Tag: bendera aceh

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

BANDA ACEHMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bendera di Indonesia harus tetap tunggal atau merah putih.

Tjahjo Kumolo menyatakan itu saat wartawan portalsatu.com menanyakan bagaimana pengakuan pemerintah pusat terkait Qanun tentang Bendera Aceh, dalam wawancara di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera tersebut. Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi. [] (mal)

Terkait Qanun Bendera, DPRA Layangkan Surat Permintaan Bertemu Presiden

Terkait Qanun Bendera, DPRA Layangkan Surat Permintaan Bertemu Presiden

BANDA ACEH-Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Gubernur Aceh segera menyurati Menteri Sekretaris Negara untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia guna membahas terkait polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang hingga kini masih mengambang.

Selain melaporkan polemik terkait Qanun Bendera, pihaknya juga berencana melaporkan sejumlah agenda kedaerahan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita sudah menyampaikan surat bernomor 96/BANLEG/DPRA/IX/2015 untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Jokowi melalui pimpinan DPRA. Pimpinan kemudian mengeluarkan surat bernomor 161/1584 kepada Gubernur Aceh agar segera menyururati Mensekneg RI untuk dijadwalkan  pertemuan antara delegasi Aceh dengan Presiden. Presiden harus diberitahu terkait beberapa isu strategis kedaerahan, terutama terkait status Qanun Bendera dan program Reintegrasi lanjutan. Untuk itu, saya berharap Gubernur dapat meresponnya dengan segera menyurati Menteri Sekretaris Negara,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, di Banda Aceh.

Dijelaskan Iskandar, permintaan kepada Gubernur tersebut sebelumnya sudah secara resmi disampaikan melalui surat yang dilayangkan pimpinan DPR Aceh tertanggal 15 September 2015. Selain diikuti rombongan DPR Aceh agenda bertemu Presiden tersebut juga melibatkan unsur pemerintahan daerah lainnya.

“Agenda ini semestinya bisa terlaksana secepatnya, agar polemik Bendera tidak semakin berlarut-larut termasuk rencana penyelesaian reintegrasi secara menyeluruh sehingga ke depan kita bisa melangkah pada agenda kerja selanjutnya,” kata politisi Partai Aceh ini.

Terkait belum ditindaklanjutinya surat pimpinan DPR Aceh oleh jajaran sekretariat daerah, Iskandar mengaku agak kecewa dengan lambannya jajaran birokrasi kantor Gubernur Aceh menanggapi permintaan tersebut.

“Saya sudah ingatkan melalui staf saya agar pihak terkait di sekretariat daerah segera menindaklanjuti surat tersebut. Mudah-mudahan dapat terealisir dalam minggu ini,” kata Iskandar Usman.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Banleg) DPRA berencana akan menjumpai Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan seputar polemik bendera daerah Aceh, Bintang Bulan. Menurut pemahaman pihak Banleg, persoalan bendera sudah tuntas dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi “Kita berencana akan menyampaikan langsung persoalan bendera ini kepada Presiden. Rencana dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-farlaky.

Dari pertemuan nanti diharapkan Presiden bisa melakukan upaya cepat untuk menyelesaikan polemik terkait bendera. Sebab menurut Iskandar, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah berlaku sah. “Qanun tersebut sudah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan manapun di Republik ini. Untuk itu saya sebagai Ketua Bangleg DPR Aceh berharap Presiden segera turun tangan menengahi polemik ini agar tidak berlarut-larut,” ujar Iskandar, Minggu (23/8).

Iskandar mengatakan, qanun yang telah disahkan DPRA pada 2013 itu telah dikonsultasikan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Awalnya sempat dikabarkan bahwa qanun itu ditolak oleh pusat, namun menurut Iskandar, berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, tidak ada ditemukan penolakan terhadap ketentuan dan isi qanun tersebut yang disampaikan resmi oleh Pemerintah Pusat.

“Hal ini sudah saya klarifikasikan ke pihak terkait yang terlibat pada saat konsultasi berlangsung. Intinya, tidak pernah ada yang namanya pembatalan sebagaimana digembar-gemborkan selama ini,” ujarnya.

