Tag: bank aceh

MPU Aceh: Hukum Bank Aceh Konvensional adalah Riba

MPU Aceh: Hukum Bank Aceh Konvensional adalah Riba

TAKENGON – Wakil Ketua MPU Aceh Teungku H Faisal Ali mengatakan penggunaan jasa Bank Aceh yang masih menggunakan sistem konvensional (bunga tambahan) hukumnya adalah riba. Menurutnya Pemerintah Aceh beberapa hari lalu telah menyepakati peralihan sistem Bank Aceh dari konvensional ke syariah.

Penerapan sistem itu akan dilakukan mulai dari pusat Bank Aceh hingga ke cabang di seluruh pelosok Aceh. Lem Faisal, sapaan akrab Teungku Faisal Ali berharap program tersebut dapat berjalan di 2015 ini.

“Nota kesepahaman pengalihan Bank Aceh dengan sistem konvensional ke Bank Aceh dengan sistem syariah sudah disepakati oleh eksekutif dan legislatif Aceh. Kita harapkan ini segera dapat diwujudkan,” kata Teungku H. Faisal Ali saat ditemui portalsatu.com di Takengon dalam rangka kunjungan kerjanya ke Aceh Tengah.

Dia mengatakan selama Bank Aceh masih menggunakan konvensional maka hukumnya tetap dalam keadaan riba sesuai ketentuan Islam.

“Dasar hukum tetap masih riba. Cuma kita bersama memohon kepada sang Khaliq agar mengampuni kita semua karena kita sudah mempunyai niat untuk membenah diri dari penggunaan sistem konvensional ke syariah,” katanya.[](bna)

Ahli Ekonomi: Pemerintah Aceh harus Lebih “Lapar” Membangun Kesejahteraan

Ahli Ekonomi: Pemerintah Aceh harus Lebih “Lapar” Membangun Kesejahteraan

BANDA ACEH – Mantan Senior Staf Suistanable Development Kantor Pusat Bank Dunia, Iskandarsyah Bakri mengatakan Pemerintah Aceh dan segala alat-alat negara di provinsi ini harus lebih “lapar” dalam membangun kesejahteraan, keadilan dan  kejayaan Tanah Rencong.

Iskandarsyah Bakri yang merupakan ahli ekonomi lulusan American University menyampaikan itu ketika diwawancarai melalui layanan BlackBerry Messenger (BBM) terkait 42 tahun usia Bank Aceh, Kamis, 6 Agustus 2015. Ia menilai peran Bank Aceh untuk menghidupkan perekonomian rakyat sangat penting.

Apalagi Pemerintah Aceh sudah menganut centralized banking (menempatkan semua anggaran dan PAD-nya di Bank Aceh saja) dan ditambah dengan pemodalan rutin tiap tahun. CAR dan rating Bank Aceh meningkat.

“Bank Aceh harus menjadi salah satu senjata ekonomi Aceh ke depan. Cuma dengan “Financial Innovation” Aceh bisa maju. Gubernur Aceh sebagai pemegang saham terbesar bisa memengaruhi policy kemana saja kredit diprioritaskan sesuai misi pemerintahannya,” ujar Iskandarsyah Bakri.

Mantan penasehat Presiden Bank Dunia Paul Wolfowith untuk urusan Tsunami dan Perdamaian Aceh ini menambahkan, kalau ada perintah gubernur kepada Bank Aceh dan jika program-program gubernur itu “bankable” juga sesuai dengan peraturan, pasti Bank Aceh akan memberikan kredit.

“Gubernur Aceh bukan saja  sebagai kepala pemerintahan, akan tetapi harus merangkap jabatan sebagai Chief Executive Officer atau CEO Aceh yang bisa memanfaatkan anggaran-anggaran non-APBA untuk menaikkan PDRB. Anggaran non-APBA melalui Bank Aceh dan perusahaan daerah adalah senjata tambahan bagi eksekutif menyejahterakan rakyat,” kata Iskandar Bakri.[]

Foto: Iskandarsyah Bakri.

