Tag: banda aceh

Buka Sosialisasi Hukum Adat, Wakil Wali Kota Bagi Pengalaman Saat Jadi Keuchik

Buka Sosialisasi Hukum Adat, Wakil Wali Kota Bagi Pengalaman Saat Jadi Keuchik

BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs Zainal Arifin atau yang sering di sapa Keuchik Zainal, membuka secara resmi sosialisasi hukum adat yang digelar di Aula lantai IV, Balai Kota Banda Aceh, Rabu 7 Oktober 2015.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh. Peserta acara ini diikuti oleh 90 orang, 45 diantaranya merupakan Keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Saat memberikan sambutannya, Keuchik Zainal sempat berbagi pengalamannya sebagai Keuchik yang pernah memimpin Gampong Lambhuk beberapa tahun lalu. Katanya, keuchik harus benar-benar menguasai dan memahami hukum adat Gampong sebagai pedoman menyelesaikan sengketa dalam wilayah yang dipimpinnya.

“Misalnya ada kecelakaan kendaraan, bagaimana kita bisa menyelesaikan kasusnya dengan bijaksana, di pihak korban tidak merasa dirugikan dan pihak pelanggar tidak merasa di peras. Kalau penyelesaiannya dapat diterima oleh kedua belah pihak, dampaknya hubungan keduanya bisa berlanjut ke hubungan saudara yang lebih terasa dekat, bahkan jauh lebih dekat dengan keluarga kandung,” kata Zainal Arifin.

Lanjutnya, berbicara hukum adat di Aceh, tentu tidak terlepas dari sendi-sendi Syariat Islam yang telah berlaku sejak zaman Sultan Iskandar Muda, dengan filosofinya ,“Adat Ngon Hukom Legee Zat Ngon Sifeut” dan Filosofi: “Matee aneuk na jeurat, matee adat pat tamita.”

Menurut Keuchik Zainal, hukum adat yang lahir dan tumbuh dari masyarakat adalah untuk menjaga dan melindung kelestarian alam serta melindungi kepentingan banyak orang. Hukum adat Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang telah ada sejak dahulu. Dan untuk menjaga hukum adat dan budaya Aceh yang sangat identik dengan nilai keislaman tersebut, harus dimulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing.

“Tentu ada kekhawatiran bagi kita, minimnya pengetahuan hukum adat yang dimiliki oleh generasi muda Aceh, mengakibatkan melemahnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi pagar bagi setiap individu di setiap gampong yang ada di Banda Aceh. Dan jika hal ini tidak segera kita antisipasi, maka kita tidak akan bisa bertahan menghadapi gempuran budaya asing yang hadir dengan mudah melalui televisi dan internet,” ujar Zainal Arifin.

Lanjut Zainal, ketika para generasi muda menganggap hukum dan budaya tersebut ketinggalan zaman, banyak diantara mereka yang enggan untuk mempelajari hukum dan budaya tersebut. Bila kondisi tersebut terus berlanjut, tanpa disadari suatu saat kita akan menjadi generasi yang lupa pada adat dan budaya kita sendiri, sehingga kita lupa pada kehidupan bersyariat yang merupakan kehidupan masyarakat Aceh saat ini.

Melalui kegiatan ini, Keuchik Zainal berharap para peserta dapat memahami berbagai hukum adat yang terdapat di Aceh ini. Dan yang lebih penting lagi, hukum adat tersebut harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong-gampong, sehingga dengan sendirinya Hukum Adat dapat terwariskan kepada generasi selanjutnya.

Sesuai lap[oran dari Ketua MAA Kota Banda Aceh, Sabusu Husen, kegiatan ini di ikuti oleh 90 orang, yakni masing-masing Gampong (45 Gampong) menyertakan dua peserta. Kegiatan berlangsung selama dua hai yang dimulai dari tanggal 7 s/d 8 Oktober. Panitia menghadirkan empat pemateri pada kegiatan ini.

“Tujuannya, kegiatan sosialisasi hokum adat ini untuk memberikan persepsi yang sama kepada para tokoh adat di Gampong-gampong dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peradilan berdasrkan sebuah tata cara yang adil, akuntabel dan efektif,” kata Sanusi Husen. [] (mal)

Pemko Banda Aceh Terima Penghargaan WTP ke-7 dari Kemenkeu

Pemko Banda Aceh Terima Penghargaan WTP ke-7 dari Kemenkeu

Jakarta – Pemerintah Kota Banda Aceh kembali meraih piagam penghargaan keuangan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kementerian Keuangan RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2014.