Dia berpandangan, secara yuridis qanun tersebut mestinya sudah dinyatakan berlaku, sebab hanya tiga hal yang bisa membatalkan aturan daerah atau qanun. Pertama, dicabut sendiri oleh Gubernur atau DPR Aceh, dibatalkan oleh Mendagri melalui Perpres sebagaimana disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006, atau pembatalan oleh MK melalui judicial review.

“Hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi Kemendagri yang secara resmi menolak ataupun mencabut pemberlakuan qanun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan Qanun Bendera,” tegasnya.

Iskandar menegaskan, kewenangan Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah seperti lambang dan bendera telah lebih dulu diamanatkan dalam MoU Helsinki. Jadi tidak benar kalau disebutkan persoalan bendera dan lambang tidak diatur dalam MoU.

“Dalam hal bendera dan lambang, Aceh jelas punya otoritas yang juga dijamin undang-undang. Tapi kenapa masih dipersoalkan? Bahkan gara-gara menaikkan bendera daerahnya ada yang diancam pidana. Untuk itu kita akan beritahukan hal ini kepada Presiden agar jelas,” kata Iskandar Usman.(mal)

Mahasiswa Undip Semarang Antusias Tanya Soal Bendera Aceh

Mahasiswa Undip Semarang Antusias Tanya Soal Bendera Aceh

BANDA ACEH – Sejumlah mahasiswa Universitas Diponegoro, Semarang, antusias bertanya soal bulan bintang yang menjadi bendera Aceh.

Hal ini terungkap dalam seminar emintar bertema Satu Dekade Pembangunan Pasca Damai Aceh 2005-2015 di ruang Teater Gedung B Lantai I, Selasa, 8 September 2015.

Salah satu pemateri di seminar ini adalah Jubir DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau yang akrab disapa Adi Laweung.

“Rata-rata bertanya, terutama dari mahasiswa, soal bendera Aceh. Mereka bertanya apa yang menjadi persoalan hingga bendera Aceh hingga hari ini masih belum bisa berkibar,” kata Adi Laweung kepada portalsatu.com, Rabu 9 September 2015.

“Katanya, apa beda bendera Aceh dengan bendera provinsi lainnya? Ada juga yang bertanya kalau RI dan GAM sudah berdamai, kenapa bendera Aceh masih dipermasalahkan,” ujarnya.

Terkait hal ini, Adi Laweung mengaku menjelaskan asal muasal hak Aceh untuk dapat mengibarkan bendera sendiri sesuai dengan MoU Helsinki. Berdasarkan qanun yang sudah disahkan, bendera Aceh berkibar berdampingan dengan bendera merah putih.

“Mereka antusias bertanya soal bendera Aceh,” kata Adi Laweung.

 

Ekskombatan: Kami Berharap Polemik Bendera Aceh Bisa Segera Selesai

Ekskombatan: Kami Berharap Polemik Bendera Aceh Bisa Segera Selesai

BANDA ACEH – Zulkifli alias Dek Joel, ekskombatan GAM asal Pase berharap agar polemik bendera Aceh bisa segera selesai. Dirinya berharap bendera tersebut bisa segera berkibar di seluruh Aceh dalam waktu dekat ini.

“Ini harapan kami. Kami berharap polemic soal tolak tarik soal bendera Aceh segera selesai. Kalau memang sudah sah, mari kita kibarkan bersama-sama,” kata Dek Joel kepada portalsatu.com di Sada Café, kepada portalsatu.com, Senin malam, 8 September 2015.

Menurutnya, kondisi yang terjadi saat ini membuat ekskombatan di lapangan menjadi bingung. Terlebih, sikap para pemimpin Aceh, baik eksekutif maupun DPR Aceh, yang ternyata tak satu suara soal bendera Aceh.

“Qanun Bendera Aceh itu disahkan oleh DPR Aceh dan gubernur. Gubernur Aceh pula yang melembar-Acehkan. Namun saat DPR Aceh mengatakan sudah sah dan bisa dikibarkan, di kantor Gubernur Aceh sendiri belum ada (bendera Aceh-red). Gubernur pernah menghimbau jangan kibarkan (bendera Aceh-red) dulu,” kata Dek Joel.

