Tag: Bahasa Aceh

Bagaimana Mengatasi Kepunahan Bahasa

Bagaimana Mengatasi Kepunahan Bahasa

Ada banyak sebab bahasa punah, seperti lunturnya bahasa daerah adalah fenomena ketertarikan generasi muda mempelajari bahasa asing ketimbang bahasa daerah. Mereka juga enggan menggunakan bahasa daerahnya untuk komunikasi keseharian.

Asim mengatakan bahwa ada beberapa faktor yang menjadi penyebab kepunahan bahasa daerah. Pertama, vitalisasi etnolinguistik. Ia mencontohkan bahasa Ibrani yang dulu hampir punah. Namun, karena adanya vitalitas yang tinggi untuk menghidupkan kembali bahasa Ibrani, bahasa tersebut kini menjadi bahasa nasional. Kedua, kata Asim, adalah faktor biaya dan keuntungan. Selama ini kecenderungan orang belajar bahasa adalah karena faktor berapa biaya yang dikeluarkan dan seberapa besar keuntungan yang diperoleh kelak. Ia menyebutkan bahwa orang rela belajar bahasa Inggris dengan biaya mahal karena ada keuntungan yang diperoleh kelak.

Bagaimanakah menghambat kepunahan ini? bila merujuk pada pendapat Asim tersebut, usaha menghambat kepunahan bahasa dapat dilakukan dengan beberapa cara. Pertama, vitalisasi etnolinguistik. Vitalisasi etnolinguistik ini pernah diterapkan pada bahasa Ibrani yang dipakai oleh masyarakat Yahudi. Bahasa ini pernah berada di ambang kepunahan. Hal ini disebabkan oleh banyaknya orang Yahudi yang dibasmi oleh Hitler dalam sebuah peristiwa yang dikenal dengan nama holocaust. Diperkirakan sebanyak 3 juta orang Yahudi dibunuh oleh Hitler. Jumlah ini belum termasuk orang Slav, orang Polandia non-Yahudi, orang Roma dan Sinti, kaum Freemason, kaum Komunis, pria homoseksual, dan saksi Yehowa. Jika dikelompokkan, jumlah pembasmian mencapai 60 juta jiwa (Widada, 2007:39).

Akibat pembunuhan terhadap 3 juta orang Yahudi tersebut, penutur bahasa Ibrani dengan sendirinya berkurang. Oleh karena itu, untuk menghambat kepunahan bahasanya, dilakukanlah vitalisasi etnolinguistik terhadap bahasa Ibrani sehingga bahasa tersebut sekarang menjadi bahasa nasional. Kedua, yang dapat dilakukan adalah dengan menggiatkan penerbitan majalah berbahasa daerah bagi media cetak dan menyediakan program khusus berbahasa Aceh bagi media elektronik. Ketiga, memasukkan sebagian kosakata bahasa daerah ke dalam bahasa nasional. Berkaitan dengan hal ini, sebut saja misalnya bahasa Aceh. Kosakata bahasa Aceh juga berpotensi menjadi kosakata bahasa Indonesia layaknya bahasa Jawa, bahasa Sunda, atau bahasa-bahasa daerah lainnya.

Salah satu contohnya adalah timplak. Kata ini mempunyai arti mencela atau celaan (Aboe Bakar, dkk. 1985:985). Kata ini sangat cocok menjadi kosakata bahasa Indonesia. Secara kaidah bahasa, yaitu konsep peluluhan, bunyi awal kata ini memenuhi syarat peluluhan. Jika bunyi awal diluluhkan, kata timplak akan menjadi menimplak jika diimbuhkan imbuhan meN– dan dapat pula menjadi penimplakan jika diimbuhkan konfiks peN-an. Dari segi pelafalan pun, kosakata ini tidak sulit dilafalkan oleh penutur nonbahasa Aceh. Kasus yang sama juga dapat diterapkan pada kata padubawa. Dari segi pelafalan, kata ini sangat mudah dilafalkan oleh penutur nonbahasa Aceh. Selain itu, konsep pelafalan juga memenuhi kata ini. Jika dilekatkan imbuhan meN-, kata ini menjadi memadubawa, atau jika dilekatkan afiks peN-, kata tersebut akan menjadi pemadubawa(-an).

