Tag: Belanda

Kisah Snouck “Membeli” Habib

Kisah Snouck “Membeli” Habib

Pertemuan Habib Abdurrachman Az-zahir dengan Snouck Hourgronje di Mekkah adalah awal penelitian akademis berujung politik tentang Aceh. Banyak keterangan Habib tentang Aceh yang menjadi dasar bagi Snouck dalam menyusun Atjeh Verslag untuk memecah belah Aceh.

Christian Snouch Hurgronje lahir pada 8 Februari 1857 di Tholen, Oosterhout, Belanda. Ia besar dalam lingkungan keluarga pendeta Protestan, karena itu pula sejak kecil Snouck sudah belajar teologi.

Tamat sekolah menengah pada tahun 1875, Snouck melanjutkan pendidikan ke Universitas Leiden. Di sinilah ia mendalami teologi dan sastra Arab. Ia berhasil tamat dalam kurun waktu lima tahun dengan predikat cum laude atas desertasinya tentang Makaansche Feest (Perayaan di Makkah-red).

Berbekal kemampuan bahasa Arab, Snouck melanjutkan pendidikan ke Makkah untuk mempelajari Islam pada tahun 1884. Di sana ia berhasil menarik hati para ulama setelah memeluk Islam dan berganti nama menjadi Abdul Ghaffar.

Pada saat yang sama di Aceh terjadi perang besar-besaran dengan Belanda. Pada 13 Oktober 1887, setelah terjadi perang sengit, Mangkubumi merangkap Menteri Luar Negeri Kerajaan Aceh, Habib Abdurrachaman Az-zahir menyerah dengan syarat kepada Belanda.

Syaratnya, ia akan menetap di Mekkah dengan menerima uang tahunan atas tanggungan pemerintah Kolonial Belanda senilai 10.000 dollar Amerika. Bagi Belanda, menyerahnya Habib Abdurrahman merupakan sebuah kesuksesan besar. Pada 24 November 1887, Habib Abdurrahman dikirim ke Jeddah dengan menumpang kapal Hr Ms Cuaracao.

Pasukan Belanda pun euforia terhadap keberhasilan tersebut. Malah, Mayor Macleod, seorang opsir Belanda, memplesetkan lagu “Faldera dera” yang popular saat itu untuk menggambarkan kesuksesan tersebut. Bunyinya:

Nun di sana terapung istana samudra

Namanya Cuaracao

Habib yang berani akan dibawa

Ke Mekkah tujuan nyata

Kini ia berdendang riang faldera dera

Untuk gubernemen kita

Banyaknya sekian ribua dolar sebulan

Tidak cerdikkah saya?

Kisah membeli kebaikan musuh dengan suapan merupakan upaya yang gencar dilakukan Belanda menaklukkan para pemimpin Aceh kala itu. Termasuk menggaji kaum ulee balang sebagai kaki tangannya.

Meski Habib Abdurrahman sudah di Mekkah, Belanda terus melakukan hubungan korespondensi dengannya untuk mengetahui seluk beluk dan kelemahan masyarakat Aceh. Dari Mekkah, pada 3 Muharram 1302 atau Oktober 1884, Habib Abdurrahman mengirim surat kepada pemerintah Hindia Belanda di Aceh. Isinya, sebuah usulan bentuk administrasi pemerintahan yang menurutnya akan diterima oleh rakyat Aceh.

Dalam surat itu Habib Abdurrahman mengusulkan agar Belanda membentuk administrasi pemerintahan yang baru di Aceh, yakni mengangkat seorang muslimin yang mempunyai pemikiran cemerlang, berasal dari keturunan ninggrat dan paham akan persoalan-persoalan yang berhubungan dengan pemerintahan Aceh.

Masih menurut Habib Abdurrahman dalam surat tadi, orang tersebut harus diberi gelar raja atau sederajat, sebagai administrator yang bekerja untuk Belanda atas nama seluruh rakyat Aceh. Orang tersebut juga harus mampu menjadi penyeimbang antara hukum agama dengan hukum duniawi.

Menurut Habib, bila orang seperti itu diangkat sebagai pemimpin maka rakyat Aceh akan mengikutinya. Di akhir surat itu, Habib Abdurrahman membubuhkan tanda tangannya yang disertai stempel rijksbestuurder dari Pemerintah Aceh.

Tapi saran Habib tidak ditanggapi Gubernur Hindia Belanda. Karena kecewa, Habib kemudian menyerahkan dokumen atau naskah-naskah tentang Aceh kepada Snouck pada tahun 1886.

Naskah itu oleh Snouck kemudian diberikan kepada Ministerie van Kolonieen (Menteri Jajahan Belanda). Sebagai ilmuan Snouck juga menawarkan diri untuk melakukan penelitian di Aceh agar bisa memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang Aceh untuk menaklukkannya.

Snouck berhasil masuk ke Aceh dan menetap di Kutaraja Pada 9 Juli 1891. Ia menjadi orang kepercayaan Van Huetz, seorang jenderal yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Aceh (1904-1909). Setelah melakukan penelitian di Aceh, Snouck kemudian menulis Atjeh Verslag yang berisi laporan kepada Belanda tentan alasan perang Aceh.

Atjeh Verslag merupakan laporannya kepada pemerintah Belanda tentang pendahuluan budaya dan keagamaan dalam lingkup nasehat strategi kemiliteran Snouck. Sebagian besar Atjeh Verslag kemudian diterbitkan dalam De Atjeher.

Nasehat Snouck mematahkan perlawanan para ulama, karena awalnya Snouck sudah melemparkan isu bahwa yang berhak memimpin Aceh bukanlah ulee balang tapi ulama yang dekat dengan rakyat kecil. Komponen paling menentukan sudah pecah, rakyat berdiri di belakang ulama, lalu Belanda mengerasi ulama dengan harapan rakyat yang sudah beroposisi di sana menjadi takut. Untuk waktu singkat metode yang dipakai berhasil.

Selain itu Snouck mendekati ulama untuk bisa memberi fatwa agama. Tapi fatwa-fatwa itu berdasarkan politik devide et impera. Demi kepentingan keagamaan, ia berkotbah untuk menjauhkan agama dan politik. Selama di Aceh, Snouck meneliti cara berpikir orang-orang secara langsung. Dalam suratnya kepada Van der Maaten (29 Juni 1933), Snouck mengatakan bahwa ia bergaul dengan orang-orang Aceh yang menyingkir ke Penang.

Van Heutsz adalah seorang petempur murni. Sebagai lambang marsose, keinginannya tentu menerapkan nasihat pertama Snouck; mematahkan perlawanan secara keras. Tapi Van Heutsz ternyata harus melaksanakan nasehat lain dari Snouck, yang kemudian beranggapan pelumpuhan perlawanan dengan kekerasan akan melahirkan implikasi yang tambah sulit diredam.

Akhirnya taktik militer Snouck memang diubah. Memang pada 1903, kesultanan Aceh takluk. Tapi persoalan Aceh tetap tak selesai. Sehingga Snouck terpaksa membalikkan metode, dengan mengusulkan agar di Aceh diterapkan kebijakan praktis yang dapat mendorong hilangnya rasa benci masyarakat Aceh karena tindakan penaklukkan secara bersenjata. Inilah yang menyebabkan sejarah panjang ambivalensi dialami dalam menyelesaikan Aceh. Snouck pula yang menyatakan bahwa takluknya kesultanan Aceh, bukan berarti seluruh Aceh takluk.

