Tag: bendera aceh

“Bubarkan Saja DPRA Jika Tak Berani Kibarkan Bendera Aceh”

“Bubarkan Saja DPRA Jika Tak Berani Kibarkan Bendera Aceh”

LHOKSEUMAWE – Anggota DPRK Aceh Utara Sulaiman mendesak DPRA dan Pemerintah Aceh segera mengibarkan bendera bintang bulan yang telah disahkan menjadi bendera Aceh.

“Persoalan bendera Aceh bukan hanya tanggung jawab Abdullah Saleh (yang saat ini menjabat Ketua Komisi I DPRA), tapi tanggung jawab DPR Aceh secara kelembagaan yang telah mengesahkan Qanun tentang Bendera dan Lambang Aceh,” ujar Sulaiman alias Nyakman kepada portalsatu.com di Lhokseumawe, Selasa, 5 Mei 2015.

Sulaiman menyatakan DPRA harus bertanggung jawab untuk memastikan bahwa Pemerintah Aceh menjalankan qanun tersebut. “Bubarkan saja DPR Aceh jika merasa tidak memiliki tanggung jawab terhadap qanun yang telah disahkan, tidak berani mengibarkan bendera Aceh,” kata mantan kombatan wilayah Pase ini.

“Yang saya sampaikan ini merupakan aspirasi masyarakat di gampong-gampong. Masyarakat selalu mempertanyakan mengapa Pemerintah Aceh dan DPR Aceh tidak punya sikap yang jelas terhadap bendera Aceh yang telah disahkan menjadi qanun, buktinya sampai hari ini bendera tersebut belum dikibarkan,” ujar Sulaiman lagi.

Sulaiman menyebut pemerintah dan DPR kabupaten/kota dan juga masyarakat di gampong-gampong siap mengibarkan bendera Aceh berdampingan dengan bendera merah putih jika sudah dimulai Pemerintah Aceh dan DPRA.

“Saat ini masyarakat menunggu komitmen yang konkrit dari Pemerintah Aceh dan DPR Aceh terkait bendera Aceh sebagai simbol perjuangan rakyat. Jangan membuat masyarakat semakin kecewa dengan Pemerintah Aceh dan DPR Aceh,” kata Sulaiman.[]

Baca juga:

Abdullah Saleh Sudah Saatnya Bendera Aceh Dikibarkan

 

HMI Banda Aceh Sesalkan Insiden Cekcok di depan Gedung DPR Aceh

HMI Banda Aceh Sesalkan Insiden Cekcok di depan Gedung DPR Aceh

BANDA ACEH-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Banda Aceh menyesali sikap Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh yang mengikat bendera bulan bintang di leher Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamid Zein, yang terjadi di halaman kantor DPRA, Banda Aceh, Senin 4 Mei 2015.

Ketua umum HMI Cabang Banda Aceh, Rasyidin Raden menilai tindakan tesebut tidak beretika dan terkesan kekanak-kanakan.

“Kejadian tersebut tidak mencerminkan tindakan seorang wakil rakyat. Seharusnya bisa dilakukan dengan cara yang lebih baik,” kata Rasyidin.

Rasyidin berharap kasus ini bisa diselesaikan secara santun dan bijaksana tanpa harus menjatuhkan martabat si anggota dewan sendiri.

“Tindakan ini seperti anggota dewan mencorengkan wajahnya sendiri, malu di lihat rakyat,” ujar Rasyidin. [] (mal)

Pemuda Paya Bakong Sesalkan Insiden Bendera di DPR Aceh

Pemuda Paya Bakong Sesalkan Insiden Bendera di DPR Aceh

BANDA ACEH – Pemuda Pasee yang tergabung dalam Ikatan Pemuda dan Mahasiswa Paya Bakong (IPEMAPA) menyesali terjadinya insiden memalukan yang dilakukan Ketua Komisi I DPRA Abdullah Saleh terhadap Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamid Zein di halaman gedung DPR Aceh kemarin siang, Senin, 4 Meil 2015.

“Kami menilai ini tidak wajar dilakukan di depan khalayak ramai, apalagi yang melakukannya anggota dewan,” kata Sekretaris Umum IPEMAPA, Iskandar, kepada portalsatu.com, Senin, 4 April 2015.

Abdullah Saleh diminta untuk meminta maaf atas kejadian ini. Namun dirinya juga menegaskan mendukung penyelesaian terkait bendera Bintang Bulan, dan pengibaran bendera tersebut adalah keniscayaan.

Dia menambahkan Gubernur Aceh harus segera duduk bersama para muspida plus untuk menyamakan persepsi terkait hal tersebut.

“Saya sangat menyayangkan atas tindakan orang-orang yang memprovokasi sehingga hal ini bisa terjadi,” ujarnya.