Keempat, menjadikan bahasa daerah sebagai mata pelajaran wajib di berbagai jenjang pendidikan, bukan semata-semata hanya mata pelajaran muatan lokal dan juga dimasukkan ke uji UKBD. Jika bahasa Aceh, berarti uji UKBA, yaitu uji kemahiran bahasa Aceh.

Kelima, membentuk jurusan atau jika memungkinkan fakultas di perguruan tinggi yang khusus membidangi bahasa daerah. Lulusan-lulusan dari jurusan ini akan diterjunkan ke sekolah, media massa baik cetak maupun elektronik yang memiliki program atau jam tayang yang menggunakan bahasa daerah sebagai perantara dan tentunya diimbangi dengan insentif yang layak.[]

Haji Uma Perjuangkan Bahasa Aceh Masuk Kurikulum Nasional

Haji Uma Perjuangkan Bahasa Aceh Masuk Kurikulum Nasional

LHOKSUKON – Anggota Komite III DPD RI, Sudirman atau kerap disapa Haji Uma, saat ini sedang memperjuangkan bahasa Aceh untuk masuk dalam kurikulum pendidikan nasional.

“Selama ini bahasa Aceh hanya masuk kategori muatan lokal, bukan kurikulum. Hal itu mempengaruhi gairah siswa untuk mempelajarinya karena tidak masuk dalam mata pelajaran ujian nasional,” kata Haji Uma kepada portalsatu.com, di sela-sela pengukuhan Sanggar Ratu Ilah Nur SD Negeri 2 Lhoksukon, Aceh Utara, Senin, 14 September 2015.

Menurutnya, mempelajari bahasa dan budaya daerah itu penting karena mampu menjadi penolong atas degradasi moral yang melanda anak-anak masa kini.

“Tidak masuknya bahasa daerah dalam kurikulum juga berdampak kepada guru saat mengajar. Apalagi jam pelajaran bahasa daerah tidak masuk hitungan jam belajar guru sertifikasi. Alhasil, banyak guru yang mencari jam mengajar tambahan ke sekolah-sekolah lain,” ujarnya.

Haji Uma berharap apa yang diperjuangkannya saat ini dapat membuahkan hasil sehingga guru tidak perlu mencari jam mengajar tambahan ke sekolah lain, tapi cukup mengajar bahasa daerah di sekolah masing-masing.

“Mudah-mudahan apa yang saya targetkan dapat segera membuahkan hasil. Saya harap Disdikpora Aceh Utara dapat terus memantau pemanfaatan dana pendidikan dengan baik agar pendidikan Aceh Utara dapat lebih maju,” kata Haji Uma.[](bna/*sar)

Seperti Ejaan Bahasa Perancis

Seperti Ejaan Bahasa Perancis

Tak dapat dipungkiri, bahasa Aceh menyimpan banyak keunikan, salah satunya ihwal tata penulisan atau lazim disebut ejaan.

Tidak seperti bahasa-bahasa daerah lainnya yang ada di Indonesia, bahasa Aceh dalam sistem penulisannya menggunakan tanda aksen. Tanda ini rada-rada mirip dengan bahasa Perancis yang meru­pakan bahasa dunia peringkat kedua pemakaiannya setelah bahasa Inggris.

Dalam bahasa Perancis tanda aksen ada 6, yaitu aksen aigu, grave, makron, sedil, dan diftong. Tidak seperti bahasa Perancis, bahasa Aceh hanya memiliki 5 tanda aksen, yaitu  aigu /é/, grave /è/, makron /ô/, trema /ö/, dan apostrof /’/.