Penghargaan kali ketujuh yang diraih Pemko Banda Aceh secara berturut-turut sejak 2007 itu diserahkan oleh Menteri Keuangan RI Bambang Permadi Sumantri Brodjonegoro, kepada Wali Kota Banda Aceh Hj Illiza Sa’aduddin Djamal SE di Jakarta, Jumat 2 Oktober 2015.

Pada acara yang digelar di Gedung Dhanapala Kementerian Keuangan RI tersebut, juga turut hadir Menko Perekonomian Darwin Nasution dan Wamenkeu Mardiasmo. Selain Banda Aceh, Kemenkeu RI juga menyerahkan penghargaan serupa kepada 49 kota lainnya.

Menkeu Bambang Brodjonegoro sebelum menyerahkan penghargaan WTP 2015, mengatakan sudah saatnya Indonesia memasuki era baru pelaporan keuangan dengan penerapan akuntansi berbasis akrual agar pengelolaan keuangan negara dapat lebih baik, transparan, dan akuntabel.

Tahun ini, Kemenkeu RI menyerahkan penghargaan WTP kepada 287 instansi pemerintah yang terdiri dari 62 Kementerian/Lembaga, 26 Pemerintahan Provinsi, 149 Pemerintahan Kabupaten dan 50 Pemerintahan Kota.

Wali Kota Illiza seusai menerima penghargaan tersebut mengatakan, WTP merupakan bukti kinerja jajaran Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengelola keuangan daerah. “Ini merupakan prestasi yang perlu dijaga dan dipertahankan. Ujian terberat adalah mempertahankan apa yang sudah kita raih hari ini,” kata Illiza.

Ia menambahkan, hal tersebut tak akan terwujud apabila semua pihak termasuk seluruh staf dan jajaran Pemko Banda Aceh bersungguh-sungguh di dalam bekerja.

“Penerapkan sistem akuntansi berbasis akrual yang sudah kita jalankan saat ini tentu menjadi tantangan tersendiri, dan semoga kedepan kita terus istiqamah mempertahankan kinerja baik dalam hal tata kelola keuangan.”

“Ini juga menjadi bukti tanggung jawab kita kepada masyarakat dalam mengelola uang rakyat. Tentu kita tidak boleh mengelolanya dengan tidak sungguh-sungguh,” kata Illiza Sa’aduddin Djamal.

Sebelumnya pada April lalu, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemko Banda Aceh 2014 dengan predikat WTP telah diserahkan kepada Wali Kota Banda Aceh oleh Kepala Sub Auditorat Aceh I BPK Perwakilan Aceh Syafruddin Lubis di kantor BPK Banda Aceh. [] (Rilis)

 

Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini

Pemko Banda Aceh: 10 Desa Terima Dana Gampong Hari Ini

BANDA ACEH – Sebanyak 10 desa menerima secara simbolis dana gampong di Kota Banda Aceh, Kamis 1 Oktober 2015. Penyerahan berlangsung di halaman kantor balai Kota Banda Aceh.

“Upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang dirangkai dengan penyerahan dana gampong kepada 10 gampong yang telah menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana desa. Ibu walikota akan menjadi pembina upacara besok (hari ini-red),” kata Plh Kabag Humas Pemerintah Kota Banda Aceh, Mahdi Andela, kepada portalsatu, Rabu malam, 30 September 2015.

“Besok (hari ini-red) ada 10 gampong yang akan menerima secara simbolis dana gampong. Diserahkan oleh wali kota. 10 gampong ini yang telah menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan utk pencairan dana gampong,” ujarnya lagi.

Adapun ke 10 gampong itu, katanya, yaitu Lamjabat, Lhong Cut, Punge Blang Cut, Ilie, Alue Deyah Teungoh, Jeulingke, Gampong Pande, Peunayong, Panteriek dan Seutui.

Wali kota, ujarnya, sangat mengapresiasi dan menghargai pencapaian 10 gampong yang telah secara pro-aktif menyelesaikan seluruh proses yang dibutuhkan untuk pencairan dana gampong.