“Ini yang membuat kami bingung. Kalau memang tidak bisa dikibarkan, kenapa dibilang sah? Kalau memang gubernur tak sepakat, kenapa ia tandatangan Qanun Bendera Aceh? Kenapa ia lembar-Acehkan?” ujarnya.

Sementara itu, ekskombatan lainnya bernama Wien alias Limpeun, mengatakan sikap berbeda yang ditunjukan oleh gubernur dan DPR Aceh membuat malu kepada masyarakat.

“Kami tak tahu harus menyampaikan apa ketika masyarakat bertanya. Kami ini orang lapangan. Makanya kami berharap selesaikan segera polemic ini agar ada kejelasan. Masih banyak persoalan yang perlu perhatian kita bersama,” katanya. [] (mal)

Foto: Dek Joel (baju merah) dengan Wien alias Limpeun (berpeci). Dok. Ist

Jubir PA: Pemerintah Wajib Tegas Soal Bendera

Jubir PA: Pemerintah Wajib Tegas Soal Bendera

BANDA ACEH – Juru Bicara DPA Partai Aceh, Suadi Sulaiman atau akrab disapa Adi Laweung, mengaku mengapresiasikan statement mantan Menlu Hassan Wirajuda, soal bendera Aceh. Pemerintah dinilai memberikan ketegasan soal bulan bintang yang telah disahkan bendera Aceh.

“Kita sangat mengapresiasikan statement mantan Menlu Hassan Wirajuda, yang juga pernah menjadi team leader Republik Indonesia dalam perundingan RI-GAM di Bavoss, Swiss tahun 2001,” kata Adi Laweung, kepada portalsatu.com, Minggu 30 Agustus 2015.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa, katanya, persoalan bendera Aceh yang telah disahkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang sampai hari ini masih menjadi polemic, khususnya pemerintah pusat.

“Menyahuti statemen Hassan, DPA Partai Aceh menegaskan kepada pemerintah Aceh dan pusat untuk sama-sama mengibarkan bendera Aceh, dengan melibatkan Crisis Management Iniciative (CMI) dan pimpinan politik Gerakan Aceh Merdeka (GAM),” kata Adi Laweung.

Karena, katanya, tiga unsur tersebut yang bertanggungjawab atas berhasilnya penandatanganan dan implementasi perdamaian Aceh.

“Sedangkan pemerintah Aceh adalah sebagai eksekutor dalam melaksanakan satu produk hukum yang telah ditetapkan bersama dengan DPR Aceh. DPR Aceh pun harus tegas untuk memanggil Kepala Pemerintahan Aceh untuk meminta pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan berbagai qanun-qanun Aceh,” ujarnya.

“Kepada Tim TAPA dan Badan Anggaran DPR Aceh kita minta untuk segera memfloting bahagian anggaran untuk pengadaan tiang bendera, terutama di seluruh instansi pemerintahan, termasuk pemerintahan kabupaten/kota seluruh Aceh,” kata Adi Laweung.

Pemerintah Pusat, kata Adi Laweung, harus memberikan ketegasannya terhadap bendera Aceh.

“Jika pemerintah pusat menolak bendera Aceh yang sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 maka harus memikirkan konsekwensinya, karena dikhawatirkan akan digunakan oleh pihak lain untuk kembali menyatakan “merdeka” untuk Aceh. Sementara dalam MoU Helsinki tidak dibicarakan tentang merdeka, melainkan pemerintahan diri sendiri (self goverment),” ujarnya.

Di sisi lain, katanya, jika pemerintah pusat tetap ingin mengembalikan bendera alam pedang kepada Aceh, tentunya harus melalui proses hukum baru.

“Hal yang tak terpisahkan dengan bendera alam pedang adalah kedaulatan tanah dan kemerdekaan Aceh, sehingga saat pengembalian bendera tersebut juga harus diiringi dengan penyerahan kembali kedaulatan dan kemerdekaan Aceh,” ujarnya.