Dalam lingkup internal mereka, perubahan paradigma ini memunculkan konflik kepentingan yang lain yaitu tentang posisi penguasa di Aceh. Pendekatan tanpa kekerasan, otomatis pengurangan pasukan harus dilakukan. Sedangkan Van Heutsz merupakan orang yang sangat menantang itu. Ia bahkan mengusulkan status di Aceh tetap dipegang Gubernur Militer.

Namun segala taktik Snouck itu ternyata tidak sepenuhnya mampu meredam perlawanan rakyat Aceh terhadap pendudukan Belanda. Malah sampai Snouck kembali ke Belanda sebagai Penasihat Menteri Urusan Koloni dan meninggal di sana pada 16 Juli 1936. Saat itu perang Aceh melawan Belanda masih berkecamuk.[](bna)

Taktik Teungku Puteh Menaklukkan Aceh

Taktik Teungku Puteh Menaklukkan Aceh

H C Snouck Hourgronje merupakan aktor di balik perang Aceh dengan Belanda. Hasil penelitiannya tentang Aceh dipakai oleh Belanda untuk menaklukkan Aceh. Semuanya terangkum dalam buku “De Atjeher”

Penelitian Snouck tentang Aceh sudah dimulai sejak ia berada di Mekkah. Ia tertarik terhadap Aceh ketika orang-orang Arab sering memperbincangkan sikap fanatik rakyat Aceh melawan Belanda. Sebagai orang Belanda, Snouck tergerak untuk menyumbangkan usulan ilmiah tentang Aceh kepada pemerintah Belanda, maka penelitian itu pun dilakukan.

Ia mengusulkan kepada Pemrintah Belanda untuk memisahkan Islam dan politik di Aceh. Para jamaah haji yang berangkat dari Aceh harus diawasi, karena ditakutkan ketika pulang dari Arab mereka akan membawa ide pan-islamisme yang bertentangan dengan kepentingan Belanda di Aceh.

Dari Arab, Snouck kemudian kembali ke Leiden, Belanda. Dua tahun di sana, ia menawarkan diri untuk ditugaskan ke Aceh. Snouck kemudian mengajukan proposal penelitiannya tentang Aceh kepada Gubernur Jenderal Belanda pada 9 Februari 1888. Niatnya itu didukung oleh Direktur Pendidikan Agama dan Perindustrian (PAP) serta Menteri Urusan Negeri Jajahan Belanda.

Kedatangan Snouck ke Aceh sebenarnya atas perintah sangat rahasia dari pemerintah Belanda. Ia naik kapal pos di Inggris sampai ke Sumatera melalui Pelabuhan Penang. Ia sampai di Penang pada 1 April 1889, kemudian masuk ke pedalaman Aceh sampai ke istana sultan dengan cara memanfaatkan orang Aceh yang dikenalnya di Mekkah. Snouck kemudian dikenal dengan sebutan Teungku Puteh di Aceh.

Gubernur Belanda di Aceh, Van Teijn, melarangnya masuk ke Aceh. Pasalnya Snouck dinilai punya hubungan dengan kaum pelarian dan berusaha masuk ke Aceh secara gelap. Ia pun kemudian menuju Batavia (Jakarta) dan tiba di sana pada 11 Mei 1889.

Di Batavia Snouck bekerja sebagai pegawai pemerintah Hindia Belanda. Di sana ia terus membangun lobi untuk bisa masuk kembali ke Aceh. Karena kepiawaiannya dan pengetahuan tentang Islam yang cukup, Direktur Pendidikan Agama dan perindustrian kemudian mendesak Gubernur Jenderal C Pijnacker Hordijk untuk mengabulkan penelitian Snouck soal Aceh.

Lima hari kemudian, 16 Mei 1889, Snouck mendapat izin untuk melakukan penelitian. Izin itu kemudian diperkuat oleh Raja Belanda pada 22 Juli 1889. Bukan itu saja, pada 15 Maret 1891, Snouck diangkat menjadi penasihat urusan bahasa-bahasa timur dan hukum Islam. Snouck pun kemudian beralih dari seorang ilmuan menjadi politikus.

Snouck masuk ke Aceh dan menetap di Kutaraja pada 9 Juli 1891. Ia menjadi orang kepercayaan Van Huetz, seorang jenderal yang kemudian menjabat sebagai Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Aceh (1904-1909). Setelah melakukan penelitian di Aceh, Snouck kemudian menulis Atjeh Verslag yang berisi laporan kepada Belanda tentang alasan perang Aceh. Tujuh bulan kemudian ia kembali ke Batavia menjadi penasihat urusan pribumi dan Arab.

Sebagai penasihat, Snouck sangat berperan dalam memberikan berbagai usulan mengenai perang Aceh. Salah satunya adalah strategi menaklukkan rakyat Aceh yang diberikannya kepada Gubernur Militer Belanda, Johannes Benedictus van Huetsz.

Strategi tersebut adalah mengenyampingkan golongan sultan yang berkedudukan di Keumala, Pidie, setelah kraton dikuasai Belanda. Sebaliknya, Belanda dianjurkan terus memerangi kaum ulama. Snouck juga menyarankan untuk tidak mau berunding dengan panglima-panglima Aceh pemimpin gerilya.

Selain itu, ia menyarankan untuk mendirikan pangkalan militer Belanda di Aceh, serta membangun masjid dan merperbaiki jalan serta irigasi untuk meraup simpati rakyat Aceh. Siasat Snouck itu pun diterima Van Huetzs dan ia mengangkat Snouck sebagai penasehatnya.

Van Huetsz juga meniru taktik perang gerilya Aceh dengan membentuk pasukan marsose yang dipimpin oleh Christoffel dengan pasukan Colone Macan yang menjelajah gunung-gunung seantore Aceh untuk mengejar para gerilyawan.

Taktik lain yang diberikan Snouck adalah menculik anggota keluarga gerilyawan Aceh. Taktik ini berjalan mulus, seperti pada tahun 1902, Christoffel menculik permaisuri Sultan Aceh dan Teuku Putroe di Geulumpang Payong, Pidie.

Sementara pasukan pimpinan Van Der Maaten menawan Putra Sultan Tuanku Ibrahim dan memaksa Tuanku Ibrahim untuk menyerah. Ia pun menyerah dan berdamai dengan Belanda di Sigli pada 5 Januari 1902.

Setelah itu Van Der Maaten juga menyerang Tangse untuk menyergap kelompok Panglima Polim. Tapi Panglima Polem berhasil meloloskan diri. Sebagai gantinya Belanda menangkap putra Panglima Polim, Cut Po Radeu, saudara perempuannya dan beberapa keluarga dekatnya. Akibatnya, Panglima Polim pun menyerah di Lhokseumawe pada Desember 1903. setelah itu banyak para ulee balang yang menyerah karena keluarganya ditawan.

