Tag: apba perubahan

Pembahasan APBA Perubahan Belum Selesai, Ini Sebabnya

Pembahasan APBA Perubahan Belum Selesai, Ini Sebabnya

BANDA ACEH – Pembahasan APBA Perubahan 2015 belum juga usai hingga pekan kedua, Oktober 2015. Padahal, sebelumnya pembahasan tersebut ditargetkan selesai akhir September 2015.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada portalsatu.com, Jumat, 9 Oktober 2014.

“Belum. Masih input untuk RKA di TAPA. Pembahasan di DPR Aceh sudah selesai dan diserahkan kembali ke TAPA,” kata Iskandar.

“Di DPR Aceh, pembahasan di level komisi bersama mitra masing-masing. Kalau ada perbedaan pendapat dalam memang ada. Itu tak lain untuk proses rasionalisasi,” kata politisi Partai Aceh ini lagi. [] (mal/*sar)

Mafia Anggaran

Mafia Anggaran

AKHIRNYA usulan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh Perubahan (RAPBA-P) 2015 diajukan juga ke legislatif. Tentunya pengajuan ini dilakukan setelah sempat berpolemik. Eksekutif Aceh awalnya menjanjikan Mei, tapi kenyataannya akhir September baru terlaksana. Itupun sudah setengah dipaksa.

APBA 2015 dinilai sebagai APBA paling bermasalah. Sejumlah mata anggaran masuk secara ilegal tanpa melalui pembahasan. Sejumlah orang yang tidak terkait dalam penyusunan anggaran ikut terlibat utak atik memasukkan program. Opportunis di sekeliling Gubernur dibantu kepala Bapedda diduga berdagang anggaran. Maka tak heran acuan alokasi APBA 2015 tidak jelas mekanismenya.

Bila tahun sebelumnya otsus dibagi berdasarkan indeks pembangunan manusia, maka 2015 acuannya ada pada mafia anggaran yang diduga juga melibatkan salah satu petinggi fraksi dari partai mayoritas di DPRA. Secara kebetulan, para mafia itu umumnya berasal dari Bireuen. Sehingga anggaran tumpah ke sana sekitar Rp 300 miliar, di luar alokasi wajib ke sana.

Makanya anggaran perubahan seperti ini tidak boleh terjadi lagi. Dewan harus mengawasi dengan ketat pergerakan anggaran. Kasus APBA 2015 melukai banyak orang. Melukai daerah daerah lain yang juga membutuhkan. Aceh harus belajar dengan apa yang terjadi di Sumatra Utara saat ini. Setelah Gubernurnya ditangkap KPK, kini seluruh alokasi anggaran mulai ditelisik.

Ada banyak kejanggalan karena pen-calo-an anggaran. Jangan sampai Aceh mengalaminya. Kasihan Gubernur yang hanya dijadikan “gacok” para mafia itu. Semoga saja beliau selamat dari jerat hukum di kemudian hari.

Maka di perubahan kali ini, legislatif harus lebih jeli, ketat dan transparan. Agar mafia tidak “kuet pade lam reudok” kembali. Kemarin mereka bukan hanya menipu gubernur, tapi juga berhasil meng-“kadali” Wagub untuk pasang badan. Akibatnya legislatif mati kutu.

Maka di anggaran perubahan, kasus ini tidak boleh berulang. Ulah segelintir orang merusak Aceh dan orang banyak. Untuk APBAP 2015, legislatif “bek lage mie teukoh iku”. Mungkin dalam sejarah Aceh mencatat hanya anggaran 2015 yang paling aneh dan kontroversial.

Bayangkan ada lebih Rp 500 miliar masuk laksana hantu. Kolaborasi mafia dengan TAPA dan petinggi fraksi sukses menelikung banyak pihak. Saking hebatnya mereka kembali sukses berkolaborasi dengan SKPA pengelola anggaran hantu itu. Menentukan rekanan dan mengumpulkan rente. Mereka berpesta dengan uang rakyat.

APBA 2015 benar-benar kolaborasi yang sempurna antara mafia yang juga orang dekat gubernur, birokrat busuk dan politisi penghamba rente. Mudah-mudahan cukup di tahun ini, kisah mafia anggaran ini kita ceritakan. Seperti apa yang pernah disampaikan oleh Prof Abdurrahman Lubis beberapa hari lalu melalui media ini. Bahwa SKPA itu adalah gambaran Gubernur. Arti semua keburukan dalam penyelenggaraan pemerintah di Aceh hari ini, andil utamanya adalah Gubernur.
Dalam kasus anggaran 2015 beliau membiarkan para orang dekatnya “toh ek lam abah” beliau. Gubernur benar-benar “disak duroe awee lam punggong” karena keluguan beliau. Maka tugas legislatiflah menghentikan semua keburukan ini. APBA-P 2015 walaupun serba mepet tetap harus maksimal berpihak ke rakyat. Tetap harus mengedepankan tata kelola anggaran yang baik.