Dengan demikian, kata Adi, sekarang pemerintah pusat harus tegas dengan satu sikap dan satu pilihan dari dua bendera itu.

“Karena, prinsip kita tetap menjalankan mandat hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Jadi, kita tidak mundur dari perintah hukum dan tidak kita ubah lagi bendera yang sudah ada,” ujar Adi Laweung lagi.

“Bahkan, untuk 4 Desember 2015 mendatang kita sangat berharap untuk bisa dikibarkan bendera bintang bulan yang sudah sah menurut aturan yang berlaku. Bahkan bila perlu kita kibarkan bendera bintang bulan raksasa di setiap tempat yang pernah dijadikan tempat pemusatan pendidikan dan pelatihan para mantan kombatan dulu,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, mantan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Hassan Wirajuda yang juga sebagai Dewan Pembina Institut for Peace and Democracy (IPD) tentang bendera Aceh yang masih belum ada ketegasan dari pemerintah pusat. Sehingga, nasib bendera Aceh tersebut belum bisa dikibarkan secara menyeluruh di Aceh. [] (mal)

Plh Sekjend KMPA: Kami Berharap Pemerintah Pusat Berbaik Sangka Terhadap Bendera Aceh

Plh Sekjend KMPA: Kami Berharap Pemerintah Pusat Berbaik Sangka Terhadap Bendera Aceh

BANDA ACEH – Pelaksana harian Sekjend Komite Mahasiswa dan Pemuda Aceh (KMPA), Razie Mohammad, bersyukur lantaran usia perdamaian Aceh telah mencapai 10 tahun. Pasalnya kondisi damai membuat masyarakat Aceh menjadi leluasa dalam menjalankan aktivitas sehari-hari dan membangun kembali ekonominya sedikit demi sedikit.

“Selama 10 tahun usia damai ini kita patut mensyukurinya. Namun yang menjadi pertanyaannya adalah sudah sepuluh tahun usia penandatanganan perdamaian ini, tapi masih ada persoalan regulasi antara Aceh dan Jakarta,” ujar Razie Mohammad, S.P melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Rabu, 26 Agustus 2015.

Dia mencontohkan salah satu masalah regulasi tersebut adalah Qanun Lambang dan Bendera Aceh. Padahal qanun ini telah dimasukkan dalam Lembar Aceh pada 2013 lalu. Artinya sudah dua tahun disahkan tapi masih saja ada persoalan dengan Jakarta hingga sekarang dan belum juga selesai.

“Kami berharap pemerintah pusat di Jakarta berbaik sangka terhadap bendera bintang bulan yang menjadi bendera Aceh sebagai identitas Aceh di bawah naungan NKRI. Kalau begini terus kapan persoalan ini selesai dan butuh berapa kali lagi cooling down untuk menyelesaikan persoalan bendera dan lambang Aceh,” katanya.

Razie selaku perwakilan pemuda dan mahasiswa Aceh berharap pemerintah Pusat agar menyelesaikan persoalan tersebut. Bukan itu saja, Razie juga mengharapkan seluruh poin-poin dalam kesepakatan damai antara RI dan GAM turut diimplementasikan serta direalisasikan oleh pemerintah.

“Kita mengapresiasi dan mendukung langkah-langkah yang dilakukan oleh DPR Aceh untuk membentuk pansus, serta upaya untuk menemui langsung Presiden Jokowi dan pemerintah Aceh agar bisa kembali duduk bersama menyelesaikan polemik bendera dan lambang yang sudah berlarut-larut ini,” katanya.