Bank Aceh; Antara Riba dan Lubha

Bank Aceh; Antara Riba dan Lubha

KEMARIN usia Bank Aceh tepat 42 tahun. Usia yang cukup ‘dewasa’ untuk sebuah bank yang sebelumnya bernama Bank Pembangunan Daerah. Bank ini sepenuhnya milik Pemerintah Aceh. Satu hal yang menarik adalah upaya mengubah sistem bank ini menjadi bank syariah

Ini sebenarnya bagian dari pelaksanaan syariat Islam. Bukankah Islam melarang dengan keras praktek ribawi. Tapi hingga kini bank tersebut masih menjalankan usahanya secara konvensional (ribawi). Walaupunya unit syaria, tapi tidak sebesar induknya.

Bukankah aneh, pemilik bank ini adalah sebuah pemerintah yang menerapkan hukum syariah di negerinya, tapi punya bank tidak syariah. Apakah ada fatwa yang membenarkan ini. Ini persis tabloe breuh ngon yum bui.

Semua uang Pemerintah Aceh ditempatkan di bank ini. Begitu juga dengan pemerintah kabupaten kota. Uang itu kemudian dibungakan, hasilnya setiap tahun mereka menyetor deviden ke pemerintah sebagai Pendapatan Asli Daerah. Pemerintah kemudian membelanjakan uang ini. Ini benar-benar praktek rentenir yang nyata dan sangat dilarang dalam agama kita.

Betapa kontradiktifnya syariat Islam di Aceh sejak 2001. Untuk ‘mengislamkan’ bank milik sendiri saja belum mampu. Konon lagi mensyariatkan Aceh dengan kaffah. Bank ini terkesan melupakan siapa dirinya, siapa pemiliknya dan di mana dia hidup. Sehingga tidak ada upaya massif untuk mengubah perilaku ribawi ke syar’i. Praktek ribawi yang semata-mata ingin mendapat bunga yang banyak dan besar, sehingga mereka memilih jalan paling konservatif dalam melakukan usaha.

Jika kita melihat bank nasional begitu agresif menciptakan inovasi produk perbankan, begitu gencar berpromosi. Tapi tidak dengan Bank Aceh, yang sepertinya lebih suka memilih jalan paling aman. Yaitu dengan menyalurkan kredit konsumtif untuk PNS. Atau memberi kredit bagi rekanan yang mendapat pekerjaan dari pemerintah. Inilah zona paling aman dan nyaman menjadi rente, tidak perlu kerja keras dan kreativitas. Maka jangan heran jika kredit untuk PNS bisa dikucurkan sampai ‘santok gah’. Habis gaji. Bisa jadi ini merupakan salah satu pemicu kurang disiplinnya PNS.

Contoh kecil mereka yang berprofesi sebagai guru. Akibat nafsu besar yang ditampung Bank Aceh, penghasilan bulanan mereka jadi minim. Akhirnya mereka malas masuk kantor atau bekerja. Dengan jumlah penghasilan yang kecil setelah membayar cicilan kredit otomatis akan membuat semangat turun saat menerima gaji.

Pemerintah Aceh selaku pemegang saham mayoritas diam saja. Begitu juga pemerintah kabupaten kota yang juga punya saha. Rapat Umum Pemegang Saham setiap tahunnya hanya untuk mengiyakan keinginan direksi atau memilih direksi baru. Ketika bank-bank lain di negeri ini berlomba mencari bankir hebat, pemegang saham Bank Aceh cukup memakai ‘produk lokal’ yang lebih berperan sebagai administrator bank sekelas akuntan.

Kemarin media ini juga melansir pengumuman Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi Aceh terendah di Sumatra. Pertumbuhan ekonomi Aceh didominasi oleh belanja pemerintah dan konsumtif. Artinya sektor lain seperti sektor ekspor, perdagangan, pertanian, industri, perikanan, dan perkebunan tidak berjalan signifikan untuk memacu laju ekonomi Aceh.