Seperti diberitakan kemarin, Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamid Zein, dilaporkan cekcok di depan gedung DPR Aceh.

Perseteruan dilaporkan terjadi akibat keinginan dari Abdullah Saleh untuk mengibarkan bendera usai menerima bendera bulan bintang dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA). Sementara Sekwan tidak sepakat dengan kebijakan Abdullah Saleh.[] (ihn)

Abdullah Saleh Minta Gubernur Aceh Mundur

Abdullah Saleh Minta Gubernur Aceh Mundur

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh, mengatakan Gubernur Aceh tidak punya integeritas dan juga kepercayaan diri dalam menyikapi persoalan turunan UUPA yang belum dituntaskan oleh pemerintah pusat. Menurutnya jika Gubernur Aceh memiliki mental pejuang sudah seharusnya memperjuangkan semua turunan UUPA.

“Bendera, lambang, qanun, pp, kesejahteraan rakyat, seperti tidak serius dijalankan oleh Gubernur,” kata Abdullah Saleh saat dijumpai portalsatu.com di ruangannya, Senin, 4 Mai 2015.

Seharusnya, kata dia, sebagai pejuang muncul rasa tanggungjawab terhadap persoalan tersebut dan lebih banyak berbuat untuk memajukan pembangunan di Aceh.

Abdullah Saleh menyarankan sebaiknya Gubernur mengundurkan diri karena sudah sekian lama tidak ada langkah kongkrit dalam mengimplementasi MoU Helsinki dan UUPA.

“Tidak ada langkah kongkrit dalam menyejahterakan rakyat Aceh, sebaiknya mundur saja,” kata Abdullah Saleh.[](bna)

Nasir Djamil: Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

Nasir Djamil: Prioritaskan Kesejahteraan Masyarakat

BANDA ACEH – Anggota Komisi III DPR RI, Nasir Djamil, menilai belum tuntasnya beberapa persoalan mengenai kewenangan Aceh disebabkan ada hal yang belum sepaham antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Aceh. Menurutnya persoalan bendera dan lambang Aceh yang terus berlarut tersebut juga disebabkan adanya perbedaan pola pikir yang menyebabkan miss komunikasi antara kedua pihak.

“Dari sisi kekhususuan Pemerintah Aceh bisa membuat lambang dan bendera sesuai dengan keinginan oleh DPRA dan Pemerintah Aceh, dalam permasalahan ini memang harus ada satu pandangan yang sama,” kata Nasir Djamil kepada portalsatu.com, Senin, 4 Mai 2015.

Nasir Djamil mengatakan kalau dalam sudut pandang kedua pihak bertolak belakang akan sangat sulit untuk menuntaskannya. Pasalnya, di satu sisi Pemerintah Pusat berpedoman pada aturan perundangan yang tidak membolehkan adanya bendera dan lambang daerah menyerupai simbol separatis.

“Sementara Pemerintah Aceh sudah mengatakan bahwa setelah MoU tidak ada lagi yang namanya gerakan separatis. Jadi kalau saya lihat, ini hanya antara simbol dan subtansial,” ujar Nasir Djamil.

Anggota Komisi III DPR RI tersebut meminta Pemerintah Aceh dan DPR Aceh agar memprioritaskan apa yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat sekarang ini. Dia meminta agar Pemerintah Aceh harus lebih rasional dalam memperhatikan kesejahteraan rakyat Aceh.

“Sekarang yang menjadi prioritas Pemerintah Aceh dan DPR Aceh itu yang mana, kalau memang bendera dan lambang itu mempengaruhi kesejahteraan orang Aceh tentu harus diutamakan,” katanya.

Namun menurutnya, kalau lambang dan bendera itu tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan rakyat Aceh. Seharusnya, kata dia, persoalan itu dipending dulu penyelesaiannya karena melihat fakta yang ada, masih banyak persoalan Aceh yang belum diselesaikan.

“Masih banyak persoalan yang harus diutamakan dan diselesaikan terlebih dahulu, seperti pembangunan yang lebih optimal itu yang harus diutamakan,” ujar politisi PKS tersebut.[](bna)

Abdullah Saleh: Sudah Saatnya Bendera Aceh Dikibarkan

Abdullah Saleh: Sudah Saatnya Bendera Aceh Dikibarkan

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, meminta semua pihak untuk segera mengibarkan bendera Aceh yang telah disepakati. Hal ini sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan masyarakat mengenai legalitas bendera Aceh.

“Kalau mau menaikkan tidak ada persoalan, tadi saja saya sudah sarankan agar bendera Aceh harus dikibarkan. Di mana saja dan kapan saja tidak menjadi persoalan,” kata Abdullah Saleh kepada portalsatu.com, Senin, 4 April 2015.

Abdullah Saleh mengatakan polemik bendera selesai dan sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Menurutnya dengan begitu pemerintah dan DPRA sekarang sudah bisa fokus terhadap perekonomian masyarakat.

