Aceh, Fachrul Razi, menyambut baik upaya yang dilakukan oleh DPRK Lhokseumawe dalam mengibarkan Bendera Aceh di peringatan 10 tahun perdamaian Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015. Menurutnya hal ini menunjukkan proses rekonsiliasi yang berjalan dengan baik.

“Tentunya Pengibaran ini harus diikuti oleh seluruh Parlemen Aceh baik di DPRA dan DPRK, karena secara proses hukum, qanun adalah produk hukum tertinggi di Aceh yang dihasilkan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh. Dan ini adalah wewenang dari Parlemen Aceh. Saya menilai bahwa qanun sudah dilahirkan kalau tidak dilaksanakan, itu yang aneh sebenarnya,” ujar Fachrul Razi kepada portalsatu.com.

Dia mengatakan Qanun Lambang dan Bendera Aceh sudah sah. Parlemen Aceh, baik DPRA dan DPRK, punya hak untuk menaikkannya baik secara resmi maupun secara kelembagaan di Aceh.

“Saya mengajak semua pihak menjaga damai dan tidak menganggap aktivitas ini secara berlebihan sehingga aparat keamanan sebaiknya turut menjaga proses berjalan aman dan damai,” katanya.

Menurutnya pengibaran Bendera Aceh adalah sebuah momen penting dalam memperingati damai. Namun dia juga meminta agar seluruh DPRK merayakan 15 Agustus sebagai momen bersejarah dengan mengadakan rapat paripurna atau upacara peringatan.

Dia mengatakan pengibaran Bendera Aceh sebagai wujud Aceh dalam Negara Kesatuan sesuai dengan perdamaian dalam kesepahaman MoU Helsinki. Bendera Aceh harus dikibarkan bersamaan dengan Bendera Merah Putih sebagai Bendera Sang Saka.

“Pengibaran kedua bendera menunjukkan begitu damainya Aceh dalam bingkai negara kesatuan. Sama seperti Propinsi Ternate yang memiliki bendera sendiri namun tidak ada permasalahan apapun. Mari kita jaga damai Aceh dengan Bendera Merah Putih dan Bendera Aceh berkibar begitu indah di langit Serambi Mekah,” katanya.[]

Akademisi: Walau Bintang Bulan Berkibar Seluruh Aceh Tetap NKRI

Akademisi: Walau Bintang Bulan Berkibar Seluruh Aceh Tetap NKRI

BANDA ACEH – Akademisi Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry, Budi Azhari menilai pengibaran bendera bendera bintang bulan sudah tepat. Ia menegaskan, walaupun bendera Bintang Bulan berkibar seluruh Aceh, provinsi ini tetap dalam NKRI.

“Menurut saya, pengibaran bendera Bintang Bulan oleh anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dari Partai Aceh itu sudah tepat,” ujar Budi Azhari kepada portalsatu.com, di Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015.

Menurut Budi Azhari, semestinya yang mengibarkan bendera Bintang Bulan itu harus dimulai oleh anggota-anggota dewan, terutama dari Fraksi Partai Aceh, bukan masyarakat.

Ia menyebut apa yang dilakukan anggota DPRK Lhokseumawe dan Aceh Utara harus diikuti DPRK kabupaten/kota lain yang ada di Aceh.

“Seharusnya juga diikuti oleh semua anggota DPRK dari Partai Aceh di kabupaten/kota lain di Aceh, terutama sekali anggota DPR Aceh,” ujar Budi Azhari.

Budi Azhari menambahkan, kalau anggota dewan dari Partai Aceh saja tidak berani, bagaimana dengan masyarakat. “Bukankah dulu demi selembar bendera Bintang Bulan itu siap mati?”

Ia menilai pengibaran bendera Bintang Bulan bukanlah aksi melawan hukum. Sebab Aceh sudah sepakat bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 15 Agustus 2005 di Helsinki setelah puluhan tahun konflik.

“Sekarang sudah damai, walaupun bendera Bintang Bulan dikibarkan seluruh Aceh, kita tetap di bawah NKRI. Karena itu sudah menjadi komitmen kita semua berdamai dan tetap menjadi bagian NKRI,” ujar Budi Azhari.