Salah satu penyebabnya adalah sulitnya mendapatkan modal. Para pengusaha kecil seperti nelayan, petani, pekebun, peternak dan pengrajin sukar untuk mengakses pinjaman di bank. Seharusnya Bank Aceh mau sedikit berkeringat untuk membina kelompok ini. Berkeringat karena kelompok ini minus manajemen, minus penguasaan sistem perbankan. Sementara bank nasional berlomba menggarap sektor mikro. Mereka mengejar nasabah hingga ke pasar-pasar tradisional.  Tetapi Bank Aceh tidak mau berkeringat. Karena rentenya sudah jelas dari PNS dan rekanan pemerintah. Mereka mungkin berpikir untuk apa cari susah kalau yang mudah berlimpah dan datang sendiri.

Islam melarang sistem ribawi. Tapi menghalalkan sistem mudharabah dan pola-pola islami lainnya dalam pemberian kredit dan kongsi dagang. Borog atau jaminan bukan syarat utama, melainkan akuntabelnya sebuah usaha atau prospeknya. Dalam sistem konvensional jaminan menjadi syarat mutlak. Sehingga bagi mereka yang punya jaminan mencukupi saja yang bisa mendapatkan pinjaman dari bank. Dalam sistem syariah pegawai bank yang justru dituntut bekerja lebih keras, mengawasi lebih ketat dan harus intens menjaga aliran uang nasabah.

Dalam sistem konvensional justru ini terkesan longgar. Yang penting nasabah membayar bunga dan angsuran pokok. Sudah seharusnya Bank Aceh menjalankan dengan sistem syariat. Bank ini juga harus mau keluar dari zona nyaman, harus lebih inovatif agar mampu menolong perekonomian rakyat Aceh yang terpuruk. Agar pertumbuhan ekonomi Aceh tidak melulu karena faktor belanja pemerintah dan konsumtif.

Bank Aceh harus melepas diri dari praktek ribawi. Jangan “lubha” (loba) mencari rente. Harus mau mengubah mindset sesuai namanya. Menjadi benar-benar milik rakyat Aceh. Kehadirannya harus menyentuh masyarakat paling bawah sekalipun. Bank Aceh harus menjadi agent of change. Turut serta membangun ekonomi Aceh dan menguatkan perdamaian sebagai pilar utama langgengnya perdamaian yang berpunca dari kesejahteraan. Maka semua siklus kehidupan haruslah sesuai syariat. Jangan sampai seperti pepatah fiqih; bek rhah ek ngon iek.[]

Foto: Ilustrasi

Bank Aceh Belum Berpihak ke Sektor Real

Bank Aceh Belum Berpihak ke Sektor Real

LHOKSEUMAWE – Wakil Ketua Kadin Kota Lhokseumawe, Mirza Ikwani, S.E., meminta Bank Aceh agar mau terjun ke sektor ekonomi mikro. Bank milik Aceh ini juga diminta untuk menjadi pendorong pertumbuhan sektor riil dan jangan hanya mengandalkan sektor pemerintah atau PNS lantaran dianggap minus risiko.

“Bank Aceh harus jadi agent of change, menjadi benar-benar berguna untuk meningkatkan ekonomi rakyat kecil. Kalau model yang sekarang, ya seperti rentenir saja yang hanya mengedepankan cari bunga, tidak ada keberpihakan ke sektor riil,” ujar pengusaha Hotel Wisma Kuta Karang grup ini.

Dia mengatakan seharusnya Bank Aceh belajar dari bank nasional yang fokus di sektor mikro, bahkan sampai buka kantor ke pasar-pasar tradisional.

“Ini bank kita sendiri malah terkesan menutup mata dari rakyat kecil, ini praktik kuno sebuah bank,” ujar mantan Ketua HIPMI Lhokseumawe ini.

Dia juga meminta meminta pemilik saham, dalam hal ini Pemerintah Aceh, untuk menekan Direksi Bank Aceh agar memodali pertanian, perkebunan, perdagangan umum dan nelayan, terutama yang UKM. Dengan begitu, ekonomi Aceh segera bangkit.

“Seharusnya Pemerintah Aceh menyalurkan bantuan pemberdayaaan ekonomi via Bank Aceh, sehingga terjadi proses bankable dalam penyalurannya,” kata Mirza.

