Tag: apba 2015

Pembahasan APBA Perubahan Belum Selesai, Ini Sebabnya

Pembahasan APBA Perubahan Belum Selesai, Ini Sebabnya

BANDA ACEH – Pembahasan APBA Perubahan 2015 belum juga usai hingga pekan kedua, Oktober 2015. Padahal, sebelumnya pembahasan tersebut ditargetkan selesai akhir September 2015.

Hal ini disampaikan oleh Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, kepada portalsatu.com, Jumat, 9 Oktober 2014.

“Belum. Masih input untuk RKA di TAPA. Pembahasan di DPR Aceh sudah selesai dan diserahkan kembali ke TAPA,” kata Iskandar.

“Di DPR Aceh, pembahasan di level komisi bersama mitra masing-masing. Kalau ada perbedaan pendapat dalam memang ada. Itu tak lain untuk proses rasionalisasi,” kata politisi Partai Aceh ini lagi. [] (mal/*sar)

Kepala BMCK Pidie: Proyek Tak Selesai Kena Sanksi

Kepala BMCK Pidie: Proyek Tak Selesai Kena Sanksi

SIGLI – Kepala Dinas Bina Marga dan Cipta Karya (BMCK) Kabupaten Pidie, Muhammad Nazar meminta kepada rekanan yang mengerjakan proyek untuk dapat selesai dipangan sebelum batas waktu kontrak habis. Jika tidak maka akan kena pinalti atau pemutusan kontrak kerja.

Hal itu dikatakan Nazar, kepada portalsatu.com, ketika dikomfirmasi terkait adanya sejumlah proyek yang bobot kerjanya masih rendah, seperti proyek pembangunan gedung Pusat Data dan Inforamsi (Pusdati) di Sigli Kabupaten Pidie, Rabu 30 September 2015.

“Kita tidak main-main dalam hal proyek, jika tidak selesai akan kena pinalti,” kata Nazar sembari mengaku kalau dengan Pusdatin dia yakin akan selesai pembangunannya sebelum batas kontrak berakhir.

Lebih lanjut Nazar menerangkan kalau proyek Pusdatin itu bobotnya masih rendah karena telat dimulai pekerjaan oleh rekanan pemenang tender PT. Muara Dua Sejati dengan nilai kontrak sebesar Rp 3,48 miliar. Alasan rekanan karena belum ada pekerja sehingga telat dimulai.

“Tapi itu bukan alasan bagi kita. Yang jelas harus siap sesuai kontrak,” katanya lagi.

Gedung Pusdatin, menurut Nazar, akan dibangun secara permanen dengan kontruk berlantai tiga. Sumber dana merupakan anggaran dari provinsi sehingga provinsi sudah memperingatkan dirinya untuk terus memacu pekerjaan agar cepat siap.

“Kemarin ada kunjungan Wagub Muzakkir Manaf bersama Ketua Tim Percepatan Pengendalian Kehiatan (P2K) Aceh dr Taqwallah dan sudah menegur rekanan,” jelasnya.

Sanksi tegas, menurut Kadis BMCK ini, bukan hanya berlaku pada proyek Pusdatin, tetapi semua proyek yang ada di Pidie baik dari sumber APBA maupun APBK di bawah kendalinya.

“Jadi saya berharap kepada rekanan untuk dapat terus bekerja di lapangan sehingga proyek dapat selesai tepat waktu, rakyat dapat memanfaatkan, rekanan tidak kena sanksi,” kata Nazar. [] (mal)

Serapan Rendah, Ketua P2K Marahi Kontraktor Pusdatin Pidie

Serapan Rendah, Ketua P2K Marahi Kontraktor Pusdatin Pidie

SIGLI – Ketua Tim Percepatan Pengendalian Kegiatan (P2K) APBA Setda Aceh, dr Taqwallah memarahi rekanan pekerja proyek pembangunan gedung Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) di Sigli Kabupaten Pidie, Selasa 29 September 2015. Pasalnya, bobot bangunan masih dibawah 25 persen. Bahkan Konsultan pengawas pun kena semprot karena dianggap membela kontraktor.

Peristiwa itu terjadi ketika dr Taqwallah mendampingi Wagub Aceh Muzakkir Manaf meninjau proyek bersumber dari APBA 2015 termasuk bangunan Pusdatin dengan total nilai Rp 3,4 miliar  yang berlokasi di samping Badan Perencanaan Pembangunan (Bappeda) Pidie.

“Kenapa terlambat, apa ada hambatan.padahal saya sudah pernah mengatakan untuk dipacu pekerjaannya,” tanya Taqwallah kepada rekanan.

