Tag: Adat Aceh

Adat Mè Bu

Adat Mè Bu

Adat mè bu hingga kini masih lestari di Aceh. Mè bu, yang dalam bahasa Indonesia berarti ‘membawa nasi’. Ada banyak jenis mè bu, seperti mè bu bak ureung meuninggai (membawa nasi ke tempat orang meninggal) dan bak ureung meumè.

Adat mè bu bak ureung meumè dikenal dengan istilah keumaw’euh atau meulineun. Keumaw’euh biasanya berlangsung pada bulan keenam hingga ketujuh. Ini dilakukan oleh keluarga lintô kepada istrinya/keluarga istri. Besar kecilnya idang, tergantung pada kemampuan masing-masing. Sebelumnya, yaitu pada bulan ketiga atau keempat kehamilan, pihak keluarga lintô mengantarkan boh kayèe kepada dara barô.

Keumaw’euh merupakan adat Aceh yang sejak dulu hingga kini sangat menonjol, bermakna, dan penting. Di Aceh Besar, misalnya, mè bu adalah seperangkat upacara adat dalam bentuk nasi beserta lauk-pauknya yang dimasukkan dalam reubieng dan talam hidangan dari keluarga suami untuk diantar pada bulan-bulan tertentu kepada istri karena kehamilan.

Di daerah ini biasanya mè bu berlangsung pada saat seorang istri hamil usia 4 s.d. 6 bulan. Puncaknya adalah pada usia kehamilan mencapai bulan ke-7. Apabila kehamilan telah memasuki bulan kedelapan, apalagi bulan ke-9, mè bu itu sulit dilakukan lagi. Kedua keluarga, baik keluarga suami maupun keluarga istri akan menanggung malu aib. Dalam pandangan masyarakat, bila adat mè bu tidak dilakukan, yang bersangkutan akan terkena sanksi adat.

Yang dibawa saat mè bu adalah nasi dan lauk pauk yang pada umumnya terdiri dari nasi biasa, ayam panggang/gulai ayam, daging, gulai ikan, kuah lapik, dan lain-lain. Orang kaya biasanya membawa sampai tujuh hidangan, kadang-kadang lebih. Namun, hal itu berlaku bagi semua keluarga walaupun hidangan sederhana.

Salah satu peralatan yang dipakai dalam tradisi mè bu adalah rubieng, suatu tempat seperti baku nasi yang luasnya dapat menampung antara 5-10 bambu beras yang telah dimasak menjadi nasi. Rubieng ini semacam glông yang dipakai pada/atas talam atau dapeusi.

Rubieng biasanya dibuat dari kulit bambu atau dari batang lidi yang sering digunakan untuk alat peunyeukat, terutama padi atau nasi sebagaimana di Kampung Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah. Talam dan dapeusi adalah alat semacam baki, tetapi bentuknya bundar , ada yang terbuat dari tembaga, ada yang dari seng plat. Talam lebih besar, sedangkan dapeusi lebih kecil.

Salah satu gulai yang dibawa dalam kegiatan mè bu, seperti yang disebut di atas, adalah kuah lapik. Kuah lapik merupakan jenis kuah dari ikan tongkol yang di dalamnya juga ada lapisan buah-buahan yang sudah dipotong-potong seperti terdapat di Kampung Pande, Banda Aceh. Ada juga kuah lapik yang dimasak dari ikan tongkol bercampur nangka muda, nenas muda, dan biasanya bumbunya tanpa kunyit seperti terdapat di Kampung Daroy Jeumpet, Kecamatan Darul Imarah.

Mè bu dilaksanakan oleh sejumlah kaum ibu dari keluarga suami yang dipimpin oleh istri geuchik, istri teungku, para ibu lainnya, serta para tokoh yang dianggap tepat atau patut di kampung itu. Kegiatan itu dilakukan sekitar pukul 11.00 WIB ke atas. Banyak sedikitnya para pengantar tergantung pada kemampuan dan besarnya hidangan. Hidangan me bu yang tiba di rumah menantu berupa bungkusan nasi khusus beserta lauk pauknya yang diistimewakan untuk menantu (meulintèe).

