Tag: apba

33 Paket APBA Belum Diserahkan Dokumen hingga Pertengahan Agustus

33 Paket APBA Belum Diserahkan Dokumen hingga Pertengahan Agustus

BANDA ACEH – Sebanyak 33 paket APBA belum juga diserahkan dokumen hingga 18 Agustus 2015. Pekerjaan paket proyek ini terancam terlantar atau gagal dilaksanakan.

Kondisi ini terjadi karena masa anggaran sudah memasuki akhir Agustus. Dengan kata lain, waktu kerja yang relative singkat dikhawatirkan membuat pelaksanaan proyek terancam gagal.

Berdasarkan situs P2K APBA, hingga 18 Agustus, ada 33 paket proyek atau 2 persen dari total APBA yang belum diserahkan dokumen.

Dinas Pendidikan Aceh menduduki peringkat pertama dengan 27 paket proyek yang belum diserahkan dokumen. Dinas Perkebunan menduduki urutan ke 2 dengan 2 paket proyek yang belum diserahkan dokumen.

Setwan sebanyak 2 proyek, Bina Marga Aceh 1 proyek dan DKP sebanyak 1 proyek.

Sedangkan paket proyek yang belum ditayang tapi sudah diserahkan dokumen sebanyak 105 proyek. [] (mal)

Terima LPJ APBA 2014, Fraksi DPRA Minta Gubernur Tindaklanjuti Temuan BPK

Terima LPJ APBA 2014, Fraksi DPRA Minta Gubernur Tindaklanjuti Temuan BPK

BANDA ACEH – Fraksi-fraksi di DPR Aceh menerima dan menyetujui pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014 untuk ditetapkan menjadi qanun atau peraturan daerah.

Pernyataan tersebut disampaikan tujuh fraksi DPR Aceh dalam pendapat akhir fraksinya pada sidang paripurna DPR Aceh di Banda Aceh, Kamis, 13 Agustus 2015.

Tujuh fraksi tersebut yangi Fraksi Partai Aceh, Fraksi Partai Golkar, Fraksi Partai Nasdem, Fraksi Partai Demokrat, Fraksi PAN, Fraksi PPP, dan Fraksi Gerindra-PKS.

Ketua Fraksi Partai Aceh Kautsar mengatakan, kendati menerima pertanggungjawaban tersebut, pihaknya juga meminta Gubernur Aceh menindaklanjuti temuan BPK RI.

“Kami juga mengapresiasi keinginan Gubernur Aceh untuk menindaklanjuti seluruh hasil temuan BPK RI. Karena itu, kami berharap ada informasi berkala terkait tindak lanjut temuan tersebut,” kata dia.

Senada juga dikemukakan Sekretaris Fraksi Partai Nasdem Hj Fatimah. Ia mengatakan mendesak Gubernur Aceh segera menuntaskan seluruh temuan BPK RI.

“Ada 35 temuan dan 85 rekomendasi yang harus ditindaklanjuti. Karena itu, kami menyarankan Gubernur Aceh membentuk tim menindaklanjuti temuan tersebut,” kata dia.

Jika dianggap perlu, kata dia, Gubernur Aceh bisa meminta kejaksaan maupun kepolisian dan inspektorat mengusut tuntas dugaan penyimpangan dan penyalahgunaan anggaran.

Menyangkut alokasi anggaran, Hj Fatimah mengatakan, Fraksi Partai Nasdem menyarankan ke depan alokasi anggaran berorientasi untuk pengembangan dan keberlanjutan pembangunan serta perdamaian Aceh.

“Seluruh proyek atau program kerja yang dijalankan harus berparagdima sensitif terhadap konflik, terutama pada aspek manfaat ekonomi, sosial, dan politik,” kata Hj Fatimah.[] sumber: antaranews.com

Tolak Tarik DPRA dan TAPA, MaTA: Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

Tolak Tarik DPRA dan TAPA, MaTA: Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

BANDA ACEH – Masyarakat Transparansi Aceh (MaTA) menilai pengesahan APBA tahun 2016 berpotensi molor seperti APBA 2015 lantaran terjadi “tolak tarik” antara DPRA dan Tim Anggaran Pemerintah Aceh atau TAPA.