“Diharapkan 80 gampong lainnya akan termotivasi dan dapat segera menyusul sehingga perencanaan dan pembangunan gampong dapat segera terlaksana dengan baik,” katanya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Kota Banda Aceh dinilai tidak mengindahkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Percepatan Penyaluran, Pengelolaan dan Penggunaan Dana Desa Tahun 2015. Pernyataan ini disampaikan oleh Muksalmina, Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Aceh dalam siaran persnya merespon belum tersalurnya dana desa di Kota Banda Aceh, Rabu, 30 September 2015.

Muksalmina menyebutkan dalam SKB ini pencairan Dana Desa 2015 sebenarnya cukup dengan menyampaikan peraturan desa (reusam gampong) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Gampong (APBG).

“Semestinya dana desa tahap pertama (40%) saja sudah harus disalurkan pada April 2015,” ujar Muksalmina.

Namun, kata dia, untuk Kota Banda Aceh penyaluran dana desa butuh banyak syarat tambahan lainnya, di samping berubah-ubahnya format dan standar syarat penyaluran dana desa.

Ia mendapat laporan dari geuchik-geuchik di Banda Aceh terkait pengurusan penyaluran dana desa yang terkesan berbelit-belit dan dipersulit. Akibatnya, aparatur gampong mulai jenuh dengan kondisi ini.

“Pemerintah Kota Banda Aceh seharusnya memperkuat koordinasi antar instansi terkait mengenai penyaluran dana desa,” kata mantan Geuchik Alue Papeun, Kecamatan Tanoh Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara ini.

 

Kemenpan RB Nilai SAKIP Banda Aceh

Kemenpan RB Nilai SAKIP Banda Aceh

BANDA ACEH – Enam Staf dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin 28 September 2015)mendatangi Balaikota Banda Aceh.

Kedatangan tamu dari Jakarta disambut Asisten Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh, M Nurdin S Sos bersama Kabag Organisasi Setdakota Banda Aceh, Faisal S Stp di ruang rapat Walikota.

“Mereka datang untuk melakukan penilaian dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh,” kata Faisal S Stp usai menerima tamu dari Jakarta tersebut.

Tim Evaluasi dari Menpan RB dipimpin oleh Agus Uji Hantara dan beranggotakan lima orang, yakni Desmarwita, Achmad Yunus, Agus Taruno, Heru Airlangga dan Diana Evo Nila Sari.

Kata Faisal, ada beberapa proses yang dinilai, diantaranya manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penguatan perundang-undangan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan.

Setelah melihat proses, tim dari Kemenpan RB juga menilai hasilnya, yakni seperti apa kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.

Lanjut Faisal, selama di Banda Aceh, tim akan menilai SKPD yang memberikan pelayanan publik, seperti KPPTSP, Disdukcapil dan RSU Meuraxa.

“Intinya, setiap laporan yang kita berikan akan dilakukan peninjauan ke lapangan oleh tim, apakah laporan yang kita berikan sesuai dengan realisasi di lapangan,” tambah Faisal.

Sekilas Tentang SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. [] (mal)

Ratusan Anggota OKP dan Ormas Ikuti Training ESQ

Ratusan Anggota OKP dan Ormas Ikuti Training ESQ

BANDA ACEH – 115 anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Ormas se-Kota Banda Aceh mengikuti In House ESQ Training Basic Reguler Pemko Banda Aceh Angkatan VII. Acara ini digelar selama dua hari (29-30/9) di Aula Lantai IV, Balai Kota Banda Aceh.

Ratusan peserta yang mengikuti training ESQ ini antara lain berasal dari PII, HMI, Pemuda Muhammadiyah, Brigade Masjid, Remaja Masjid, dan KNPI. Mereka akan mendapatkan materi dari trainer dari ESQ Jakarta Ridwan Mukri dan trainer dari ESQ Banda Aceh Taufiqurrahman, Selasa 29 September 2015.

Staf Ahli Wali Kota Banda Aceh Bidang Hukum dan Politik, Ir T Iwan Kesuma, saat membuka acara secara resmi mewakili wali kota mengatakan kegiatan seperti ini sangat membantu program-program pemerintah kota dalam mewujudkan masyarakat kota yang madani.

Pelatihan ini, sebutnya, memberikan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

“Sehingga diharapkan, setelah mengikuti training ini, kita dapat menjadi pemimpin yang mampu mempraktekkan nilai tujuh budi utama, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerja sama, adil, dan peduli, sehingga lahirlah generasi emas,“ katanya.