Van Huetsz kemudian menulis Korte Verklaring, yaitu surat pendek yang harus ditandatangi oleh para ulee balang dan pemimpin Aceh yang menyerah. Surat tersebut berisi tentang pengakuan para pemimpin Aceh sebagai daerah jajajhan Belanda. Selain itu, surat tersebut juga meminta para pemimpin Aceh agar berjanji untuk tidak mengadakan hubungan dengan luar negeri, serta patuh terhadap perintah-perintah yang ditetapkan Belanda.

Meski beberapa pimpinan wilayah telah menyerah akibat keluarganya ditahan, perlawanan sengit rakyat Aceh terus berlangsung dalam perang baik frontal maupun gerilya. Menghadapi hal itu, Snouck kemudian mengusulkan pembersihan dengan taktik membunuh rakyat Aceh.

Taktik ini dilakukan oleh Van Daalen yang menggantikan Van Huetzs. Salah satunya adalah pembunuhan yang terjadi di Kuta Reh pada 14 Juni 1904. Hari itu sebanyak 2.922 orang dibunuh, yang terdiri dari 1.773 laki-laki dan 1.149 perempuan. Namun taktik itu juga tak juga membuat perang Aceh berakhir. Perlawanan pecah dimana-mana, sampai akhirnya Snouck kembali ke Belanda pada 1906.

Empat tahun kemudian, Snouck menikah dengan Ida Maria, seorang putri pensiunan pendeta di Zutphan, Dr AJ Gort. Tiga tahun setelah menikah ia dikukuhkan sebagai guru besar di Universitas Leiden, Belanda, dan menekuni profesi sebagai Penasihat Menteri Urusan Koloni sampai meninggal pada 16 Juli 1936.[] (bna)

Aceh Tak Pernah Menyerah

Aceh Tak Pernah Menyerah

Aceh tak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Sampai kini Belanda tidak bisa menunjukkan surat penyerahan kekuasaan Sultan Aceh.

Mengenai kedaulatan Aceh dijelaskan dalam sarakata (dokumen kerajaan) yang masih tersimpan sampai sekarang. Adalah Said Abdullah Teungku Di Meulek selaku Wazir Rama Setia (Sekretaris Kerjaan) yang menyiapkan dan menyimpannya.

Sarakata tersebut diantaranya seperti sumpah dan khutbah kerajaan dalam menghadapi ancaman penyerangan Belanda. Para ulama, uleebalang dan seluruh rakyat Aceh diserukan untuk berjihat melawan agresi tersebut.

Kegigihan rakyat Aceh dalam menghadapi dan melawan agresi Belanda itu digambarkan oleh penulis Belanda HC Zentrgaaff sebagai perjuangan yang luar biasa. Ia menulis:

“…De waartheid is dad de Atjehers mannen en vrouwen in het elgemeen schitteren hebben gevochten voor wat zij zaggen als hun nationaal of religieus ideal. Er is onder die strijders cen zeer groot aantal mannen an vrouwen die den trots van elk volk zouden uitmaken.”

Maksudanya kira-kira, “Rakyat Aceh, baik pria maupun wanita berjuang secara luar biasa. Mereka merasakan sebagai satu bangsa yang bertugas membela agama, bangsa dan wilayahnya dengan perjuangan suci. Mereka terdiri dari pahlawan-pahlawan, baik pria maupun wanita yang memiliki kebanggaan atas kebenaran perjuangannya.”

Hal ini diakui oleh Panglima Perang Belanda di Aceh, Jenderal Van Pel. Dalam buku ES Klerek: History of Netherland Eas Indie ia mengakui jatuhnya mental tentara Belanda akibat perlawanan sengit dari rakyat Aceh. Ia menulis:

“The proclamation of direct rule over Acheh pi proper had been a mistaken idea; there could be not question of conquest for the time being, the standing army in Acheh beingdepleted by the heavy losses suffered and the consequent large drainage of force.” (Proklamasi tentang langsung dijajah/diperintah Aceh, sesungguhnya adalah cita-cita yang amat salah. Sebenarnya soal menang tidak ada waktu itu. keadaan serdadu di Aceh sangat menyedihkan karena menderita kekalahan hebat dan akibatnya kemusnahan kekuatan yang besar).

Keterangan Pocut Meurah

Soal perjuangan mempertahankan kedaulatan Aceh itu, pernah ditulis Ali Hasjmy dalam “Peranan Islam dalam Perang Aceh.” Dalam buku itu pada halaman 44, mantan Gubernur Aceh tersebut menceritakan pengalamannya pada tahun 1944 ketika mengantarkan seorang pembesar Jepang menemui Pocut Meurah.

Kepada pembesar Jepang itu Pocut Meurah mengungkapkan bahwa Sultan Alaidin Muhammad Daud Syah yang ditawan Belanda pada tahun 1903 tidak mau menandatangani naskah penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda. Alasannya, kedaulatan Aceh telah diserahkan kembali kepada rakyat Aceh menjelang ia ditangkap/ditawan Belanda.

Meski waktu itu Belanda berjanji akan mengangkat kembali Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah sebagai raja Aceh jika mau menandatangai surat penyerahan kedaulatan Aceh kepada Belanda, sultan tetap menolak menandatanganinya.

Masih menurut Pocut Meurah, Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah juga pernah mengirimkan surat kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika dengan perantaraan Konsul Jenderal di Singapura. Dalam surat itu ia meminta bantuan senjata dan kapal perang. Keterangan yang sama juga pernah disampaikan Tuanku Raja Keumala melalui putranya Tuanku Hasyim SH kepada Ali Hasjmy.

Begitu juga dengan keterangan bekas Sultan Pontianak, Sultan Abdul Hamid. Ia memberikan keterangan tentang kedaulatan Aceh kepada Teuku Burdansyah sewaktu sama-sama dalam tahanan di penjara Cipinang, Jakarta. Sultan Abdul Hamid mengaku telah mempelajari semua dokumen penyerahan kedaulatan kerajaan-kerajaan di nusantara kepada Belanda, tapi ia tidak menemukan naskah penyerahan kedaulatan Aceh.

Pernyataan Putra Mahkota Kerajaan Aceh

Yang lebih kuat lagi tentang tidak diserahkannya kedaulatan Aceh kepada Belanda diungkapkan Tuanku Raja Ibrahim Bin Sultan Alaiddin Muhammad Daud Syah, putra mahkota Kerajaan Aceh. Surat pernyataan itu dibuat pada 5 Mei 1975 di Banda Aceh. bunyinya:

“Pada tanggal 20 Januari 1903 dengan tergesa-gesa ayahanda Sultan dan saya sendiri dihadapkan di hadapan pembesar-pembesar pihak Belanda di Kutaraja. Kami dihadapkan dalam satu sandiwara politik kolonialnya dengan cara 4 (empat) pasal yang dibuatnya sendiri tanpa ditandatangani oleh Ayahanda Sultan dan saya sendiri, ditonjolkannya untuk menjatuhkan martabat perjuangan Aceh, seolah-oleh mereka telah berhasil. Pernyataan (penyerahan kedaulatan) yang dibuat-buat oleh pihak musuh itu otomatis bertentangan dengan prinsip Ayahanda Sultan dan saya sendiri sebagai putranya, sedangkan perjuangan rakyat terus bergolak tidak ada hentinya melawan pihak Belanda…”

Menurut Ali Hasjmy, naskah pernyataan Tuanku Raja Ibrahim tersebut saat itu disimpan dalam kumpulan dokumen-dokumen bagian museum pada Kantor Perwakilan PDK daerah istimewa Aceh, sedangkan foto kopi surat pernyataan itu tersimpan di Pustaka Ali Hasjmy, Banda Aceh.