“Kami yakin pemerintah pusat (Presiden Jokowi) konsisten dan berkomitmen menyelesaikan persoalan Aceh terkait lambang dan bendera Aceh, karena ini menjadi tuntutan dan aspirasi dari rakyatnya (rakyat Aceh) sebagai bagian dari rakyat Indonesia,” ujarnya.[](bna)

Tanggapan untuk Ketua Banleg tentang Bendera Aceh

Tanggapan untuk Ketua Banleg tentang Bendera Aceh

Oleh: T Ronald

Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyikapi, desakan Ketuan Banleg DPRA Saudara Iskandar Usman Al-farlaky kepada Presiden Jokowi yang dimuat portalsatu.com pada 24 Agustus 2015. Anggota DPRA yang suka mengajak rakyat Aceh bermimpi di siang bolong tentang akan disahkannya bendera Aceh. (Baca: Ketua Banleg DPR Aceh Minta Presiden Selesaikan Polemik Bendera)

Selama ini saya tidak pernah ingin memberikan pandangan saya terhadap krisis politik ini, tetapi mengingat pentingnya pencerahan kepada semua pihak, maka saya rasa penting kiranya saya coba berikan pandangan saya akan arti bendera tersebut.

Pasal 1.1.5. MoU Helsinki “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”. Pasal tersebut di atas jelas telah mengatur akan hak Aceh mengatur simbul dan benderanya. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama jika bendera Aceh itu tidak akan diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia sampai kapanpun, karena jika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan bendera Aceh, maka segegabah itukah pemerintah Indinesia??? Tentunya tidak!!

MoU Helsinki itu adalah kesepakatan damai tanpa tuntutan merdeka dari pemerintah Indonesia kepada Gerakan Aceh Merdeka. Dan jika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan bendera Aceh tersebut maka tanpa sengaja pemerintah Indonesia telah mengakui Kedaulatan Aceh. Dari itu saya berharap kepada Ketua Banleg DPRA untuk tidak menghabiskan energinya kepada hal bendera Aceh, karena permohonan tersebut tidak akan dikabulkan sampai kapanpun. Maka dari itu saya berharap kepada DRPA untuk bisa segera memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat bagi rakyat Aceh.[]

T Ronald adalah mantan aktivis SIRA dan pengurus Partai Nasional Aceh – Lhokseumawe

foto: Bendera Bintang Bulan yang sempat dikibarkan di halaman Islamic Centre Lhokseumawe pada Sabtu, 15 Agustus 2015 @portalsatu.com/Datuk Haris Molana

KMPA Langsa Dukung Sikap DPR Aceh Terkait Bendera

KMPA Langsa Dukung Sikap DPR Aceh Terkait Bendera

LANGSA – Komite Mahasiswa Pemuda Aceh Kota Langsa mengapresiasi rencana Badan Legislasi DPR Aceh untuk segera menyelesaikan perkara bendera Aceh dengan menjumpai Presiden Joko Widodo. Hal ini disampaikan oleh Kabid Politik KMPA Langsa, Ali Akbar, kepada portalsatu.com, Selasa, 25 Agustus 2015 kemarin.

“Ini langkah sangat tepat kami lihat terkait bendera Aceh,” ujarnya.

Dia mengatakan permasalahan bendera Aceh hingga kini belum memiliki kejelasan meski sudah ditetapkan dalam Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh. Menurutnya dengan demikian bendera Aceh sah dan menjadi bagian perintah yang mengikat sesuai UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

“Karena bendera dan lambang Aceh memang amanah MoU Helsinki dan identitas Aceh,” kata Ali Akbar.

Dia mengatakan KMPA Langsa sangat berharap agar permasalah ini tidak kembali berlarut-larut. Apalagi usia perdamaian sudah mencapai 10 tahun walau belum semua implementasi MoU Helsinki diselesaikan.

“Kami masyarakat Aceh pun bertanya kenapa masih belum selesai-selesai, dan bila ‘pun selesai dilahirkan dalam qanun, namun masih dipermasalahkan oleh pemerintah pusat. Padahal seperti bendera Aceh dan lambang sudah diqanunkan oleh DPR Aceh sesuai dengan keinginan masyarakat Aceh,” katanya.