“Melalui training ESQ ini, para peserta diarahkan untuk dapat mencapai nilai-nilai dasar tersebut dan membantu membangkitkan kekuatan tersembunyi serta mengerahkan seluruh potensi dirinya untuk kehidupan dan pekerjaan yang lebih produktif, lebih aktif dan lebih berhasil.”

Ia juga berharap, para peserta bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-sehari dan dalam pergaulan di dalam masyarakat. “Tujuan akhirnya mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak,” ujarnya. [] (mal)

Wali Kota Pastikan Banda Aceh Siap Jadi Tuan Rumah PIN

Wali Kota Pastikan Banda Aceh Siap Jadi Tuan Rumah PIN

JAKARTA – Provinsi Aceh dipastikan akan menjadi tuan rumah Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa/Kelurahan Nasional dan Gelar Tekhnologi Tepat Guna (TTG) Nasional XVII Tahun 2015 yang digelar pada 7 – 12 Oktober 2015 mendatang. Banda Aceh merupakan lokasi yang dipilih Pemerintah Provinsi sebagai tuan rumah yang akan dipusatkan dengan Stadion Harapan Bangsa, Lhong Raya Kecamatan Banda Raya.

Wali Kota Banda Aceh, Hj Illiza Saaduddin Djamal, menyatakan Kota Banda Aceh siap menyukseskan event nasional tersebut. Hal ini disampaikan dalam acara technical meeting penyelenggaraan PIN Desa/Kelurahan dan Gelar TTG Nasional di Hotel Grand Asia Jalan Bandengan Selatan Nomor 88 Jakarta Utara, Senin, 21 September 2015.

Illiza turut mempresentasikan kesiapan Banda Aceh sebagai tuan rumah kepada Dirjen Bina Pemerintahan Desa Kemendargri, Nata Irawan SH M Si, Direktur Evaluasi Perkembangan Desa Kemendagri DR Eko Prasetyanto PP, SSi, MSi, MA, dan seluruh Kadis/Kaban PMD se-Indonesia. Hadir juga menyaksikan presentasi Illiza, Asisten II Setdaprov Aceh, Azhari Hasan.

Illiza mengatakan Kota Banda Aceh sebagai tuan rumah siap mendukung acara Pekan Inovasi Perkembangan (PIN) Desa dan Gelar TTG Nasional ke XVII. Mereka juga telah melakukan berbagai persiapan, baik bidang sarana dan prasarana, tempat, objek wisata dan kuliner hingga kesiapan penginapan.

Terkait dengan transportasi, Illiza memaparkan untuk menuju ke Banda Aceh melalui jalur udara dapat ditempuh melalui Jakarta dan Medan. Ada dua maskapai yang setiap hari melayani penerbangan dari dan ke Banda Aceh.

Setiap harinya, kata dia, Garuda Indonesia melayani tiga kali keberangkatan dan kedatangan ke Banda Aceh. Sementara Lion Air melayani tiga kali keberangkatan dan dua kali kedatangan.

Dia juga mengatakan Bandar Udara Sultan Iskandar Muda terletak di kawasan Aceh Besar, namun untuk menuju Kota Banda Aceh dapat ditempuh hanya dalam waktu 20 menit dengan kondisi jalan yang sangat mulus. Sedangkan untuk transportasi darat, ada 134 unit dengan kelas Bus Eropa yang melayani rute Medan-Banda Aceh.

Selain itu untuk mendukung sarana angkutan dalam kota, di Banda Aceh tersedia sarana angkutan berupa labi-labi (angkot), becak mesin, serta bus Damri.

“Untuk menyukseskan acara ini, Dinas Perhubungan Kota Banda Aceh mengimbau kepada pengusaha angkutan agar dapat mempublikasikan tarif pada tempat-tempat tertentu, seperti tempat wisata, pusat kota dan tempat lainnya. Selain itu kami juga meminta untuk dapat menambah armada pada trayek lokasi acara, tempat wisata dan pusat kota,” kata Illiza.

Untuk menyikapi permasalahan akomodasi, khususnya terkait tarif kamar hotel, Pemko telah berkoordinasi dengan PHRI (Persatuan Hotel dan Restoran Indonesia) dan travel agen untuk dapat memberikan pelayanan tambahan berupa informasi tentang penginapan. Kalau terjadi kekurangan kamar hotel, Pemko akan mengantisipasi dengan cara memanfaatkan rumah penduduk yang layak huni dan di inventarisir.