Soal tidak pernah diserahkannya kedaulatan Aceh kepada Belanda juga ditulis oleh pengarang Belanda Dr BJ Bolland dalam bukunya, The Strunggle of Islam In Modern Indonesia. Dalam buku itu ia menulis: “…But on Januari 10th, 1903, the Sultan was captured… However, the Sultan continued to be active in secret even in captivity, and Aceh never capitulated to the colonial power…”

Penulis Belanda lainnya, Paul van’t Veer dalam buku De Atjeh Oorlog membagi babakan perang Aceh dari 1873 sampai 1942 dalam empat periode, yakni periode pertama 1873, periode kedua 1874 sampai 1880, periode ketiga 1881 sampai 1896, serta periode keempat dari tahun 1897 sampai 1942.

Dari keempat periode perang tersebut, Aceh tidak pernah menyerahkan kedaulatannya kepada Belanda. Pada periode pertama dan periode kedua merupakan periode perang total yang frontal, saat itu pemerintahan Kerajaan Aceh masih berjalan dengan baik meski pusat kerajaan (Dalam) telah dipindahkan dari Bandar Aceh Darussalam ke Indrapuri lalu dipindahkan lagi ke Keumala Dalam dan beberapa tempat lainnya.

Sementara perang pada periode ketiga merupakan perang gerilya total teratur. Saat itu pemerintahan Kerajaan Aceh sudah tidak teratur lagi karena sering berpindah-pindah tempat pusat pemerintahan. Selanjutnya pada periode keempat, merupakan periode perang gerilya kelompok/perorangan. Pada periode terakhir ini, kelompok-kelompok rakyat atau perorangan melakukan perlawanan terhadap Belanda tanpa ada komando dari pemerintah pusat kerajaan.

Paun van’t Veer malah berkesimpulan, perang Aceh berakhir pada tahun 1942 dengan kekalahan Belanda. Ia menulis. “Perang Aceh tidak berakhir pada tahun 1913, atau 1914, karena dari tahun 1914 masih memanjang benang merah yang tidak pernah putus sampai ke tahun 1942.”

Malah menurut paul, setelah tahun 1942 Pemerintah Belanda tidak pernah lagi bisa masuk ke Aceh. Pada buku yang sama ia menulis. “Dari tahun 1942 sampai 1945 dan sesudahnya, Pemerintah Belanda tidak pernah dapat kembali ke Aceh. Dalam masa-masa aksi militer sekitar tahun 1946 – 1947, sewaktu sebagian besar Pulau Sumatera telah dapat diduduki kembali oleh Belanda, tidak pernah tentara Belanda berniat dan berusaha untuk menembus sampai ke Aceh. Dan Aceh adalah daerah satu-satunya di Indonesia di mana sejak tahun 1945 sampai dengan 1950, kemerdekaan sudah menjadi suatu kenyataan. Aceh adalah daerah terakhir yang dapat diduduki oleh Belanda, tetapi Aceh adalah daerah yang paling pertama membebaskan diri dari pendudukan militer Belanda, yaitu sejak 1942.”[]

Berdiwana ke Kota Tua Kutaraja

Berdiwana ke Kota Tua Kutaraja

Kompleks bangunan ini berdiri sejak abad ke 18. Salah satu objek wisata kolonial di ‘kota tua’ Banda Aceh.

MATAHARI berada tepat di atas kepala ketika seorang prajurit keluar dari rumah panggung di kawasan Neusu Jaya, Banda Aceh. Rumah panggung itu memiliki beranda yang luas dan diberi railing kayu yang rendah, tetapi kokoh. Ada dua pintu di depannya.

Warnanya hijau tua, khas warna tentara. Memberikan kesan sejuk ketika dipandang. Terletak di Jalan Nyak Adam Kamil II, belasan rumah tersebut merupakan peninggalan Belanda di masa lalu. Hingga kini kondisinya masih terawat dengan baik. Selain di Nyak Adam Kamil II, rumah-rumah peninggalan Belanda juga tersebar di lokasi lainnya di Neusu Jaya. Selain hijau, warnanya juga ada yang krem berpadu cokelat.

Salah satu rumah panggung di ruas jalan protokol itu berfungsi sebagai Kantor Keuangan Komando Daerah Militer (Kodam) Iskandar Muda. Sedangkan yang lainnya digunakan untuk Kantor Hukum Iskandar Muda, Pusat Koperasi Kartika dan Rumah Ajudan Jenderal. Lokasinya persis di sisi lapangan Kodam IM di Neusu. Hanya terpaut selemparan batu dengan lokasi wisata kuliner Wong Solo.

Sebagai kota tua, Banda Aceh menyimpan banyak sejarah yang masih bisa kita saksikan hingga hari ini. Salah satunya adalah bangunan-bangunan peninggalan Belanda di kawasan Neusu, kini sudah beralih fungsi menjadi kompleks rumah dinas tentara Kodam Iskandar Muda. Beberapa bangunan di kawasan ini sudah rata dengan tanah karena terbakar beberapa waktu lalu.

Neusu tempo doeloe-tropenmuseumMasa pendudukan Belanda di Aceh yang cukup lama memungkinkan kaum penjajah mendirikan berbagai bangunan demi kepentingan mereka saat itu. Perang Kesultanan Aceh melawan Belanda memang cukup lama, dimulai pada 1973 hingga 1904.

Dari koleksi foto-foto lawas diketahui kompleks perumahan tersebut ada yang dibuat sekitar 1878. Selain membangun tangsi militer, Belanda juga mendirikan bangunan di atas Darud Dunia atau istana Kerajaan Aceh Darussalam. Bangunan tersebut saat ini disebut Meuligoe atau pendopo Gubernur Aceh.

Untuk melindungi pusat pemerintahan Hindia Belanda di Banda Aceh kala itu, Belanda sengaja membangun tangsi-tangsi militer di sekelilingnya. Rumah-rumah militer di Neusu memiliki hubungan dan tahun pendirian yang nyaris sama dengan rumah-rumah kolonial di sekeliling Meuligoe dan rumah Pangdam Iskandar Muda serta bangunan SMA 1 Banda Aceh di kawasan Blang Padang Banda Aceh.

Menyusuri jalan-jalan protokol di kawasan Neusu Jaya sangat menyenangkan. Jaraknya tak begitu jauh dengan pusat Kota Banda Aceh. Rumah-rumah Belanda yang seluruhnya bermaterial kayu, dengan desain yang khas menjadi pemandangan menarik. Di kiri kanan jalan, pohon-pohon bertajuk lebar menjadi peneduh dan membuat udara terasa lebih sejuk. Lokasi ini juga menjadi salah satu pusat kuliner yang ramai dikunjungi warga dan wisatawan yang berkunjung ke Banda Aceh.[] Tulisan ini pernah dimuat di Majalah Diwana Banda Aceh

Kebohongan Arifin dan Kepanikan Belanda

Kebohongan Arifin dan Kepanikan Belanda

Tengku Arifin, putra mahkota Moko-Moko, Siak, penerjemah diplomat Aceh di Singapura bermain ganda. Ia ternyata mata-mata Belanda yang menyampaikan kebohongan terkait Aceh. Hal yang membuat Belanda mempercepat invansi ke Aceh.

