Tag: aceh

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

[Wawancara] Mendagri: Gubernur Harus Mengamankan Kebijakan Pusat di Aceh

MENTERI Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, menyempatkan diri ngopi di 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015. Ia ditemani sejumlah stafnya, mantan anggota DPR RI asal Aceh Marzuki Daod, serta Pj. Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A. Karim.

Di sela-sela ngopi tersebut, Mendagri menyempatkan diri diwawancarai  wartawan portalsatu.com, Murdani Abdullah. Topik pembicaraan mulai dari persoalan APBA hingga Qanun Wali Nanggroe yang tak kunjung ada kejelasannya di Pemerintah Pusat.

Berikut petikan hasil wawancara tersebut:

Bagaimana Anda melihat serapan APBD Aceh 2015 yang cenderung lamban?

Saya sudah bertemu dengan Gubernur Aceh terkait pencapaian serapan APBA 2015. Gubernur mengaku cukup optimis jika realisasi bisa mencapai 80 persen hingga akhir tahun nanti. Kita hargai. Namun, nanti kita juga akan melakukan evaluasi kembali di akhir tahun.

Pengesahan APBD Aceh cenderung terlambat setiap tahun. Tahun lalu ada teguran. Kalau terlambat tahun ini, apakah ada sanksi?

Kita meminta ini tidak terulang, terutama untuk APBA 2016.

Nanti kita bahas lagi. Masalah sanksi itu dari Kementerian Keuangan.

DPR Aceh pernah konsultasi soal pembentukan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Apa komentar Anda?

Kita tak mempermasalahkan Rancangan Qanun Badan Reintegrasi Aceh yang sedang dibahas DPR Aceh asal Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

Pada prinsipnya Pemerintah Pusat mengakui aturan baku di Aceh, MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan Pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah.

Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah.

(Wawancara sempat terputus beberapa menit karena ada warga yang meminta foto bareng dengan Mendagri)

Artinya Anda mendukung?

Pemerintah Pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki.

Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki.

Kalau soal Qanun Bendera Aceh bagaimana?

(Mendagri menjawab sambil berdiri. Rombongan menuju ke mobil dan hendak meninggalkan Warkop 3 In 1)

Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih.

Gubernur sebagai bagian dari Pemerintah Pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Gubernur harus mengamankan kebijakan Pemerintah Pusat di Aceh.

Soal rencana DPRD Aceh membahas Raqan KKR bagaimana?

Akan kita kaji dulu. Itu belum diajukan (Raqan KKR). Nanti (kalau diajukan-red) akan kita kaji dulu.

Kalau soal Qanun Wali Nanggroe bagaimana kejelasannya di tingkat Pusat?

Itu panjang ceritanya. Tunggu saja ending ceritanya ya. (Mendagri tertawa)

Foto: Mendagri.@ Republika

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

Soal Qanun Wali Nanggroe, Mendagri: Itu Panjang Ceritanya

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo enggan berkomentar banyak soal status Qanun Wali Nanggroe yang kini tak ada kejelasan di tingkat pemerintah pusat.

Hal ini diungkapkan Mendagri dalam wawancara dengan portalsatu.com di 3 in 1 Coffee, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015 siang.

“Itu panjang ceritanya,” kata Tjahjo Kumolo.

“Tunggu saja ending ceritanya ya,” ujar politisi PDI Perjuangan ini.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo. [] (mal)

Mendagri: ‘Kitab Sucinya’ Aceh kan MoU Helsinki

Mendagri: ‘Kitab Sucinya’ Aceh kan MoU Helsinki

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah pusat pada prinsipnya menghargai kekhususan Aceh yang tercantum dalam UUPA dan MoU Helsinki. Bahkan, kata Mendagri, ‘kitab sucinya’ Aceh adalah MoU Helsinki.

“Kitab sucinya Aceh kan, MoU Helsinki,” kata Tjahjo Kumolo kepada portalsatu.com dalam wawancara di Warkop 3 In 1,  Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapa Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Kecuali, kata Mendagri, soal bendera. Politisi PDI Perjuangan ini menilai bendera harus tetap tunggal atau merah putih.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur sebagai bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera Aceh. Kata dia, gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh. [] (mal)

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

Ditanya Soal Bendera Aceh, Mendagri: Prinsipnya Tetap Harus Tunggal

BANDA ACEHMenteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo, mengatakan bendera di Indonesia harus tetap tunggal atau merah putih.