Dia meminta pemerintah Pusat agar benar-benar serius menanggapi keinginan rakyat Aceh. “Jangan terlalu mencurigai Aceh paska perdamaian dan menghindar dari propovaksi baru yang merugikan semua pihak,” katanya.[](bna)

Foto: Ilustrasi demo bendera Aceh di Banda Aceh. @tribunnews.com

Ketua Banleg DPR Aceh Minta Presiden Selesaikan Polemik Bendera

Ketua Banleg DPR Aceh Minta Presiden Selesaikan Polemik Bendera

BANDA ACEH- Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky mendesak Presiden Joko Widodo melakukan upaya cepat menyelesaikan polemik terkait bendera Aceh.

Menurutnya, qanun nomor 3 tahun 2013 tentang bendera dan lambang Aceh sudah berlaku sah.

“Qanun tersebut sudah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan manapun di republik ini. Untuk itu, saya sebagai ketua Bangleg DPR Aceh minta agar Presiden Jokowi segera turun tangan menengahi segala polemik yang selama ini terjadi supaya tidak berlarut-larut,” ujar Iskandar, Minggu 23 Agustus 2015.

Iskandar mengatakan, Qanun Tentang Bendera dan Lambang Aceh yang disahkan DPR Aceh pada 2013 itu telah dikonsultasikan kepada pihak kementerian dalam negeri (kemendagri). Qanun yang mengatur tentang penggunaan bendera dan lambang Aceh awalnya disebut-sebut ditolak pusat. Namun berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, lanjut Iskandar, tidak ditemukan penolakan terhadap ketentuan dan isi qanun tersebut yang disampaikan resmi oleh pemerintah pusat.

“Hal ini sudah saya klarifikasikan ke pihak terkait yang terlibat pada saat konsultasi berlangsung. Intinya, tidak pernah ada yang namanya pembatalan sebagaimana digembar-gemborkan selama ini,” paparnya.

Dia berpandangan, secara yuridis qanun tersebut mestinya sudah dinyatakan berlaku.

“Cuma tiga hal yang bisa membatalkan aturan daerah atau qanun. Pertama, dicabut sendiri oleh gubernur atau DPR Aceh, dibatalkan oleh Mendagri melalui Perpres sebagaimana disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006, atau pembatalan oleh MK melalui judicial review,” kata anggota DPRA termuda tersebut.

Lebih lanjut, anggota komisi 1 DPR Aceh ini menegaskan, hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi Kemendagri resmi menolak ataupun mencabut pemberlakuan qanun tersebut. “Dengan demikian, berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 53 tahun 2011 tentang pembentukan produk hukum daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan qanun bendera,” jelasnya.

Iskandar menegaskan, kewenangan Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah seperti lambang dan bendera telah lebih dulu diamanatkan dalam memorandum of understanding (MoU) Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka. “Jadi tidak benar kalau tidak diatur dalam MoU. Jelas dan terang sekali disebutkan bahwa Aceh punya hak menentukan dan menggunakan bendera dan lambang sendiri. Dan yang perlu saya tegaskan, dalam butir-butir MoU tidak ada pelarangan tertentu mengenai lambang maupun bendera,” kata mantan aktivis mahasiswa ini.

Politisi partai Aceh ini berharap presiden Jokowi segera tanggap menengahi polemik terkait bendera agar tidak berlarut-larut. Pihaknya berencana menyampaikan langsung persoalan ini kepada presiden.

“Dalam hal bendera dan lambang, Aceh jelas punya otoritas yang juga dijamin undang-undang. Tapi kenapa masih dipersoalkan? Bahkan gara-gara menaikkan bendera daerahnya sendiri justeru ada yang diancam dipidanakan? Untuk itu, presiden harus diberitahu perihal ini dengan jelas,” kata Iskandar Usman. [] (mal)

Agustus dan Bendera

Agustus dan Bendera

AGUSTUS di Aceh adalah bulan penuh gejolak. Sepanjang 70 tahun bangsa ini merdeka, sepanjang itu pula Agustus menjadi bulan paling tidak nyaman di Aceh. Pasca perdamaian bulan Agustus menjadi tambah penuh riak. Persoalan utama riak Agustus selalu menyangkut urusan bendera.