“Pengesahan APBA 2016 berpotensi ‘jatuh ke lubang yang sama’ (molor), sebab tarik ulur yang akan memperlambat proses pembahasan sudah mulai terjadi. Jika pengesahan APBA 2016 molor seperti APBA 2015, maka masyarakat Aceh kembali dirugikan akibat ulah DPRA dan TAPA,” ujar Kepala Divisi Advokasi Anggaran dan Kebijakan Publik MaTA, Hafidh kepada portalsatu.com lewat telepon seluler, Jumat, 7 Agustus 2015.

Hafidh menyebut sesuai dengan tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD yang diatur dalam Permendagri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA PPAS 2016 kepada DPRD pada pertengahan Juni 2015.

“Jika KUA PPAS 2016 yang telah diajukan TAPA ditolak oleh DPRA dengan alasan harus dibahas terlebih dahulu rancangan KUPA PPAS Perubahan APBA 2015, maka DPRA telah menabrak mekanisme yang diatur dalam Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Sebab, menurut Hafidh, berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD 2015 dimulai dengan penyampaian rancangan KUPA PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

“Jadi DPRA tidak boleh memaksa kepentingan mereka dengan tetap bersikeras ingin membahas Rancangan Perubahan APBA 2015 terlebih dahulu,” ujar Hafidh.

Hafidh menduga saat terjadi “konflik” antara DPRA dan TAPA dalam pembahasan APBA murni 2015, ada janji-janji tertentu dari pimpinan eksekutif sebagai “jalan tengah” bahwa program-program usulan DPRA yang tidak tertampung dalam APBA murni akan dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015.

“Jangan sampai gara-gara ada kepentingan DPRA yang ingin dimasukkan dalam Perubahan APBA 2015 kemudian mereka mengabaikan aturan, yaitu Permendagri 52/2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016,” kata Hafidh.

Menurut Hafidh, jika mengacu Permendagri 52/2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBA 2016 sudah molor. Pasalnya, kata dia, gubernur dan DPRA gagal mencapai kesepakatan atas Rancangan KUA PPAS 2016 pada akhir Juli 2015 lalu. “Kita perkirakan tahapan dan jadwal pembahasan Rancangan APBA 2016 akan terus molor jika masih terjadi tolak tarik antara DPRA dan TAPA,” ujarnya.

Ia juga menilai tidak tepat jika DPRA menolak Rancangan KUA PPAS 2016 dengan alasan TAPA tidak memasukkan usulan/aspirasi hasil reses dewan. “Itu persoalan lain yang harus disikapi secara terpisah. Yang jelas tahapan dan jadwal pembahasan KUA PPAS 2016 tetap harus mengacu Permendagri 52/2015,” kata Hafidh.

Diberitakan sebelumnya, Wakil Ketua II DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, kepada portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan hasil reses DPR Aceh dan temuan Pansus selama ini belum ditindaklanjuti Pemerintah Aceh. Namun, kata dia, TAPA malah sudah membuat Rancangan KUA dan PPAS 2016.

“Kami minta seluruh hasil reses dan tinjauan Pansus dewan selama ini dan program yang tidak terealisasi di 2015 juga harus tertampung pada RKUA dan RPPAS 2016 tersebut,” kata Teuku Irwan Djohan.

“Jangan APBA Perubahan ini (2015) belum jelas kita sudah masuk ke dalam pembahasan RKUA dan RPPAS 2016,” ujar politisi Partai NasDem tersebut. (Baca: Ini Sebab DPR Aceh Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).

Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, mengatakan, TAPA sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS 2016 ke DPRA, tetapi kemudian dikembalikan ke TAPA.

