Tag: aceh selatan

RAPBK Aceh Selatan 2016 Diusulkan Rp1,283 Triliun

RAPBK Aceh Selatan 2016 Diusulkan Rp1,283 Triliun

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan mengusulkan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (RAPBK) tahun 2016 sebesar Rp1,283 triliun.

Laporan nota keuangan tersebut disampaikan Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra pada pembukaan rapat Paripurna ¿ II tentang RAPBK 2016 dan Prolegda Kabupaten prioritas tahun 2016 serta 6 (enam) rancangan qanun prolegda kabupaten prioritas tahun 2015 di Tapaktuan, Rabu.

Adapun komposisi RAPBK Aceh Selatan tahun 2016 tersebut terdiri dari pendapatan daerah direncanakan sebesar Rp1,283 triliun yang terdiri dari pendapatan asli daerah sebesar Rp94 miliar, dana perimbangan sebesar Rp872 miliar dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp316 miliar.

Sedangkan belanja daerah direncanakan sebesar Rp1,313 triliun lebih dimana belanja daerah tersebut masing-masing dialokasikan untuk belanja tidak langsung direncanakan sebesar Rp827 miliar dan belanja langsung direncanakan sebesar Rp485 miliar.

Selanjutnya, untuk penerimaan pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp34 miliar dan pengeluaran pembiayaan daerah direncanakan sebesar Rp4 miliar.

“Namun angka ini dapat mengalami perubahan berdasarkan kebutuhan yang mesti kita penuhi sesuai qanun penyertaan modal daerah, karena setelah disampaikan ke dewan, kita masih melihat banyak peluang dan kebutuhan yang kita tindaklanjuti di tahun anggaran 2016 ini, apalagi kita menggunakan pagu indikatif dalam pembahasan ini,” kata Sama Indra.

Bupati mengatakan, anggaran pendapatan dan belanja kabupaten merupakan rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah kabupaten dan DPRK yang dituangkan dalam persetujuan bersama, keputusan dewan dan ditetapkan dengan qanun.

Selain sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah kabupaten, sambung Bupati, dalam RAPBK Aceh Selatan tahun anggaran 2016, juga harus tergambar semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan kabupaten yang dapat dinilai dengan uang.

“Kami mengharapkan kepada anggota dewan agar berkenan membahas rancangan nota keuangan RAPBK tahun anggaran 2016, prolegda prioritas tahun 2016 serta 6 (enam) rancangan qanun prolegda Kabupaten prioritas tahun 2015  tersebut, dalam waktu yang tidak terlalu lama,” katnya.

Pengambilan pesetujuan bersama DPRK dengan kepala daerah dilakukan selambat-lambatnya 1 ) bulan sebelum tahun anggaran 2016 berakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2015 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016, katanya. | Sumber: antara

Mahasiswa Nilai Penyaluran Beasiswa di Aceh Selatan Tidak Tepat Sasaran

Mahasiswa Nilai Penyaluran Beasiswa di Aceh Selatan Tidak Tepat Sasaran

BANDA ACEH – Gerakan Mahasiswa Aceh Selatan (GeMaS) menilai penyaluran beasiswa untuk mahasiswa oleh pemerintah setempat tidak tepat sasaran.

“Setelah kita cek pengumuman penerima beasiswa tersebut, banyak berasal dari mahasiswa yang mampu dan penerima yang tidak lagi berstatus mahasiswa bahkan telah wisuda,” ujar Sekretaris GeMaS/Ketua Ikatan Mahasiswa Pelajar Samadua(IMPS), Hariyadi, melalui siaran pers kepada portalsatu.com, Rabu, 30 September 2015.

Padahal, kata dia, selama ini pemerintah Aceh Selatan melalui DPKKA Aceh Selatan berulang kali mengatakan beasiswa tersebut diperuntukkan untuk mahasiswa kurang mampu yang sedang thesis (untuk S2), dan mahasiswa yang sedang siskripsi (S1). Dia menilai apa yang disampaikan oleh pemerintah tersebut ibarat meludah ke atas.

“Apa yang disampaikan bertolak belakang dengan pelaksanaannya. Sehingga wajar publik menilai penyalurannya menganut sistem asal wajar saja,” katanya.

“Kita meragukan proses seleksi yang dilakukan pemkab melalui instansi tekait, kinerjanya sangat buruk sehingga cukup banyak terjadi kebocoran. Ini beasiswa untuk kurang mampu atau untuk yang mampu, indikatornya juga tidak jelas,” ujarnya lagi.

