Tag: bbm

Pemerintah Umumkan Penurunan Harga Solar

Pemerintah Umumkan Penurunan Harga Solar

JAKARTA – Hari ini, pemerintah mengumumkan paket ekonomi jilid III. Salah satu isi paket yang bertujuan untuk memberikan stimulus ekonomi ini ialah penurunan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis solar sebesar Rp 200/liter.

Penurunan harga minyak solar ini berlaku setelah 3 hari diumumkan hari ini. Dari Rp 6.900/liter menjadi Rp 6/700/liter.

Kementerian ESDM mengungkapkan, bahwa penurunan sebesar Rp 200/liter tersebut berasal dari efisiensi-efisiensi yang dilakukan Pertamina, misalnya dari sistem dan rantai distribusi. Penurunan harga seluruhnya berasal dari efisiensi Pertamina, tidak ada yang berasal dari pengurangan pajak.

“Itu dari efisiensi Pertamina. Jadi Pertamina melakukan supply chain, sistem, dan sebagainya. Dari Pertamina semua,” kata Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wiratmaja Puja, sebelum rapat kerja dengan Komisi VII di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10/2015).

Dia menambahkan, pemerintah akhirnya memutuskan untuk menurunkan harga solar, bukan premium, karena harga premium saat ini sebesar Rp 7.300/liter masih di bawah keekonomian. ‎Sekalipun Pertamina melakukan efisiensi-efisiensi, harga premium tetap tidak bisa di atas tingkat keekonomian.

“Premium kan sekarang harganya masih di bawah keekonomian, walaupun dilakukan efisiensi harga sekarang tetap masih di bawah keekonomian,” ucapnya.[] sumber: detik.com

DPR Sarankan Pemerintah Turunkan Harga BBM

DPR Sarankan Pemerintah Turunkan Harga BBM

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meminta pemerintah turunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Penurunan harga ini bisa membuat rakyat kecil terbantu ditengah banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

“Kalau mau konkret, pemerintah turunkan saja harga BBM di saat harga minyak dunia turun drastis,” ujar Wakil Ketua Komisi VI Heri Gunawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (7/10).

Dia menegaskan penurunan harga BBM bakal mengurangi inflasi. Alasannya, BBM menjadi salah satu yang sering menjadi penyebab inflasi.

Selain itu, penurunan harga BBM juga membantu UMKM sehingga tidak terjadi PHK massal.

“Ketahanan ekonomi kita membutuhkan insentif langsung dan cepat. kalau tidak, semua akan makin parah. Semoga kebijakan pemerintah secara nyata berpihak kepada rakyatnya,” kata dia.

Sebagai informasi, paket kebijakan ekonomi jilid III pemerintah fokus pada tiga aspek. Pertama, mendorong investasi. Kedua, dukungan kredit ekspor dan UKM. Ketiga, mendorong daya beli masyarakat.[] sumber: merdeka.com

Kajian Awal Kementerian ESDM: Harga BBM Tidak Turun

Kajian Awal Kementerian ESDM: Harga BBM Tidak Turun

Jakarta – Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Susyanto, mengatakan dari kajian yang diumumkan pekan lalu, tidak ada perubahan harga BBM jenis Premium dan solar. Kajian ini didasarkan atas perhitungan fluktuasi harga minyak dunia tiga bulan terakhir. “Kajian awalnya memang seperti itu,” kata dia, Senin, 5 Oktober 2015.

Kajian tersebut, sebenarnya sempat menghasilkan keputusan sementara bahwa harga solar mestinya turun. Namun, penurunan tidak dilakukan lantaran surplus harga akan dipakai untuk memberi kompensasi atas kerugian PT Pertamina (Persero).

Tapi, Presiden Joko Widodo meminta Kementerian Energi dan Pertamina mengkaji kembali kemungkinan penurunan harga BBM. Tujuannya, menekan penurunan daya beli masyarakat.