“Pemerintah Kota Banda Aceh juga telah meminta pihak hotel untuk membuat informasi harga kamar hotel pada bulan Oktober dan dipublish di media atau brosur. Ada 2.195 kamar dengan jumlah bed 4.224 dari seluruh hotel dan penginapan yang ada di Banda Aceh,” ujarnya.

Soal destinasi wisata, Banda Aceh juga memiliki banyak objek wisata yang letaknya tidak berjauhan satu dengan lainnya dan bisa dikunjungi hanya dalam waktu 1 hari.

“Kami memiliki objek wisata tsunami, seperti Museum Tsunami, PLTD Apung, kapal di atas rumah dan kuburan massal. Untuk wisata sejarah, kami memiliki, Putroe Phang, Gunongan dan Kuburan Tentara Belanda terbesar di dunia (Kherkoff). Dan kami juga memiliki beberapa tempat wisata religi, yakni Masjid Raya Baiturrahman, Masjid Baiturrahim, Makam Syiah Kuala, Makam Sultan Iskandar Muda, dan lainnya,” ujar Illiza.

Illiza juga menginformasikan kuliner Aceh. Menurutnya Aceh yang dilatar belakangi dengan budaya dan kultur Hindia, Cina, Eropa dan Arab telah ikut membentuk cita rasa masakan yang khas dan tidak ditemui di daerah lainnya.

“Semua pasti sudah sangat mengenal Mie Aceh dan Kopi Aceh. Namun tidak ada salahnya jika mencoba mencicipi masakan khas lainnya, seperti pliek u, timphan, ayam tangkap, kari kambing, dan lainnya,” katanya.

Illiza berharapa pelaksanaan PIN desa dan Gelar TTG Tingkat Nasional di Kota Banda Aceh dapat menggali dan memberi dukungan untuk meningkatkan inovasi berbagai jenis teknologi tepat guna (TTG) kepada masyarakat. Dia juga berharap kegiatan ini dapat meningkatkan transaksi ekonomi masyarakat serta sebagai bentuk Promosi Kota Banda Aceh sebagai Model Kota Madani dan tujuan destinasi wisata islami dunia. [](bna)

Ekses Tarian Erotis, Fadhil Diberhentikan Sebagai Kadisbudpar Banda Aceh

Ekses Tarian Erotis, Fadhil Diberhentikan Sebagai Kadisbudpar Banda Aceh

BANDA ACEH – Kepala Dinas Kebudayaan dan Periwisata (Dispudpar) Banda Aceh, Fadhil, S.Sos, dibangkupanjangkan oleh Wali Kota Banda Aceh, Iliza Saaduddin Djamal, pada Jumat, 18 september 2015.

“Dia diberhentikan karena kejadian kontroversial sewaktu pembukaan Piasan Seni Banda Aceh,” ujar Humas Pemko Banda Aceh, Mahdi Andela, saat dihubungi portalsatu.com melalui sambungan telepon.

Pemberhentian tersebut diduga dipicu oleh adanya tarian yang dinilai erotis pada saat pembukaan Piasan Seni Banda Aceh. Hal itu dianggap sebagai kelalaian Fadhil selaku Kadispudpar Banda Aceh.

Mahdi mengatakan jabatan sementara Fadhil kini dipangku oleh Rida, yang merupakan salah satu staf ahli Wali Kota Banda Aceh.

“Untuk sementara jabatan Kadispudpar dipangku oleh Rida dan untuk ke depan akan dipilih yang baru,” katanya.[](bna)

Laporan: M Fajarli Iqbal

Joel Pasee Akan Tampil pada Penutupan Piasan Seni 2015

Joel Pasee Akan Tampil pada Penutupan Piasan Seni 2015

BANDA ACEH – Penyanyi solo Aceh, Joel Pasee dan musik perform Morning Glory beserta sejumlah komunitas seni lainnya akan tampil pada puncak perhetalan Piasan Seni 2015. Piasan ini juga dijadwalkan akan ditutup langsung oleh Wali Kota Banda Aceh, Illiza Sa’aduddin Djamal, Rabu, 16 September 2015 malam.