Di Kampung Lambaro Angan, Darussalam, Aceh Besar nasi bungkus itu disebut bu meulineum. Ada juga nasi khusus dengan kue-kue khas Aceh (12 macam) sebagaimana berlaku di Kampung Cot Geundreut Meulayoe, Kuta Baro, Aceh Besar. Selanjutnya, semua perangkat hidangan yang telah sampai di rumah meulintèe akan dibuka dan disajikan upacara kenduri pada waktu tertentu dengan turut mengundang seluruh keluarga beserta keuchik, teungku, serta tetangga terdekat dan tokoh-tokoh lain yang patut.

Sebelum kegiatan mè bu dilakukan, ada yang unik oleh masyarakat Kampung Lam Pakuk Gleeyeung, Kecamatan Indrapuri, Aceh Besar, yaitu membuat bu cue dari pihak keluarga suami sebagai tanda pemberitahuan awal bahwa menantu telah hamil. Namun, sebelum bu cue diantarkan, terlebih dahulu kira-kira pada waktu anak perempuan hamil lima bulan, ibunya (ma dara barô) memandikan anaknya. Pada saat itu ibunya membuat nasi ketan sekadarnya dan mengantarkan ke rumah keluarga suami (ma lintô). Penyampaian nasi ketan ini merupakan tanda (pemberitahuan) bahwa anaknya (menantu) telah hamil.

Apabila nasi ketan ini telah diterima, pihak keluarga suami (lintô) mempersiapkan bu cue. Bu cue adalah seperangkat nasi beserta lauk-pauknya sekadar satu rantang beserta seperangkat seunicah (rujak) yang diantarkan secara diam-diam (rahasia) ke rumah menantunya yang hamil sebelum acara mè bu dilakukan.

Pada saat diantarkan bu cue oleh keluarga suami, pihak istri dan seiisi rumahnya tidak mengetahui sama sekali sehingga mengagetkan mereka. Pada saat itu, ibu si istri mengatakan pada anaknya yang hamil, “Hai, hai mak tuan ka trôk.” Setelah bu cue dilaksanakan, barulah beberapa bulan kemudian acara mè bu  dilaksanakan secara resmi. Di Kampung Daroy Jeumpet, Darul Imarah, Aceh Besar, mè bu lebih populer dengan sebutan mè bu kude. Kude ini hampir sama dengan reubing.

Di Aceh Barat Daya, terutama Blangpidie, mèe bu atau lebih dikenal dengan keumaw’euh bukan hanya dilakukan oleh pihak keluarga, tetapi juga oleh tetangga sekitar.

Tujuan utama upacara mè bu adalah sebagai pernyataan kepada umum bahwa janin yang dikandung oleh dara barô adalah benar-benar asli dan sah menurut adat dan syarak sebagai bagian dalam keluarga/kerabat. Sikap pernyataan itu merupakan kebutuhan rohani/moril sang istri dalam upaya memenuhi kegembiraan dan kebahagiaan.

Sebenarnya, bukan hanya mè bu yang dilakukan ketika istri sedang hamil. Ada pula adat jak intat boh kayèe ‘mengantar buah-buahan’, puwoe eungkӧt tirom, bieng, udeung, eungkӧt meuaweuh, dan buah-buahan untuk seunicah.

Selain itu, selama masa kehamilan, ada pula pantangan/tabu yang tidak boleh dilanggar oleh suami dan istri seperti tidak boleh pulang tengah malam dan peunangkai keu pageu tubôh (Badruzzaman Ismail, 2002:157-160).[]

*Sumber bacaan: “Budaya Aceh” oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.