Akhirnya, Ditjen Migas melakukan dua kajian dalam waktu hampir bersamaan. Menurut Susyanto, ada dua variabel tambahan yang dipakai dalam kajian baru ini. Pertama, kemungkinan perubahan variabel perhitungan fluktuasi harga dari tiga bulan ke satu bulan. Jika diubah, kemungkinan harga BBM turun cukup besar.

Variabel kedua,  kompensasi kepada Pertamina. Belakangan Perseroan meminta tambahan penyertaan modal negara (PMN) atau pengurangan dividen guna menambal kerugian. Namun, kajian sampai saat ini belum selesai.

Direktur Jenderal Migas IGN Wiratmadja juga irit bicara terkait pembahasan yang terhitung ‘mendadak’ ini. “Itu biar pimpinan yang putuskan. Semoga kajian bisa segera selesai,” kata Wirat di kantor Kemenko Perekonomian hari ini. | sumber: tempo

Rencana Jokowi Turunkan Harga BBM Bisa Buat Rakyat Sakit Hati

Rencana Jokowi Turunkan Harga BBM Bisa Buat Rakyat Sakit Hati

Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi mempertanyakan rencana pemerintahan Jokowi-JK untuk menurunkan harga BBM jenis Premium ataupun Solar. Menurut Tulus, penurunan harga BBM tidak akan berdampak banyak di masyarakat.

Tulus mencontohkan, penurunan harga BBM yang sebelumnya pernah dilakukan pemerintah, tidak serta merta berpengaruh terhadap harga barang dan pangan.

“Kalau Jokowi mau menurunkan harga BBM, its oke dari sisi daya beli misalnya. Tapi apakah pemerintah punya jaminan kalau harga BBM turun, apakah transportasi dan barang-barang akan turun?” ucap Tulus dalam diskusi Energi Kita yang digagas merdeka.com, RRI, Sewatama, IJTI, IKN dan IJO di Gedung Dewan Pers, Jakarta, Minggu (4/10).

Apabila pemerintah tidak bisa menjamin penurunan harga pangan dan barang serta ongkos transportasi melalui penurunan harga BBM subsidi, imbasnya justru akan membuat masyarakat semakin sakit hati. Selain itu, penikmat kebijakan ini akan keluar dari sasaran yang sebenarnya yakni masyarakat miskin.

“Kalau dua hal itu enggak bisa dilakukan, harga BBM enggak ada efek, malah membuat sakit hati masyarakat, yang menikmati hanya pemilik kendaraan bermotor. Tapi secara luas (masyarakat) enggak bisa menikmati kalau harga kebutuhan pokok naik dan transportasi enggak turun,” ujar Tulus.

Tulus melihat, dalam kondisi saat ini, BBM sudah bukan lagi senjata utama untuk menarik kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Justru saat ini, pemerintah seharusnya bisa memangkas praktik monopoli di sektor pangan dan jasa agar kebijakan yang berkaitan dengan penurunan harga BBM subsidi bisa efektif.

“Masyarakat ini kecewa sekali kalau harga BBM naik, harga-harga sudah naik. Berkali-kali turunkan harga BBM, tapi harga kebutuhan pokok dan transportasi enggak pernah turun, karena ada dominasi kelompok tertentu yang melakukan monopoli dan kartel komoditas pangan. Kalaupun turun, gak signifikan dengan ongkos BBM itu. Praktis gak ada gunanya, paling pemilik kendaraan bermotor saja,”

Sebelumnya, pemerintah memberi sinyal bakal menurunkan harga Bahan bakar Minyak (BBM) pada pekan depan. Penurunan BBM tersebut diminta langsung oleh Presiden Joko Widodo agar dibahas dan masuk dalam paket kebijakan ekonomi jilid III.

Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution menceritakan ada dua indikator arahan Presiden Jokowi mengenai penurunan harga BBM. Pertama, penurunan harga BBM untuk yang saat ini masih disubsidi. Saat ini, BBM yang masih disubsidi pemerintah adalah Solar.