Dia menilai jika untuk penyaluran Rp 500 juta saja Pemkab Aceh Selatan tak becus, bagaimana mungkin tahun depan dapat penghargaan WTP. “Jika pengelolaan keuangannya terus tidak tepat sasaran begini,” katanya.

Hal ini diperparah dengan anggaran beasiswa pada pemerintahan SAKA dipangkas, sehingga hanya tinggal Rp 500 juta.

“Kedatipun rencana akan ditambah di APBK Perubahan sebesar Rp 250 juta lagi, maka jumlahnya hanya Rp 750 juta. Pelaksanaannya tidak tepat sasaran pula, sungguh mengecewakan. Sangat berbeda dan mengangkangi apa yang disampakan Bupati Aceh Selatan pada saat audiensi dengan perwakilan paguyuban mahasiswa se-Aceh Selatan tempo hari. Sehingga semakin jelas bahwa pemkab Aceh Selatan tidak peduli dengan nasib pendidikan dan mahasiswa Aceh Selatan,” kata Hariyadi.[](bna)

Pemkab Aceh Selatan Dituding Biarkan Tanah Longsor

Pemkab Aceh Selatan Dituding Biarkan Tanah Longsor

TAPAKTUAN – Masyarakat Kecamatan Sawang, Kabupaten Aceh Selatan merasa kecewa dan menuding Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan membiarkan tanah longsor menutupi badan jalan di Kecamatan Sawang, karena hingga saat ini belum juga disingkirkan.

“Kami sangat menyesalkan sikap Pemkab Aceh Selatan melalui dinas terkait karena tanah longsor yang menutupi badan jalan yang terjadi sepekan lalu belum juga disingkirkan. Kami menjadi heran dengan pembiaran ini,” kata Mahlil Abrar, tokoh Pemuda Sawang, di Tapaktuan, Senin.

Tanah longsor yang menimbun badan jalan di Desa Trieng Meduro Tunong, Kecamatan Sawang, pada Minggu (13/9), akibat hujan lebat, hingga Minggu (20/9) belum ada nampak langkah penanganan dari pihak terkait.

Akibat tumpukan tanah yang menutupi hampir seluruh badan jalan kabupaten itu hanya dapat dilalui oleh kenderaan roda dua. Kondisi ini sangat mengganggu arus lalulintas orang maupun mobil barang. Padahal jalur transportasi itu merupakan satu-satunya akses menghubungkan antar desa dan ke pusat kecamatan di wilayah itu.

Dia menyatakan, tanah longsor selebar 10 meter yang menutupi badan jalan tersebut, telah mengakibatkan arus lalulintas kendaraan roda empat khususnya mobil pengangkut hasil pertanian masyarakat menjadi terganggu.

Sehingga mengakibatkan menjadi beban tambahan bagi petani yang terbiasa mengangkut dengan kenderaan roda empat, kini terpaksa melansir menggunakan kendaraan roda dua, katanya.

Seharusnya, kata mantan kombatan GAM ini,  Pemkab Aceh Selatan mulai tingkat kecamatan hingga tingkat kabupaten dalam hal ini pihak terkait adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), memberikan perhatian serius sesegera mungkin demi mengakomodir kepentingan rakyat secara lebih luas, apalagi sudah menyangkut dengan persoalan ekonomi masyarakat.

Karena itu, atas nama warga setempat, dia meminta kepada pihak terkait segera memindahkan tanah longsor tersebut agar arus lalu lintas di daerah itu kembali lancar sebagaimana sebelumnya.

Ia mengakui beberapa hari yang lalu, pihak Satgas SAR Aceh Selatan telah melakukan peninjauan terhadap tanah longsor itu, tapi sampai saat ini tidak ada aksi penanganan apapun di lapangan sehingga kondisi seperti itu menurutnya lebih melukai lagi hati masyarakat.

“Jika tidak dilakukan penanganan segera, untuk apa dilakukan peninjauan lokasi. Langkah seperti itu lebih mengecewakan dan melukai hati masyarakat,” sesalnya.

Terkait upaya penanganan secara gotong royong oleh masyarakat, Mahlil menuturkan bukan masyarakat tidak mau bekerjasama, hanya saja lokasi pembuangan tanah menjadi persoalan.

Koordinator Satgas SAR Aceh Selatan Mayfendri saat dihubungi membenarkan pihaknya telah turun ke lokasi meninjau tanah longsor itu.

Menurut Mayfendri, langkah peninjauan lokasi oleh pihaknya untuk melihat apakah ada korban jiwa atau tidak dalam kejadian tersebut. Ternyata setelah dicek tidak ada sebab tanah longsor itu jauh dari pemukiman penduduk.