Aceh harus dibangun dengan nurani. Dibangun sesuai keinginan rakyatnya. Berhenti mempermainkan uang rakyat, berhenti mengarusutamakan rente dalam memanfaatkan uang rakyat. Dewan “bek jipasoe lam sitoken buluet” oleh mafia. Saatnya mengutamakan rakyat. Anggaran adalah gambaran paling terang tingkat empati eksekutif dan legislatif kepada rakyat. Maka tugas andalah menyelamatkan Aceh dari segala keburukan. Termasuk menghilangkan para mafia yang mulai berkuku di anggaran.

Dewan harus berani bersikap tegas. Berani tunjuk hidup terhadap pelaku mafia seperti Kepala Bappeda Aceh. Jangan mau dilobi di belakang meja hanya dengan recehan. Di tangan anda nasib rakyat ditentukan. Untuk itu rakyat memilih anda. Rakyat tidak memilih anda untuk mencuri hak-haknya. Atau membiarkan orang lain melalui tangan anda untuk mencuri hak mereka.

Rakyat pemilik kedaulatan. Eksekutif dan legislatif adalah babu rakyat. Jadi dilarang menjadi tuan bagi rakyat. Rakyat membayar mahal untuk itu. Maka berhentilah menjadi tikus got, mencuri tulang buangan dan mengumpulkannya di sarang. Semoga pengalaman di APBA murni kemarin menjadi pelajaran berharga. Agar hal itu tidak terulang lagi, amin.[]

Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

Mahasiswa Desak TAPA Serahkan Rancangan APBA Perubahan 2015

LHOKSEUMAWE – Aliansi Mahasiswa Aceh Utara dan Lhokseumawe (AMAL) mendesak Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) untuk segera menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh.

“Jika dalam waktu dekat pihak terkait belum menyerahkan APBA Perubahan kepada DPR Aceh, maka terdapat sisa anggaran dalam jumlah besar di tahun 2015 yang tidak bisa dimanfaatkan,” ujar Sekretaris Umum AMAL, Teuku Faziel, dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Kamis, 10 September 2015.

Faziel mengatakan hal tersebut penting sekali lantaran mengingat banyak program pembagunan yang belum terselesaikan dalam APBA murni tahun 2015. Seharusnya, kata dia, program-program tersebut bisa dimasukkan ke dalam APBA Perubahan.

“Namun sampai sekarang ini belum juga diserahkan oleh pihak terkait,” katanya.

Dia mengatakan waktu pelaksanaan pembahasan anggaran murni hanya tersisa beberapa bulan lagi. Jika TAPA tidak menyerahkan rancangan anggaran perubahan nantinya akan berimbas kepada jalannya roda pembagunan di Aceh.

AMAL juga mendesak agar TAPA menyerahkan APBA perubahan paling lambat hingga akhir September 2015.

“Tentu kalau sudah begini, pembahasan di DPR Aceh akan memakan waktu hingga akhir Oktober 2015, dan lagi-lagi yang dirugikan adalah rakyat Aceh. Kita tidak inginkan ada mafia-mafia proyek yang diuntungkan dengan terlambatnya pembahasan APBA Perubahan 2015 ini,” ujarnya.

“Untuk itu kami meminta pihak eksekutif agar segera melakukan kerja sama dengan TAPA, mengingat waktu yang sudah sempit untuk melakukan pembahasan APBA Perubahan 2015,” katanya lagi.[](bna)

Ketua DPR Aceh “Sentil” Gubernur Agar Kirim Pejabat Berkompeten Bahas Rancangan Qanun

Ketua DPR Aceh “Sentil” Gubernur Agar Kirim Pejabat Berkompeten Bahas Rancangan Qanun

BANDA ACEH – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) Teungku Muharuddin, S.Sos.I, mengingatkan masih banyak tugas yang harus dilakukan oleh pemerintah. Salah satunya adalah menyelesaikan sejumlah rancangan qanun Prioritas Prolega 2015 yang saat ini sedang dibahas oleh alat kelengkapan DPRA.

Hal ini disampaikan Teungku Muha, sapaan akrab Muharuddin, pada penutupan Masa Persidangan II Tahun 2015 DPRA terhadap Rancangan Qanun Aceh tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBA Tahun 2014, Selasa, 8 September 2015. Dalam pidato pengantar itu, Teungku Muha turut menyentil Gubernur Aceh agar mengirimkan pejabat yang berkompeten untuk membahas sejumlah rancangan qanun tersebut.

“Hal yang menjadi penting dalam pembahasan bersama terhadap sejumlah rancangan qanun tersebut agar saudara Gubernur memerintahkan pejabat yang berkompeten, terutama para Kepala SKPA dan para kepala biro untuk hadir sendiri, tanpa diwakili oleh pejabat eselon terendah, apalagi staf. Sebab dalam pembahasan tersebut ada pasal-pasal yang sangat krusial untuk diambil keputusan bersama,” ujar Teungku Muha.

Pimpinan DPR Aceh tersebut juga meminta Gubernur Zaini untuk segera menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA)/Platform Prioritas Anggaran Sementara (PPAS). Selain itu, Teungku Muha juga meminta Gubernur Aceh untuk segera menyampaikan rancangan qanun perubahan APBA Tahun 2015 sesuai dengan pedoman penyusunan APBA.

“Harus disampaikan ke DPRA pada minggu ketiga bulan September ini untuk dilakukan pembahasan bersama,” katanya.[](bna)