Tjahjo Kumolo menyatakan itu saat wartawan portalsatu.com menanyakan bagaimana pengakuan pemerintah pusat terkait Qanun tentang Bendera Aceh, dalam wawancara di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015, siang.

“Kalau bendera pada prinsipnya harus tunggal. Sebagai bagian dari negara, ya merah putih. Harus tetap merah putih,” kata Tjahjo Kumolo.

Terkait hal ini, kata Mendagri, gubernur bagian dari pemerintah pusat di Aceh harus menyelesaikan polemik bendera tersebut. Gubernur harus mengamankan kebijakan pemerintah pusat di Aceh.

Sebelumnya, Mendagri mengatakan tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi. [] (mal)

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

Soal Raqan BRA, Ini Komentar Mendagri

BANDA ACEH – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo tak mempermasalahkan Rancangan Qanun (Raqan) Badan Reintegrasi Aceh (BRA) yang sedang dibahas DPR Aceh. Asal, kata Mendagri, Raqan itu sesuai dengan MoU Helsinki dan UUPA.

“Pada prinsipnya pemerintah pusat mengakui aturan baku di Aceh. MoU dan UUPA. Ada hal-hal yang jadi (kewenangan pusat-red) dan hal-hal yang diatur dalam MoU, tidak masalah,” kata Tjahjo Kumolo menjawab portalsatu di Warkop 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, 8 Oktober 2015.

“Itu (Raqan BRA-red) kita hargai dan kita hormati. Itu aja persoalannya, simple. Dengan kekhususannya, dengan MoU Helsinki, beberapan Perda (qanun-red) yang menjadi kewenangan DPRD (DPRA-red) saya kira tidak ada masalah,” ujarnya lagi.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Pj. Gubernur Kalimantan Selatan, Tarmizi A. Karim, terlihat ngopi bareng di Warung Kopi 3 In 1, Banda Aceh, Kamis, siang.

Kedatangan kedua pejabat negara ini membuat sejumlah warga yang sedang berada di Warkop itu terkejut. [] (mal)

Selundupkan Sabu, Dua Ibu Rumah Tangga Asal Aceh Ditangkap di Jakarta

Selundupkan Sabu, Dua Ibu Rumah Tangga Asal Aceh Ditangkap di Jakarta

JAKARTA – AP (33) dan AH (30) yang merupakan kakak beradik asal Aceh ini harus mendekam di penjara Polres Jakarta Barat. Keduanya ditangkap saat sedang membawa 1 kilo sabu di wilayah Tangerang.

Menurut KBO Narkoba Polres Jakarta Barat, AKP Alrasyidin Fajri, keduanya ditangkap berdasarkan hasil penggerebekan di depan sebuah hotel di kawasan Benda Kerep, Tangerang. Keduanya berhasil membawa 1 kilogram sabu lewat Bandara Soekarno Hatta.

“Pelaku bisa lolos dari sistem pengamanan bandara setelah berhasil menyembunyikan sabu melalui konde rambut yang disumpal oleh kerudung dan lipatan kemben yang disimpan dalam perut. Dari tangan keduanya kami berhasil mengamankan 1 Kg sabu,” terang Fajri, Kamis (8/10/2015).

Awal mula penangkapan berdasarkan laporan warga yang mengatakan di kawasannya kerap dijadikan sarang narkoba oleh sejumlah orang. Mendapati hal itu, Unit narkoba di bawah pimpinan Kasubnit 1 tim 2 Narkoba Polres Jakbar, Ipda Subartoyo langsung melakukan investigasi dan penelusuran terhadap informasi tersebut.

“Hasilnya, kami mencurigai dua orang yang tengah hilir mudik di depan hotel. Setelah yakin, kami langsung menggerebek keduanya,” terang Fajri.

Upaya pengembangan terhadap jaringan ini pun sempat dilakukan Satuan Narkoba pasca ketangkepnya wanita asal Aceh ini. Melalui sedikitnya informasi, anggota narkoba pun berangkat ke Surabaya untuk mencari seorang pelaku bernama Babe yang diduga menjadi penyelundup sabu itu.