Bank Aceh selaku bank milik Aceh yang bersyariat Islam diharapkan tidak lagi menerapkan sistem perbankan konvensional. Menurutnya, hal tersebut melanggar syariat Islam.

“Yang paling buruk dari bank konvensional adalah sistem jaminan kredit atau borg, sehingga rakyat kecil dan miskin tidak mampu mengakses modal. Makanya Bank Aceh harus dipimpin oleh bankir berjiwa entreprenuer. Bukan bankir sekelas akuntan saja,” kata Mirza.[](bna)

Bank Aceh Diminta Evaluasi Sistem Bunga

Bank Aceh Diminta Evaluasi Sistem Bunga

BANDA ACEH – Ketua Jurusan Pendidikan Ekonomi Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh, Martahadi, berharap memasuki usia yang sudah 42 tahun Bank Aceh sebagai bank berpelat merah di Aceh tidak lagi memberikan kredit konsumtif, dengan menambah beban kepada debitur melalui sistem bunga anuitas.

“Sudah saatnya Bank Aceh mengevaluasi penerapan sistem bunga tersebut dengan menerapkan bunga flat, baik bagi debitur yang sedang berlangsung pinjamannya maupun bagi pinjaman baru,” kata Martahadi yang juga mahasiswa program doktoral Fakultas Ekonomi Unsyiah, kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015.

Jika Bank Aceh tidak bersedia mengevaluasi, menurut dia, berarti pihak bank telah dengan sengaja mempertontonkan kinerja buruknya dan menjadi “pengisap darah” rakyat Aceh. Hal ini, menurutnya, memperlihatkan kinerja Bank Aceh lebih buruk dari rentenir kampungan.

Ia menilai sudah seharusnya pengalokasian kredit Bank Aceh lebih memprioritaskan sektor riil, sehingga dapat memacu meningkatkan taraf hidup rakyat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Karena sektor riil tersebut yang bisa menjadi penopang ekonomi rakyat Aceh.

“Intinya Bank Aceh harus keluar dari zona nyaman, cari direksi yang punya jiwa entrepreneurship, bukan cuma sekelas administrator bank seperti sekarang,” katanya.

Sebagai bank milik pemerintah yang tunduk pada syariat Islam, Bank Aceh sudah semestinya beralih ke sistem syariah dan meninggalkan praktik ribawi yang dilarang dalam Islam.

“Pemerintah Aceh jangan cuma mangaku Aceh syariat Islam tapi masih berusaha dengan cara menentang syariat,” ujarnya.[] (ihn)

Foto: Ilustrasi

Terpiadi; Bank Aceh Harus Jadi Grameen Bank-nya Aceh

Terpiadi; Bank Aceh Harus Jadi Grameen Bank-nya Aceh

LHOKSEUMAWE –  Hari ini Bank Aceh genap berusia 42 tahun. Bank milik Pemerintah Aceh ini awalnya bernama Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh. Dalam perjalanannya, bank ini dinilai belum memenuhi syarat untuk menjadi banknya rakyat Aceh. Bank Aceh dinilai belum berinovasi layaknya bisnis perbankan secara umum.

“Hanya mengandalkan simpanan pemrintah di Aceh, kemudian menyalurkannya ke sektor, terutama PNS dan rekanan terkait pemerintah. Mereka tidak berpihak ke sektor riil, seperti perdagangan umum, perkebunan, nelayan, dan petani,” kata Wakil Ketua Kadin Aceh Utara, Terpiadi A. Majid, kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015.

Terpiadi mengatakan, Bank Aceh haruslah menjadi kiblat perbankan syariah di Indonesia mengingat Aceh satu-satunya daerah yang menerapkan hukum syariat Islam di Indonesia.

Bank Aceh diminta jangan hanya bermain di zona aman yang belum tentu aman, seperti hanya memberikan kredit pada PNS yang bersifat konsumtif. Bank ini harus mampu berperan seperti halnya Grameen Bank di Bangladesh yang mengutamakan kredit produktif untuk rakyat kecil, seperti petani, nelayan, dan para janda. Pola penyaluran kredit seperti ini akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi ke seluruh wilayah.

