BANDA ACEH – Wakil Wali Kota Banda Aceh, Drs Zainal Arifin atau yang sering di sapa Keuchik Zainal, membuka secara resmi sosialisasi hukum adat yang digelar di Aula lantai IV, Balai Kota Banda Aceh, Rabu 7 Oktober 2015.

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Majelis Adat Aceh (MAA) Kota Banda Aceh. Peserta acara ini diikuti oleh 90 orang, 45 diantaranya merupakan Keuchik dalam wilayah Kota Banda Aceh.

Saat memberikan sambutannya, Keuchik Zainal sempat berbagi pengalamannya sebagai Keuchik yang pernah memimpin Gampong Lambhuk beberapa tahun lalu. Katanya, keuchik harus benar-benar menguasai dan memahami hukum adat Gampong sebagai pedoman menyelesaikan sengketa dalam wilayah yang dipimpinnya.

“Misalnya ada kecelakaan kendaraan, bagaimana kita bisa menyelesaikan kasusnya dengan bijaksana, di pihak korban tidak merasa dirugikan dan pihak pelanggar tidak merasa di peras. Kalau penyelesaiannya dapat diterima oleh kedua belah pihak, dampaknya hubungan keduanya bisa berlanjut ke hubungan saudara yang lebih terasa dekat, bahkan jauh lebih dekat dengan keluarga kandung,” kata Zainal Arifin.

Lanjutnya, berbicara hukum adat di Aceh, tentu tidak terlepas dari sendi-sendi Syariat Islam yang telah berlaku sejak zaman Sultan Iskandar Muda, dengan filosofinya ,“Adat Ngon Hukom Legee Zat Ngon Sifeut” dan Filosofi: “Matee aneuk na jeurat, matee adat pat tamita.”

Menurut Keuchik Zainal, hukum adat yang lahir dan tumbuh dari masyarakat adalah untuk menjaga dan melindung kelestarian alam serta melindungi kepentingan banyak orang. Hukum adat Aceh tidak terlepas dari nilai-nilai keislaman yang telah ada sejak dahulu. Dan untuk menjaga hukum adat dan budaya Aceh yang sangat identik dengan nilai keislaman tersebut, harus dimulai dari dalam rumah tangga kita masing-masing.

“Tentu ada kekhawatiran bagi kita, minimnya pengetahuan hukum adat yang dimiliki oleh generasi muda Aceh, mengakibatkan melemahnya nilai-nilai yang seharusnya menjadi pagar bagi setiap individu di setiap gampong yang ada di Banda Aceh. Dan jika hal ini tidak segera kita antisipasi, maka kita tidak akan bisa bertahan menghadapi gempuran budaya asing yang hadir dengan mudah melalui televisi dan internet,” ujar Zainal Arifin.

Lanjut Zainal, ketika para generasi muda menganggap hukum dan budaya tersebut ketinggalan zaman, banyak diantara mereka yang enggan untuk mempelajari hukum dan budaya tersebut. Bila kondisi tersebut terus berlanjut, tanpa disadari suatu saat kita akan menjadi generasi yang lupa pada adat dan budaya kita sendiri, sehingga kita lupa pada kehidupan bersyariat yang merupakan kehidupan masyarakat Aceh saat ini.

Melalui kegiatan ini, Keuchik Zainal berharap para peserta dapat memahami berbagai hukum adat yang terdapat di Aceh ini. Dan yang lebih penting lagi, hukum adat tersebut harus dapat dilaksanakan dalam kehidupan bermasyarakat di gampong-gampong, sehingga dengan sendirinya Hukum Adat dapat terwariskan kepada generasi selanjutnya.

Sesuai lap[oran dari Ketua MAA Kota Banda Aceh, Sabusu Husen, kegiatan ini di ikuti oleh 90 orang, yakni masing-masing Gampong (45 Gampong) menyertakan dua peserta. Kegiatan berlangsung selama dua hai yang dimulai dari tanggal 7 s/d 8 Oktober. Panitia menghadirkan empat pemateri pada kegiatan ini.

“Tujuannya, kegiatan sosialisasi hokum adat ini untuk memberikan persepsi yang sama kepada para tokoh adat di Gampong-gampong dalam melaksanakan tugasnya sebagai pelaksana peradilan berdasrkan sebuah tata cara yang adil, akuntabel dan efektif,” kata Sanusi Husen. [] (mal)

BANDA ACEH – Enam Staf dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB), Senin 28 September 2015)mendatangi Balaikota Banda Aceh.