Kedua, Presiden Jokowi menginginkan penurunan harga BBM memberi efek positif pada sektor industri. “Penurunan harga BBM terutama yang menyangkut industri sebenarnya. Bukan yang lebih rumah tangga,” ujar Darmin di kantornya, Jakarta, Jumat (2/10).

Darmin mengakui penurunan harga BBM telah dibahas dalam rapat paket kebijakan ekonomi jilid II yang dipimpin Presiden Jokowi. Selain BBM, tarif listrik, pembiayaan ekspor dan upah juga dibahas dalam rapat tersebut.

“Iya kita bahas juga tapi saya belum ingin menjelaskan apa-apa soal itu. Tapi kita masih akan rapat lagi,” kata dia. | sumber: merdeka.com

Harga BBM Batal Turun?

Harga BBM Batal Turun?

JAKARTA — Pemerintah secara resmi mengumumkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) per 1 Oktober 2015 tidak mengalami perubahan. Keputusan ini mengacu pada evaluasi selama tiga bulan ke belakang yang dipilih pemerintah.

Harga BBM jenis Premium non-Jawa, Madura, dan Bali (Jamali) tetap pada harga Rp 7.400 dan solar Rp 6.900. Sedangkan untuk harga Jamali masih menunggu pengumuman resmi dari Pertamina selaku pengemban penugasan. Namun, kemungkinan besar harga tidak berubah.

Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) IGN Wiratmaja Puja menjelaskan, keputusan untuk tetap menahan harga BBM ini sebetulnya berbeda dengan hasil simulasi dengan lama evaluasi tiga bulan. Dengan opsi penyesuaian BBM per tiga bulan, parameter yang dilihat adalah harga MOPS (Mean of Platts Singapore) selama tiga bulan ke belakang, rata-rata nilai tukar rupiah selama tiga bulan ke belakang, dan biaya transportasi BBM ke seluruh Indonesia.

Dari hasil evaluasi per tiga bulan, sejatinya harga BBM jenis Premium justru naik harganya menjadi Rp 7.900 dan solar malah turun menjadi Rp 6.250. Namun, lanjut Wiratmaja, dengan melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini, pemerintah tidak menggunakan harga hasil evaluasi dan memilih tetap.

Hasil yang berbeda apabila mengacu pada evaluasi per enam bulan. Jika ikut pada acuan per enam bulan, harga premium naik tinggi menjadi Rp 8.300 dan solar turun menjadi Rp 6.750.

Sedangkan apabila melihat pada evaluasi per 1 bulan, maka harga premium menjadi Rp 7.450 dan solar Rp 6.150.

“Jadi kita lihat grafiknya dengan mempertimbangkan semua aspek,” ujar Wiratmaja, Rabu (30/9).

Wiratmaja melanjutkan, pemerintah juga memperhatikan harga MOPS premium yang harganya menurun sebesar 8 persen rata-rata dunia dan MOPS solar yang turun 18 persen. Sedangkan ICP atau harga minyak mentah dunia yang anjlok 18 persen.

“Sekarang kan kita sudha melihat, menahan selama enam bulan kita tidak naikin, kita tidak turunin. Nah disitu tentu ada delta positif, negatif. Delta positifnya pada saat Juni-Juli harga minyak dunia tinggi, itu kita masih tahan karena kita masih evaluasi. Sehingga ada delta negatifnya,” ujar Wiratmaja.

Artinya, dengan harga yang ada saat ini, maka pemerintah harus menanggung selisih negatif penjualan premium yang harus dibayarkan kepada Pertamina. Sedangkan dari penjualan solar ada selisih positif.