Terkait masalah regulasi yang belum mencapai kesepakatan antara Pemerintah Aceh dengan pemerintah pusat, Budi Azhari mengatakan hal itu tanggung jawab Gubernur dan DPR Aceh untuk melobi Jakarta.

“Kalau di Aceh itu sudah selesai, karena Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah disahkan oleh DPR Aceh, dan seharusnya sudah bisa diberlakukan,” ujar Budi Azhari.[]

Foto: Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe di halaman Masjid Islamic Centre. @Yon Musa

Foto: Mahasiswa Kibarkan Bendera Bintang Bulan di DPR Aceh

Foto: Mahasiswa Kibarkan Bendera Bintang Bulan di DPR Aceh

BANDA ACEH – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UIN Ar Raniry, Banda Aceh, mengibarkan bendera bintang bulan di halaman Gedung DPR Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015. Aksi ini diwarnai dengan tembakan peringatan ke udara oleh pihak kepolisian.[]

BB DPRA
Mahasiswa mencoba mengibarkan bendera bintang bulan di DPR Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu, 15 Agustus 2015. @M. Fajarli Iqbal/portalsatu.com
BB DPRA1
Petugas keamanan menghalau aksi mahasiswa yang mencoba mengibarkan bendera bintang bulan di DPR Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu, 15 Agustus 2015. @M. Fajarli Iqbal/portalsatu.com
BB DPRA2
Mahasiswa UIN Ar Raniry mencoba mengibarkan bendera bintang bulan di DPR Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu, 15 Agustus 2015. @M. Fajarli Iqbal/portalsatu.com
BB DPRA4
Mahasiswa UIN Ar Raniry mencoba mengibarkan bendera bintang bulan di DPR Aceh, Banda Aceh, pada Sabtu, 15 Agustus 2015. @M. Fajarli Iqbal/portalsatu.com
BB DPRA5
Salah satu mahasiswa memanjat tiang bendera yang ada di depan Gedung DPR Aceh untuk mengibarkan bendera bintang bulan. @M Fajarli Iqbal/portalsatu.com

 

Kesal, Mahasiswa Bakar Bendera PBB di Banda Aceh

Kesal, Mahasiswa Bakar Bendera PBB di Banda Aceh

BANDA ACEH – Mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Islam Negri (UIN) Ar-Raniry membakar bendera United Nations (UN) atau Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan bendera Finlandia di Bundaran Simpang Lima, Banda Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015.

“Bendera ini kami bakar sebagai bentuk kekecewaan kami terhadap MoU yang ditandatangani 10 tahun silam. Namun implementasi belum ada hasil yang memuaskan,” kata Saidul, salah satu peserta aksi.

Selain itu, mahasiswa juga mendesak pemerintah untuk segera menyelesaikan semua permasalahan yang ada di Aceh terutama kasus korupsi yang ada di Aceh.

“Implementasi dana BRR sebanyak Rp 80,9 triliun tak jelas arahnya, kasus korupsi-korupsi di BPKS Sabang, dan masih banyak lagi kasus lainnya yang masih belum selesai di Aceh ini,” ujar Ketua BEM UIN, Said Fuadi, dalam orasinya.

Mahasiswa juga menggelar aksinya di Gedung DPR Aceh usai berorasi di Bundaran Simpang Lima. Mereka memanjat pagar kompleks Gedung DPRA dan membawa bendera bintang bulan.

Demonstran berusaha untuk menaikkan bendera bintang bulan ke tiang bendera yang ada di depan gedung DPRA. Namun aksi tersebut menuai reaksi keras dari aparat keamanan dengan melepaskan tembakan ke atas untuk meredam massa yang berusaha mengibarkan bendera bintang bulan.

Nyan cok, ka kamoe peu ek bendera bintang buleun. Bek gadoeh siboek ngen bendera ata laen hana teume pike (Nah, kami sudah mengibarkan bendera bintang bulan, jangan sibuk mengurusi bendera sehingga tidak sempat memikirkan hal lain),” kata Said Fuadi sesaat setelah seorang mahasiswa memanjat tiang bendera yang berkontruksi benton tersebut.

