Tag: apba

Video: Wagub Aceh Pantau Proyek APBA di Sejumlah Kabupaten

Video: Wagub Aceh Pantau Proyek APBA di Sejumlah Kabupaten

LHOKSEUMAWE – Memasuki hari kedua kunjungan kerjanya ke sejumlah kabupaten/kota dalam rangka meninjau beberapa proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, beserta rombongan bergerak ke wilayah tengah Aceh, Senin, 28 September 2015.

Sebelum keluar wilayah Kota Lhokseumawe, Wagub dan rombongan meninjau proyek pembangunan Tebing Sungai Los Kala, yang berada di Kecamatan Muara Satu. Perkembangan proyek bernilai Rp10,385 miliar itu telah mencapai 60 persen. Saat ini, proyek tersebut sedang dalam dalam pengerjaan beton cyclop dan pemasangan batu.[]

Mengintip Suasana Pagi di Kantor Dinas Kesehatan Hewan Aceh

Mengintip Suasana Pagi di Kantor Dinas Kesehatan Hewan Aceh

BANDA ACEH – Jarum jam menunjukkan pukul 08.39 WIB, Selasa, 22 September 2015. Beberapa pria berseragam coklat muda khas pegawai negeri sipil terlihat duduk di dalam ruangan. Beberapa di antaranya masih ada yang berdatangan memasuki Kantor Dinas Kesehatan Hewan di Batoh, Banda Aceh.

Seorang wanita memakai seragam PNS dan berjilbab kuning memasuki areal kantor Dinas Kesehatan Hewan sekitar pukul 08.40 WIB. Dia adalah Sekretaris Dinas Kesehatan Hewan, dr.h Marjuani. Portalsatu.com mencoba mewawancarai wanita ini. Tak lama Marjuani melayani wawancara dengan wartawan. Dia kemudian mengikuti kegiatan di kantor tersebut.

Pukul 09.30 WIB, sebanyak 14 pegawai berpakaian dinas terlihat asyik bercengkrama di kantin. Letaknya ada di sudut kompleks Dinas Kesehatan Hewan. Jaraknya hanya sejauh 3 meter dari bangunan induk dinas tersebut.

Di antara mereka ada yang sedang menyeruput kopi sembari mengulum asap tembakau. Ada juga yang sedang memainkan tombol-tombol handphone, sesekali dia ikut mengobrol dengan rekan semeja.

keswan2
Beberapa pegawai Dinas Kesehatan Hewan sedang berada di kantin sekitar pukul 09.30 WIB, Selasa, 22 September 2015. @Zahratil Ainiah/portalsatu.com

Sementara Kepala Dinas Kesehatan Hewan, Dr. Ir M Yunus, M.Sc, sedang tidak berada di lokasi. Menurut keterangan petugas, kepala dinas sedang berada di luar.

“Mungkin bapak sedang di luar atau ada kegiatan di luar kantor. Mungkin,” kata Satpam yang di seragamnya tidak mencantumkan nama yang bersangkutan.

p2k apba selasa 22 sept 2015Seperti diketahui, Dinas Kesehatan Hewan Aceh sempat masuk dalam SKPA berapor merah beberapa waktu lalu berdasarkan data P2K APBA Aceh. Namun memasuki 21 September 2015, dinas yang dipimpin oleh Dr Ir M Yunus, M.Sc ini berhasil memperbaiki serapan anggarannya menjadi 25-34 persen dari target 50 persen yang harus dicapai di akhir September. Posisi Keswan kini berada sejajar dengan Dispora, Dinas Perhubungan dan Komunikasi, Dinas Sosial, Dinas Perkebunan, dan UKM.

Sementara tiga dinas lainnya seperti Disdik, Bina Marga dan Sumber Daya Air masih ‘betah’ di rapor merah serapan APBA 2015.[](bna)

Pemerintah Aceh Masih Lemah Dalam Evaluasi SKPA

Pemerintah Aceh Masih Lemah Dalam Evaluasi SKPA

LANGSA – Akademisi IAIN Zawiyah Cot Kala Langsa, Muhammad Dar, mengatakan adanya rapor merah SKPA merupakan bukti masih lemahnya sistem pemerintahaan Aceh dalam mengevaluasi kinerjanya.