Kebohongan Arifin terungkap dalam surat Konsul Belanda di Singapura, Read tanggal 15 Juni 1873 kepada Menteri Luar Negeri Belanda, Gericke yang isinya “Untuk memastikan isi perjanjian itu Muhammad Arifin telah membuatnya begitu katanya dalam bentuk perjanjian yang pernah dibuat antara beberapa negara dengan Siam, rancangan yang dibacakan sendiri oleh Muhammad Arifin kepada Studer (Konsul Amerika di Singapura berpangkat Mayor-red), tetapi Studer kurang setuju dengan rancangan perjanjian tersebut. Ia mengambil sebuah buku, kemudian membaca teks perjanjian Brunei dalam bahasa Inggris, yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu oleh seorang kerani konsulat, sedangkan Arifin menulisnya.”

Mayor Studer sendiri kemudian menerangkan dalam laporannya, bahwa sama sekali tidak bermaksud mengusulkan diadakannya perjanjian dengan Aceh. Akan tetapi, Arifin lah yang mengajukan dengan membawa naskah rancangan perjanjian itu kepadanya. Panglima Tibang hanya membawa sebuah surat dari Sultan Aceh yang meminta bantuan Amerika Serikat.

Keterangan Studer ini sesuai dengan pengakuan Arifin di dalam proses verbal yang dibuat di depan Jenderal Verspijk, Kepala Biro Perbekalan Peperangan Belanda yang sedang mempersiapkan ekspedisi Belanda kedua terhadap Aceh.

Rancangan perjanjian yang dibuat oleh Arifin bukan diserahkan kepada Studer dalam pertemuan antara Studer dan Panglima Tibang, tetapi diserahkan pada waktu Arifin datang sendirian mengunjungi Studer beberapa waktu setelah pertemuan dengan Panglima Tibang usai.

Sebenarnya, setelah pertemuan antara Panglima Tibang dan Studer usai, Arifin tidak langsung mengirimkan laporan kepada Read karena pada waktu itu Read berada di Bangkok. Samua hal yang tidak dapat dimengerti adalah mengapa Arifin tidak menyampaikan laporan tersebut kepada Meir, wakil Read.

Baru dua minggu setelah itu Arifin menulis surat kepada Read di Bangkok mengenai pertemuan antara Panglima Tibang dan Studer. Setelah menerima surat Arifin, Read langsung kembali ke Singapura. Segera Arifin diperintahkan untuk berangkat ke Riau menyampaikan laporan tersebut kepada Residen Schiff. Ia diberi uang saku $ 2,00 permil dan $ 25,00 uang jalan.

Setelah dua hari berada di Singapura Read mengirim kawat kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Loudon mengenai pertemuan Panglima Tibang dengan Studer. Isinya, “Intrik-intrik yang sangat serius antara perutusan Aceh dan konsul Amerika di Singapura terungkap; hal ini memerlukan pertimbangan langsung. Perincian dikirim dengan kapal yang pertama.”

Keesokan harinya, Read mengirimkan laporan seperti berikut: “Perutusan menyampaikan kepada Konsul Italia dan Amerika surat Sultan Aceh yang meminta bantuan unruk menghadapi Belanda. Konsul Amerika berjanji akan menyurati Laksamana Jenkins di Cina dan telah menyusun sebuah perjanjian 12 pasal yang akan ditandatangani oleh Sultan dan akan mengirimkan kembali. Orang-orang Amerika siap sedia datang dalam waktu dua bulan. Informasi ini kiranya mendapat kepercayaan sepenuhnya.”

Laporan Read tersebut menimbulkan kegemparan di Batavia. Sebuah telegram yang mengandung pokok-pokok soal yang terdapat dalam laporan Read dikirim oleh Loudon ke Den Haag. Pada tanggal 18 Februari 1873 Menteri Luar Negeri Belanda memohon kepada raja untuk menjamin keamanan di Aceh seperti yang diwajibkan oleh perjanjian 1824.

Pada hari yang sama Menteri Luar Negeri Belanda meminta kepada Washington dan Roma untuk menyangkal tindakan-tindakan konsulnya di Singapura dan menjernihkan permasalahan bersama dengan negara-negara besar lainnya, atas dasar bahwa perlindungan terhadap perdagangan di perairan Aceh menjadi kewajiban Belanda.

Di samping itu, Kementerian Luar Negeri Belanda mengirimkan nota kuasa kepada Duta Besar Belanda di Washington untuk menyampaikan kepada Fish, Menteri Luar Negeri Amerika, suatu nota yang menggambarkan bahwa Belanda telah melaksanakan kewajibannya menjamin keamanan pelayaran dan perdagangan di perairan Aceh sesuai dengan isi perjanjian yang ditandatanganinya dengan Inggris.

Selain itu, disebutkan pula Belanda telah mengetahui bahwa perutusan Aceh telah mengadakan hubungan dengan Konsul Amerika di Singapura. Belanda bermaksud mengadakan suatu perjanjian dengan mereka. Bahkan lebih jauh, Amerika disebutkan sedang bersiap-siap memanggil panglima angkatan lautnya di Laut Cina agar datang membawa kapal perangnya ke perairan Aceh.

Pemerintah Belanda memandang tindakan-tindakan tersebut dapat meningkatkan perlawanan Aceh, dan yakin bahwa Pemerintah Amerika Serikat tidak bermaksud merintangi Belanda, bahkan sebaliknya akan bersimpati dan memberikan dukungan dalam usaha melaksanakan action civilisatrice (usaha membawa peradaban).

Sebagai langkah selanjutnya Belanda memohon kepada Menteri Luar Negeri Amerika agar meminta Studer menghentikan usahanya mengadakan perjanjian dengan perutusan Aceh.

Pada tanggal 19 Februari 1873 Den Haag mengirim kawat kepada Batavia sebagai berikut: “Jika Anda tidak merasa bimbang terhadap kebenaran informasi Konsul Singapura, kirimkan angkatan laut yang kuat ke Aceh untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban atas sikap bermuka dua dan khianat itu.”

Kawat tersebut merupakan lampu hijau bagi Gubernur Jenderal Hindia Belanda (Loudon) untuk menggempur Aceh. Memang, inilah yang ditunggu-tunggu Loudon meskipun sewaktu menjadi Menteri Jajahan menganut politik non-intervention atau tidak campur tangan.

Setelah menjadi Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Loudon merupakan seorang penjajah yang sangat bernafsu untuk menaklukkan Aceh. Ia menanggapi hal itu dengan mengatakan.  “Selama kedaulatan kita tidak diakui, tetap ada campur tangan asing yang mengancam kita seperti pedang Democles.”