“Jika perlu, undang Muhammad Yunus yang melahirkan Grameen Bank dan mendapat hadiah nobel untuk memberikan pencerahan kepada manajemen Bank Aceh,” katanya.

Jika perlu, lanjutnya, belajar juga pada Islamic Development Bank (IDB) atau Organisasi Konferensi Islam (OKI). Transformasi Bank Aceh menjadi Bank Aceh Syariah merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar dan harus didukung oleh semua stakeholder.

“Para guru besar, pakar ekonomi, ulama, jika dianggap perlu harus mengumpulkan tanda tangan untuk memberikan dukungan kepada pemerintah untuk segera menjadikan Bank Aceh bersyariah.”[] (ihn)

Foto: Pegawai Bank Aceh @theglobejournal.com

[Foto]: Rapat Penentuan Lokasi Kantor Bank Aceh di Takengon

[Foto]: Rapat Penentuan Lokasi Kantor Bank Aceh di Takengon

BANDA ACEH- Para pihak akhirnya menyepakati pembangunan kantor Bank Aceh di Aceh Tengah berada di Desa Kemili, Kecamatan Bebesan. Keputusan ini diambil dalam pertemuan ini rumah dinas Wakil Gubernur Aceh, Minggu pagi 26 Juli 2015.

Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf atau yang akrab disapa Mualem sangat berharap agar pembangunan Bank Aceh ini berjalan dengan lancar tidak ada kendala.

“Ini supaya untuk melancarkan pengembangan di Aceh Tengah,” kata Mualem di ruang makan pendopo Wakil Gubernur Aceh, Blang Padang, Minggu pagi, pukul 08.00 WIB. Rapat berjalan selama 50 menit sambil makan pagi.

hadir  dalam rapat Mualem, Bupati Aceh Tengah, Dirut Bank Aceh serta beberapa pendamping lainnya.

Sebelumnya diberitakan, Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, menemui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di rumah dinas Wagub Aceh, Sabtu, 25 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nasaruddin yang didampingi H Hanansyah, SE, meminta perhatian Pemerintah Aceh terkait perkembangan pembangunan di Aceh Tengah.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Diantaranya adalah pembangunan kantor baru Bank Aceh, pengembangan pariwisata Gayo dan perluasan Bandara Rembele.

Berikut foto-foto yang diabadikan selama rapat berlangsung:

bandara lom 1

bandara lom 2

bandara lom 3

bandara lom 5

Jumpai Mualem, Bupati Nasaruddin Bahas Pengembangan Pembangunan di Aceh Tengah

Jumpai Mualem, Bupati Nasaruddin Bahas Pengembangan Pembangunan di Aceh Tengah

BANDA ACEH – Bupati Aceh Tengah, Nasaruddin, menemui Wakil Gubernur Aceh Muzakir Manaf di rumah dinas Wagub Aceh, Sabtu, 25 Juli 2015, sekitar pukul 23.00 WIB. Dalam pertemuan tersebut, Bupati Nasaruddin yang didampingi H Hanansyah, SE, meminta perhatian Pemerintah Aceh terkait perkembangan pembangunan di Aceh Tengah.

Ada tiga hal yang menjadi fokus pembicaraan dalam pertemuan tersebut. Diantaranya adalah pembangunan kantor baru Bank Aceh, pengembangan pariwisata Gayo dan perluasan Bandara Rembele.

Seperti diketahui, pembangunan Bandara Rembele sudah dimulai sejak 2014 lalu. Ada beberapa penambahan fasilitas pendukung serta perpanjangan landasan pacu dari 1.400 meter x 30 meter menjadi 2.100 x 45 meter yang dilakukan dalam rencana pembangunan kali ini.

Pembangunan Bandara Rembele ini merupakan program prioritas Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, bersamaan dengan delapan prioritas pembangunan bandara nasional lainnya.

Sementara mengenai pembangunan Bank Aceh hingga saat ini masih terkendala dalam pembebasan lahan.

Menyikapi hal ini, Mualem mengatakan akan membahas hal tersebut dengan instansi terkait, terutama mengenai Bank Aceh dan pembangunan Bandara Rembele. “Akan kita bahas kembali nanti,” ujarnya.