Aksi tersebut akhirnya digagalkan oleh petugas keamanan dan mahasiswa pun melanjutkan orasinya di luar pagar gedung DPRA.[](bna)

Laporan: M. Fajarli Iqbal

Soal Pengibaran Bintang Bulan, MTA: Ini Akibat Tak Jelas Kepastian Hukum

Soal Pengibaran Bintang Bulan, MTA: Ini Akibat Tak Jelas Kepastian Hukum

BANDA ACEH – Inisiator Silaturahmi Aktivis Aceh Lintas Generasi, Muhammad MTA menilai tindakan menaikan bendera Bintang Bulan di Lhokseumawe akibat tidak jelasnya payung hukum soal bendera Aceh.

“Tindakan ini dipandang akibat tidak jelasnya kepastian hukum yang kemudian tergiring ke ranah politik,” kata Muhammad MTA kepada portalsatu.com, Sabtu 15 Agustus 2015.

Ia berharap pengibaran bendera Bintang Bulan oleh pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe di kompleks Masjid Islamic Centre itu tidak perlu disikapi secara konfrontatif.

“Persoalan  bendera Aceh, semoga bisa diselesaikan secara baik dan kompromistik,” ujar Muhammad MTA.

Menurut Muhammad MTA, perdamaian Aceh harus diselamatkan. “Jadikan musuh bersama setiap mereka yang ingin merusak perdamaian, karena konflik sudah sangat menyengsarakan rakyat Aceh,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan DPRK Lhokseumawe mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan di halaman sebelah utara Masjid Islamic Centre Lhokseumawe, Sabtu, 15 Agustus 2015, pagi. (Baca: Anggota Dewan Kibarkan Bendera Bintang Bulan di Halaman Masjid Islamic Centre Lhokseumawe).

Setelah berkibar sekitar tiga jam lebih, bendera Bintang Bulan di halaman Masjid Islamic Centre Lhokseumawe akhirnya diturunkan, Sabtu, 15 Agustus 2015. (Baca: Berkibar 3 Jam Lebih Bendera Bintang Bulan Diturunkan).[]

Foto: Pengibaran bendera Bintang Bulan di halaman Masjid Islamic Centre Lhokseumawe, Sabtu 15 Agustus 2015. @Yon Musa

Baca juga:

Aksi Pengibaran Bendera Bintang Bulan di DPRA Diwarnai Letusan Senjata

 

Aksi Pengibaran Bendera Bintang Bulan di DPRA Diwarnai Letusan Senjata

Aksi Pengibaran Bendera Bintang Bulan di DPRA Diwarnai Letusan Senjata

BANDA ACEH – Aparat kepolisian melepaskan tembakan peringatan saat sejumlah mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Ar Raniry Banda Aceh berusaha menaikkan bendera bintang bulan di Gedung DPR Aceh, Sabtu, 15 Agustus 2015 sekitar pukul 15.10 WIB.

“Nyo kamoe peu ek bendera bek gadoh peuglah masalah bendera,” kata Ketua BEM UIN Ar Raniry, Said Fuadi, dalam aksinya di Gedung DPRA.

Polisi yang siaga dalam aksi ini terus berupaya menghentikan aksi mahasiswa tersebut mengibarkan bendera Aceh. Amatan portalsatu.com, salah satu demonstran juga berusaha memanjat tiang bendera untuk mengibarkan bendera bintang bulan. Namun usaha mahasiswa tersebut gagal lantaran ditarik turun oleh petugas.

Hingga berita ini dipublish, aksi mahasiswa menyikapi 10 tahun perdamaian Aceh masih berlangsung di Gedung DPRA.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan DPRK Lhokseumawe juga mengibarkan bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan di halaman sebelah utara Masjid Islamic Centre Lhokseumawe, Sabtu, 15 Agustus 2015, pagi.