“Menyangkut dengan pemindahan tanah longsor, hal itu bukan tugas kami. Meskipun demikian terkait kondisi di lapangan telah kami laporkan secara keseluruhan kepada BPBD Aceh Selatan selaku eksekutor atau pihak yang seharusnya bertanggungjawab,” ungkapnya.

Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Aceh Selatan Erwiandi didampingi Kabid Kedaruratan Rahmat Humaidi mengatakan, penanganan tanah longsor di Desa Tring Meduro Tunong tersebut, telah dikoordinasikan dengan camat setempat.

“BPBD belum memiliki alat berat, sedangkan alat berat yang yang ada di Dinas BMCK saat ini seluruhnya sedang dipergunakan penanganan banjir dan tanah longsor di kecamatan lain, itulah kenapa kami mengadakan kerjasama dengan pihak kecamatan agar persoalan ini bisa cepat diatasi,” jelas Erwiandi.

Menurutnya, terkait hal itu sudah disepakati dan disetujui oleh Pemerintah Kecamatan Sawang dan berjanji segera akan bekerjasama dengan pihak Pemerintahan Desa yang terkena longsor.

“Dalam hal ini BPBD juga tidak lepas tangan begitu saja, karena apapun ceritanya untuk biaya yang dikeluarkan dalam pemindahan tanah itu tetap melalui usulan BPBD yang dikoordinasikan dengan Bupati Aceh Selatan,” ujarnya.

Karena itu, Erwiandi berharap usulan dana yang dibutuhkan untuk pekerjaan pemindahan tanah longsor itu bukan bersifat proyek melainkan anggaran gotong royong guna kepentingan bersama.

Sementara itu, Camat Sawang Syafriladi yang dihubungi membenarkan sudah ada pelimpahan wewenang dari BPBD kepada pihaknya terkait hal itu.

“Tetapi sampai saat ini masyarakat belum bisa bekerja, karena pembersihan tanah harus dengan alat berat, sementara telah kami hubungi alat beratnya tidak ada, sehingga kami pun belum bisa melaksanakannya,” ujar Camat. | sumber: antara

Pemerintah Didesak Tangani Kerusakan Jalan Lubuk Layu Aceh Selatan

Pemerintah Didesak Tangani Kerusakan Jalan Lubuk Layu Aceh Selatan

BANDA ACEH – Solidaritas untuk Rakyat Daerah Terpencil (SuRaDT) bersama Ikatan Pelajar Mahasiswa Samadua (IMPS) mendesak pemerintah untuk segera menangani kerusakan jalan Pratu Anwar Bugis, Gampong Lubuk Layu, Kecamatan Samadua, Aceh Selatan.

“Jalan tersebut rusak parah, bahkan badan jalan tersebut amblas terkikis abrasi sungai beberapa waktu lalu. Tak hanya badan jalan, sawah masyarakat pun ikut terkena abrasi. Sehingga juga dibutuhkan tebing pengamanan pada badan jalan tersebut,” kata Ketua SuRaDT, Delky Nofrizal Qutni kepada portalsatu.com, Senin, 14 September 2015.

Menurutnya keberadaan jalan yang menghubungkan Gampong Lubuk Layu dan Gampong Jilatang tersebut memiliki peranan penting. Pasalnya jalan ini merupakan akses yang dilalui oleh masyarakat jika ingin menuju Gampong Lubuk Layu.

“Tidak hanya itu, jalan ini juga digunakan oleh masyarakat dalam mengangkut hasil pertanian dan perkebunan,” ujar Delky.

Dia mengatakan rusaknya jalan sepanjang 2 kilometer tersebut membuat akses ke Gampong Lubuk Layu terganggu. Kerusakan ini juga membuat gampong tersebut menjadi terpencil dan terisolir dari gampong-gampong lainnya.

Sementara Ketua IMPS, Hariyadi, mengatakan badan jalan yang rusak tersebut telah menelan beberapa korban. Salah satunya adalah Sekretaris Gampong Jilatang yang jatuh saat melintasi jalan tersebut, sehingga yang bersangkutan mengalami luka berat.

“Ironisnya, jalan ini sudah mengalami kerusakan sejak dilanda banjir bandang tahun 2002 silam. Tetapi, hingga saat ini sudah sekitar 13 tahun tidak pernah dibangun kembali oleh pemerintah. Sudah tiga bupati yang memimpin Aceh Selatan, tapi jalan itu tetap terkesan diabaikan. Padahal sudah berkali-kali diusulkan oleh masyarakat. Apakah memang pemerintah Aceh Selatan tidak memiliki i’tikad untuk membangun jalan tersebut? wallahu alam,” ujar Hariyadi.