Konsultan pengawas CV Maulana melalui Direktur cabang Rizal mencoba menjelaskan atas pertanyaan itu, langsung dipotong Taqwallah.

“Anda konsultan kan, tidak hak anda menjawab. Apa anda membela kontraktor,” lanjutnya sembari meminta Rizal untuk diam.

Menurut dia lagi, pekerjaan pembangunan proyek terkesan lamban bahkan sangat lamban, sehingga bobot yang seharusnya akhir bulan Juni harus mencapai 32 persen fisik, kini sudah akhir September masih dibawah 25 persen.

Wagub Muzakkir Manaf nampak sedang melihat dan mengamati bangunan  sedang dikerjakan sesekali melihat data yang dipegang Taqwallah tanpa member komentar apapun. Hanya Ketua Tim P2K yang memberi komentar serta menegur kontraktor dan konsultan.

Dia juga menanyakan direktur rekanan kepada pengawas lapangan, karena tidak nampak di lokasi, menurut pengawas bosnya sedang berada di Medan untuk belanja material besi.

Setelah memberi masukan untuk terus dipacu pekerjaannya sehingga tidak akan jadi masalah dengan tahun anggaran, rombongan Wagub yang didampingi Bupati Pidie Jaya Aiyub Abbas serta Wakil bupati Pidie M Iriawan bergerak meninjau Pembangunan Masjid Agung Al-falah dan meneruskan kembali ke Banda Aceh.

Rizal selaku konsultan pengawasan dalam proyek tersebut mengaku kecewa atas sikap Ketua Tim P2K yang tidak memberikan kesempatan kepadanya untuk menjelaskan terkait keterlambatan pembangunan fisik. “Saya kecewa, apalagi sampai dituduh membela kontraktor. Padahal, saya mau menjelaskan atas pertanyaan itu. Kan saya selaku pengawas juga berkewajiban melaporkan tentang kondisi di lapangan,” kata Rizal kepada wartawan di lokasi proyek. [] (mal)

Foto: Mualem didampingi Kepala Bappeda dan Wakil Bupati Pidie sedang melihat data pembangunan Pusdatin Pidie.

Wagub Aceh Tinjau Sejumlah Proyek di Tiga Kabupaten

Wagub Aceh Tinjau Sejumlah Proyek di Tiga Kabupaten

MEUREUDU – Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, didampingi sejumlah Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh akan meninjau sejumlah proyek yang saat ini sedang berjalan di Kabupaten Pidie Jaya, Pidie dan Aceh Besar, Selasa, 29 September 2015.

“Hari ini ada beberapa proyek yang akan ditinjau oleh Wakil Gubernur. Mulai dari proyek Jembatan Gantung Panton Limeng, pembangunan sarana dan pra-sarana lokasi transmigrasi Gadong, Gedung Pusdatin, beberapa proyek dan jembatan baja di Aceh Besar hingga proyek pembangunan jalan Jantho-Batas Aceh Jaya,” ujar Kepala Biro Humas Setda Aceh, Drs H M Ali Al-Fata.

Karo Humas menjabarkan, beberapa proyek yang akan ditinjau oleh Wagub adalah Jembatan Gantung Panton Limeng. Saat ini, pengerjaan proyek memasuki tahap pemasangan batu oprit dan pemancangan tiang pilon pada dua sisi. Proyek ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2015, sebesar Rp4,139 miliar.

Selanjutnya Wagub dan rombongan akan menuju ke lokasi proyek pembangunan sarana dan prasarana transmigrasi Gadong. Saat ini, proyek yang menelan biaya sebesar Rp2,742 miliar itu sedang dalam tahap pemasangan rangka atap empat unit rumah, pembuatan jalan gampong, jalan poros, pemasangan rangka atap gudang, pembangunan balai desa dan pemasangan batu musahalla.

Usai dari lokasi transmigrasi, pria yang akrab disapa Mualem itu akan bertolak ke wilayah Pidie untu meninjau proyek pembangunan Gedung Pusdatin di kabupaten yang terkenal dengan emping itu.

Geudung Pusdatin dibangun dengan menggunakan dana otonomi khusus kabupaten sebesar Rp3,480 miliar. Saat ini rekanan sedang mengerjakan pembesian slop pondasi dan pemasangan mall plat lantai dua.

Wagub dan rombongan kemudian akan bertolak ke Kabupaten Aceh Besar untuk meninjau proyek pembangunan jembatan baja Krueng Keumireu. Proyek yang menelan dana sebesar Rp4,353 miliar itu, saat ini sedang me-review desain meninggikan elevasi lantai jembatan untuk menghindari tanjakan pada oprit jembatan.