Dengan kebijakan ini maka pemerintah akan menetapkan harga BBM lagi pada Januari 2016 mendatang.[] sumber: republika.co.id

Harga BBM Diturunkan Rp400, 165 Ribu Orang Miskin Terselamatkan

Harga BBM Diturunkan Rp400, 165 Ribu Orang Miskin Terselamatkan

Pemerintah diminta untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Hal ini bertujuan untuk menyelamatkan penduduk miskin di Indonesia yang terus meningkat.

Kepala Kajian Kemiskinan dan Perlindungan Universitas Indonesia Teguh Dartanto menjelaskan, di tengah kondisi ekonomi saat ini, Indonesia memerlukan kebijakan yang langsung menyentuh masyarakat untuk mendorong daya belinya kembali meningkat, misalnya menurunkan harga BBM.

“Sebanyak 165 ribu orang akan terselamatkan kalau harga BBM itu turun sekira 5 persen atau Rp 400 (saat ini harga premium Rp 7.400 per liter),” katanya di Gedung Dewan Pers, Minggu (20/9/2015).

Dia menjelaskan, saat ini banyak masyarakat yang bingung dengan Pertamina yang kekeh mempertahankan harga BBM. Sedangkan harga minyak dunia saat ini masih terjebak di kisaran USD46,90 per barel.

Dia juga menilai, sebaiknya pemerintah mengubah waktu penyesuaian harga BBM yang selama ini dijalankan enam bulan sekali menjadi dua bulan sekali.

“Kalau enam bulan, ketika naik atau turun selisihnya terlalu besar, kalau dua bulan sekali penyesuaiannya lebih smooth,” imbuh dia.

Perlu diketahui, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, penduduk miskin pada Maret 2015 sebesar 28,59 juta penduduk atau sekira 11,22 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya di September 2014.

Kepala BPS Suryamin mengatakan, bila dibandingkan September 2014, terjadi kenaikan sekira 0,26 persen atau meningkat 860 ribu penduduk miskin dari 27,73 juta. Namun, bila dibandingkan Maret 2014 ada kenaikan 0,03 persen dari 28,28 juta orang penduduk miskin. | sumber: okezone.com

Cara Niken Siasati Kerinduan ke Kampung Halaman Kala Lebaran

Cara Niken Siasati Kerinduan ke Kampung Halaman Kala Lebaran

BANDA ACEH – Artis Indonesia asal Aceh, Nong Niken, mengaku jarang pulang ke Aceh di hari-hari besar keagamaan termasuk Lebaran Idul Adha. Namun hal tersebut tidak menjadi kendala bagi pembawa tembang Prang Sabi ini.

“Alasan tidak mudik karena memang sudah beberapa tahun terakhir untuk Idul Adha jarang banget mudik, karena kerjaan sih mepet banget,” kata Niken saat dihubungi portalsatu.com, Sabtu, 19 September 2015.

Di Jakarta, Niken juga tinggal bersama adiknya yang masih kuliah dan tidak ada libur panjang. “Jadi kasihan kalau pun saya pulang, dia sendiri dan alhamdulillah orangtua sangat mengerti dan support, jadi nggak masalah,” ujar Cut Niken.

Lagipula Niken kini memiliki segudang pekerjaan di bidang entertain di Jakarta. Selama ini ia rutin menjadi host Generasi Emas TVRI, shooting beberapa FTV di Indosiar, host Hijab and Me di MNC muslim dan show di luar kota.

“Sekarang juga lagi prepare show di luar negeri, di Dubay pada November mendatang serta lagi prepare mini album dan kompilasi album,” kata Niken.

Meskipun berjauhan dengan orangtua dia tidak mempermasalahkan kondisi tersebut. Pasalnya, dia mengandalkan alat komunikasi sebagai tempat berbagi ruang rindu di media baru seperti line dan bbm-an.

“Tips kalau tinggal berjauhan dengan keluarga adalah komunikasi. Saya tidak pernah merasa jauh sama keluarga meski jarak Jakarta dengan Aceh itu, na’uzubillah jauh banget. Hampir setiap hari teleponan sama ummi dan ayah. BBM keluarga jadi sama sekali tidak merasa jauh,” kata pemilik suara merdu itu.