“Ini merupakan satu bukti bahwa masih sangat lemahnya Gubernur dan Sekda Aceh dalam mengevaluasi kinerja semua jajaran SKPA provinsi Aceh,” ujarnya saat dikonfirmasi portalsatu.com di Langsa, Kamis, 17 September 2015.

Ia mengatakan Kepala SKPA perlu dievaluasi serius agar mereka mampu bekerja secara profesional dan berkompeten.

“Bagaiamana bisa akan memikirkan kesejahteraan masyarakat jika kinerja internal pemerintah saja masih belum maksimal,” katanya.

Dia mengatakan permasalahan ini bisa diantisipasi dengan adanya trias politika. Artinya, adanya pembagian kekuasaan dan wewenang yang jelas dengan memberdayakan tenaga-tenaga yang berkualitas di Pemerintahan Aceh.

“Seyogyanya dengan kondisi yang seperti ini, Gubernur ketika menunjuk pimpinan SKPA, coba dan lihat terlebih dahulu dengan masa waktu yang telah ditentukan, mampu atau tidak mereka bekerja. Jika sampai batas waktu yang telah ditentukan tidak memberikan hasil apapun, lebih baik mereka dimutasi,” ujar alumni Pasca Sarjana Sosial Politik Islam IAIN Medan itu.

“Jika memang tidak sanggup untuk mengkoordinir, maka serahkan saja kepada pihak lain karena saya yakin masih banyak yang berkompeten di Aceh ini untuk meduduki jabatan tersebut,” katanya.[](bna)

Fluktuatif Kemiskinan

Fluktuatif Kemiskinan

KITA kembali membaca berita tentang kemiskinan di Aceh. Kabarnya terjadi penambahan jumlah warga miskin hampir 15 ribu orang pada September tahun ini dibanding bulan yang sama, tahun lalu. Menurut BPS penambahan jumlah ini terkait rendahnya serapan anggaran pemerintah. Hal yang sama juga dikatakan oleh Kepala Bappeda Aceh.

Nah berarti Pemerintah Aceh tahu dong penyebab rakyat miskin fluktuatif? Tapi kenapa juga keterlambatan dan kelambanan belanja pemerintah terus terjadi? Apakah ini takdir? Atau memang Pemerintah Aceh “lage keuleude mee kitab“. Tidak pernah belajar dari pengalaman. Tidak mampu mengubah keadaan walau tahu sebabnya. Tidak mau mengobati walau tahu penyakitnya.

Perkataan Kepala Bapeda tentang faktor kemiskinan benar-benar memalukan. Beliau menyampaikannya dengan perasaan tanpa dosa. Tidak ada rasa bersalah. Ini birokrasi yang aneh. Sebab tidak jelas acuan kinerja. Pemerintah yang tak punya rasa malu. Jangankan rasa malu kepada rakyat, kepada diri sendiri ‘pun mereka tak punya malu.

Jabatan laksana anugerah sehingga tahunya dinikmati saja. Tak penting sukses atau tidak. Yang penting mempertahankan sekuat tenaga bagi yang sudah menjabat. Sementara yang berambisi berupaya sekuat tenaga merebut posisi. Para pejabat model begini menganut filosofi “leumo kap situek“. Berkerumun dan berduyun-duyun mengekor. Bagi mereka, kemampuan atau keahlian tidak penting.

Kita kehabisan kata untuk mendorong terjadi perbaikan pada kinerja pemerintah. Hasilnya “lage ta droh kapai pho“. Kritikan bahkan hujatan tidak mengubah daya pikir dan kinerja mereka. Rakyat hanya menjadi objek anggaran. Dijual dan diambil untungnya. Sangat miris selama bertahun-tahun kita tidak bisa berubah.

Apa yang salah? Siapa yang salah? Apakah memang begini siklusnya?

Anggaran yang seharusnya menjadi alat yang mendongkrak sektor real, akhirnya terhambat akibat ulah birokrat yang bekerja setengah hati. Bilapun realisasi tercapai di ujung tahun, maka dapat dipastikan sebagiannya tidak sesuai dengan harapan.

Seharusnya pemerintah mencari jalan lain untuk membuat anggaran lebih cepat terimplementasi. Sehingga uang cepat beredar ke masyarakat. Sehingga multiplier efek akan terjadi. Ini akan meningkatkan perdagangan. Mendongkrak ekonomi.