Perilaku Adat Masyarakat Aceh: Upacara Perkawinan

Perilaku Adat Masyarakat Aceh: Upacara Perkawinan

Tak hanya dalam bentuk peusijuek, perilaku adat masyarakat Aceh juga ada dalam bentuk upacara perkawinan. Sebagaimana peusijuek, tradisi dalam upacara perkawinan telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi itu merupakan suatu tatanan dan mekanisme yang harus dilalui seseorang dalam proses membangun rumah tangga sejak pencarian jodoh, pernikahan, dan duduk pada acara pelaminan.

Seseorang yang hendak menikah, terlebih dahulu melakukan cah rӧt. Istilah ini identik dengan ‘merintis jalan’ dalam bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dipercaya dengan melakukan pendekatan/pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga (pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan) sampai mendapat kata sepakat atau tidak.

Setelah cah rӧt, kegiatan dilanjutkan dengan meulakèe dan seulangké. Ini dilakukan bila pengurusan cah rӧt berhasil. Meulakèe dapat diartikan dengan ‘meminang’. Meulakèe dilakukan secara terbuka melalui seulangké disertai beberapa orang tua. geuchik, dan teungku meunasah/imuem meunasah. Ini ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut dengan ba ranup kong haba. Seulangké adalah pembicaraan resmi tentang pertunangan dengan menyelesaikan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dijanjikan. Tugas seulangké kadang-kadang sekaligus merangkap sebagai pelaku cah rӧt, atau kadang-kadang terpisah.

Seulangké kadang-kadang juga sekaligus melaksanakan ba ranup. Kadang-kadang tugas ba ranup dengan tugas awal seulangké juga ada yang terpisah, dan bahkan banyak tugas seulangké sekaligus dengan ba ranup kong haba.

Pada upacara ba ranup, kedua belah pihak memutuskan secara musyawarah tentang jeunamèe (mas kawin), waktu yang baik untuk meugatip (menikah), waktu yang baik untuk peuduek sandéng (peresmian), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perhelatan perkawinan.

Setelah selesai meulakèe dan seulangké, dan semua keputusan dalam kegiatan seulangké telah dilaksanakan, dilaksanakanlah meugatip (menikah). Ini merupakan acara yang sangat sakral/suci sejalan dengan ketentuan sunah Rasul yang bernilai ibadah.

Kegiatan meugatip lantas dilanjutkan dengan peresmian perkawinan/walimatul ursyi. Peresmian perkawinan dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan adat setempat. Bagi masyarakat umum biasanya dipilih waktu setelah panen padi. Ada pula sebagian masyarakat yang memilih hari dan bulan pernikahan setelah bulan Haji sehingga di daerah itu tidak satu pun didapati menikah di bulan Haji. Ini karena adanya keyakinan masyarakat bahwa menikah di bulan itu dapat membuat usia pernikahan tidak berlangsung lama. Itulah sebabnya, dalam penentuan bulan pernikahan, bulan Haji disebut bulan panas.

Tahap prosesi dalam peresmian pernikahan meliputi masa persiapan, hari pelaksanaan, dan selesai peresmian. Berkaitan dengan persiapan, pihak dara barô melakukan berbagai persiapan rumah tangga, acara kenduri, bôh gaca, manoe pucôk bagi dara barô. Adapun pihak lintô barô mempersiapkan peuneuwoe lintô, acara intat lintô, dan acara kenduri sekaligus dengan acara tueng dara baro. Kenduri perkawinan, baik bagi pihak lintô maupun dara barô berlangsung pada hari yang sama. Di daerah tertentu intat lintô dilakukan pada malam hari. Namun, biasanya ini dilakukan jika tempat lintô berdomisili tidak terlalu jauh dengan tempat domisili dara barô. Acara tueng dara barô dilakukan beberapa hari kemudian dan biasanya urusan kaum perempuan saja.

*Sumber bacaan: “Budaya Aceh” oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.