Malam penutupan juga dimeriahkan oleh penampilan Tari Saman Gayo dari komunitas Saleum dan Tari Ratoh Taloe yang ditampilkan oleh Sanggar Citra Karya Gapu. Ada juga musik performing lainnya seperti New Batas Band.

Acara penutupan perhelatan Piasan Seni tahunan yang diselenggarakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Kota Banda Aceh ini dimulai sejak pukul 20.20 WIB hingga pukul 21.37 WIB.

“Malam ini penutupan Piasan Seni 2015, akan tampil beberapa seniman di Banda Aceh di panggung utama,” kata Kepala Disbudpar Banda Aceh, Fadhil, Rabu, 16 September 2015.

Pada malam puncak ini juga akan diumumkan sejumlah pemenang lomba yang diperlombakan selama perhelatan Piasan Seni. Termasuk akan diberikan tropi atau hadiah kepada setiap pemenang.

“Silakan datang nanti malam, ada banyak hal yang bisa didapatkan pada Piasan Seni 2015,” ujar Fadhil lagi.[](bna)

Kolaborasi Aceh-Bollywood Buka “Piasan Seni 2015”

Kolaborasi Aceh-Bollywood Buka “Piasan Seni 2015”

BANDA ACEH – Kolaborasi antara Aceh dan Bollywood (India) akan menjadi penampilan spektakuler pada pembukaan perhelatan para seniman dan budayawan Aceh pada Piasan Seni Banda Aceh 2015 di Taman Sari Banda Aceh, Senin, 14 September 2015 malam. Kegiatan yang digagas oleh Pemerintah Kota Banda Aceh melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Banda Aceh ini sengaja menampilkan sejumlah tari dan musik etnis yang ada di Aceh.

“Pada pembukaan piasan seni Banda Aceh 2015 kali ini, menampilkan kolaborasi antara Aceh, India dan Tionghoa. Tiga etnis budaya lintas agama ini akan menjadi sebuah pertunjukan yang menakjubkan, dimana di sini, Aceh kususnya Banda Aceh memiliki kekayaan seni dan budaya,” kata Kadisbudpar Banda Aceh, Fadhil, S.Sos, MM, seperti rilis yang dikirim oleh Humas Banda Aceh kepada portalsatu.com.

Perhelatan para seniman dan budayawan ini akan berlangsung di Taman Sari dan Rumah Budaya Banda Aceh sejak 14 hingga 16 September 2015. Even tahunan ini, selain sebagai ajang silaturrahmi para seniman dan budayawan, juga bertujuan untuk mempromosikan seni, budaya dan potensi wisata Banda Aceh, khususnya, dan Aceh secara umum.

“Piasan Seni Banda Aceh 2015 mengusung tema “Inspiration of Art” akan menampilkan berbagai atraksi kesenian daerah, apresiasi karya seniman dan edukasi bagi para pegiat seni serta masyarakat. Event ini juga diharap dapat membuka ruang promosi untuk menarik investasi di Aceh,” kata Fadhil.

Fadhil mengatakan sesuai dengan temanya, Piasan Seni kali ini mengupayakan rangsangan terhadap beragam inspirasi cemerlang yang akan menjadi sebuah ide kreatif untuk sebuah karya. Diharapkan kegiatan ini mampu memancing semangat berkarya bagi para pelaku seni dan masyarakat untuk menghasilkan karya-karya baru yang kreatif dan inovatif sesuai perkembangan zaman dengan tetap menanamkan prinsip kearifan budaya lokal sebagai klimaksnya.

“Komunitas seni, seniman atau pegiat seni yang telah dikenal dan cukup memperoleh tempat di hati masyarakat. Event kali ini juga melibatkan kelompok seni yang tergolong baru dan potensial untuk mengembangkan seni dalam nuansa baru,” katanya.

Piasan seni 2015 juga memberi nuansa baru yang diikuti oleh komunitas seni sekolah dan kampus, serta komunitas seni dari gampong-gampong kreatif yang ada dalam 9 kecamatan di Banda Aceh.

“Banyak kegiatan yang akan disajikan pada Piasan Seni Banda Aceh 2015 seperti Pameran Seni, Panggung Hiburan Rakyat, Workshop Seni, Panggung Apresiasi Seni, Aneka Perlombaan dan Anugerah Budaya sebagai bentuk apresiasi Disbudpar Banda Aceh terhadap pelaku-pelaku seni dan budaya,” katanya.[](bna)

Membangun Kota Banda Aceh dengan  Konsep Syariah, Bisakah?