Bila dengan program seperti saat ini sulit, mengapa pemerintah tidak melakukan sistem lain. Misalnya dengan swakelola seperti PNPM. Banyak contoh lain yang bisa menjadi acuan. Pola swakelola malah akan menghemat anggaran. Memperpendek jalur birokrasi.

Mengapa tidak pembangunan skala kecil atau perawatan, pemeliharaan diswakelolakan. Sistem ini juga membuat pengawasan pembangunan jauh lebih baik. Rakyat mengerjakan bersama. Mereka mendapat upah. Mereka bekerja di lingkungan sendiri. Saling mengawasi.

Pemerintah mungkin lupa, kondisi ekonomi global sedang buruk. Seharusnya pemerintah lebih cerdas menghindari efek besarnya. Saat ini beberapa komoditas unggulan malah sedang jatuh harga. Ini membuat tenaga kerja informal kehilangan pendapatan. Investasi juga makin mengecil. Lapangan kerja menyempit.

Bila pemerintah mau, banyak jalan menghindari meningkatnya angka pengangguran. Sistem cast for work, padat karya yang juga disebut swakelola akan membantu mereka. Kenapa pemerintah diam saja? Apa karena para pemangku kepentingan tidak merasakan susahnya rakyat?

Rajin-rajinlah turun ke bawah. Pakailah mata dan telinga untuk mencari kebenaran. Jangan suka sibuk dengan tumpukan kertas dan terima laporan ABS alias asal bapak senang.[]

Kadis Bina Marga Minta Penambahan Eselon III

Kadis Bina Marga Minta Penambahan Eselon III

BANDA ACEH – Kepala Dinas Bina Marga Aceh, Ir. Anwar Ishak, meminta adanya penambahan satu eselon pada dinas yang dipimpinnya. Dia mencontohkan seperti di Meulaboh yang memiliki satu Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) dengan membawahi hampir delapan kabupaten.

“UPTD agak berjauhan sehingga wilayah barat ini agak lambat. Jadi harapan saya ke Gubernur Aceh, pada 2016 mendatang akan membahas dengan DPR terkait penambahan eselon III di Bina Marga,” kata Anwar saat dijumpai di ruang kerjanya di Banda Aceh, Rabu, 16 September 2015.

Selain itu, kata Anwar, penempatan eselon III di daerah tertentu juga dinilai tidak tepat. Makanya dia selaku kepala dinas diharuskan meninjau ke lokasi kegiatan selama satu hingga dua kali setiap pekannya.

“Di mana kegiatan-kegiatan sampai hari ini masih ada yang belum berjalan agar dirapatkan (dikerjakan) dan seluruh UPTD yang ada di Aceh untuk mengevaluasi semua kegiatan di wilayahnya masing-masing,” ujar Anwar.[](bna)

Pejabat “Nakal”

Pejabat “Nakal”

TITAH Gubernur Aceh Zaini Abdullah seakan-akan menjadi angin lalu bagi sebagian Kepala Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Padahal sebelum keberangkatannya ke Tanah Suci, Gubernur Zaini sudah menginstruksikan agar Kepala SKPA yang berapor merah tidak boleh ke luar daerah. Namun yang terjadi ada beberapa pejabat SKPA malah tidak menggubrisnya. Paling tidak hal ini terjadi di Dinas Koperasi dan UKM Aceh.

Meski kebenaran informasi ini perlu dicek kembali, tapi informasi yang diberikan oleh petugas keamanan di Dinas Koperasi dan UKM ini bisa menjadi pegangan. Bahwa ada alasan-alasan tertentu sang kepala dinas hijrah ke luar daerah, itu adalah pasal lain. Namun ketidakpatuhannya tersebut pada perintah atasan, bisa menjadi bukti kenapa dinas ini mendapat rapor merah dalam realisasi penyerapan APBA 2015. Apalagi perintah ini belum lama dikeluarkan oleh Gubernur Aceh.

Publik tentu bisa menilai apa yang harus dilakukan untuk kepala SKPA seperti ini. Jika pucuk pimpinan tidak segera mengambil tindakan, tentu saja prilaku pembangkangan tersebut akan berbuntut pada pencapaian hasil kinerja di masa mendatang. Konon lagi merealisasikan serapan anggaran yang hanya tersisa tiga bulan mendatang.