Selanjutnya Wagub akan menuju ke proyek pembangunan jembatan baja Krueng Batee. Proyek yang didanai oleh APBA sebesar Rp3,960 miliar itu, saat ini baru memasuki tahap pengecoran pondasi sumuran jembatan. Wagub dan rombongan juga akan menuju ke proyek pembangunan jembatan baja di Krueng Beutong. Berdasarkan data terakhir, proyek yang menelan biaya sebesar Rp4,244 miliar itu, saat ini baru memasuki tahap penggalian pondasi sumuran.

Karo Humas Setda Aceh mengatakan tujuan terakhir kunjungan kerja Wagub adalah ke lokasi pembangunan jalan tembus Jantho-Batas Aceh Jaya. Proyek yang didanai APBA ini menelan biaya sebesar Rp13,648 miliar.[]

Hingga 18 September, Realisasi APBA 2015 Baru 47 Persen

Hingga 18 September, Realisasi APBA 2015 Baru 47 Persen

BANDA ACEH – Realisasi APBA 2015 baru berjalan 47 persen hingga 18 September 2015. Pencapaian ini dinilai masih jauh dari target yang diharapkan oleh Pemerintah Aceh.

Dikutip dari situs P2K APBA, dari total Rp12,755 triliun APBA 2015, ternyata realisasi keuangan baru 43 persen dan fisik 47 persen, hingga 18 September 2015.

Padahal, Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan sebesar 50 persen untuk keuangan dan fisik. Dengan kata lain, target untuk realisasi keuangan masih minus 7,0 persen dan fisik 8,0 persen.

Pencapaian target tadi dinilai akan sulit terpenuhi mengingat liburan Idul Adha sebentar lagi. []

Pejabat Ini Langgar Perintah Gubernur Aceh, Soal Apa?

Pejabat Ini Langgar Perintah Gubernur Aceh, Soal Apa?

BANDA ACEH  – Siang itu kalender menunjukan 15 September 2015. Saat itu pula portalsatu.com mengunjungi beberapa dinas yang mendapatkan rapor merah.

Matahari masih tinggi sekira pukul 14.20 sepeda motor portalsatu.com memasuki pelataran parkir Dinas UKM dan Koperasi Aceh yang terletak di Jalan P. Nyak Makam, Lampineung Banda Aceh. Dinas ini merupakan salah satu SKPA yang mendapatkan rapor merah.

Suasana sangat tenang, pemandangan di sekitar sangat asri dan nyaman dengan pepohonan yang mendominasi, tenang dan sepi. Hanya terlihat beberapa orang lalu-lalang dari beberapa ruangan. Sedangkan mayoritas ruangan terkunci dan tidak ada aktifitas. Tenang dan damai, sangat kontras dengan rapor merah yang baru saja diterima dinas ini.

Portalsatu.com mencoba menemui kepala dinas terkait dan ingin menanyakan langkah apa saja yang telah diambil untuk memperbaiki rapor merah yang telah diterima.

Namun alangakah terkejutnya saat mendengar bahwa kepala dinas UKM dan Koperasi sedang berada di Jakarta.

“Bapak kepala tidak ada di tempat beliau sedang pergi ke Jakarta,” ucap satpam yang bertugas di dinas tersebut sembari mencuri pandang ke layar gawai yang ada di tangannya.

Padahal, sebelumnya Gubernur Aceh Zaini Abdullah, beberapa hari yang lalu, telah melarang kepala dinas yang mendapatkan rapor merah untuk dinas ke luar daerah.

“Saya juga melarang para Kepala SKPA untuk tugas keluar daerah, kecuali memang penting. Kalau tidak penting, wakilkan saja kepad staf. Ini semata-mata untuk memacu daya serap anggaran,” kata gubernur Minggu 13 September 2015.

Karena kepala dinas tidak ada di tempat kami mencoba untuk bertemu dengan wakilnya namun saat yang bersamaan wakil kepala pun tidak ada di kantor.

“Wakilnya baru saja ke luar,” ucap satpam itu lagi.

Kru portalsatu.com harus kembali tanpa membawa informasi penting terkait perbaikan rapor merah tersebut kecuali kabar bahwa kepala dinas ini telah melanggar titah gubernur dengan pergi ke luar daerah. [] (mal)

Laporan M. Fajarli Iqbal

 

Penyerahan APBA Perubahan dari Eksekutif ke DPR Aceh Kembali Molor

Penyerahan APBA Perubahan dari Eksekutif ke DPR Aceh Kembali Molor

BANDA ACEH- Penyerahan draf APBA Perubahan 2015 dari Tim Anggaran Pemerintah Aceh (TAPA) ke DPR Aceh kembali molor. Pihak eksekutif melalui Bappeda Aceh ternyata tak jadi menyerahkan draf APBA Perubahan pada Senin 14 September 2015.