Aigu (é) digunakan pada huruf [e] seperti malém (alim), padé (padi), bacé (ikan gabus), até (hati), kéh (kantong baju/celana), kréh (keris), dan maté (mati). Huruf [e] ini bunyinya persis seperti dalam bahasa Indonesia, misalnya pada kata adek. Jadi, jika dalam bahasa Aceh bunyi huruf e seperti pada kata adek dalam bahasa Indonesia, penulisan huruf e itu menggunakan aksen aigu.

Berbeda dengan aigu, grave (è) dibubuhkan pada huruf [e] yang bunyinya seperti pada kata bebek dalam bahasa Indonesia, misalnya kèh (korek api), bèk (jangan), malèe (malu), kayèe (kayu), bijèh (bibit).

Lalu ada makron (ô). Aksen ini dipakai jika ada huruf [o] dalam bahasa Aceh bunyinya seperti kata bobok dalam bahasa Indonesia. Kata-kata itu misalnya bôh (tuangkan, isi), crôh (goreng), lhôh (sorot), peunajôh (makanan).

Setelah makron, ada juga trema (ö). Trema digunakan pada huruf-huruf, seperti böh (buang), nyang töh (yang mana), lhöh (bongkar), meudhöh-dhöt (lambat). Bunyi huruf dengan aksen trema ini adalah khas dalam bahasa Aceh. Dikatakan demikian karena tidak ada bunyi yang sedemikian rupa dalam bahasa Indonesia.

Terakhir, apostrof. Tanda ini digunakan pada huruf-huruf berbunyi sengau dalam bahasa Aceh (su ch’o), misalnya h’iem, pa’ak, meu’a-a’, ma’op, meu’ie-‘ie. Huruf dengan bunyi sengau ini sangat produktif dalam bahasa Aceh.

Pertanyaannya adalah dari mana asal mula penggunaan tanda-tanda aksen itu? Menurut catatan sejarah, tanda itu pertama sekali digunakan Snouck Hurgronje (orientalis Belanda) ketika menuliskan kata-kata dalam bahasa Aceh. Atas dasar itu, ejaan bahasa Aceh yang menggunakan aksen-aksen seperti yang telah disebutkan di atas selanjutnya disebut ejaan Snouck. Hingga hari ini ejaan ini masih digunakan oleh kalangan akademisi ketika menulis dalam bahasa Aceh.

Sangat dianjurkan pada pengguna untuk jeli menggunakan aksen-aksen itu saat menulis. Kesalahan penggunaannya menyebabkan perbedaan arti, misalnya pada kata kreh. Kata ini jika menggunakan aigu bermakna keris (kréh), tetapi bermakna kemaluan laki-laki (krèh) jika menggunakan grave.[]

Bukan Punggung

Bukan Punggung

Apa jadinya jika kata punggông dalam bahasa Aceh diterjemahkan menjadi punggung dalam bahasa Indonesia? Hal itu tentu saja dapat memunculkan kesalahpahaman dalam mempersepsi gagasan yang disampaikan melalui kata punggung itu sendiri.

Dikatakan demikian karena punggông dalam bahasa Aceh tidaklah sama maknanya dengan punggung dalam bahasa Indonesia. Ada perbedaan acuan dari kedua kata itu jika ditilik dari segi referennya.

Punggông dalam bahasa Aceh identik dengan bokong alias pantat dalam bahasa Indonesia, yaitu bagian pangkal paha di sebelah belakang (yang mengapit dubur). Punggông tidak boleh diterjemahkan menjadi punggung dalam bahasa Indonesia karena kata punggung itu sendiri berarti bagian belakang tubuh (manusia atau hewan) dari leher sampai ke tulang ekor.

Karena ketidaktahuannya, penulis yang berlatar belakang bahasa daerah pertama adalah bahasa Aceh menggunakan kata punggung dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan dari kata punggông. Penerjemahan dilakukan dengan cara mengubah bunyi akhir kata, dari gông menjadi gung. Dengan kata lain, penerjemahan punggông menjadi punggung dilakukan atas dasar adanya kesamaan bunyi dan hal itu diyakini tidak mengubah arti kata.