Wakil Gubernur Aceh yang kini diberikan keleluasaan memimpin daerah tentu harus mengambil sikap. Begitu pula Sekda selaku kepala birokrat pemerintahan tertinggi di Aceh. Mereka setidaknya harus segera melakukan inspeksi ke dinas-dinas yang berapor merah untuk meninjau kondisi real pekerjaan yang dilakukan.

Bisa saja kemarin tidak hanya Kepala Dinas Koperasi dan UKM “tertangkap basah” ke luar daerah usai Gubernur Aceh mengeluarkan titah. Ini penting untuk dilakukan. Agar kita tahu bahwa ternyata masih ada pejabat-pejabat nakal di lingkaran Pemerintahan Aceh saat ini. Pejabat-pejabat seperti inilah yang merusak sistem pemerintahan sehingga mengganggu kesejahteraan rakyat. Pejabat seperti ini juga yang bisa membuat citra pemerintah menjadi buruk.

Dewan juga harus “mengkritisi” kepala-kepala dinas seperti ini jika memang ingin memperbaiki Aceh ke depan. Berikan teguran keras untuk dinas berapor merah di sisa kalender anggaran. Supaya rakyat bisa mengerti bahwa wakilnya bekerja di parlemen Aceh.[]

Ini Alasan TAPA Belum Serahkan Rancangan Perubahan APBA ke DPRA

Ini Alasan TAPA Belum Serahkan Rancangan Perubahan APBA ke DPRA

BANDA ACEH – Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) mengakui hingga kini belum menyerahkan rancangan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran serta Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Perubahan (KUPA PPASP) APBA 2015 kepada DPRA.

“Benar (belum diserahkan ke DPRA), sedang kita finalkan dan sinkronkan antara pendapatan dan belanja. Di samping itu pengiputan kembali oleh masing-masing SKPA butuh waktu,” tulis Kepala Bappeda Aceh Prof. Abubakar Karim menjawab portalsatu.com lewat layanan pesan singkat (SMS), Kamis, 10 September 2015. Bappeda Aceh merupakan bagian dari TAPA.

Data diperoleh portalsatu.com, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD 2015, tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD  (Aceh: APBA dan APBK) antara lain: Penyampaian rancangan KUPA PPASP oleh Ketua TAPD (Provinsi Aceh: TAPA) kepada kepala daerah paling lambat minggu pertama Agustus, dan kesepakatan antara kepala daerah dan DPRD atas rancangan KUPA PPASP paling lambat minggu kedua Agustus 2015.

Berikutnya, penerbitan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD, RKAPPKD dan DPPA-SKPD/PPKD serta penyusunan rancangan Perda (Aceh: Qanun) tentang Perubahan APBD dan rancangan Perkada tentang Penjabaran Perubahan APBD paling lambat minggu pertama September.

Penyampaian rancangan Perda tentang Perubahan APBD kepada DPRD paling lambat minggu kedua September, dan pengambilan persetujuan bersama DPRD dan kepala daerah paling lambat tiga bulan sebelum tahun anggaran berakhir.[]

Foto ilustrasi

Baca juga:

Tolak Tarik DPRA dan TAPA MaTA Pengesahan APBA 2016 Berpotensi Molor

 

 

Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

LHOKSEUMAWE – Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe (AMAL) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk segera menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh.

“Jika dalam waktu dekat pihak terkait belum menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh, maka terdapat sisa anggaran dalam jumlah besar di tahun 2015 yang tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Sekretaris Umum AMAL, Teuku Faziel, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 10 September 2015.

Faziel mengatakan hal tersebut penting sekali lantaran mengingat banyak program pembagunan yang belum terselesaikan dalam APBA murni tahun 2015. Seharusnya, kata dia, program-program tersebut bisa dimasukkan ke dalam APBA Perubahan.

“Namun sampai sekarang ini belum juga diserahkan oleh pihak terkait,” katanya.

Dia mengatakan waktu pelaksanaan pembahasan anggaran murni hanya tersisa beberapa bulan lagi. Jika TAPA tidak menyerahkan rancangan anggaran perubahan nantinya akan berimbas kepada jalannya roda pembagunan di Aceh.

AMAL juga mendesak agar TAPA menyerahkan APBA perubahan paling lambat hingga akhir September 2015.