Ketua Badan Legislasi DPR Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, yang dikonfirmasi portalsatu.com, membenarkan belum adanya penyerahan draf APBA Perubahan 2015.

“Belum. Tadi baru saya telpon Bappeda. Belum selesai diinput,” kata Iskandar Usman.

Iskandar mengaku belum mengetahui kapan APBA Perubahan akan diserahkan ke DPR Aceh. Padahal, kata Iskandar, semakin cepat pembahasan APBA Perubahan akan semakin baik.

“Belum tahu. Coba konfirmasi ke Bappeda langsung,” kata mantan aktivis mahasiswa ini. [] (mal)

Serapan Anggaran Rendah, Gubernur Larang Kepala SKPA Keluar Daerah

Serapan Anggaran Rendah, Gubernur Larang Kepala SKPA Keluar Daerah

BANDA ACEH – Gubernur Aceh Zaini Abdullah mengatakan, realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) hingga September 2015 baru mencapai 40 persen dari Rp12,7 triliun.

“Realisasi APBA hingga September ini baru mencapai 40 persen. Memang, ini agak sedikit terlambat,” ungkap Zaini Abdullah di Banda Aceh, Minggu.

Menurut Gubernur, seharusnya hingga September ini realisasi anggaran sudah mencapai 60 persen. Dengan demikian diharapkan di akhir tahun anggaran bisa mencapai 100 persen.

Karena itu, Gubernur mengingatkan para Kepala Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) agar bekerja keras mengejar keterlambatan realisasi atau daya serap APBA tersebut.

“Saya juga melarang para Kepala SKPA untuk tugas keluar daerah, kecuali memang penting. Kalau tidak penting, wakilkan saja kepad staf. Ini semata-mata untuk memacu daya serap anggaran,” katanya.

Gubernur mengatakan, masa pelaksanaan APBA 2015 tinggal beberapa bulan lagi. Sementara, banyak program kerja belum dikerjakan maupun yang terselesaikan.

Setiap kepala SKPA, kata dia, harus mampu menyelesaikan program-program pembangunan yang dibiayai APBA seoptimal mungkin. Jika tidak selesai, tentu yang rugi masyarakat Aceh.

“Saya mengingatkan jangan sampai ada program pembangunan yang dibiayai APBA 2015 tidak terlaksana atau selesai dikerjakan. Karena itu, saya meminta semuanya dipacu agar selesai sesuai rencana,” kata Zaini Abdullah. | sumber: antara

241 Paket Proyek APBA 2015 Belum Tandatangan Kontrak

241 Paket Proyek APBA 2015 Belum Tandatangan Kontrak

BANDA ACEH – Sebanyak 241 paket proyek APBA 2015 belum juga dilakukan tandatangan kontrak hingga 11 September 2015. Pengerjaan proyek ini terancam gagal mengingat waktu pelaksanaan yang hanya tinggal 3 bulan lagi.

Berdasarkan situs P2K APBA, paket proyek yang paling banyak belum tandatangan kontrak berada di Dinas Pendidikan Aceh dengan 161 paket. Posisi selanjutnya ada di Bina Marga Aceh dengan 13 paket, Dinkes 9 paket, Dispora 8 paket, Cipta Karya 6 paket, DKP 6 paket, Hubkom 5 paket, dan RSUZA 5 paket.

Kemudian ada BPM dengan 5 paket, Distan 5 paket, Keswan 4 paket, BPLUH 4 paket, Setwan 2 paket, Dinsos 2 paket, Indag 2 paket, Dinas Pengairan 1 paket, Budpar 1 paket, Disbun 1 paket, serta Adpemb 1 paket.

Sebelumnya diberitakan, sebanyak 6 Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA) masih berapor merah hingga 14 September 2015.

Berdasarkan situs P2K APBA milik Pemerintah Aceh, SKPA berapor merah ini adalah satuan kerja yang realisasi anggarannya masih di bawah 25 persen.

SKPA ini seperti Dinas Pengairan Aceh yang serapan anggaran baru 19,7 persen, Bina Marga Aceh yang baru 20,2 persen, Cipta Karya 20,4 persen, Dinas Kesehatan Hewan 21,3 persen, UKM 21,9 persen, serta Dinas Pendidikan Aceh 22,6 persen. [] (mal)