Perilaku Adat Masyarakat Aceh: Upacara Perkawinan

Perilaku Adat Masyarakat Aceh: Upacara Perkawinan

Tak hanya dalam bentuk peusijuek, perilaku adat masyarakat Aceh juga ada dalam bentuk upacara perkawinan. Sebagaimana peusijuek, tradisi dalam upacara perkawinan telah berlangsung secara turun-temurun. Tradisi itu merupakan suatu tatanan dan mekanisme yang harus dilalui seseorang dalam proses membangun rumah tangga sejak pencarian jodoh, pernikahan, dan duduk pada acara pelaminan.

Seseorang yang hendak menikah, terlebih dahulu melakukan cah rӧt. Istilah ini identik dengan ‘merintis jalan’ dalam bahasa Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara rahasia oleh seseorang yang dipercaya dengan melakukan pendekatan/pembicaraan pada kedua belah pihak keluarga (pihak laki-laki dan pihak keluarga perempuan) sampai mendapat kata sepakat atau tidak.

Setelah cah rӧt, kegiatan dilanjutkan dengan meulakèe dan seulangké. Ini dilakukan bila pengurusan cah rӧt berhasil. Meulakèe dapat diartikan dengan ‘meminang’. Meulakèe dilakukan secara terbuka melalui seulangké disertai beberapa orang tua. geuchik, dan teungku meunasah/imuem meunasah. Ini ditempuh melalui suatu upacara kecil yang disebut dengan ba ranup kong haba. Seulangké adalah pembicaraan resmi tentang pertunangan dengan menyelesaikan berbagai prosedur dan ketentuan yang berlaku dan dijanjikan. Tugas seulangké kadang-kadang sekaligus merangkap sebagai pelaku cah rӧt, atau kadang-kadang terpisah.

Seulangké kadang-kadang juga sekaligus melaksanakan ba ranup. Kadang-kadang tugas ba ranup dengan tugas awal seulangké juga ada yang terpisah, dan bahkan banyak tugas seulangké sekaligus dengan ba ranup kong haba.

Pada upacara ba ranup, kedua belah pihak memutuskan secara musyawarah tentang jeunamèe (mas kawin), waktu yang baik untuk meugatip (menikah), waktu yang baik untuk peuduek sandéng (peresmian), dan hal-hal lain yang berkaitan dengan perhelatan perkawinan.

Setelah selesai meulakèe dan seulangké, dan semua keputusan dalam kegiatan seulangké telah dilaksanakan, dilaksanakanlah meugatip (menikah). Ini merupakan acara yang sangat sakral/suci sejalan dengan ketentuan sunah Rasul yang bernilai ibadah.

Kegiatan meugatip lantas dilanjutkan dengan peresmian perkawinan/walimatul ursyi. Peresmian perkawinan dilaksanakan pada hari yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Biasanya dipilih hari dan bulan yang baik menurut kebiasaan adat setempat. Bagi masyarakat umum biasanya dipilih waktu setelah panen padi. Ada pula sebagian masyarakat yang memilih hari dan bulan pernikahan setelah bulan Haji sehingga di daerah itu tidak satu pun didapati menikah di bulan Haji. Ini karena adanya keyakinan masyarakat bahwa menikah di bulan itu dapat membuat usia pernikahan tidak berlangsung lama. Itulah sebabnya, dalam penentuan bulan pernikahan, bulan Haji disebut bulan panas.

Tahap prosesi dalam peresmian pernikahan meliputi masa persiapan, hari pelaksanaan, dan selesai peresmian. Berkaitan dengan persiapan, pihak dara barô melakukan berbagai persiapan rumah tangga, acara kenduri, bôh gaca, manoe pucôk bagi dara barô. Adapun pihak lintô barô mempersiapkan peuneuwoe lintô, acara intat lintô, dan acara kenduri sekaligus dengan acara tueng dara baro. Kenduri perkawinan, baik bagi pihak lintô maupun dara barô berlangsung pada hari yang sama. Di daerah tertentu intat lintô dilakukan pada malam hari. Namun, biasanya ini dilakukan jika tempat lintô berdomisili tidak terlalu jauh dengan tempat domisili dara barô. Acara tueng dara barô dilakukan beberapa hari kemudian dan biasanya urusan kaum perempuan saja.