Kedatangan tamu dari Jakarta disambut Asisten Administrasi Umum Setdakota Banda Aceh, M Nurdin S Sos bersama Kabag Organisasi Setdakota Banda Aceh, Faisal S Stp di ruang rapat Walikota.

“Mereka datang untuk melakukan penilaian dan evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kota Banda Aceh,” kata Faisal S Stp usai menerima tamu dari Jakarta tersebut.

Tim Evaluasi dari Menpan RB dipimpin oleh Agus Uji Hantara dan beranggotakan lima orang, yakni Desmarwita, Achmad Yunus, Agus Taruno, Heru Airlangga dan Diana Evo Nila Sari.

Kata Faisal, ada beberapa proses yang dinilai, diantaranya manajemen perubahan, peningkatan kualitas pelayanan publik, penataan dan penguatan organisasi, penataan dan penguatan perundang-undangan, penataan tata laksana, penguatan akuntabilitas, penataan system manajemen SDM dan penguatan pengawasan.

Setelah melihat proses, tim dari Kemenpan RB juga menilai hasilnya, yakni seperti apa kapasitas dan akuntabilitas organisasi, Pemerintah yang bersih dan bebas KKN dan kualitas pelayanan publik.

Lanjut Faisal, selama di Banda Aceh, tim akan menilai SKPD yang memberikan pelayanan publik, seperti KPPTSP, Disdukcapil dan RSU Meuraxa.

“Intinya, setiap laporan yang kita berikan akan dilakukan peninjauan ke lapangan oleh tim, apakah laporan yang kita berikan sesuai dengan realisasi di lapangan,” tambah Faisal.

Sekilas Tentang SAKIP

SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.

Sedangkan LAKIP adalah Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan. LAKIP merupakan produk akhir SAKIP yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. Penyusunan LAKIP berdasarkan siklus anggraan yang berjalan 1 tahun. Dalam pembuatan LAKIP suatu instansi pemerintah harus dapat menentukan besaran kinerja yang dihasilkan secara kuantitatif yaitu besaran dalam satuan jumlah atau persentase. Manfaat dari LAKIP bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama 1 tahun anggaran.

Cikal bakal lahirnya SAKIP LAKIP adalah berasal dari Inpres No.7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Instansi Pemerintah dimana didalamnya disebutkan Mewajibkan setiap Instansi Pemerintah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok, dipandang perlu adanya pelaporan akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah. [] (mal)

BANDA ACEH – 115 anggota Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dan Ormas se-Kota Banda Aceh mengikuti In House ESQ Training Basic Reguler Pemko Banda Aceh Angkatan VII. Acara ini digelar selama dua hari (29-30/9) di Aula Lantai IV, Balai Kota Banda Aceh.

Ratusan peserta yang mengikuti training ESQ ini antara lain berasal dari PII, HMI, Pemuda Muhammadiyah, Brigade Masjid, Remaja Masjid, dan KNPI. Mereka akan mendapatkan materi dari trainer dari ESQ Jakarta Ridwan Mukri dan trainer dari ESQ Banda Aceh Taufiqurrahman, Selasa 29 September 2015.

Staf Ahli Wali Kota Banda Aceh Bidang Hukum dan Politik, Ir T Iwan Kesuma, saat membuka acara secara resmi mewakili wali kota mengatakan kegiatan seperti ini sangat membantu program-program pemerintah kota dalam mewujudkan masyarakat kota yang madani.

Pelatihan ini, sebutnya, memberikan keseimbangan antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual.

“Sehingga diharapkan, setelah mengikuti training ini, kita dapat menjadi pemimpin yang mampu mempraktekkan nilai tujuh budi utama, yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, kerja sama, adil, dan peduli, sehingga lahirlah generasi emas,“ katanya.

“Melalui training ESQ ini, para peserta diarahkan untuk dapat mencapai nilai-nilai dasar tersebut dan membantu membangkitkan kekuatan tersembunyi serta mengerahkan seluruh potensi dirinya untuk kehidupan dan pekerjaan yang lebih produktif, lebih aktif dan lebih berhasil.”

Ia juga berharap, para peserta bisa mengaplikasikan ilmu yang didapat dalam kehidupan sehari-sehari dan dalam pergaulan di dalam masyarakat. “Tujuan akhirnya mencapai kebahagiaan dan kesuksesan di dunia dan di akhirat kelak,” ujarnya. [] (mal)