“Saya sepakat seperti Direktur YARA katakan, dan sekarang saatnya secara bersama-sama memfokuskan kesejahteraan rakyat,” ujarnya.

Abdullah Saleh mengatakan pihak keamanan tidak bisa menurunkan secara paksa bendera Aceh tersebut tanpa ada landansan dan koridor yang berlaku.

“Kalau saja ada pihak keamanan mau menghadang, apa landasan hukum mereka untuk menurunkan itu,” katanya.[](bna)

Abdullah Saleh: Tidak Ada Kompromi Soal Bendera Aceh Jika…

Abdullah Saleh: Tidak Ada Kompromi Soal Bendera Aceh Jika…

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPRA, Abdullah Saleh, mendesak pimpinan DPRA dan Pemerintah Aceh untuk segera mengibarkan bendera bintang bulan sebagai bendera Aceh. Pada prinsipnya, kata dia, bendera bulan bintang sudah sah dan legal sebagai bendera Aceh dan tidak boleh dilupakan.

“Ini merupakan bendera hasil perjuangan rakyat, semua sudah sepakat untuk menggunakan bendera ini sebagai bendera Aceh,” kata Abdullah Saleh kepada portalsatu.com di ruang kerjanya, Senin, 4 April 2015.

Ia mengatakan pihaknya tidak akan mengubah bendera tersebut sebelum Pemerintah Pusat menuntaskan hak dan kewenangan bagi Aceh, sebagaimana yang telah diatur oleh UUPA.

“Kalau itu udah selesai, ayo kompromi dan bersama-sama bahas bendera ini seperti apa. Artinya tidak ada kompromi jika semua kewenangan itu belum dipenuhi,” ujar Abdullah Saleh.

Abdullah Saleh mengatakan DPRA ingin melihat keseriusan pemerintah pusat dalam merealisasikan semua turunan UUPA.

“Kalau pemerintah pusat tidak pernah serius, maka juga tidak akan pernah ada kata kompromi. Dan saya sudah siap menerima resiko apapun, kalau pemerintah pusat bermain-main, saya juga bisa lebih keras lagi main-mainnya,” kata Abdullah Saleh.[](bna)

Insiden Cekcok di DPR Aceh, AHF: Itu Merusak Nilai Perdamaian

Insiden Cekcok di DPR Aceh, AHF: Itu Merusak Nilai Perdamaian

BANDA ACEH – Ketua Umum Aceh Human Foundation (AHF), Abdul Hadi Abidin alias Adi Maros, mengatakan insiden cekcok antara Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh dengan Sekwan Hamid Zein, telah merusak nilai-nilai perjuangan.

Mantan kombatan GAM ini mengaku sangat mengecam tindakan yang dinilai telah mempermalukan lembaga dewan ini.

“Saya lima tahun di gunung. Tapi saya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah Saleh ini. Saya meminta Ketua Umum Partai Aceh untuk mencopot Abdullah Saleh selaku Ketua Komisi I,” kata Adi Maros yang menelpon portalsatu.com, Senin sore, 4 Mai 2015.

Menurutnya, Abdullah Saleh telah merendahkan nilai-nilai bendera bulan bintang.

“Melilit bendera Aceh di leher Sekwan itu cara preman pasar. Saya mendesak Abdullah Saleh meminta maaf kepada Sekwan,” kata Adi Maros.

Adi Maros meminta anggota DPR Aceh tak gampang diprovokasi. Dewan, katanya, harus menunjukan cara-cara terhormat kepada masyarakat Aceh.

“Abdullah Saleh seharusnya lebih bijak dalam menyikapi perkembangan. Jangan mudah tersulut dengan ajakan orang lain yang hanya ingin mengompori. Bukankah menyangkut bendera, Abdullah Saleh bisa komunikasi termasuk dengan pimpinan dan fraksi-fraksi?” ujar Adi.

Kata Adi, tindakan Abdullah Saleh patut dicurigai. “Segala upaya curi start untuk menuju pesta demokrasi 2017. Kenapa harus ketika ajakan LSM mengiring upaya bendera melalui broadcast malah terpancing. Dimana akal sehat politisi? Kenapa tidak melapor ke partai pengusung? Sangat memalukan. Aceh kembali ditertawakan,” ujar Adi Maros.

Video: Cekcok Ketua Komisi I dengan Sekwan Soal Bendera Aceh

Video: Cekcok Ketua Komisi I dengan Sekwan Soal Bendera Aceh

BANDA ACEH – Ketua Komisi I DPR Aceh, Abdullah Saleh dan Sekretaris Dewan (Sekwan) Hamid Zein, dilaporkan cekcok di depan gedung DPR Aceh. Perseteruan dilaporkan terjadi akibat keinginan dari Abdullah Saleh untuk mengibarkan bendera usai menerima bendera bulan bintang dari Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA).