“Kalau pas lebaran memang jauh, tetapi iya memanfaatkan aplikasi komunikasi. Jadi tetap bisa heboh-hebohan melalui line call video sama ummi, ayah, dan adek bontot. Di rumah keluarga yang di Jakarta, masak-masak untuk lebaran juga tetap dilakukan. Jadi meski fisiknya nggak dekat, hatinya selalu dekat,” ujar Niken.[](bna)

Ide Celengan BBM, Analis: Pemerintah Kebanyakan Teori

Ide Celengan BBM, Analis: Pemerintah Kebanyakan Teori

Jakarta – Usul pemerintah Presiden Joko Widodo untuk membentuk Petroleum Fund, semacam dana celengan bahan bakar minyak, dinilai terlalu banyak teori. “Pemerintah terlalu banyak ide tapi implementasinya tidak jelas,” kata analis NH Korindo, Reza Priyambada, kepada Tempo, Jumat, 18 September 2015.

Besaran dana yang diusulkan ke dalam Petroleum Fund ini sekitar 5 persen dari pendapatan negara bukan pajak (PNBP). Dalam kurun tiga tahun terakhir, PNBP yang dimiliki Indonesia berada pada level sekitar Rp 330 triliun. Artinya, sekitar Rp 16 triliun disisihkan ke dalam Petroleum Fund tiap tahun.

Terkait dengan pihak pengelola, Reza mengusulkan agar Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Migas Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai badan pengelola dananya. Dana tersebut bisa diinvestasikan ke mana saja sepanjang payung hukumnya jelas. Namun lebih baik disimpan di instrumen milik negara.

“Daripada pusing-pusing, simpan saja di sukuk atau SUN. Punya negara juga, kan, instrumen tersebut,” ujar Reza.

Berbeda dengan Reza, analis LBP Enterprises, Lucky Bayu Purnomo, menilai baik usul yang dimasukkan dalam rencana revisi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi. “Dampaknya baik untuk jangka panjang,” tutur Lucky.

Menurut Lucky, dana yang digunakan untuk mengembangkan Petroleum Fund ini harus diinvestasikan pada instrumen investasi lintas negara yang memiliki underlying pada industri energi. “Contohnya diinvestasikan di ETF (Exchange Traded Fund) pada industri energi,” ucap Lucky. | sumber: tempo.co

Aturan Baru Ini Bakal Ubah Keanehan Distribusi Impor BBM

Aturan Baru Ini Bakal Ubah Keanehan Distribusi Impor BBM

JAKARTA – Salah satu paket kebijakan ekonomi September 1 Pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) adalah revisi dari Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 32 Tahun 2009 terkait dengan gudang berikat. Ada aturan gudang berikat selama ini, membuat alur distribusi barang tak fleksibel bahkan jadi ‘aneh’.

Nantinya fungsi gudang berikat akan berubah menjadi pusat logistik berikat atau pusat distribusi bahan baku impor di dalam negeri.

Gudang berikat adalah tempat penimbunan berikat untuk menimbun barang impor, yang dapat disertai satu atau lebih kegiatan berupa pengemasan atau pengemasan kembali, penyortiran, penggabungan, pengepakan, penyetelan, pemotongan, atas barang-barang tertentu dalam jangka waktu tertentu untuk dikeluarkan kembali.

Menteri Keuangan (Menkeu) Bambang Brodjonegoro menjelaskan selama ini ketika satu perusahaan mengimpor barang modal dan barang penolong jenis tertentu, seperti minyak, gas, pipa dan rig (mesin pengeboran), susu, dan kapas, maka hanya boleh untuk kepentingan perusahaan tersebut misalnya dalam persoalan impor minyak, untuk diekspor kembali.