Memang tak dapat dipungkiri bahwa ada beberapa kata dalam bahasa Aceh yang dapat diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan sedikit perubahan bunyi tanpa terjadi perubahan arti. Sebut saja misalnya, kayèe, batèe, palèe, bajèe yang berturut-turut dapat diterjemahkan kayu, batu, palu, baju. Namun, fenomena seperti itu tidak berlaku untuk semua kata seperti kata punggông itu sendiri.

Uraian di atas mengantarkan kita pada suatu simpulan bahwa punggông bukanlah punggung dalam bahasa Indonesia, melainkan bokong atau pantat. Maka, bila hendak mengatakan ceumut bak punggông dalam bahasa Indonesia, bukanlah bisul pada punggung, melainkan bisul pada bokong atau bisul pada pantat.[]

Angin Sangat Kuat

Angin Sangat Kuat

Sebagian orang Aceh sering mengucapkan kalimat seperti ini kala angin kencang, Hari ini angin sangat kuat. Tak hanya masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah, kaum terpelajar yang telah mumpuni dalam bidang keilmuan pun terkadang latah mengucapkan kalimat tersebut walau sebenarnya ia tahu bahwa ada yang salah dengan kalimat itu.

Kesalahan kalimat itu terletak pada adanya pencampuran dua kaidah bahasa yang berbeda, yaitu bahasa Aceh dengan bahasa Indonesia. Dalam praktik pemakaian bahasa Indonesia, sebagian orang Aceh yang berbicara bahasa Indonesia dan telah lebih dulu menguasai bahasa Aceh sebagai bahasa pertamanya, sering menerjemahkan secara utuh kosakata bahasa Aceh ke dalam bahasa Indonesia. Padahal, dalam bahasa Indonesia penerjemahan secara utuh kosakata bahasa Aceh ke dalam bahasa Indonesia tidak dapat dilakukan. Artinya, harus dicari kata dalam bahasa Indonesia yang berpadanan dengan kata dalam bahasa Aceh.

Sebagai contoh adalah kata kuat pada kalimat hari ini angin sangat kuat. Tak diragukan lagi, kata kuat merupakan terjemahan dari bahasa Aceh, yaitu teuga dalam kalimat uroe nyoe angèn that teuga. Kata ini sebenarnya tidak tepat diterjemahkan dengan kuat dalam bahasa Indonesia. Hal ini karena bahasa Indonesia memiliki kosakata yang lebih tepat mendampingi sifat angin itu, yaitu kencang. Jadi, yang lebih tepat sebenarnya adalah Hari ini angin sangat kencang.

Pemakaian kata kuat dalam bahasa Indonesia yang diterjemahkan langsung dari bahasa Aceh seperti yang dikemukakan di atas juga terdapat dalam kalimat Kuat sekali hujan, makanya saya ndak bisa pulang. Dalam bahasa Aceh kalimat itu adalah Teuga that ujeun, makajih lôn h’an jeut lôn wo.

Tak hanya itu, ada banyak kata lain seperti yang dijelaskan pada contoh di atas. Kasus seperti yang disebutkan di atas terjadi karena bahasa Aceh sebagai bahasa pertama yang dikuasainya telah menurani dalam dirinya sehingga sangat sulit menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa Indonesia yang sebenarnya, tanpa harus mencampuradukkan kaidah bahasa Aceh ke dalam bahasa Indonesia.[]

Panitia Kongres Peradaban Minta Masukan Tokoh Aceh

Panitia Kongres Peradaban Minta Masukan Tokoh Aceh

JAKARTA – Panitia Persiapan Kongres Peradaban Aceh (KPA) mulai melakukan diskusi intensif dengan sejumlah tokoh Aceh di Jakarta, Medan, maupun Banda Aceh. Diskusi ini dilakukan dengan cara mengunjungi tokoh masyarakat itu satu persatu. Itu dilakukan untuk mengkomunikasikan acara itu sekaligus berdiskusi dan meminta masukan tentang kongres.