Mualem mendukung adanya rencana pengembangan wisata di Aceh Tengah, terutama yang menyangkut peningkatan perekonomian masyarakat di daerah tersebut. Dia juga menyarankan agar potensi-potensi wisata di Aceh Tengah dikembangkan lagi seperti menggalakkan even-even pacuan kuda, mempromosikan destinasi wisata alam Gayo dan juga penambahan produksi hasil kopi.

Namun Mualem menekankan agar pemerintah Aceh Tengah menjaga citra pariwisata di daerah tersebut supaya tidak menjurus ke arah negatif.[](bna)

Ini Alasan Bank Aceh Harus Dikonversikan ke Bank Syariah

Ini Alasan Bank Aceh Harus Dikonversikan ke Bank Syariah

BANDA ACEH – Pakar Ekonomi Islam Universitas Syiah Kuala Dr. Shabri Abd. Majid, mengatakan bahwa perngkonversian Bank Aceh ke dalam sistem syariah harus disegerakan secepatnya dan tidak ada tawar menawar untuk menolak wacana ini.

“Aceh adalah negeri syariah, jadi seluruh aspek kehidupan harus dilakukan berdasarkan aturan syariat Islam, dan pengkonversian Bank Aceh ke sistem syariah merupakan salah satu yang harus dilakukan dalam dunia ekonomi islam,” kata Shabri saat ditemui portalsatu.com di kantornya, Jumat 10 Juli 2015.

Shabri juga mengatakan bahwa mensyariatkan Aceh dari berbagai aspek adalah program pemerintah. Hal ini merupakan salah satu visi dan misi pemerintah. “Siapa saja yang menentang pengkonversian bank Aceh sama saja dengan menentang misi pemerintah dan yang paling bahaya malah menentang Allah,” katanya.

Menurut Shabri, sistem syariah sangat banyak kelebihan sehingga tidak ada alasan untuk memperlambat dan bahkan menolak pengkonversian tersebut. “Sistem bank syariat itu banyak keunggulannya, makanya kalau ini ditolak itu agak aneh,” katanya.[]

Laporan M. Fajarli Iqbal

Rumah Kreasi Indonesia Hebat Desak Gubernur Bentuk Bank Aceh Syariah

Rumah Kreasi Indonesia Hebat Desak Gubernur Bentuk Bank Aceh Syariah

BANDA ACEH – Kebakaran Bank Aceh dinilai layak menjadi pertimbangan Gubernur Zaini Abdullah untuk segera mendirikan Bank Aceh Syariah. Hal ini disampaikan Ketua Rumah Kreasi Indonesia Hebat (RKIH), Iswadi, MPd dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Selasa, 28 April 2015.

“Gubernur Aceh tidak perlu memaksakan kehendak untuk mensyariahkan Bank Aceh yang sudah ada karena kondisi gedung Bank Aceh pasca kebakaran juga membutuhkan waktu renovasi yang cukup lama. Lagi pula mengapa gubernur Aceh memaksakan kehendak mensyariahkan Bank Aceh yang sudah ada, padahal masih banyak pengangguran di Aceh yang membutuhkan lapangan pekerjaan,” ujarnya.

Ia menilai rencana gubernur untuk mensyariahkan Bank Aceh tidak sesuai dengan kondisi Aceh saat ini. Pasalnya, selain kondisi gedung Bank Aceh yang tidak memungkinkan untuk digunakan saat ini, angka pengangguran di Aceh juga masih tinggi.
Sehingga, kata dia, dengan adanya langkah gubernur untuk berkonsentrasi pada pembentukan Bank Aceh Syariah dapat menyerap banyak tenaga kerja di Aceh. “Hal ini tentu saja dapat menjadi gebrakan baru untuk meminimalisir angka pengangguran di Aceh,” katanya.

Iswadi juga berharap agar Gubernur Aceh tidak mengedepankan kepentingan politis dalam setiap kebijakannya, tapi lebih mempertimbangkan aspek sosial masyarakat Aceh yang notabenenya masih banyak hidup di bawah garis kemiskinan. “Ini karena kurangnya lapangan pekerjaan,” katanya.[]