*Sumber bacaan: “Budaya Aceh” oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh, 2009.

Badan Eksekutif Kerajaan Aceh Darussalam

Badan Eksekutif Kerajaan Aceh Darussalam

Pada tulisan bahasa sebelumnya yang berjudul “Adat bak Poteumeureuhom” disebutkan, Poteu Meureuhôm tidak berarti yang memegang kekuasaan itu raja yang almarhum, tetapi siapa pun raja yang sedang berkuasa, dialah yang memegang jabatan eksekutif tertinggi.

Berbicara masalah eksekutif, pada zaman dulu Kerajaan Aceh memiliki struktur eksekutif tersendiri yang diatur dalam Undang-Undang Kerajaan Aceh Darussalam atau Kanun Meukuta Alam Al-Asyi yang dibuat masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Mohd. Harun dalam bukunya Memahami Orang Aceh (2009) mengutip pernyataan Hasjmy, mengatakan bahwa struktur eksekutif itu terdiri dari (1) raja atau sultan, (2) panglima sagoe, (3) ulèebalang, (4) imeum mukim, dan (5) keuchik.

Apa sebenarnya arti kelima struktur eksekutif  tersebut? Mohd. Harun menjelaskan arti kelima istilah itu sebagai berikut.

Raja adalah pimpinan tertinggi yang berkuasa atas semua wilayah negara. Dalam Kerajaan Aceh tempo dulu, raja bergelar Sultan Imam Malikul Adil. Secara administratif, raja dibantu oleh seorang kadhi atau kali dalam bahasa Aceh. Kadhi ini bergelar Kadhi Malikul Adil (Kali Malikôn Adé).

Panglima sagoe merupakan gelar untuk jabatan Wilayah Sagoe. Sagoe bermakna wilayah yang terdiri dari federasi beberapa nanggroe (kenegerian) yang dipimpin ulèebalang. Wilayah Sagoe hanya dikenal di Aceh Tiga Segi atau Aceh inti atau Aceh Besar sekarang, suatu wilayah yang mengelilingi ibu kota Kerajaan Aceh. Ketiga sagoe itu adalah (1) Sagoe Teungoh Lhèe Plôh, (2) Sagoe Dua Plôh Nam, (3) Sagoe Dua Plôh Dua. Masing-masing sagoe dipimpin seorang panglima sagoe yang dibantu oleh kadhi sagoe.

Ulèebalang adalah pimpinan yang menguasai satu wilayah nanggroe. Wilayah nanggroe terdiri dari beberapa satuan wilayah mukim. Ulèebalang dibantu oleh seorang kadhi nanggroe.

Imeum mukim adalah pimpinan suatu wilayah setingkat di bawah nanggroe. Ia secara otonom menguasai wilayah mukim yang merupakan federasi beberapa gampông. Imeum mukim dibantu oleh seorang atau beberapa orang wakil mukim dan seorang kadhi mukim.

Keuchik atau dalam dialek tertentu disebut geuchik adalah pemimpin di sebuah gampông. Ia dibantu oleh seorang waki keuchik, seorang teungku meunasah atau imam rawatib, dan tuha peuet atau dewan empat.

Mengenai kata keuchik, ada sebagian orang tua mengatakan, kata tersebut berasal dari kata ku (ayah) dan chik (tua). Dari kedua kata ini, keuchik diartikan, orang yang mempunyai kedudukan yang jauh lebih tinggi daripada ayah dalam sebuah kampung. []

Adat bak Poteu Meureuhôm

Adat bak Poteu Meureuhôm

Adat bak Poteu Meureuhôm

Hukôm bak Syiah Kuala

Kanun bak Putroe Phang

Reusam bak Laksamana

Hadih maja di atas kini sangat populer. Hampir dalam setiap diskusi, orang mengutip nasihat indatu itu sebagai pembuka. Apa sebenarnya maksud yang terkandung dalam setiap baris hadih maja di atas?