“Sabtu malam tim kecil panitia bertemu dengan Prof. Dr. Nazaruddin Sjamsuddin,” kata Ahmad Farhan Hamid, Ketua Panitia Persiapan Kongres, melalui siaran persnya kepada portalsatu.com, Sabtu, 11 Juli 2015.

Farhan mengatakan Nazaruddin sangat antusias merespon acara itu. Direncanakan Nazaruddin akan menjadi salah seorang pembicara dalam pertemuan pra kongres di Medan, September 2015 nanti.

Setelah itu, panitia akan mengunjungi tokoh-tokoh lain yang dimulai di Jakarta. Mereka yang akan dikunjungi dan diminta masukan antara lain Adnan Ganto, Surya Paloh, Sofyan Djalil, Ferry Mursidan Baldan, Mustafa Abubakar, Abdullah Puteh, dan tokoh lainnya.

Seperti diketahui, Kongres Peradaban Aceh akan diadakan di Aceh pada akhir Oktober 2015. KPA 2015 ini mengambil tema penguatan bahasa-bahasa lokal di Aceh. Aceh setidaknya memiliki 13 bahasa lokal. “Belum semua bahasa itu memiliki kamus,” ujar Mustafa Ismail, sekretaris panitia kongres.

Menurut Mustafa, salah satu agenda aksi yang akan dilakukan pasca kongres adalah membuat kamus untuk semua bahasa di Aceh, baik dalam bentuk cetak maupun digital dan bisa diunduh di internet. Agenda aksi lainnya adalah mendorong lahirnya “majelis bahasa” di tiap daerah yang bertanggungjawab terhadap perkembangan bahasa-bahasa lokal di wilayah penuturnya masing-masing.

Bahkan, Farhan menambahkan, nanti ada satu hari tiap bulan sebagai hari bertutur bahasa lokal di masing-masing tempat, termasuk di sekolah dan instansi pemerintah. “Bahasa-bahasa lokal itu juga perlu masuk kurikulum muatan di sekolah, dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi,” ujar Farhan.

Kongres di Aceh diperkirakan akan dihadiri oleh sekitar 300 peserta dari berbagai kalangan, termasuk wakil dari penutur bahasa. Sebelum itu, diadakan pra kongres di Medan. Panitia pra kongres Medan telah membentuk panitianya.

“Ketua Zulkifli Husein, Sekretaris T Munthadar dan Bendahara Arbi A Gani,” kata HM Husni Mustafa, Ketua Umum Aceh Sepakat, komunitas masyarakat Aceh di Medan.

Pra Kongres di Medan direncanakan pada September 2015 dan diharapkan Gubernur Aceh yang membuka. Pihak penyelenggara di Medan juga akan mengundang 10 Konsul negara sahabat pada pembukaan pra kongres.

Sebelumnya, Panitia Persiapan KPA2015 di Jakarta juga telah mengadakan diskusi terarah di Jakarta pada 23 Juni lalu. Fahmi Mada, bendahara panitia, mengatakan semua rangkaian acara KPA2015, mulai diskusi terarah, Pra Kongres hingga Kongres, semua menggunakan dana hasil gotong royong alias meuripe di kalangan penggagas, panitia dan simpatisan, baik dari kalangan masyarakat Aceh maupun non Aceh. “Mereka menyumbang seikhlasnya,” ujar Fahmi.

Dia memastikan tidak ada sepeserpun dana pemerintah dalam pelaksanaan kongres ini. Sebab acara ini sendiri inisiatif dari kalangan masyarakat yang ingin agar identitas Aceh diperkuat.

“Jadi ini bukan acara proyek. Ini kerja peradaban di mana semua orang didorong ikut berpartisipasi di dalamnya,” tutur Fahmi.