Pantauan portalsatu.com, antara Sekwan dan Ketua Komisi I DPR Aceh sempat bersitegang.

Abdullah Saleh ingin mengibarkan bendera Aceh di salah satu tiang bendera yang ada di DPR Aceh. Pasalnya, bendera Aceh dinilai sudah sah berdasarkan hukum dan aturan yang ada.

Di depan DPR Aceh, ada dua tiang bendera. Satu digunakan untuk mengibar bendera merah putih dan satu lagi dipersiapkan untuk mengibar bendera Aceh.

Sedangkan Sekwan diduga tidak sepakat dengan kebijakan Abdullah Saleh.

Lihat selengkapnya kisruh antara Abdullah Saleh dengan Sekwan Hamid Zein seperti video yang diunggah acehvideo.tv di bawah ini:

MaPPA: Jangan Mempolitisir Simbol-simbol Perjuangan

MaPPA: Jangan Mempolitisir Simbol-simbol Perjuangan

BANDA ACEH – Mahasiswa Peduli Perdamaian Aceh (M@PPA) menilai rencana Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) mengibarkan bendera bintang bulan di kantor DPRA membuat suhu politik daerah kembali memanas. Status bendera Aceh yang masih menjadi perdebatan hukum dinilai bisa dimanfaatkan sebagai komiditi politik yang dapat dikonsumsi kapan saja oleh pihak-pihak berkepentingan.

“Bendera daerah yang sekarang diqanunkan oleh legislatif dan eksekutif itu merupakan bendera perjuangan yang ingin memerdekan Aceh dari Indonesia. Dengan bendera itu, sudah banyak melahirkan anak yatim dan janda. Itu adalah bendera perjuangan untuk merdeka bukan untuk berdamai. Semua pihak harus paham itu,” kata Koordinator MaPPA, Azwar AG, kepada portalsatu.com, Senin, 4 Mai 2015.

Ia mengatakan bendera bintang bulan juga tidak mencerminkan Aceh dalam iklim perdamaian secara substansial. “Kalau kita mau jujur, bendera sekarang (bintang bulan-red) hanya merepersentatifkan sebuah golongan atau gerakan yaitu GAM (Gerakan Aceh Merdeka-red),” ujar Azwar.

Azwar mengatakan MaPPA hari ini tidak mempersoalkan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang sudah berdamai dengan NKRI. Namun dia berharap adanya sayembara dalam menentukan bendera dan lambang Aceh agar bisa lebih representatif.

Ia beralasan sayembara mengenai lambang dan bendera Aceh ini penting dilakukan untuk menghindari terjadinya pro dan kontra, baik di tingkat masyarakat maupun antara Aceh dan pusat. “Sebaiknya Pemerintah Aceh dan DPRA tidak memaksakan kehendak dalam hal ini. Jangan mempolitisir simbol-simbol perjuangan,” katanya.

“Konflik tentang kehadiran bendera Aceh seolah tidak memberikan solusi yang pasti. Ada pihak yang pro dan ada pihak yang kontra, sehingga perhatian politik pemerintah lebih terfokus pada persoalan lama. Pemerintah Aceh cukup membentuk tim ahli untuk mengadakan sayembara desain bendera Aceh dan lambang,” katanya.

Dia meminta agar semua pihak menahan diri terkait lambang dan bendera Aceh ini. Pasalnya, kata dia, hal yang bersifat politik mudah sekali mencair. “Ibarat es terkena sinar matahari,” katanya.

Sebenarnya, kata dia, persoalan ini sudah selesai pada 2008 lalu sesuai batas waktu yang diberikan dalam nota kesapahaman antara RI dan GAM. “Kalaupun ingin bendera bulan bintang jangan diubah, ya mari sama-sama kita perjuangkan Aceh sampai merdeka sesuai dengan makna yang terkandung dalam bendera itu sendiri,” katanya.

Azwar mengatakan M@PPA tidak menyalahkan pusat maupun Pemerintah Aceh sehingga terjadi polemik seperti saat ini terkait bendera dan lambang daerah. Menurutnya kedua belah pihak sudah berjalan sesuai kesepakatan damai. “Akan tetapi Pemerintah Aceh dan RI harus bertanggungjawab atas keberlangsungan perdamaian. Bukan hanya menyangkut bendera dan lambang saja, tapi masih banyak hal lain yang lebih urgent seperti kesejahteraan rakyat serta jaminan hidup terhadap mantan kombatan, anak yatim, dan janda konflik,” ujarnya.

“Biarkan bendera itu berkibar pada masa dan zamannya. Bendera dan lambang buraq singa itu adalah milik para syuhada yang sudah syahid di masa konflik. Kita tidak berhak memiliki itu,” katanya.[](bna)