Sebelum damai soal bendera dan Agustus menjadi sangat sakral. Pada masa itu kekerasan yang terjadi terkait bendera sangat tinggi. Siapa saja bisa jadi korban persoalan bendera yang tidak sesuai keinginan pihak-pihak yang bertikai. Di masa damai bendera kembali menjadi soal. Yang membedakan adalah ranah domainnya.

Kalau dulu pendekatan yang dilakukan lebih ke pendekatan keamanan dan militeristik. Sekarang pendekatannya politis. Polemik soal bendera Bintang Bulan terus mengharu biru. Sejak disahkan oleh DPR Aceh pada 2013, nasib bendera Bulan Bintang jadi bola liar. Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Aceh terkesan membiarkan ini mengambang.

Agustus ini kedua bendera itu membuat sejarah. Dalam waktu hampir bersamaan keduanya berkibar dalam kisah yang tidak umum. Sang saka Merah Putih dikibarkan di Cot Khan Gunung Halimun, Pidie. Mengapa di sini?

Gunung di pedalaman Pidie ini punya sejarah. Di sinilah Gerakan Aceh Merdeka diproklamirkan oleh Hasan Tiro. Namun sejak itu tempat ini tidak pernah lagi digunakan. Hanya dicatat dalam kisah-kisaha GAM. Namun entah apa yang mendasari TNI bersusah payah mengibarkan bendera Merah Putih di lokasi ini.

Secara psikologis bagi masyarakat yang mulai hidup normal tindakan ini malah tidak baik. Tindakan ini malah seperti mengangkat batang terendam. Memunculkan kembali kenangan dan memori masa silam yang mulai redup. Alasan TNI atau apa yang disampaikan mantan petinggi GAM Zakaria Saman, terasa hanya sebagai pembenaran.

Kita tidak bisa memahami logika TNI membangkitkan romantisme kisah perlawanan itu. Sejarah bisa dilupakan kalau tidak dikenang. Munculnya tindakan ini seperti mencongkel luka yang sudah berparut. Banyak yang melihat kasus ini sebagai upaya merusak suasana batin masyarakat yang mulai melupakan konflik.

Selanjutnya pengibaran bendera Bulan Bintang di depan Islamic Centre Lhokseumawe oleh anggota DPRK. Para anggota dewan dari Partai Aceh asal Aceh Utara dan Lhokseumawe menjadi pelaku. Mereka menganggap pengibaran itu sudah sah. Karena Pemerintah Pusat tidak pernah bersikap resmi sesuai undang-undang dalam menyatakan perihal sah atau tidak sahnya bendera Bintang Bulan.

Peristiwa ini membuat situasi politik di Aceh panas. Kedua kasus terkait bendera ini menghiasi Agustus kali ini. Agustus bagi Aceh adalah bulan luka penuh duka. Kita berharap hidup di negeri kesatuan ini sama dengan wilyah lain di negeri ini. Jangan lagi melihat Aceh dengan paradigma lama yang penuh kecurigaan.

Lihat saja pengibaran Merah Putih di seluruh Aceh. Apakah bisa dibuktikan nasionalisme orang Aceh? Sementara di wilayah lain tidak ada pengibaran bendera semasif itu. Rasa cinta atau sayang itu tidak bisa dipaksakan, harus datang dengan kerelaan. Kedua pihak ‘pendewa’ bendera harus memperbaiki cara pandang mereka.

Siapapun butuh simbol sebagai identitas. Tapi ada ruang damai yang harus dijaga, damai membutuhkan komitmen. Simbol atau bendera bukanlah agama yang harus takluk atas logika apapun. Sebagai manusia beragama para pihak harus sadar, ada hal lain yang diperintahkan yang wajib dijunjung yaitu persaudaraan. Persaudaraan dan nilai penghormatan sesama manusia lebih mendekatkan manusia ke syurga, bukan karena lembaran bendera.

Jangan lagi menggunakan bendera untuk memancing kekeruhan. Memancing pecahnya persatuan dan kesatuan. Maka jangan jadikan bendera sebagai iman atau agama. Karena bisa berujung pada kesyirikan yang menyeret seseorang ke neraka.[]

Foto: bendera Merah Putih raksasa di Cot Khan Gunung Halimun Pidie @istimewa