Adat bak Poteu Meureuhôm pada baris pertama di atas dapat dipahami dengan melihat kata adat dan Poteu Meureuhôm.

Adat adalah kebiasaan, kelaziman, peraturan, dan ketentuan. Pengertian ini merupakan pengertian dasar. Namun, untuk pengertian luasnya, jika dikaitkan dengan baris pertama hadih maja tersebut, Mohd. Harun dalam bukunya Memahami Orang Aceh menyebutkan bahwa adat berarti kekuasaan.

Lalu, apa yang dimaksud dengan Poteu Meureuhôm? Masih merujuk pada buku yang sama, disebutkan bahwa Poteu Meureuhôm berarti Paduka Almarhum. Paduka Almarhum itu sendiri bermakna raja yang sudah meninggal dunia. Lebih lanjut, disebutkan bahwa dalam bahasa Aceh, Poteu identik dengan our king dalam bahasa Inggris.

Berkaitan dengan Poteu Meureuhôm ini, Mohd. Harun (2009) menyatakan bahwa istilah tersebut tidak berarti bahwa yang memegang kekuasaan itu adalah raja yang sudah almarhum. Menurutnya, maksud istilah itu ialah siapa pun raja yang sedang berkuasa, dialah yang memegang jabatan eksekutif tertinggi.

Istilah Poteu Meureuhôm itu dinisbatkan kepada Sultan Iskandar Muda Meukuta Alam yang memerintah Kerajaan Aceh Darussalam selama tiga puluh tahun (1607-1636). Di bawah sultan termasyhur inilah disusun sistem pemerintahan Kerajaan Aceh Darussalam yang lebih teratur. Ini sekaligus merupakan bukti bahwa hadih maja ini muncul setelah Iskandar Muda meninggal dunia yang antara lain ditandai oleh adanya penggunaan kata Meureuhôm ‘Almarhum’.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa adat dan Poteu Meureuhôm pada Adat bak Poteu Meureuhôm, masing-masing bermakna kekuasaan dan paduka almarhum. []

Adat Meulangga

Adat Meulangga

Adat meulangga merupakan salah satu kata yang pernah digunakan oleh masyarakat Aceh pada zaman dulu. Kini kata tersebut hampir tak terdengar lagi. Selain itu, adat meulangga juga merupakan salah satu adat masyarakat Aceh yang tak telah lekang dimakan waktu dan lapuk digerus zaman.

Ditilik dari segi bahasa, adat meulangga dibentuk dari dua kata, yaitu kata dasar ‘adat’ dan kata berimbuhan ‘meu+langga’. Berdasarkan pengertian kamus, adat diartikan se­bagai ‘suatu kelaziman, kebiasaan, atau peraturan-peraturan yang diwariskan secara turun-temurun, sedangkan meulangga adalah ‘tindakan pelanggaran terha­dap sesuatu’. Jadi, adat meulangga adalah tindakan pelanggaran terhadap adat.

Agak berbeda dengan pengertian di atas, dalam praktiknya, adat meulangga adalah pelanggaran adat yang berkaitan dengan harta dan harga diri. Adat meulangga merupakan salah satu tradisi budaya Aceh yang tidak dilaksanakan lagi dalam kehidupan masyarakat Aceh. Adat meulangga ini dilakukan karena adanya penghinaan dan penganiayaan (Kurdi, 2005). Maksudnya, jika seseorang dari kampung A menghina atau menganiaya orang lain dari kampung B, penyelesaiannya dilakukan dengan tradisi adat meulangga.

Bagaimanakah penyelesaian adat meulangga ini? Dalam buku Atjeh Rakyat dan Adat Istiadatnya (1997) karya Snouck disebutkan, penyelesaian adat meulangga dilakukan dengan cara pengerahan massa dari gampông yang dihina di bawah pimpinan geuchik untuk melakukan (simbolik) kepada gampông yang meulangga. Pihak yang bersalah sudah ’mengetahui bahwa ini memang harus dihadapi dan dalam hal ini pimpinan gampông sudah diberi tahu dan siap mengadakan perlawanan.