Panitia yakin salah satu ciri peradaban Aceh yakni kebersamaan dalam kesetaraan masih tumbuh subur hingga kini. Misalnya dalam wujud meuripe untuk menyukseskan sebuah acara berbasis masyarakat.[](bna)

Aceh Perlu Kamus Bahasa Bersama

Aceh Perlu Kamus Bahasa Bersama

BANDA ACEH – Aktivis perdamaian Aceh, Risman A Rachman, mengatakan Kongres Peradaban Aceh yang direncanakan digelar pada Oktober mendatang harus menghasilkan sesuatu yang nyata, seperti kamus bersama untuk seluruh bahasa-bahasa lokal yang ada di Provinsi Aceh.
“Cukup dengan mengumpulkan seluruh ahli bahasa yang ada untuk membicarakan kamus tersebut,” kata Risman pada portalsatu.com pada Selasa malam, 30 Juni 2015.
Jika dikaji secara mendetil kata Risman, persoalan bahasa ini perlu dipikirkan peluang pendidikan kepada putra-putri Aceh agar disekolahkan untuk mendalami bahasa daerah, selanjutnya diteruskan ke sekolah-sekolah sebagai muatan lokal.
“Mendalami bahasa secara akademis diperlukan untuk menguatkan bahasa yang ada di Aceh,” kata Risman.
Risman juga mengingatkan pentingnya ensiklopedi Aceh secara lengkap, supaya tidak ada pengulangan dalam menalami adat, budaya, dan bahasa di Aceh.
Sebelumnya pada Jumat, 26 Juni 2015 lalu puluhan tokoh Aceh menggelar diskusi terarah di Jakarta untuk membahas berbagai problem bahasa lokal di Aceh. Diskusi terarah tersebut sebagai persiapan Kongres Peradaban Aceh pada Oktober mendatang yang mengangkat tema Penguatan Bahasa-bahasa Lokal di Aceh.
Tema bahasa di kongres pertama ini dinilai sangat penting, karena bahasa merupakan inti dari sebuah peradaban. Aceh memiliki 13 bahasa lokal di antaranya bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Kluet, Jamee dan Devayan.
peradaban Aceh pernah megah di masa lalu, namun belakangan mengalami kemunduran oleh sebab peperangan berkepanjangan melawan penjajahan Eropa seperti Spanyol, Belanda dan Portugis dan juga perang melawan Jepang. Kondisi itu diperparah oleh konflik dalam rentang waktu 1945-2005.[] (ihn)
Foto: ilustrasi @negeridalamaksara.blogspot.com
Aceh Nyaris Tanpa Identitas

Aceh Nyaris Tanpa Identitas

DI Jakarta baru saja berlangsung diskusi terarah sebagai persiapan Kongres Peradaban Aceh (KPA). Diskusi ini digagas oleh tokoh-tokoh Aceh dan juga dihadiri oleh Wali Nanggroe. Kegiatan seperti ini amatlah patut dihargai. Patut didukung oleh seluruh komponen masyarakat.

Peradaban sebuah bangsa adalah identitas bangsa itu. Aceh di masa lalu adalah sebuah bangsa yang besar. Kita satu-satunya yang tidak dijajah sampai 350 tahun seperti bangsa lain di Nusantara. Kita kurang dari 50 tahun dalam genggaman penjajah. Itupun dalam keadaan perang terus.

Pasca proklamasi RI, Aceh menjadi satu-satunya wilayah di negeri ini yang tidak disentuh lagi oleh kaum penjajah. Semua itu adalah bukti kegemilangan Aceh. Sesuatu yang sampai saat ini cuma bisa kita banggakan di mulut atau membusungkan dada. Kenyataannya kini Aceh krisis peradaban. Krisis identitas.