“KUA-PPAS (2016, red) sudah diserahkan oleh TAPA ke DPRA pada akhir Juni lalu, secara administrasi sudah diterima DPRA, lalu oleh DPRA KUA-PPAS tersebut dikembalikan lagi ke TAPA dengan alasan bahwa usul/aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui anggota DPRA dalam bentuk hasil reses belum dimasukkan di dalam KUA-PPAS tersebut,” tulis Abubakar Karim lewat layanan pesan singkat (SMS).

Abubakar Karim mengaku sejauh ini TAPA belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBA (KUA PPAS P-APBA) 2015 kepada DPRA.

“KUA PPAS P-APBA 2015 belum, sesuai jadwal memang (KUA PPAS-red) 2016 dulu diajukan, baru diajukan perubahan (P-APBA-red) 2015,” tulis Abubakar Karim lewat pesan singkat. (Baca: DPRA Tolak Rancangan Kebijakan Anggaran 2016).[]

Foto ilustrasi.

 

DPRA “Tolak” Rancangan Kebijakan Anggaran 2016?

DPRA “Tolak” Rancangan Kebijakan Anggaran 2016?

BANDA ACEH – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) telah menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) tahun 2016 ke DPRA. Akan tetapi, DPRA dilaporkan “menolak” rancangan KUA PPAS tersebut.

Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com, Kamis, 6 Agustus 2015, pagi tadi, mengatakan, TAPA sudah menyerahkan rancangan KUA PPAS 2016 ke DPRA, tetapi kemudian dikembalikan ke TAPA.

“KUA-PPAS (2016, red) sudah diserahkan oleh TAPA ke DPRA pada akhir Juni lalu, secara administrasi sudah diterima DPRA, lalu oleh DPRA KUA-PPAS tsb dikembalikan lagi ke TAPA dgn alasan bhwa usul/aspirasi masyarakat yg disampaikan melalui anggota DPRA dlm bentuk hasil reses belum dimasukan di dalam KUA-PPAS tsb,” tulis Abubakar Karim lewat layanan pesan singkat (SMS).

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2016, tahapan dan jadwal proses penyusunan APBD, antara lain kepala daerah harus menyampaikan rancangan KUA PPAS kepada DPRD (Aceh: DPRA/DPRK) pada pertengahan Juni 2015.

Kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUA PPAS harus dicapai pada akhir Juli 2015. Penerbitan surat edaran (SE) kepala daerah perihal pedoman penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan RKA Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) pada awal Agustus 2015.

Mengacu Permendagri tersebut, kepala daerah (Gubernur Aceh) dan DPRA telah gagal mencapai kesepakatan KUA PPAS 2016 pada akhir Juli lalu.

P-APBA 2015

Sementara itu, Abubakar Karim mengaku sejauh ini TAPA belum menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan APBA (KUA PPAS P-APBA) 2015 kepada DPRA.

“KUA PPAS P-APBA 2015 belum, sesuai jadwal memang (KUA PPAS, red) 2016 dulu diajukan, baru diajukan perubahan (P-APBA, red) 2015,” tulis Abubakar Karim lewat pesan singkat.

Berdasarkan Permendagri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan perubahan APBD antara lain: Penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) PPAS Perubahan oleh Ketua TAPD (Aceh: TAPA) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas Rancangan KUPA PPAS Perubahan paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

Sejauh ini portalsatu.com belum berhasil mengonfirmasi pihak DPRA terkait “penolakan” (mengembalikan) Rancangan KUA PPAS 2016 yang diajukan TAPA. Saat berita ini diturunkan, pihak DPRA sedang melakukan rapat koordinasi dengan Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri di gedung utama dewan. (Baca: DPR Aceh Rapat dengan Dirjen Keuangan Listrik Padam Dua Kali).[]

Baca juga:

Penyusunan Anggaran Pemkab Aceh Utara Abaikan Permendagri

Foto ilustrasi rapat DPRA.