Informasi diperoleh portalsatu.com, upacara pengibaran bendera Merah Putih dan bendera Bintang Bulan digelar sekitar pukul 08.15 WIB tadi. Bertindak sebagai inspektur upacara Ketua DPRK Aceh Utara Ismail A. Jalil alias Ayahwa, sedangkan komandan upacara Ketua DPRK Lhokseumawe M. Yasir Umar. Sementara peserta upacara para anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dari Partai Aceh (PA). Turut hadir masyarakat Lhokseumawe.

Di halaman Masjid Islamic Centre itu telah disiapkan dua tiang bendera. Mulanya, para anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe mengibarkan bendera Merah Putih, kemudian dilanjutkan pengibaran bendera Bintang Bulan.

Saat pengibaran bendera tersebut, para anggota dewan turut menampakkan lambang Burak Singa.

Adapun yang bertindak mengibarkan bendera Bulan Bintang adalah Sulaiman alias Nyakman, Arafat dan Nurdin Hasbi, ketiganya anggota DPRK Aceh Utara. Seusai pengibaran bendera tersebut, Ayahwa turut menyampaikan sambutan.[] (bna)

Laporan: M Fajarli Iqbal

Foto: Ilustrasi pengibaran bendera bintang bulan di Lhokseumawe. @Dok

Ketua KPA Pase: Bendera Bintang Bulan Bukan Milik Separatis

Ketua KPA Pase: Bendera Bintang Bulan Bukan Milik Separatis

LHOKSEUMAWE – Ketua Komite Peralihan Aceh (KPA) Wilayah Pase, Tengku Zulkarnaini Hamzah alias Tengku Ni mengatakan bendera Bintang Bulan bukan milik separatis, melainkan kepunyaan seluruh rakyat Aceh.

Tengku Ni menyampaikan itu kepada awak media saat menghadiri zikir dan doa bersama memperingati 10 tahun perdamaian Aceh di Masjid Islamic Centre, Lhokseumawe, Sabtu, 15 Agustus 2015.

Mantan Panglima GAM Wilayah Pase ini menjelaskan, banyak anggapan selama ini GAM merupakan separatis dan bendera Bintang Bulan milik separatis. “Ini
sangat kita sayangkan, GAM berasal dari rakyat Aceh, bendera tersebut milik rakyat Aceh yang telah berjuang dahulu,” ujar Tengku Ni.

Menurut Tengku Ni, GAM berjuang demi Aceh. Kata dia, para kombatan GAM merupakan rakyat Aceh. “Maka jangan seorang pun menganggap GAM itu separatis. Mohon GAM jangan dikucilkan,” katanya.

Tengku Ni berharap Aceh Monitoring Mission (AMM) kembali hadir di Aceh agar
bisa mengawasi pelaksanaan MoU Helsinki. “Jangan seperti sekarang, lepas
tangan begitu saja. pihak internasional harus datang ke Aceh lagi
melihat bagaimana Aceh pasca-sepuluh tahun berdamai,” ujar Tengku Ni yang juga Ketua Partai Aceh (PA) Aceh Utara.

“Pihak internasional jangan selalu melihat Aceh sudah ada
perkembangan, bukan itu yang menjadi persoalan utama. Coba selesaikan
MoU Helsinki. Jika itu belum selesai, kesejahteraan masyarakat Aceh
tetap belum berubah,” kata Tengku Ni lagi.

Tengku Ni menambahkan, pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menjadi Presiden RI, yang bersangkutan selalu berjanji akan menuntaskan
persoalan MoU Helsinki. Kata dia, kini sudah berganti Presiden, namun apa yang
diterima rakyat Aceh masih karut marut.

“Ke depan kami minta Presiden sekarang agar segera menuntaskan
butir-butir MoU Helsinki, sehingga apa yang diharapkan masyarakat Aceh
terpenuhi,” ujar Tengku Ni.[]

Foto: Pimpinan dan anggota DPRK Aceh Utara dan Lhokseumawe dari PA berfoto bersama menunjukkan bendera Bintang Bulan di halaman Masjid Islamic Centre, Lhokseumawe. @ Yon Musa