Kita lupa melestarikan kebanggaan kita. Lupa menjaga peradaban kita. Karenanya kongres ini harus menjadi momentum mengembalikan semua yang hilang itu. Hasil kongres ini harus menjadi langkah konkret semua pihak. Butuh tindakan nyata terutama oleh pemangku kepentingan di Aceh.

Salah satu peradaban yang paling pokok adalah bahasa ibu. Yaitu bahasa yang kita gunakan sehari-hari sejak dulu. Ada belasan bahasa asli di Aceh. Ini yang perlu dilestarikan. Fonomena hari ini amatlah menyedihkan. Pengaruh globalisasi masuk sampai ke hubungan bahasa kita dengan anak.

Lihatlah di kalangan menengah atas. Dengan anak mereka tidak lagi bertutur dengan bahasa ibu. Bukan hanya masyarakat biasa, bahkan bagi mantan kombatan GAM sekalipun yang sejatinya pernah mengangkat senjata mempertahankan kedaulatan identitas Aceh beberapa waktu lalu.

Kembali ke tindakan nyata menyelamatkan peradaban, tugas yang utama harus diemban oleh pemangku kekuasaan di Aceh. Dalam hal ini adalah tugas eksekutif dan legislatif Aceh. Bayangkan kedua lembaga ini dikuasai mantan GAM yang tak lain pernah berjuang untuk mengembalikan kejayaan Aceh.

Namun sepanjang 10 tahun ini tidak ada program prioritas untuk hal ini. Misalnya pemerintah menyediakan sarana dan prasarana belajar bahasa lokal dalam bentuk muatan lokal di sekolah-sekolah. Lucunya pemerintah pusat menganggarkan uang via Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang pendidikan untuk pengadaan bahan ajar muatan lokal. Begitu juga dalam komponen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tapi karena pemerintah lalai akhirnya program itu parsial dan tidak fokus.

Uang yang ada tidak dimanfaatkan. Konon lagi anggaran yang khusus di APBA. Kasihan bukan? Sementara para pengemban amanah berfoya-foya dengan uang itu. Lihat saja anggaran DPRA yang mencapai 10 persen dari APBA. Itu belum lagi dana aspirasi.

Intinya kebanggaan Aceh dan kekhususannya hanya jadi jargon. Kenyataannya kekhususan dan kekayaam Aceh menjadi alat memperkaya diri bagi sebagian pemangku kepentingan di negeri ini. Mereka menjadi monster bagi peradaban. Menjual nama Aceh dengan tujuan jahat.

Kita besok sangat ingin mendengar Pemerintah Aceh memerintahkan semua sekolah untuk fokus membangun peradaban dengan memaksimalkan muatan lokal. Kita juga berharap lahirnya aturan bahwa satu hari dalam satu minggu seluruh kantor pemerintah menggunakan bahasa lokal dalam berinteraksi sesamanya, dan dalam melayani masyarakat kecuali dengan pendatang yang tidak paham bahasa lokal.

Jadi berhentilah menyihir rakyat dengan jargon mari bekerja demi kejayaam peradaban Aceh. Di daerah lain di Nusantara yang tidak punya label khusus, amat peduli dengan budayanya. Kenapa kita yang dipimpin pejuang Aceh lupa membangun peradaban kita?[]

Sawô

Sawô

Beudöh, beudöh, beudöh. Sawô, sawô, sawô. Kata sawô ini tentu saja tak asing lagi kita dengar. Kata ini boleh dikatakan se­bagai kata ‘musiman’ karena memang terdengar di saat-saat tertentu, yaitu tatkala menjelang fajar sebelum subuh dalam bulan Puasa di masjid-masjid.

Kata sawô dalam konteks seperti yang disebutkan di atas memiliki arti yang sama dengan sahur dalam bahasa Indonesia, yaitu makan pada dini hari (disunnahkan menjelang fajar sebelum subuh) bagi orang-orang yang akan menjalankan ibadah puasa.