Boat Bantuan Pemerintah Aceh Senilai Rp 2 Miliar Bocor Sebelum Dimanfaatkan

Boat Bantuan Pemerintah Aceh Senilai Rp 2 Miliar Bocor Sebelum Dimanfaatkan

MEULABOH – Boat berukuran 40 GT bantuan Pemerintah Aceh senilai Rp 2 miliar yang sandar di TPI Lhok Pawoh, Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan, mengalami kebocoran dan akhirnya tenggelam, padahal kapal itu belum dimanfaatkan nelayan.

Panglima Laot (Lembaga adat laut) Kecamatan Sawang, Muhajar di Tapaktuan, Kamis, 31 Juli 2015 mengatakan, kapal itu sudah terlantar sejak tiga bulan lalu telah bocor di bagian lambung, sehingga tenggelam, akibat dipenuhi air akibat hujan.

Di wilayah itu sempat turun hujan lebat disertai angin kencang sejak sepekan terakhir mengakibatkan ombak laut di kawasan itu mencapai 3 meter lebih.

Melihat kondisi itu, sejumlah nelayan dibantu warga setempat mencoba menghubungi pihak berkompeten supaya diupayakan penyelamatan terhadap boat tersebut. Namun hingga Rabu (29/7) malam tidak seorangpun yang datang memberi pertolongan.

“Kami enggan berinisiatif menanganinya secara langsung, jika tidak ada pihak yang mempertanggungjawabkan. Apalagi harga boat itu mencapai miliaran rupiah. Akhirnya, pada pukul 00.10 WIB, boat itu perlahan-lahan karam,” ungkapnya.

Muhajar menyatakan, pihaknya bersama masyarakat sangat menyesalkan melihat peristiwa itu, karena boat bantuan Pemerintah Aceh yang bertujuan meningkatan perekonomian masyarakat karam sia-sia, sehingga mubazir anggaran negara.

“Baot itu dibuat dengan dana yang tinggi, namun tidak dimanfaatkan dengan baik. Peristiwa ini tentunya merugikan keuangan negara,” kata beberapa warga saat melihat KM Bintang Timur ditelan ombak yang tenang.

Kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh Selatan Cut Yusminar saat dikonfirmasi menyebutkan, boat nelayan bantuan Dinas Perikanan Provinsi Aceh untuk kelompok nelayan Aceh Selatan seluruhnya berjumlah dua unit. Bantuan itu bersumber dari dana APBA Tahun 2013 dengan pagu anggaran lebih kurang Rp2,2 miliar per unitnya.

“Kami mendapat laporan dari masyarakat, salah satunya yang diparkir di TPI Lhok Pawoh dalam kondisi tidak beraktivitas. Satunya lagi dikhabarkan ditambat di Pelabuhan PPI Labuhan haji. Sejauh ini kami tidak tahu secara resmi siapa pengurus dan nohkodanya,” kata Yusminar.[] sumber: antaranews.com

Realisasi Anggaran 5 SKPA Ini Masih Berapor Merah

Realisasi Anggaran 5 SKPA Ini Masih Berapor Merah

BANDA ACEH – Lima Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) hingga saat ini masih berada di rapor merah realisasi keuangan APBA 2015. Hal ini berdasarkan monitoring Unit Kerja Percepatan dan Pengendalian Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (P2K APBA), Rabu, 29 Juli 2015.

Berdasarkan situs resmi P2K APBA diketahui Dinas Cipta Karya Aceh baru mencapai 10 persen dari target 33 persen yang ditetapkan hingga 31 Juli 2015. Realisasi anggaran Cipta Karya sedikit berada di atas kinerja Dinas Pengairan (SDA) yang baru mencapai 6,4 persen dari target yang ditentukan.

Selain itu, SKPA lain yang masih menempati posisi rapor merah adalah Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Dinsos, dan UKM.

