Tag: adg

Terkait Dugaan Jual Beli Perbup, Komisi D DPRK Aceh Timur Bakal Panggil Kepala BPMPKS

Terkait Dugaan Jual Beli Perbup, Komisi D DPRK Aceh Timur Bakal Panggil Kepala BPMPKS

IDI RAYEUK – Ketua Komisi D DPRK Aceh Timur Bidang Kesejateraan Rakyat, Hermansyah, mengatakan akan memanggil Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi. Hal ini terkait dengan dugaan praktek jual beli peraturan bupati tentang petunjuk teknis proses pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik yang ada di Aceh Timur.

“Sejauh ini untuk pihak kita di Komisi D belum ada laporan terkait adanya isu jual beli Perbup. Namun masalah ini, kita akan menyurati Kepala BPMPKS untuk mengklarifikasi permasalahan itu,” ujar Hermansyah saat diwawancarai portalsatu.com di ruang kerjanya, Kamis, 8 Oktober 2015.

Menurutnya jika praktek jual beli Perbup itu terbukti, secara aturan pihak Komisi D yang juga sebagai instansi mitra kerja dengan BPMPKS tidak melegalkan adanya kasus tersebut.

“Jika ada permasalahan seperti ini kita tidak terima dan kita harapkan kasus yang seperti ini untuk segera dihilangkan. Jangan ada lagi oknum-oknum BPMPKS mengutip uang dari geuchik, jalankan saja sesuai aturan dan mekanismenya yang baik,” katanya.

Ketua komisi D juga beharap untuk ADG yang sudah direalisasikan kepada seluruh desa agar bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

Bek gara-gara na peng ADG be-ok, sithon 15 droe lop ureung lam penjara (jangan gara-gara ada uang ADG sedikit, setahun 15 orang masuk penjara). Tetapi cobalah pihak instansi terkait bekerja secara profesional,” ujar politisi Partai Aceh itu.

“Kita berharap kepada seluruh anggota DPRK Aceh Timur untuk bekerja sama dalam mengawasi realisasi Alokasi Dana Gampong (ADG) agar tertata dengan prosedur yang baik,” katanya.[](bna)

Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG

Kepala BPMKS Aceh Timur Diduga Jual Perbup Juknis Pencairan ADG

IDI RAYEUK – Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Sejahtera (BPMPKS) Aceh Timur, Alfiandi, dituding menjual peraturan bupati tentang petunjuk teknis progres pencairan tahap II Alokasi Dana Gampong (ADG) kepada setiap geuchik. Praktek jual beli perbup ini diungkap oleh sumber portalsatu.com yang minta namanya dirahasiakan pada Rabu, 7 Oktober 2015.

Menurut sumber tersebut, Perbup juknis pencairan ADG ini dijual kepada para geuchik di Aceh Timur dengan harga bervariasi, mulai Rp 50 ribu hingga Rp 500 ribu per rangkapnya. Sementara itu, jumlah geuchik di Aceh Timur mencapai 513 orang berdasarkan data keseluruhan gampong.

“Untuk mendapatkan perbup itu setiap geuchik menyerahkan uang  langsung kepada Kepala BPMPKS di ruang kerjanya,” ujar sumber portalsatu.com tersebut.

Sementara itu, Kepala BPMPKS Aceh Timur, Alfiandi, saat dikonfirmasi wartawan di kantornya membantah keras isu penjualan perbup tersebut. Namun dia mengatakan pihak BPMPKS tidak memilki anggaran khusus untuk mencetak perbup.

“Jadi untuk keseragaman dan tidak terjadi kesalahan dari perbup baru tahap ke II, pihak kita mengkoordinir untuk mencetak dan memperbanyak kemudian dibagikan kepada setiap geuchik,” katanya.

Dia mengaku BPMKS Aceh Timur tidak menjual perbup tersebut. Pihaknya hanya meminta uang seikhlas hati dari tiap geuchik untuk biaya fotokopi perbup.

“Jika geuchiknya fotokopi sendiri, kita takutkan ada yang salah atau tidak seragam. Namun Jika ada yang kasih uang kita terima dan kita tulis namanya, dan kalau tidak mau kasih, ya fotokopi sendiri aja, gak apa-apa,” ujarnya.

Menurut Alfiandi, uang dari hasil pemberian setiap geuchik akan digunakan untuk memperbaiki ATK Kantor BPMKS Aceh Timur. Dia mencontohkan seperti perbaikan printer dan membeli kertas yang selama ini digunakan untuk membantu geuchik agar proses pencairan dana ADG lancar.

Dia mengatakan pihak BPMPKS juga tidak memaksa meminta uang dari para geuchik.

“Kita hanya niat membantu geuchik saat ada data yang salah. Jadi mereka tidak perlu pulang lagi dan bisa menggunakan komputer yang disediakan pihak kita dan itu demi proses kelancaran administrasi untuk pencairan ADG,” ujarnya.

Dia menduga isu tersebut sengaja dikembangkan untuk kepentingan politik pihak tertentu.

“Ini saya tahu ada orang bermain di belakang untuk mempolitisir jabatan saya, kita di sini hanya niat baik untuk membantu dan tidak memaksa meminta uang dari geuchik,” katanya.[](bna)