“Tentu kalau sudah begini, pembahasan di DPR Aceh akan memakan waktu hingga akhir Oktober 2015, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat Aceh. Kita tidak inginkan ada mafia-mafia proyek yang diuntungkan dengan terlambatnya pembahasan APBA Perubahan 2015 ini,” ujarnya.

“Untuk itu kami meminta pihak eksekutif agar segera melakukan kerja sama dengan TAPA, mengingat waktu yang sudah sempit untuk melakukan pembahasan APBA Perubahan 2015,” katanya lagi.[](bna)

Silpa Aceh Tahun 2014 Capai Rp 917 Miliar

Silpa Aceh Tahun 2014 Capai Rp 917 Miliar

BANDA ACEH – Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran atau Silpa Aceh tahun 2014 mencapai Rp 917 miliar. Rasio Silpa Aceh ini disebut-sebut menurun dari tahun ke tahun menjadi sekitar 7,09 persen dari total yang telah ditetapkan pada APBA 2014.

“Namun Menteri Dalam Negeri mengingatkan Pemerintah Aceh dalam tahun anggaran mendatang untuk tetap cermat dalam melakukan perhitungan prognosis pendapatan, mengoptimalkan penyerapan belanja Aceh dan memanfaatkan belanja sehingga dapat memperkecil besaran Silpa,” ujar Ketua DPR Aceh, Teungku Muharuddin, S.Sos.I, dalam penutupan Masa Persidangan II Tahun 2015 DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2014, Selasa, 8 September 2015.

Selain itu, kata Teungku Muha sapaan akrab Muharuddin, realisasi anggaran dan pencapaian kinerja kegiatan beberapa SKPA masih jauh di bawah yang ditetapkan dalam APBA. Dia meminta Pemerintah Aceh pada masa mendatang untuk melakukan langkah-langkah strategis dalam rangka percepatan penyerapan anggaran.

“Antara lain dengan mengoptimalkan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) dalam pengadaan barang/jasa,” kata Teungku Muha.

DPR Aceh juga meminta Pemerintah Aceh untuk memonitoring serta mengevaluasi secara periodik kegiatan yang diprediksi penyerapannya rendah atau tidak terealisasi. “Selanjutnya anggaran kegiatan dimaksud dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya untuk mendanai kegiatan lain yang lebih prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” katanya.[](bna)

Serapan APBA Rendah, Mahasiswa: Harus Ada Goncangan

Serapan APBA Rendah, Mahasiswa: Harus Ada Goncangan

BANDA ACEH – Presiden Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Ar Raniry Banda Aceh, Sayed Fuadi, menilai lambatnya kinerja kepala dinas dalam serapan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh (APBA) berdampak pada masa depan daerah tersebut. Menurutnya daya serap APBA rendah juga dapat terjadi karena kurang sinerginya stake holder di jajaran pemerintah.

“Hal ini juga disebabkan atas ego yang besar di masing-masing elemen pemerintah,” kata Sayed Fuadi kepada portalsatu.com, Selasa, 25 Agustus 2015.

Dia mengharapkan pemerintah menemukan cara untuk mengatasi permasalahan tersebut. Selain itu, pemerintah juga diharapkan bisa menggenjot kinerja SKPA agar lebih baik.

“Jadi saya pikir pemerintah harus sangat jeli dan bijak mengatasi ini semua. Jangan hanya berfikir ego sendiri, tapi coba pikir demi rakyat, dan untuk waktu yang tersisa agar daya serap APBA tinggi,” katanya.

Hal senada disampaikan oleh Wakil Gubernur Mahasiswa Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Ar-Raniry, Irfan Shiddiq. Menurut Irfan, rendahnya daya serap APBA juga disebabkan kurangnya kerjasama antara pejabat pemerintah di Aceh.

“Ini disebabkan oleh kurangnya keharmonisan antara pejabat eksekutif pemerintah dan pejabat legislatif Pemerintah Aceh,” katanya.

Irfan berharap agar para mahasiswa juga turut ambil bagian untuk permasalahan ini untuk menyadarkan pemerintah. “Ini harus ada goncangan dari para mahasiswa seluruh Aceh, agar Pejabat Pemerintah Aceh jangan lalai, jangan tertidur. Sebagian pendapatan rakyat sekarang bergantung kepada keadaan APBA dan APBA-P yang tak kunjung dibahas,” kata Irfan.[](bna)

Laporan: Muhammad Reza