Kondisi ini tidak jauh berbeda dibandingkan pantauan portalsatu.com pada 23 Juli 2015 lalu. Sepekan lalu, setidaknya ada enam dinas yang menempati rapor merah percepatan realisasi anggaran APBA 2015. Keenam dinas tersebut adalah Dinas Pengairan, Cipta Karya, Bina Marga, Dispora, Dinsos, dan UKM.

Pada pekan ini, Bina Marga bersama Dinas Pendidikan, Kesehatan Hewan, dan Dinas Perkebunan, berhasil meningkatkan realisasi keuangan APBA 2015 menjadi 12-14 persen. Sementara Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh baru mencapai 20-24 persen jauh di bawah Korpri, RSIA, RSJ, Majelis Pendidikan Daerah, dan Badan Arsip Perpustakaan yang sudah mencapai 28-32 persen.

Sebelumnya diberitakan, Gubernur Aceh Zaini Abdullah menginstruksikan seluruh SKPA untuk mengoptimalkan pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Aceh. Dia juga mengingatkan agar daya serap APBA harus dipacu. Apalagi kini sudah memasuki triwulan III tahun anggaran 2015.

“Saya sangat kecewa realisasi anggaran baru sekitar 32,50 persen per 15 Juli 2015. Untuk itu saya minta seluruh Kepala SKPA agar segera mengambil langkah-langkah untuk percepatan realisasi anggaran pada SKPA saudara masing-masing,” katanya dalam pidato apel perdana pasca liburan Idul Fitri 1436 H di lapangan upacara Setda Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu, 22 Juli 2015.

Gubernur Zaini juga meminta setiap SKPA menyusun laporan yang komprehensif tentang kinerja lembaga masing-masing, sejak 2012 hingga Juli 2015. “Ini untuk menjadi evaluasi kinerja pemerintahan ZIKIR selama tiga tahun kepemimpinan kami,” katanya.

Menyikapi hal ini, Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, sangat menyayangkan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015. Pasalnya kondisi seperti ini terjadi setiap tahunnya.

“Seakan-akan Pemerintah Aceh tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak memiliki solusi jitu terhadap persoalan yang sudah terjadi setiap tahun,” ujar Teuku Irwan kepada portalsatu.com, Senin malam, 27 Juli 2015.

Dia mengatakan selaku pimpinan DPRA sangat berharap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bekerja lebih maksimal dalam merealisasikan APBA. Apalagi realisasi APBA akan sangat berdampak pada geliat perekonomian Aceh yang masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah.

Menurut Teuku Irwan, realisasi APBA akan memiliki multi dampak yang sangat besar untuk perekonomian Aceh. Misalnya pada sektor pembangunan infrastruktur, yang sudah pasti akan ada penyerapan tenaga kerja, serta melibatkan sektor-sektor yang lainnya seperti belanja material, dan lain-lain. “Begitu juga di sektor pengadaan barang, dimana akan terjadi perputaran uang di tengah masyarakat.”

“Saya menyarankan agar Gubernur Aceh membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk memantau dan membantu percepatan realisasi APBA, dengan cara mengawasi dan membantu pelaksanaan lelang di semua SKPA,” katanya. (Baca: Pimpinan Dewan Anjurkan Pembentukan Tim Khusus Percepatan Realisasi APBA).[]

Pimpinan Dewan Anjurkan Pembentukan Tim Khusus Percepatan Realisasi APBA

Pimpinan Dewan Anjurkan Pembentukan Tim Khusus Percepatan Realisasi APBA

BANDA ACEH – Wakil Ketua DPR Aceh, Teuku Irwan Djohan, sangat menyayangkan rendahnya realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) 2015. Pasalnya kondisi seperti ini terjadi setiap tahunnya.

“Seakan-akan Pemerintah Aceh tidak pernah belajar dari tahun-tahun sebelumnya, dan tidak memiliki solusi jitu terhadap persoalan yang sudah terjadi setiap tahun,” ujar Teuku Irwan kepada portalsatu.com, Senin malam, 27 Juli 2015.