Pada 21 Februari 1873 Loudon mengadakan rapat Dewan Hindia yang dihadiri juga oleh pemimpin-pernimpin militer. Sehari kemudian ia mengirim telegram ke Den Haag, Belanda isinya: “Dewan Hindia di Batavia yang saya pimpin dengan dihadiri oleh jenderal dan laksamana, menyetujui usul saya untuk mengirim secepat mungkin komisi yang didukung oleh empat batalyon ke Aceh untuk menyampaikan ultimatum, adakala pengakuan kedaulatan, adakala perang. Kita akan hadapi Amerika dengan fait accompli. Presiden Nienwenhuijzen adalah orangnya.”

Hal inilah yang kemudian membuat Belanda mengultimatum Aceh yang akhirnya membuat perang Aceh dengan Belanda meletus.[]

Kegagalan Diplomat Aceh di Singapura

Kegagalan Diplomat Aceh di Singapura

Perjanjian kerja sama pertahanan antara Aceh dengan Amerika Serikat dirancang di Singapura. Amerika akan membantu Aceh menghadapi Belanda, tapi sebelum perjanjian ditandatangani, perang telah berkecamuk.

James Warren Gould, seorang penulis asal Amerika Serikat, ahli internasional relations dari California, sangat tertarik untuk mengetahui sebab-musabab perang Aceh. Dia berhasil meyakinkan pemerintah Belanda untuk membuka dokumen rahasia tentang Aceh pada tahun 1957. Kisah kegagalan diplomat Aceh dan pengkhianatan Panglima Tibang pun terungkap. Sebelumnya tak ada yang tahu bagaimana peristiwa bersejarah itu terjadi.

Hasil penelitian itu dimuat dalam majalah Annals of Iowa. Dunia pun terperanjat, karena peristiwa itu sudah 80 tahun ditutupi Belanda. Kisahnya bermula dari pertemuan Panglima Tibang selaku utusan kerajaan Aceh dengan Konsul Amerika di Singapura, Mayor Studer.

Pertemuan itu juga dinilai sebagai gebrakan berani diplomasi luar negeri Aceh dalam mempertahankan kedaulatannya. Pertemuan itu oleh Belanda disebut sebagai het van Veraad Singapore yang bermakna pengkhianatan di Singapura.

Panglima Muhammad Tibang menjumpai Studer untuk membahas perjanjian kerja sama antara Aceh dan Amerika, karena itu Studer dianggap Belanda sebagai pengkhianat yang ingin berkomplotan dengan kerajaan Aceh.

Maklum hubungan Aceh dengan Belanda saat itu tidak baik. Sultan Aceh dituduh berkhianat karena melanggar perjanjian perdamaian dan persahabatan dengan kerajaan Belanda. Perjanjian itu dibuat pada tahun 1857. Panglima Tibang dan Mayor Studer dinilai Belanda bertanggung jawab terjadap meletusnya perang Aceh dengan Belanda.

Hasil penelitian Jamer Warren Gould mengungkapkan bahwa pengkhianatan di Singapura (Het Veraad van Singapore) yang dituduh Belanda ternyata bukan Mayor Studer dan Panglima Tibang, tapi Tengku Muhammad Arifin, seorang mata-mata Belanda dan Read Konsul Belanda di Singapura.

Peristiwa tentang Aceh itu lebih mengejutkan lagi bagi dunia internasional setelah terbitnya buku De Atjeh Oorlog karangan Paul van’t Veer. Melalui buku itu dunia internasional lebih mengetahui apa yang sebenarnya disebutkan Belanda Het Veraad van Singapore yang telah menjerumuskan Aceh dalam perang panjang dengan Belanda.

Di sana terungkap, setelah Panglima Tibang tiba di Kutaraja dari Singapura, suatu berita penting sampai ke telinga Sultan Aceh, yaitu Belanda akan menyampaikan ultimatum kepada Sultan Aceh. Atas perintah Sultan, Panglima Tibang mendadak berangkat ke Riau untuk meminta keterangan kepada Schiff, Residen Riau yang melaksanakan operasi politik ke Aceh dan sebelah timur. Sebelah barat operasi politik ke Aceh dilaksanakan oleh van Swieten, Gubernur Sumatra Barat.

Arifin, mata-mata Belanda di Singapura
Arifin, mata-mata Belanda di Singapura

 

Panglima Tibang berangkat bersama delegasi Kerajaan Aceh yang terdiri dari Tgk Nyak Muhammad, Tgk Lahuda Muhammad Said, Tgk Nyak Akob, serta Tgk Nyak Agam. Panglima Tibang bertindak sebagai ketua delegasi tersebut. Kepada delegasi Aceh itu Schiff membantah bahwa Belanda akan menyampaikan ultimatumnya. Belanda tetap beritikad baik terhadap Sultan dan tetap memegang teguh perdamaian dan persahabatan dengan Aceh.

Setelah sebulan di Riau, Panglima Tibang diantar pulang ke Aceh dengan kapal perang Marnix. Tetapi ia mengatakan kepada Schiff ingin singgah ke Singapura untuk membeli sebuah kapal api guna kepentingan transportasi di Aceh.

Di Singapura Panglima Tibang melakukan pertemuan dengan Konsul Amerika, Mayor Studer. Seperti pada kesempatan pertama, kali ini Panglima Tibang juga ditemani oleh Tengku Muhammad Arifin, yakni mata-mata Belanda yang diutuskan oleh Konsul Belanda di Singapura, Read setelah menerima informasi dari Schiff di Riau.

Dalam pertemuan itu Tengku Muhammad Arifin dipakai oleh Panglima Tibang sebagai penerjemah. Padahal sebelumnya Panglima Tibang telah menggunakan orang lain, namun atas bujuk rayu Tengku Muhammad Arifin penerjemah itu tidak dipakai. Maka muluslah usaha Tengku Muhammad Arifin untuk memata-matai pertemuan Panglima Tibang dengan Studer.

Panglima Muhammad Tibang meminta kepada Studer untuk membuat naskah perjanjian di Singapura dan dikirim ke Washintong, Amerika Serikat secepatnya.

Ia menilai perjanjian itu sangat mendesak untuk dibuat. Tapi Studer mengatakan ia tidak punya wewenang untuk membuat perjanjian tersebut. Meski demikain ia berjanji mengirim perjanjian yang telah ditandatangani oleh Sultan Aceh kepada Pemerintah Amerika.

Mereka kemudian mendiskusikan masalah-masalah yang dirasakan layak menjadi isi dan perjanjian Aceh-Amerika, yakni mengenai hal-hal yang diinginkan oleh Amerika dan yang dapat diberikan oleh Aceh dalam batas-batas yang wajar.

Arifin yang ternyata mata-mata Belanda, membocorkan isi pertemuan itu kepada Konsul Belanda di Singapura, Read. Namun apa yang disampaikannya berbeda jauh dengan isi pembicaraan yang ia dengar.

Kepada Read ia mengatakan bahwa Studer telah menyusun sebuah perjanjian antara Aceh dengan Amerika yang terdiri atas 12 pasal dan akan menulis surat kepada Laksamana Jenkis pemipin armada Amerika di Hongkong untuk berangkat ke Aceh. Dengan kebohonganya itu Arifin meminta kepada Belanda untuk segera mengirim kapal perangnya ke Aceh.[] Tulisan Iskandar Norman

Hari Ini, 142 Tahun Belanda Mengultimatum Aceh

Hari Ini, 142 Tahun Belanda Mengultimatum Aceh

Maklumat perang itu dinyatakan oleh Belanda pada Rabu 26 Maret 1873 bertepatan dengan 26 Muharam 1290 Hijriah dari geladak kapal perang Citadel vab Antwerpen  yang berlabuh antara Pulau Sabang dan daratan Aceh.