“Kami juga tengah memburu satu pelaku lain yang kabur saat penggrebekan itu,” jelas Fajri.

Atas perbuatannya, kedua ibu beranak dua inipun terjerat dengan pasal 114 UU no 35 tahun 2009 tentang narkoba dan terancam hukuman penjara di atas 12 tahun. | sumber: detik.com

Awal Oktober, Realisasi APBA Baru 56 Persen

Awal Oktober, Realisasi APBA Baru 56 Persen

BANDA ACEH – Realisasi APBA 2015 baru berjalan 56 persen hingga 2 Oktober 2015. Raihan nilai ini dianggap masih sangat rendah.

Pantauan portalsatu.com di situs P2K APBA, realisasi fisik sebanyak 56,0 persen dan keuangan 50,3 persen dari total Rp12,755 triliun APBA 2015.

Pemerintah Aceh menargetkan realisasi keuangan berada di angka 55 persen untuk keuangan dan 62 persen untuk fisik pada 15 Oktober 2015 mendatang.

Sementara itu, di situs yang sama juga mengungkapkan bahwa 4 SKPA masih berapor merah. Realisasi anggaran di SKPA berapor merah ini masih dibawah 30 persen hingga 2 Oktober 2015.

Sejumlah SKPA ini seperti Keswan 26,9 persen, Disdik 25,9 persen, Bina Marga 24,3 persen, serta Dinas Pengairan Aceh 22,5 persen. [] (mal)

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir

BMKG: Waspadai Hujan Disertai Petir

BANDA ACEH – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan masyarakat di wilayah tengah dan barat daya Aceh agar mewaspadai potensi hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir.

“Kami berharap masyarakat mewaspadai hujan disertai petir yang diperkirakan akan terjadi hingga dua hari ke depan,” kata Kasi Data dan Informasi BMKG Stasiun Blang Bintang, Aceh Besar, Zakaria di Banda Aceh, Jumat.

Ia menjelaskan secara umum perkiraan cuaca di provinsi ujung paling barat Indonesia itu yang berlaku hingga 4 Oktober 2015 itu umumnya berawan dan berpeluang hujan.

Ada pun daerah berpotensi mengalami hujan ringan adalah Tapaktuan, Kutacane, Sinabang, Sigli, Singkil, Blangpidie,Calang, Suka Makmue, Banda Aceh, Lhokseumawe, Langsa dan Subulussalam

Kemudian daerah yang diperkirakan berawan Idi Rayeuk, Lhoksukon, Bireuen, Karang Baru, Meureudu dan Sabang, sementara Blang Kejeren serta Takengon berpotensi hujan sedang.

Ia mengatakan dari analisis dinamika atmosfer, angin permukaan ketinggian sampai 3000 feet umumnya bertiup dari arah Tenggara hingga Barat Daya dengan kecepatan 04 – 30 km/ jam.

Zakaria menyebutkan tinggi gelombang di perairan Sabang dan Banda Aceh diperkirakan 0,5 sampai 2 meter, di perairan Utara dan Timur Aceh diperkirakan 0,5  sampai 1,25 meter. Sedangkan di perairan barat dan selatan Aceh tinggi gelombang diperkirakan 0,5 sampai 2 meter. | sumber: antara

 

Pemimpin dan Politisi Teroris?

Pemimpin dan Politisi Teroris?

MEDIA kemarin banyak menulis tentang teroris. Teroris yang dimaknai sebagai pelaku teror fisik. Pelaku kekerasan atas nama keyakinan dan sasarannya yang belum tentu bersalah.

Ini mungkin terorisme yang dipahami secara letterlex oleh masyarakat umum. Tapi benarkan hanya sebatas itu?

Benarkah seharfiah itu kita memaknai terorisme atau negera sedang mempersempit makna teror itu? Bagaimana dengan teror para pemimpin dan politisi kita? Teror kehidupan kita.

Tiap hari mereka meneror ruang privat kita atas nama aturan dan tetek bengek lainnya. Kita tertekan atas kondisi yang mereka ciptakan.

Bila tetoris yang kita pahami saat ini rela menderita, bahkan rela mati demi keyakinannya. Ini beda dengan teror yang dilakukan para politisi kepada kita. Mereka meneror kita dengan aturan. Mereka laksana pisau. Bisa melukai kita tapi takkan melukai dirinya. Mereka bahkan langsung untung dengan meneror pemilihnya. Meneror dengan segala yang kita berikan atas fasilitas dari rakyat.