“Kalau dulu dengan konsep gudang berikat dengan kita menyimpan BBM di Bunker laut Jawa misalkan, saat butuh minyaknya, dari bunker itu harus diekspor dulu ke Singapura, baru diimpor oleh Indonesia karena aturan gudang berikat. Sekarang ada relaksasi sehinga kalau butuh minyak, bunker itu jual ke Indonesia dengan harga Indonesia, tidak mengikuti MOBS dari Singapura misalkan. Jadi ini upaya kita untuk mendorong pusat logistik berikat,” kata Bambang dalam konferensi pers di Gedung Djuanda, Kemenkeu, Jakarta, Kamis (17/9/2015).

Sehingga nantinya tidak akan ada lagi penyimpanan minyak di Singapura. PT Pertamina juga tidak perlu lagi membeli Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai harga MOBS.

“Intinya kita akan mempermudah kawasan ini supaya tidak adalagi yang namanya oil storage itu di Singapura. Oil storage itu harus dekat dengan pasarnya. Pasarnya di ASEAN itu jelas di Indonesia, pemakai BBM terbesar, jadi kita akan tarik oil storage dan pusat logistik lainnya dari negara lain ke Indonesia, dan kita akan mudahkan dengan revisi PP 32 terkait pusat logistik berikat,” ujarnya.[] sumber: detik.com

Ketua Komisi VII DPR: Harga BBM Harus Turun

Ketua Komisi VII DPR: Harga BBM Harus Turun

Jakarta – Ketua Komisi VII Dewan Perwakilan Rakyat, Kardaya Warnika, meminta harga bahan bakar minyak diturunkan. Musababnya, harga minyak mentah dunia sedang merosot tajam. “Harga bbm saat ini, karena waktu itu kita asumsikan 60 dolar per barel,” kata Kardaya di Jakarta, Kamis, 17 September 2015.

Namun saat ini, ujar Kardaya, harga minyak mentah dunia berada di kisaran harga 40-45 dolar per barel. Menurut dia, harga tersebut turun sekitar 27 persen. Dengan perhitungan kurs rupiah terhadap dolar 12,500-13,000. Saat ini, ia meneruskan, kurs rupiah melemah sebesar 13-14 persen. “Jadi penurunan harga minyak jauh melemah dari rupiah,” ujarnya.

Dengan begitu, menurut Kardaya, harga bbm seharusnya diturunkan. Apalagi tarif daftar listirk juga sudah diturunkan oleh Perusahaan Listrik Negara dengan pertimbangan harga minyak yang turun. “Tentunya kita harus sejalan. Di BBM juga harus pakai justifikasi,” ujar politikus dari Partai Gerakan Indonesia tersebut.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Sudirman Said, sebelumnya mengatakan pemerintah tidak akan menurunkan BBM bersubsidi seperti premium dan solar. Saat ini, ujar Sudirman, harga jual sekarang yang lebih tinggi beberapa ratus rupiah. Selesih kelebihan tersebut akan digunakan untuk membayar utang kepada PT Pertamina (Persero) Tbk. Utang tersebut muncul karena Pertamina pernah menjual BBM dengan harga di bawah harga keekonomian.

Pada awal Agustus lalu, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengatakan ada potensi keuntungan US$ 1 miliar atau Rp 12 triliun yang hilang karena adanya penetapan harga baru BBM oleh pemerintah. Karena itu, Dwi berharap pemerintah tak menurunkan harga Premium saat harga minyak mulai turun saat ini untuk menutupi defisit keuntungan Rp 12 triliun tersebut.

Selain buat membayar utang, kelebihan dana yang tersisa akan dipupuk untuk dana pertahanan energi. Uang tersebut akan menjadi suntikan modal untuk pembangunan listrik di daerah terpencil serta membangun penimbunan BBM bagi daerah yang sulit terjangkau. Dengan demikian, kelangkaan bahan bakar dapat teratasi.| sumber: tempo.co