Tag: apamas

Mahasiswa Nilai Bupati Aceh Selatan Bohong Soal Beasiswa

Mahasiswa Nilai Bupati Aceh Selatan Bohong Soal Beasiswa

TAPAK TUAN – Mahasiswa Aceh Selatan kecewa dengan alokasi anggaran untuk beasiswa mahasiswa tahun 2015 dari pemerintah kabupaten setempat yang tidak sesuai dengan kuota daftar penerima.

“Pemerintah Aceh Selatan hanya mengalokasikan beasiswa mahasiswa Aceh Selatan sebanyak Rp 500 juta. Tentunya ini tidak relevan dengan jumlah mahasiswa Aceh Selatan yang mencapai tujuh ribu orang,” ujar Ketua Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Labuhan Haji Barat (IPPEMALBAR) Aceh Selatan, Ozy Riski, mewakili Aliansi Paguyuban Mahasiswa Aceh Selatan (APaMAS) dalam siaran persnya kepada portalsatu.com, Rabu, 20 Mei 2015.

Ia kemudian merujuk Pasal 49 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2013 yang menyebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidikan dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20 persen dari APBN dan APBD. Jika merujuk undang-undang ini, kata Ozy, seharusnya dana total beasiswa yang dikucurkan 20 persen dari APBK Aceh Selatan yang mencapai Rp 1,089 trilliun.

“Yakni sebesar Rp 217. 800.000.000,” katanya.

Ia mengatakan Bupati Aceh Selatan pernah menyampaikan kepada seluruh kepala desa di kabupaten itu agar menyisihkan beasiswa kepada mahasiswa di masing-masing desa. Hal ini disampaikan Bupati dalam audiensi dengan paguyuban kecamatan se Aceh Selatan beberapa waktu lalu.

“Bupati Aceh Selatan mengungkapkan bahwa akan mengupayakan agar kepala desa se-Aceh Selatan menyisihkan beasiswa untuk mahasiswa di masing-masing desa, yaitu dari sharing dana desa 10 persen,” katanya.

Padahal, kata Ozy, kebijakan ini bertentangan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Desa Nomor 5 Tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa. Dalam undang-undang dan peraturan tersebut sama sekali tidak ada ruang alokasi beasiswa pada dana desa.

“Sebagai pertimbangan, jumlah alokasi total dana desa untuk Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2015 ditetapkan sebesar Rp 10.727.420.020. Jika diambil dari dana tersebut sebagaimana yang disampakan Bupati Aceh Selatan sungguh tidak rasional,” kata Ozy.

Dalam pertemuan tersebut, kata Ozy, Bupati Aceh Selatan juga menyampaikan akan fokus kepada pemberian beasiswa kepada mahasiswa yang akan dan sedang mengambil S2. Padahal, mayoritas mahasiswa Aceh Selatan–terutama D3 dan S1–berasal dari keluar yang ekonominya menengah ke bawah.

“Seharusnya Bupati Aceh Selatan dapat melihat hal tersebut lebih objektif,” katanya.

APaMAS menilai Bupati Aceh Selatan juga telah melakukan pembohongan dan bersikap egois serta mengangkangi kesepakatan dengan mahasiswa. “Hal ini terbukti bahwa tanpa adanya penambahan alokasi anggaran, Bupati Aceh Selatan langsung mencairkan alokasi beasiswa Rp 500 juta tersebut,” katanya.

Ironisnya lagi, kata Ozy, tidak ada kualifikasi yang diperuntukkan kepada mahasiswa Aceh Selatan secara umum tetapi hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang sedang skripsi (S1) atau thesis (S2).

“Kami menilai Bupati Aceh Selatan telah membohongi dan membodohi mahasiswa Aceh Selatan. Belum lagi jika lihat adanya upaya klaim program yang dipublikasi oleh Pemerintah Aceh Selatan cenderung kepada pembohongan publik dan hanya sebatas pencitraan publik,” kata Ozy.

Menurut Ozy, bukti adanya pembohongan publik oleh Bupati Aceh Selatan juga bisa dilihat dari beberapa program seperti pembangunan jalan Trumon-Buloh Seuma, pembangunan jalan dari Air Pinang-Pasie Raja, SMA Unggul Insan Madani, SMA Unggul Tapaktuan, MAN Unggul Tapaktuan, SMA Unggul Darussalam Labuhan Haji.

Pembangunan tersebut, kata Ozy, bukanlah program masa pemerintahan HT Sama Indra-Kamarsyah (SAKA) tetapi sudah ada sejak pemerintahan sebelumnya. “Kami juga menilai Himpunan Mahasiswa Aceh Selatan (HAMAS) sebagai organisasi mahasiswa yang dulunya kritis kini terlihat hanya bungkam, karena takut mengkritik pemerintah Aceh Selatan. Ketakutan itu pula menjadi tanda tanya hingga kami menilai HAMAS telah bersekongkol dengan Bupati Aceh Selatan dalam membohongi mahasiswa. Apakah ini dikarenakan ketua dan sekretaris HAMAS bukan lagi berstatus mahasiswa sehingga mengebiri hak-hak mahasiswa,” katanya.[]