Dia mengatakan selaku pimpinan DPRA sangat berharap Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) bekerja lebih maksimal dalam merealisasikan APBA. Apalagi realisasi APBA akan sangat berdampak pada geliat perekonomian Aceh yang masih sangat bergantung pada anggaran pemerintah.

Menurut Teuku Irwan, realisasi APBA akan memiliki multi dampak yang sangat besar untuk perekonomian Aceh. Misalnya pada sektor pembangunan infrastruktur, yang sudah pasti akan ada penyerapan tenaga kerja, serta melibatkan sektor-sektor yang lainnya seperti belanja material, dan lain-lain. “Begitu juga di sektor pengadaan barang, dimana akan terjadi perputaran uang di tengah masyarakat.”

“Saya menyarankan agar Gubernur Aceh membentuk Tim Khusus yang bertugas untuk memantau dan membantu percepatan realisasi APBA, dengan cara mengawasi dan membantu pelaksanaan lelang di semua SKPA,” katanya.

Teuku Irwan mengatakan Tim Khusus tersebut bisa beranggotakan Sekretaris Daerah (Sekda), Asisten Pemerintah Aceh, staf ahli Gubernur, serta dari Inspektorat Aceh. Anggota Tim Khusus ini diharapkan bisa membantu mencarikan solusi dari hambatan yang dialami setiap SKPA dalam proses pelelangan.

“Saya berharap semua lelang fisik dapat selesai paling lambat pada pertengahan Agustus 2015. Sehingga pembangunan bisa dimulai segera dan sudah bisa diselesaikan pembangunannya sebelum akhir tahun 2015,” katanya.

Menurut Teuku Irwan, jika ada SKPA yang kinerjanya sangat lemah dan tidak mampu untuk secepatnya merealisasikan APBA, maka gubernur sebagai kepala Pemerintahan Aceh harus melakukan evaluasi secara objektif, dan berani memberikan sanksi tegas. “Karena realisasi APBA ini sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian rakyat Aceh,” katanya lagi.[]

Terkait Realisasi APBA, Dewan: Kita Sudah Ingatkan

Terkait Realisasi APBA, Dewan: Kita Sudah Ingatkan

BANDA ACEH – Ketua Badan Legislatif (Banleg) Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Iskandar Usman Al Farlaky mengatakan pihaknya sudah mengingatkan Pemerintah Aceh untuk mengambil langkah strategis.

“Kita sudah ingatkan Pemerintah Aceh untuk melakukan evaluasi dan memantau Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA),” kata Iskandar Usman kepada portalsatu.com, Sabtu, 25 Juli 2015.

Ia meminta agar Gubernur Aceh merespon lemahnya serapan APBA 2015 dengan bekerja lebih giat untuk pembangunan Aceh.

Iskandar juga mengatakan, saat pembahasan sejumlah SKPA meminta untuk dianggarkan APBA lebih banyak. Namun kebanyakan mereka tidak mampu merealisasikannya. “Kebanyakan mereka cuma bisa konsep, tapi di lapangan tidak bisa bekerja,” ujarnya lagi.

Seharusnya, dikatakannya lagi, Gubernur Aceh bisa memanggil SKPA yang serapan anggarannya lemah untuk ditanyakan kenapa bisa seperti itu.

“Kan yang tempatkan SKPA itu Gubernur Aceh. Beliau bisa panggil SKPN yang dinilai tidak bisa menunjukkan kinerjanya, agar apa yang dicita-citakannya bisa tercapai,” ujarnya lagi.[](bna)

Kekecewaan Gubernur dan Birokrasi Kapal Karam

Kekecewaan Gubernur dan Birokrasi Kapal Karam

GUBERNUR Aceh kembali melontarkan kekecewaannya. Ia dalam apel perdana pasca Idul Fitri mengkritik kinerja bawahannya karena serapan anggaran yang masih rendah. Kritikan ini kita hargai sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pemerintahnya. Kita bangga beliau mau jujur dalam hal ini. Sedikit sekali pemimpin mau mengaku gagal. Pengakuan seperti hujan di padang gersang.