Pernyataan itu diumumkan oleh Komisaris Pemerintah merangkap Wakil Presiden Dewan Hindia Belanda, F.N Nieuwenhuijzen. Sebulan kemudian Senin, 6 April 1973, Belanda mendaratkan pasukannya di Pante Ceureumen, Ulee Lheue di bawah pimpinan Mayor Jenderal J H R Kohler.

Pada penyerangan pertama ke Aceh itu, Belanda mengerahkan enam kapal perang, yakni Djambi, Citaden van Antwerpen, Marnix, Coehoorm, Soerabaya, dan kapal perang Sumatera. Ditambah Siak dan Bronbeek, dua kapal angkatan laut Pemerintah Belanda.

Selain itu ada lima barkas, delapan kapal ronda, satu kapal komando, enam kapal pengangkut, serta lima kapal layar. Tiga di antaranya untuk mengangkut pasukan alteleri, kavelari, dan para pekerja, satu untuk amunisi dan perlengkapan perang, serta satu kapal lagi untuk mengangkut orang-orang sakit.

Dalam buku The Dutch Colonial War in Aceh disebutkan, armada Belanda tersebut dipimpin oleh Kapten laut J.F Koopman dengan kekuatan 168 orang perwira yang terdiri dari 140 orang Eropa, serta 28 orang Bumiputera, 3.198 pasukan yang 1098 diantaranya orang-orang Eropa, sisanya 2.100 orang tentara dari Bumi Putera, yakni tentara bayaran Belanda dari Jawa.

Pasukan itu juga diperkuat dengan 31 ekor kuda perwira, 149 kuda pasukan, 1.000 orang pekerja dengan 50 orang mandor, 220 wanita dari Jawa yang masing-masing ditempatkan delapan orang untuk satu kompi tentara Belanda, serta 300 pria dari Jawa untuk pelayan para perwira Belanda.

Pada penyerangan perdana Belanda ke Aceh itu, Kohler dibantu oleh Kolonel E.C van Daalen, Wakil Panglima merangkap Komandan Infantri. Begitu mendarat, pasukan Belanda langsung digempur oleh pasukan Aceh, terjadilah perang sengit. Setelah bertempur dengan susah payah, pada 10 April 1873, Belanda dapat merebut Mesjid Raya. Akan tetapi karena tekanan-tekanan dari pejuang Aceh yang dipimpin Tgk Imuem Lueng Bata, Belanda pun harus meninggalkan Mesjid Raya.

Empat hari kemudian, 14 April 1873, Belanda kembali mencoba untuk menyerang Mesjid Raya. Dalam pertempuran tersebut Panglima Perang Belanda, Mayor Jenderal J.H.R Kohler tewas di tangan pejuang Aceh. Tujuan Belanda untuk menguasai Dalam (Kraton-red) gagal total.

Tiga hari setelah Kohler tewas, Belanda mengundurkan diri ke pantai, setelah mendapat izin dari Pemerintah Hindia Belanda di Batavia (Jakarta-red) pada 23 April 1873. Kapal-kapal angkatan perang Belanda itu pun meninggalkan Aceh pada 29 April 1873, kembali ke Batavia.

Karena Belanda mengalami kegagalan dalam penyerbuannya ke Aceh, Jenderal G.P Booms, sebagaimana ditulis dalam bukunya “De Erste Atjeh Expediti en Hare Enguete”  mengecam Pemerintah Kolonial Belanda di Batavia atas kegagalan tersebut, karena dinilai terlalu menganggap remeh kekuatan Aceh.

Dalam buku itu ia menulis, “Blijkbaar rekende men dus op een gemakkelijke overwinning. De feiten, een jarenlange ervaring, hebben echtar getoond, dat men te maken had men telrijken, energieken vijand,…met een volk van een ongekende doodsveracting,dat zich onverwinbaar achtte…die ervaring leert in een woord, dat wij niet gestaan hebben tegenover een machteloozen sultan wiens rijk met den valvan zijn kraton zou ineenstorten maar tegenover een volksoorlong,die behalve over al de materieele middelen vaqn het land, over geweldige moreele krachten van fanatisme of patriotisme beschikte..”

Artinya: Telah diperkirakan suatu kemenangan yang akan diperoleh dengan mudah. Akan tetapi, pengalaman bertahun-tahun lamanya memberikan petunjuk, bahwa yang dihadapi itu adalah musuh dalam jumlah besar yang sangat gesit ….. suatu bangsa yang tidak gentar menghadapi maut, yang menganggap ia tidak dapat dikalahkan…. Pengalaman itu memberi pelajaran, bahwa kita tidak dapat mengahadapi seorang Sultan, yang kesultanannya akan berubah dengan jatuhnya kraton, akan tetapi kita menghadapi rakyat yang menentukan harta benda negara, memilki tenaga-tenaga moril, seperti cinta tanah air.”

Dalam sidang Palemen Belanda pada 15 Mei 1877, Menteri Urusan Koloni, Belanda  memberikan jawaban atas interpelasi yang menyoalkan kegagalan Belanda itu, “Wij hebben te trotseeren gehad een ongekande doodsveracthing, een volk dat zich onverwinbaar achtte.” Artinya “Kita telah menghadapai maut, bangsa yang menganggap ia tidak sedikit pun gentar menghadapi maut, bangsa yang menganggap ia tidak mugkin dapat dikalahkan.”

Kegagalan Belanda itu terus saja dibicarakan, sampai Belanda pun menaruh hormat atas keberanian pejuang Aceh baik pria maupun wanita. Rasa hormat itu sebagaimana diungkapkan H C Zentgraaff dalam bukunya “Atjeh”  ia menulis.  “De atjehschevrouw, fier en depper, was de verpersoonlijking van den bittersten haat jegens ons, en van de uiterste onverzoenlijkheid an als zij medestreed, dan deed zij dit met een energie en doodsverachting welke veelal die der mennen overtroffen. Zij was de draagster van een haat die brandde tot den rand van het graf en nog in het aangezicht van den dood spuwde zij hem, den kaphe in het geizcht.”

Artinya “Wanita Aceh  gagah dan berani mereka pendukung yang tidak mungkin didamaikan, terhadap kita dan bila ia turut serta bertempur, dilakukannya dengan gigih dan mengagumkan, bersikap tidak takut mati yang melebihi kaum pria. Ia mempunyai rasa benci yang menyala-nyala sampai liang kubur dan sampai saat menghadapi maut, ia masih mampu meludahi muka si kaphe.” []

Aceh Melawan Provokasi Belanda

Aceh Melawan Provokasi Belanda

Belanda sudah tiga abad menguasai nusantara, kecuali Aceh yang berlindung di bawah traktat London. Sebuah perjanjian bilateral yang menghormati Aceh sebagai sebuah kerajaan.