Pada waktu yang telah ditetapkan, orang-orang dari pihak yang di-langga tampil di lapangan mengelilingi gampông yang meulangga. Geuchik pihak yang meulangga tadi, lalu menyambut pihak yang di-langga dengan hormat dan menanyakan maksud mereka. Dialog terjadi antara kedua geuchik dan selanjutnya dilaksanakan penghapusan penghinaan secara simbolik, seperti menebang beberapa pohon yang ada di dalam pagar orang yang melanggar tersebut.

Sehari setelah penyelesaian dengan simbolik tersebut, kedua belah pihak selanjutnya bertemu sekali lagi untuk membahas lebih lanjut syarat-syarat untuk memulihkan perdamaian. Menurut kebiasaan yang berlaku, pemulihan ini dilakukan dengan cara peusijuk (Kurdi, 2005). []

Adat

Adat

Hukôm ngon adat, lagèe zat ngon sifeut

Demikian bunyi hadih maja warisan indatu. Kata adat dalam nasihat indatu di atas memiliki beberapa pengertian: (1) kebiasaan, kelaziman, peraturan, ketentuan; (2) iuran, pajak, cukai, hadiah, upah tetap; (3) tata cara penghormatan, kesopanan, sopan santun; (4) sejenis tanaman semak yang berbunga kuning dan daunnya dijadikan bahan rukok siawan (Aboe Bakar, dkk. 1985. Kamus Bahasa Aceh-Indonesia).

Selain kata adat, ada pula kata adab. Meski dilafalkan hampir sama, kedua kata itu tidak memiliki pengertian yang sama. Berbeda dengan adat, adab lebih berkaitan hanya dengan kesopanan dan budi bahasa.

Dalam tulisan ini pembahasan hanya difokuskan pada adat dalam pengertian (1) kebiasaan, kelaziman, peraturan, ketentuan; (2) iuran, pajak, cukai, hadiah, upah tetap; (3) tata cara penghormatan, kesopanan, sopan santun.

Bagi orang Aceh adat sangatlah penting, bahkan dijadikan salah satu pegangan hidup dan dianggap sebagai pusaka yang harus diwariskan pada generasi selanjutnya (Mohd. Harun. 2009. Memahami Orang Aceh). Pernyataan ini dapat dilihat dalam hadih maja seperti tutue meuneumat/adat meupusaka, atau mate aneuk meupat jeurat, mate adat pat tamita.

Adat ada empat jenis. Menurut Badruzzaman, seperti yang dikutip Mohd. Harun dalam bukunya Memahai Orang Aceh, adat ada empat jenis.

Pertama, adat tullah (adatôlah) berarti aturan atau ketentuan berdasarkan hukum syariah yang bersumberkan Alquran dan hadis;

Kedua, adat tunah berarti adat istiadat sebagai manifestasi dari kanun (undang-undang) dan reusam (kebiasaan atau tradisi di suatu tempat) yang mengatur kehidupan masyarakat;

Berikutnya, adat muhakamah berarti adat yang dimanifestasikan pada asas musyawarah dan mufakat;

Terakhir, adat jahiliyah berarti ada istiadat atau kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang tidak sesuai dengan ajaran Islam, tetapi masih dipertahankan oleh sebagian kecil masyarakat.

Umar, sebagaimana dikutip Mohd. Harun dalam bukunya Memahami Orang Aceh, menyebutkan bahwa adat tullah (adatôlah) tidak boleh diubah dan harus selalu disyiarkan dalam masyarakat.

Adat tunah yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat harus sesuai dengan adat tullah dan adat muhakamah. Jika tidak, adat tersebut tidak boleh dijadikan adat Aceh. []