Kita rakyat jadi tahu bahwa beliau ternyata memantau kerja anak buahnya. Mengetahui anak buahnya lamban. Mengetahui bahwa program pembangunan yang terancam tidak sesuai harapan. Semoga saja beliau bukan hanya mengeluarkan statement. Tapi juga segera mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan pembangunan Aceh. Sebab tanpa langkah itu, statement hari ini tidak akan punya nilai di mata rakyat.

Namun perlu diingat, ini bukan kali pertama beliau mengaku kecewa terhadap serapan anggaran. Sepanjang tiga tahun ini, ungkapan itu sudah sering beliau lontarkan. Dalam berbagai event beliau bicarakan. Nah sekarang kita lihat apakah ada perubahan? Apakah kritikan itu diterjemahkan oleh anak buah beliau dengan kerja keras?

Bukti laporan akhir tahun dari jumlah Silpa menjawab semua ini. Sejak anggaran 2012 sampai 2014 tidak ada perubahan apapun dari pola kerja aparatur di Pemerintah Aceh. Dalam pandangan DPRA menanggapi LKPJ Gubernur 2014 jelas disebutkan kinerja Pemerintah Aceh buruk. Banyak perencanaan pembangunan cilet-cilet. Sejumlah proyek gagal fungsi dan gagal pembangunan. Penataan keuangan amburadul. Dan banyak indikator lain termasuk prediket WDP dari BPK.

Nah pertanyaan kenapa ini bisa terjadi? Kenapa kekecewaan gubernur tidak digubris bawahannya? Jawaban yang mungkin adalah kita kembali ke mekanisme pemerintah. Gubernur juga sudah melakukan beberapa upaya perbaikan. Misalnya mencopot pejabat yang dinilai bermasalah. Dalam pidato pelantikan selalu disebutkan mutasi untuk penyegaran dan mengoptimalkan kinerja dan pelayanan.

Nyatanya sudah 15 kali mutasi mulai eselon satu sampai eselon empat, kinerja tidak juga membaik. Dimana lagi salahnya? Kesalahan itu sebenarnya di Pemerintah Aceh. Para pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh mengasosiasikan dirinya seperti sedang berada di kapal karam. Masing-masing pejabat tiap hari hanya bekerja untuk menyelamatkan diri. Salah bergerak sedikit langsung karam (dicopot).

Mau menunjukkan berprestasi belum tentu selamat. Karena banyak pihak iri kalau ada yang sukses dan dianggap terlalu maju. Maka dengan satu bisikan yang mengena siap terpental. Walaupun gubernur di depan publik menyatakan kecewa. Tugas selanjutnya bagaimana mereka terus menghidupkan rasa tunduk di depan gubernur. Menjawab keluhan gubernur dengan narasi yang masuk akal, yang penting buat pimpinan senang dan tidak menyentuh ketersinggungan orang di sekelilingnya.

Teori menyelamatkan diri para pejabat Pemerintah Aceh menyebabkan mereka tidak berpikir bekerja serius. Tugas sehari-hari adalah membuat senang pimpinan dan orang sekeliling.

Itu obat paling manjur. Jangan coba-coba muncul ke publik dengan segudang prestasi. Anda akan dicap terlalu maju. Maka jangan heran gubernur dengan segala keterbatasan dibebankan memutuskan semua hal. Para pejabat benar-benar memposisikan diri sebagai pembantu. Semua menunggu perintah. Kalau salah tinggal rasionalkan. Kemudian gubernur akan lupa karena keterbatasan fisik beliau yang sudah tua dan mungkin mudah lupa.

Apapun persoalan sampai ke gubernur dangan bahasa yang menyanjung. Beri pujian bahwa keputusan beliau adalah terbaik. Bahkan tidak pernah mereka pikirkan walaupun sekolah mereka lebih tinggi.