Membangun Kota Banda Aceh dengan Konsep Syariah, Bisakah?

SYARIAT adalah sebuah hukum atau peraturan Islam yang mengatur seluruh aspek kehidupan manusia. Selain berisi hukum, aturan dan panduan kehidupan, syariat Islam juga kunci penyelesaian seluruh masalah kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat nanti.

Syariat Islam tidak dichotomy hanya sebatas rajam, cambuk ataupun potong tangan, tetapi itu the final judgment of guilty in criminal case. Seharusnya  pemerintah bisa mensyariatkan Badan Amil Zakat dan Baitul Mal untuk meningkatkan kemakmuran rakyat. Jadi zakat bukan hanya untuk menambahkan Pendapatan Asli Daerah tetapi lebih kepada pembagiannya seperti yang disyariatkan.

Saya yakin sekali dengan pembagian zakat seperti yang disyariatkan itu bagaikan suntikan modal yang akan menciptakan kemakmuran di negeri Aceh. Ini karena Rasulullah SAW hanya dengan dua lembaga ini sanggup mengelola uang negara untuk  memakmurkan dunia Islam dan  meningkatkan kesejahteraan masyarakat. sehingga tidak ada kelaparan dan kemiskinan yang memaksa orang untuk berbuat criminal. Jadi pemerintah jangan mengambil jalan mudah dan singkat dengan menetapkan hukuman bagi pelaku kriminal tanpa melakukan apapun untuk melihat penyebabnya orang melakukan criminal.

Ini terkesan kehadiran pemerintah untuk potong tangan bagi pencuri, cambuk atau rajam bagi pengkhalwat, penzina dan tidak melakukan apapun untuk mengantisipasi nya. Bahkan menetapkan jam malam bagi perempuan ini paradigma melemahkan syariat Islam itu sendiri yang seakan akan syariat Islam itu suatu momok yang sangat menakutkan.

Padahal syariat Islam adalah penyejuk semua jiwa dan penampung semua harapan kenapa Rasulullah SAW dan para sahabat hampir setiap malam menggendong gandum ke rumah masyarakat, karena beliau ingin memastikan tidak ada orang kelaparan karena kefakiran mendekati kekufuran jadi pertama di pastikan rakyat nya tidak ada kelaparan bukan ronda malam untuk mencari pencuri kelaparan untuk potong tangan.

Islam rahmatan lil alamin yang sumber hukumnya diadopsi dari Alquran, Al hadis, ijmak dan kias.

Memahami Islam secara kaffah adalah jalan keluar dari benturan kehidupan karena syariat Islam harus dipahami dengan konsep yang sangat luas yang mencakup perlindungan bagi warga non muslim sehingga tidak ada pembatasan hak yang mengangkangi hak orang lain.

Syariat Islam memberikan kemudahan bagi para perempuan dalam menuntun kehidupan nya ke arah yang lebih baik dan juga mengangkat harkat martabat nya bahkan di satu sisi di posisikan bagaikan raja yang kemanapun pergi harus di dampingi oleh muhrimnya bagaikan bodyguard nya.

Syariat Islam memberikan jaminan keamanan dalam persaudaraan baik muslim ataupun non muslim baik jiwa ataupun harta benda nya.

teungku muhammad nur 4

Tidak ada satu ayat pun dalam syariat Islam untuk menghardik ataupun membunuh orang lain agama yang datang ke negeri nya demi persahabatan.

Rasulullah SAW juga menjalin komunikasi yang baik dengan orang non muslim ketika melakukan perjalanan perdagangan ke Negeri Syam sehingga semua barang dagangannya habis laku  terjual dan tidak pernah menaikkan harga barang dagangannya kepada orang yang non muslim. Ini berarti Rasulullah SAW bersikap sama tanpa membedakan antara pembeli muslim dan non muslim karena manusia secara keseluruhan berasal dari Nabi Adam AS  dan Adam diciptakan dari tanah tidak ada perbedaan antara Arab dan bukan nya Arab terkecuali taqwa.

Penulis adalah Teungku Muhammad Nur, alumni Dayah Darul Ulum Tanoh Mirah, Kabupaten Bireuen.