Ia juga menganjurkan Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan meminta jalan ini diperbaikan kepada Pemerintah Aceh jika alasan keterbatasan anggaran.

“Kami yakin wakil rakyat Dapil 9 yang ada di DPR Aceh siap memperjuangkannya. Jangan biarkan masyarakat yang menanggung beban dikarenakan aksebilitas yang sangat memprihatinkan,” ujar Hariyadi.[](bna)

Foto: Ilustrasi jalan rusak

Pemkab Aceh Selatan Tolak Terima Pasar Bertingkat

Pemkab Aceh Selatan Tolak Terima Pasar Bertingkat

TAPAKTUAN – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan menolak serah terima aset dari Pemprov Aceh berupa bangunan pasar bertingkat di Kecamatan Meukek, karena proyek yang dikerjakan tahun 2014 tersebut belum selesai, sehingga tidak bisa dimanfaatkan.

Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Selatan Darmawan di Tapaktuan, Sabtu menyatakan, pembangunan senilai Rp5,8 miliar dibawah pengelolaan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh tersebut tidak tuntas, sehingga sampai saat ini belum bisa dimanfaatkan.

“Pihak dinas terkait sudah pernah mengusulkan serah terima aset kepada kami, namun permintaan itu kami tolak karena pekerjaannya belum tuntas. Kami tidak tahu apa penyebabnya sehingga pekerjaan proyek itu tidak tuntas,” katanya.

Dia menyebutkan, beberapa item pekerjaan yang belum tuntas itu seperti keramik belum dipasang, penyekat ruangan, cat bangunan, pagar serta penimbunan halaman pasar.

“Dengan belum selesainya beberapa item pekerjaan tersebut, khususnya pekerjaan penyekat ruangan, secara otomatis pasar bertingkat Meukek tersebut belum bisa difungsikan, karena tidak mungkin masyarakat yang akan menyewa kios-kios dalam pasar itu berjualan di ruangan yang belum ada penyekatnya,” ungkap Darmawan.

Dia menjelaskan, anggaran pembangunan pasar bertingkat Meukek tersebut dialokasikan secara bertahap. Pada tahap pertama, bersumber dari APBK Aceh Selatan tahun 2013 sebesar Rp1,7 miliar lebih yang khusus digunakan untuk pembangunan pondasi dan tiang pasar dimaksud.

Kemudian untuk kelanjutan pembangunannya pada tahun 2014, diambil alih oleh Pemerintah Aceh melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan alokasi anggaran mencapai Rp5,8 miliar sumber dana Bagi Hasil Migas, sehingga keseluruhan dana mencapai Rp7,5 miliar.

Darmawan menambahkan, agar bangunan pasar bertingkat Meukek tersebut tidak terbengkalai dan bisa dimanfaatkan segera oleh masyarakat, Pemkab Aceh Selatan berencana akan menganggarkan kembali dana untuk penyelesaian pekerjaan proyek tersebut pada tahun depan.

“Anggaran untuk itu akan diusulkan pada tahun anggaran 2016, namun jika tidak tertampung karena keterbatasan anggaran maka akan diusulkan lagi pada tahun 2017. Jumlah anggaran yang dibutuhkan lebih kurang sekitar Rp2 miliar lagi,” sebutnya.

Terkait penolakan serah terima aset pasar tersebut dari Provinsi Aceh, juga diakui Kepala Dinas Perindagkop dan UKM Aceh Selatan Ridwansyah. Menurutnya, Pemkab Aceh Selatan tidak mau menanggung resiko terhadap pekerjaan proyek yang belum tuntas.

“Kami tidak mau menanggung resiko terhadap pekerjaan proyek yang belum tuntas. Makanya sebelum diperjelas duduk persoalan terkait hal itu maka kami belum bersedia menandatangani berita acara serah terima aset,” kata Ridwansyah.

Terkait penolakan serah terima aset itu kembali dikuatkan dengan penegasan Bupati Aceh Selatan H T Sama Indra yang mengatakan, sampai saat ini proyek pembangunan pasar bertingkat Meukek tersebut masih dibawah tanggungjawab pihak provinsi melalui dinas terkait.

“Sampai saat ini proyek itu masih dibawah tanggungjawab provinsi, untuk merespon aspirasi masyarakat agar pasar tersebut bisa dimanfaatkan, maka Pemkab Aceh Selatan telah merencanakan akan mengusulkan anggaran penyelesaian pekerjaan proyek itu pada tahun 2017. Sebab usulan anggaran tahun 2016 sudah selesai dibuat dan anggaran untuk itu tidak mampu tertampung lagi,” kata Bupati.