Setelah itu rasionalkan kepada orang-orang sekeliling. Hormati orang-orang ini melebihi apapun. Walaupun secara keilmuan dan pendidikan jauh di bawah para pejabat. Intinya inilah potret birokrat Aceh saat ini.

Maka jangan heran bila kekecewaan gubernur tidak berefek. Karena mereka sudah tahu jawaban sebenarnya. Gubernur bukan butuh prestasi. Tapi bagaimana beliau dibuat senyaman mungkin.

Bagaimana para birokrat menyenangkan para orang-orang yang kemungkinan mengancam keselamatan jabatan. Jadi jangan harap pernyataan Gubernur kemarin akan melecut kinerja birokrasi Aceh. Jangan harap akan lahir program-program spektakuler yang berpihak kepada rakyat. Kita rakyat cukup menonton dan memahami dagelan ini.

Para pejabat juga selalu akan bersiap menyambut pemimpin baru nanti pada pilkada ke depan. Tidak ada loyalitas ganda pada mereka. Siapapun pemimpin itulah atasan. Yang sudah berakhir lupakan saja. Maka rendahnya serapan anggaran tidak berimbas apapun pada mereka. Toh gaji dan penghasilan lain tetap lancar walau tak bekerja. Yang paling menderita tentu para PNS atau non PNS berstatus staf. Mereka bekerja sesuai ritme atasan.

Ganti atasan ganti kebijakan. Mereka yang dibawah ini tetap lage boh trueng lam ji ee. Secara penghasilan dan strata sosial mereka kalah jauh dengan para pejabat. Walaupun sebenarnya mereka adalah operator sebenarnya dari jalannya sebuah pemerintah.

Gambaran di atas sedikit menjawab kausalitas antara buruknya kinerja pemerintah dengan perilaku kekuasaan. Selama pemerintah tidak berjalan dengan sistem maka jangan harap akan sukses.

Perilaku pimpinan daerah bergaya bak raja adalah upaya penghancuran diri kepemimpinan sendiri. Sebab beliau memang bukan raja yang berkuasa seumur hidup. Gubernur hanya dituruti sepanjang berkuasa.

Makanya kinerjalah yang akan dicatat sejarah. Dipuja atau dicaci hanya rakyat yang berhak menilai. Dan acuannya seberapa berpihak sebuah kekuasaan kepada mereka. Kinerjalah yang akan melabel seseorang pemimpin sebagai pahlawan atau pecundang.[]

Doto Zaini Ajak Seluruh PNS di Lingkup Pemerintah Aceh Solid

Doto Zaini Ajak Seluruh PNS di Lingkup Pemerintah Aceh Solid

BANDA ACEH – Seluruh pegawai di jajaran Pemerintah Aceh diminta untuk meningkatkan profesionalisme dalam melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi, tulus dan ikhlas. Hal ini disampaikan oleh Gubernur Aceh Zaini Abdullah dalam apel perdana pasca liburan Idul Fitri 1436 Hijriah di Lapangan Upacara Setda Provinsi Aceh, Banda Aceh, Rabu, 22 Juli 2015.

“Perlu saya tegaskan bahwa peningkatan kesejahteraan masyarakat Aceh sangat bergantung pada kinerja saudara-saudara sekalian,” katanya di hadapan pegawai.

Dia berharap PNS di lingkup Pemerintah Aceh tidak menyia-nyiakan amanah yang telah diberikan oleh rakyat. “Jadilah aparatur yang ikhlas, berkualitas dan berintegritas serta selalu menjaga diri agar terhindar dari perbuatan tercela,” katanya.

Gubernur Zaini juga mengajak seluruh PNS di lingkup Pemerintah Aceh untuk membangun kekompakan dan menjadi tim yang solid. “Kalau kita solid, ureung me hana terasa geuhon, ureung kalon meu ie mata. Mari kita buktikan bahwa kita adalah team work terbaik untuk melayani rakyat Aceh,” ujarnya.[]