Lihat saat ini bagaimana kita rakyat diteror untuk manut dan taat. Sementara mereka mengambil hak kita. Mencuri hak hak kita atas alasan mereka buat sendiri. Mereka meneror kita dengan pernyataan bohong. Dengan retorika yang penuh tipu daya. Para pemimpin atau politisi yang tak jujur. Yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Mengingkari sumpah dan ikrar mereka. Merekalah sesungguhnya teroris itu.

Lihatlah bagaimana mereka mengelola uang kita. Bagaimana mereka berfoya-foya. Bagaimana buruknya kinerja mereka. Semua keburukan itu rakyatlah korbannya.

Rakyat tidak mendapat hak haknya. Rakyat terkebiri. Rakyat makan setengah perut. Mereka makan sampai amat kenyang sehingga lebih banyak tidurnya.

Lihat saja legislatif kita. Ukurlah kinerja sesuai tupoksi mereka. Berapa banyak produk legislasi yang sudah mereka hasilkan. Berapa banyak tugas pengawasan yang sudah berhasil mereka lakukan? Bagaimana tugas budgeting mereka? Apakah sudah berpihak rakyat?

Begitu juga para pimpinan pemerintah. Apakah yang sudah mereka lakukan untuk rakyat? Lihat saja kinerja pemerintahan. Anggaran berlimpah hanya menjadi ajang empuk cari rente. Pelayanan publik tak lebih retorika. Semua itu apakah tidak tergolong dalam teror? Sehingga pelakunya layak kita sebut teroris? []

Aceh Butuh Model dalam Hal Beribadah?

Aceh Butuh Model dalam Hal Beribadah?

Indonesia merupakan negara hukum dan kegiatan turun ke jalan kemarin sangatlah legal, malah itu salah satu bentuk kegiatan demokrasi. Sebuah model yang sangat dibangga-banggakan segenap bangsa pada saat ini. Ditambah lagi aspirasi yang disampaikan agar pemerintah segera merealisasikan UUPA yang telah dibuat.

Perlu kita ketahui bahwa komposisi masyarakat saat ini lebih banyak masyarakat  “awam” daripada masyarakat “intelektual”. Oleh karena itu, sudah menjadi tanggung jawab kaum “intelektual” mengawal si “awam” agar tidak terpeleset ke dalam paham menyimpang.

Oleh sebab itu, kita membutuhkan sebuah model seragam supaya si “awam” punya rambu-rambu dalam mempelajari agama. Akan sangat fatal bila seseorang menerima semua aliran agama tanpa ada rambu-rambu pada dirinya. Kasus millata abraham misalnya. Bila kita telusuri ternyata yang terlibat kebanyakan anak dosen. Padahal mereka anak-anak cerdas, tetapi tetap saja terjerumus. Hal ini terjadi karena mereka tidak punya rambu-rambu kala belajar agama.

Lalu, model seragam apa yang cocok untuk Aceh? Jika kita tarik sejarah, ada sebuah model yang telah diterapkan di Aceh, yaitu pada masa Sultan Iskandar Muda. Sebuah model penyeragaman paham dan hanya paham ini yang boleh ditampakkan di publik. Model tersebut adalah pengakuan terhadap mazhab Syafi’i di bidang fiqh, kemudian Abu Mansur Maturidi dan Hasan Asyari di bidang tauhid.

Sejarah telah membuktikan bahwa dengan penyeragaman seperti itu negara relatif lebih stabil. Masa kegemilangan kerajaan Aceh Darussalam justru pada saat penyeragaman itu diberlakukan, yaitu pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda.

Untuk penguatan, kita boleh melihat beberapa negara yang menerapkan keseragaman dan negara tersebut relatif lebih stabil. Coba kita lihat Iran dengan paham Syiahnya. Saudi dengan paham Wahabinya, lalu Brunei dan Malaysia dengan mazhab Syafi’i. Coba bandingkan dengan negara-negara Islam yang tak punya seragam, di dalamnya banyak terjadi huru-hara.

*Penulis: Zahrul Fuadi. Ia mahasiswa Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Syiah Kuala.