Kerajaan Aceh menyadari bahwa sewaktu-waktu Belanda bisa saja memerangi Aceh dengan mengabaikan Inggris. Apalagi sejak 1870-an Belanda sudah melancarkan berbagai provokasi di daerah luar Aceh.

Teuku Ibrahim Alfian dalam tulisannya “Banda Aceh Sebagai Pusat Awal Perang di Jalan Allah” menjelaskan, dalam rangka menghadapi kemungkinan agresi belanda, Kerajaan Aceh mengimpor 5000 peti mesiu dan 1.349 peti senapan dari Pulau Pinang sejak Agustus 1872 hingga Maret 1873.

Tentang perdagangan senjata itu, T Ibrahim Alfian merujuk pada keterangan E.B Kiestra dalam Eschrijving van den Atjeh Oorlog, 1883. Dana untuk pembelian senjata secara besar-besaran itu berasal dari dana-dana yang dihimpun dari masyarakat. Malah, anak cucu keluarga Sulthan Alauddin Jamalul Alam Badrulmunir al Jamalullail memberikan sumbangan 12 kilogram emas.

Jauh sebelumnya, pada 1824 disepakati sebuah perjanjian di Inggris yang dikenal dengan Traktat London. Isinya, Belanda dan Inggris tidak melakukan tindakan permusuhan terhadap Kerajaan Aceh.

Belanda kemudian mengingkari perjanjian itu dan mulai mengganggu kerajaan Aceh. Mula-mula pada 1829 Belanda menyerang Barus yang berada di bawah kekuasaan Aceh. Serangan Belanda ini dapat dipatahkan, malah benteng Belanda di Pulau Poncang di Teluk Tapanuli diserang oleh pasukan Aceh.

Belanda melakukan provokasi lagi di sekitar pulau Poncang dengan menahan beberapa perahu Aceh pada 1834 dan 1835. Padahal perahu-perahu itu memiliki pass atau surat keterangan berlayar yang sah dari Kerajaan Aceh. G.B Hoyer dalam De Krijgsgeschiedenir van Nederlandsch, indie van 1911-1894 jilid III mengungkapkan bahwa sebagian awak perahunya ditangkap dan sebagian lainnya dibunuh.

Setahun kemudian, pada 1836, awak kapal Dolphijn, milik maskapai Belanda, berontak dan membunuh nahkodanya. Mereka melarikan diri ke Aceh dan menyerahkan kapal itu kepada Sulthan Aceh. Lalu kapal perang Belanda masuk perairan Aceh meminta agar kapal Dolphijn itu dikembalikan, tetapi Sultan Aceh keberatan mengembalikannya karena mereka tidak membawa surat kuasa dari Gubernur Hindia Belanda untuk mengambil kapal itu.

Major A.G. Studer, Konsulat Amerika Serikat di British Singapore
Major A.G. Studer, Konsulat Amerika Serikat di British Singapore

Namun, ketika surat kuasa yang diminta itu dibawakan, kapan Dolphijn tidak dapat digunakan lagi untuk berlayar karena sudah dibakar di Pidie. Untuk menghadapi kemungkinan invansi Belanda, Kerajaan Aceh membangun sebuah benteng di Barus, serta memperkuat kedudukan pasukan Aceh di Singkil.

Belanda juga tidak tinggal diam, Kolonel H.V M Michiels diperintahkan untuk menyerang pasukan Aceh pada 1840 di sana. Kolonel ini berhasil mengalahkan pasukan Aceh di Barus. Mulai saat itu kapal-kapal Eropa tidak lagi mendapat sambutan yang baik ketika merapat ke pelabuhan Aceh.

Belanda khawatir akan ada negara lain yang mencari pengaruh di Aceh, karena itu Belanda mencoba merintis hubungan dengan Sultan Aceh. E.B Kielstra dalam Eschrijving van den Atjeh Oorlog, 1883 mengungkapkan, akhir tahun 1957 Mayor Jenderal Van Swieten berhasil menandatangani perjanjian persahabatan dan perdamaian dengan Sultan Ibrahim Mansur Syah.

Isi pokok perjanjian itu antara lain membolehkan kawula kedua pihak, dengan mengindahkan undang-undang yang berlaku, untuk melawat, bertempat tinggal dan menjalankan perdagangan dan pelayaran di daerah kedua belah pihak. Kedua belah pihak juga melepaskan tuntutan masing-masing mengenai segala pertikaian yang timbul sebelum perjanjian ini.

Selain itu, kedua pihak juga bermufakat untuk mencegah dengan sekuat-kuatnya perompakan dan penangkapan manusia untuk dijual dan pembajakan di daerah masing-masing. Kemudian Sultan Aceh mengakui Gubernur Jenderal Hindia Belanda diwakili oleh Gubernur Belanda di Sumatera Barat dalam hal urusan dengan Sultan Aceh. Segala salah paham yang mungkin timbul akan diselesaikan secara damai.

Meski demikian, Aceh menyadari bahwa Belanda sewaktu-waktu bisa saja ingkar, sebagaimana mereka mengingkari Traktat London. Dalam tahun 1872 Kerajaan Aceh mengadakan perundingan rahasia dengan Konsul Jenderal Amerika dan Italia di Singapura. Dalam pertemuan itu, Konsul jenderal Amerika di Singapura, Mayor A.G Studer memberikan perhatian khusus terhadap pertikaian Aceh dengan Belanda.

Studer mengatakan ingin terlibat membantu Aceh. Untuk itu ia mengirim kawat kepada panglima skuadron angkatan laut Amerika yang sedang melakukan patroli di Laut Cina. Ia menginginkan agar kapal tersebut terus melaju ke Singapura untuk membantu Aceh.

Sambil menunggu angkatan laut Amerika tersebut, Studer merancang konsep perjanjian persahabatan antara Aceh dengan Amerika (tentang ini akan dibahas dalam tulisan lain). Tapi usaha Studer itu gagal, karena Menteri Luar Negeri Amerika saat itu, Hamilton Fish, menolak untuk memberikan perhatian khusus pada persoalan Aceh dengan Belanda.

Bahkan dalam suratnya kepada Duta Besar Amerika di Denhaag Belanda, Hamilton menyebut Studer sebagai konsul yang tolol. “Orang itu benar-benar tolol,” tulis Hamilton dalam suratnya.

Diplomasi Aceh untuk bekerja sama dengan Amerika pun gagal. Padahal Studer dan utusan Aceh di Singapura, saat itu telah membuat konsep perjanjian dalam bahasa Inggris dan Melayu.

Ternyata dalam pertemuan utusan Aceh dengan konsul Amerika dan Italia di Singapura waktu itu, juga hadir seorang mata-mata Belanda yang kemudian membocorkan rencana kerjasama Aceh dengan Amerika tersebut. Belanda pun memainkan peran baru, memaklumatkan perang dengan Aceh, karena tak ingin Aceh menjalin kerjasama dengan negara lainnya untuk menghadapi Belanda.

Sejarah Aceh pun terus bergerak dari satu perang ke perang lainya. Belanda mencatat sebagai perang terlama dan paling banyak menguras kas negara, plus darah dan nyawa. Andai konsep perjanjian Aceh dengan Amerika ditandatangani, mungkin simpul sejarah Aceh akan bergerak ke arah lain.[] Tulisan Iskandar Norman