Pengertian sawô bukan hanya itu. Sawô juga berarti anggapan atau sangkaan. Kata ini dapat dilekati oleh awalan teu- sehingga menjadi teusawô yang berarti tersangka atau terduga, seperti dalam kali­mat Hana teusawô, boh tulô ubé raga. Selain itu, sawô juga berarti memanggil, mengundang, menjawab, misalnya dalam kali­mat Pakon hana tasawô gop tanyöng? Kata sawô ini dapat dilekati oleh awalan seu- sehingga menjadi seunawô yang berarti undangan. Jadi, jak tasawô sigalom puasa, bèk sampé batèe tasawô ku’éh ‘oh teungöh puasa, akhé but hana seumpurna tapeunuhi seunawô Tuhan.[]

50 Tokoh Bahas Problem Bahasa Lokal Aceh di Jakarta

50 Tokoh Bahas Problem Bahasa Lokal Aceh di Jakarta

JAKARTA – Para ahli dan perwakilan bahasa-bahasa lokal di Aceh akan terlibat dalam diskusi terarah di Hotel Aryaduta, Jakarta, Jumat, 26 Juni 2015. Acara ini digelar Panitia Persiapan Kongres Peradaban Aceh sebagai bagian dari rangkain kongres yang akan diadakan di Banda Aceh pada Oktober 2015.

“Diskusi ini dijadwalkan dibuka oleh Paduka Yang Mulia Wali Nanggroe Malik Mahmud Al-Haytar,” kata Ketua Panitia Persiapan Kongres Peradaban Aceh, Ahmad Farhan Hamid.

Menurut Farhan, diskusi yang melibatkan sekitar 50 peserta aktif ini akan memetakan persoalan yang terjadi dalam bahasa-bahasa lokal di Aceh. Persoalan-persoalan itu akan menjadi bahan untuk merumuskan konsep Kongres Peradaban Aceh.

“Apa saja yang dibahas dalam kongres nanti bahannya diperoleh dalam diskusi terarah ini,” tutur Wakil Ketua MPR RI periode 2009-2014 ini.

Kongres Peradaban Aceh merupakan jawaban dari kegelisahan generasi muda Aceh terhadap tergerusnya identitas keacehan.  Menurut Farhan, kongres ini merajut ulang nilai-nilai positif dari Peradaban Aceh untuk dapat diwariskan ke generasi muda dan generasi mendatang.

Kongres Peradaban Aceh akan diselenggarakan berkala tiap tahun. Kali ini mengambil tema “Penguatan Bahasa-bahasa Lokal di Aceh.” “Nanti kita lanjutkan dengan tema-tema lain, seperti budaya, kesenian, adat, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya,” ujar tokoh Aceh di Jakarta ini. Pemilihan tema bahasa untuk kongres pertama, menurut Farhan, karena bahasa adalah inti dari peradaban.

Di Aceh memiliki sekitar 13 bahasa lokal. Ada bahasa Aceh, Gayo, Alas, Tamiang, Kluet, Jamee, Devayan, dan lain-lain.  Sekarang ada sinyalemen bahasa-bahasa lokal itu secara perlahan mulai  tergurus. “Di kota-kota, sebagian anak muda, makin jarang menggunakan bahasa lokal dalam pergaulan. Bila ini terus berlanjut, bahasa lokal akan makin tergerus,” ujar Mustafa Ismail, salah seorang penggagas acara itu.

Kongres Peradaban ini dimulai dari gagasan pentingnya penguatan identitas sebuah daerah. “Sebuah kota dan sebuah daerah harus punya identitas yang kuat, tidak sekedar jargon,” ujar Mustafa Ismail, yang juga sekretaris panitia kegiatan ini.  Salah satu cara memperkuat identitas kota atau daerah adalah dengan kebudayaan.

“Identitas itu  akan lebih kuat jika digali dari kebudayaan, peradaban dan dari nilai-nilai yang dipunyai oleh daerah itu,” ujar anggota Dewan Kesenian Depok itu. [] (mal)