Menyikapi hal itu, Wakil Ketua DPRK Aceh Selatan, Syahril SAg mengatakan, pihaknya menyayangkan pekerjaan proyek Pasar Meukek tersebut terbengkalai sehingga tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat.

Oleh sebab itu, pihaknya mempertanyakan realisasi pekerjaan proyek dimaksud apakah sudah sesuai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sesuai dengan jumlah anggaran yang dialokasikan atau justru sebaliknya dalam pekerjaan proyek itu telah terjadi penyimpangan sehingga mengakibatkan pekerjaannya tidak tuntas seperti yang diharapkan.

“Agar duduk persoalannya jelas, kami minta kepada Pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Selatan segera turun tangan untuk mengevaluasi kembali pekerjaan proyek tersebut. Jika memang ada item pekerjaan yang belum diselesaikan supaya dapat dilanjutkan kembali sehingga tuntas dan bangunan itupun bisa dimanfaatkan oleh masyarakat,” pinta Ketua Partai Demokrat Aceh Selatan ini. | sumber: antara

 Foto pasar bertingkat. Foto antara

 

Pembangunan Pasar Modern Aceh Selatan Terancam Gagal

Pembangunan Pasar Modern Aceh Selatan Terancam Gagal

Tapaktuan  – LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (LIBAS) mengkhawatirkan pembangunan empat pasar modern senilai Rp17 miliar pada tahun anggaran 2015 di Kabupaten Aceh Selatan terancam batal atau tidak selesai, karena hingga saat ini belum dibangun.

“Proyek empat pasar modern terancam batal, karena hingga memasuki triwulan ketiga (September 2015), pekerjaan proyek itu belum dimulai, sementara sisa tahun anggaran berjalan tinggal tiga bulan lagi,” kata Ketua LIBAS, Mayfendri, di Tapaktuan, Minggu.

Pemerintah Aceh Selatan telah menganggarkan pembangunan pasar modern tahun 2015 di empat lokasi, yakni Kecamatan Labuhanhaji, Tapaktuan, Ladang Rimba, Trumon Tengah dan Krueng Luas, Kecamatan Trumon Timur. Keempat proyek pasar tersebut bersumber dari dana DAK tambahan dan Tugas Perbantuan APBN tahun 2015.

Ia menilai, pekerjaan empat proyek pembangunan pasar modern di Kabupaten Aceh Selatan itu, tidak akan selesai dalam tahun ini. Jikapun dipaksakan selesai, maka dikhawatirkan hasilnya tidak memuaskan atau berkualitas buruk.

Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kata Mayfendri, pihaknya meminta kepada pihak pengelola dan pengawas proyek termasuk media harus mengontrol secara serius pekerjaan proyek tersebut, agar tidak mengecewakan masyarakat dan menimbulkan kerugian negara.

Terobosan yang dilakukan Bupati Aceh Selatan, sambung Mayfendri, patut diacungi jempol, karena pada tahun anggaran 2015 ini saja, sudah mampu membawa pulang dana tambahan DAK APBN berjumlah Rp116 miliar lebih yang dikelola oleh lima dinas masing-masing yakni Dinas Bina Marga dan Cipta Karya, Sumber Daya Air,  Disperindagkop dan UKM, Pertanian serta Kesehatan.

“Kegigihan dan keberhasilan Bupati Aceh Selatan itu seharusnya harus didukung oleh pejabat terkait di daerah dengan cara membangun sinergitas kerja antar lintas sektoral, sehingga menumbuhkan kepercayaan dari pusat,” katanya.

Dikatakan, momentum itu menjadi harapan besar bagi masyarakat dan pemerintah daerah, sehingga tahun depan petikan dana jemputan lebih menonjol lagi dalam menggerak laju pembangunan di Kabupaten Aceh Selatan.

Perlu diingat, mempertahankan prestasi kerja lebih sulit dari merancang sebuah program, makanya sangat disayangkan jika pengelolaan dana itu tidak dilaksanakan dengan baik, paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM  Aceh Selatan Ridwansyah mengatakan, pihaknya sangat optimis pekerjaan proyek pasar modern yang dibangun di empat kecamatan senilai Rp17 miliar itu siap dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dalam kontrak kerja, apalagi sesuai ketentuan yang berlaku khusus terhadap proyek sumber dana DAK dan Tugas Perbantuan itu dibenarkan terjadi penambahan masa kerja.

“Jika ternyata sampai batas waktu 31 Desember 2015 pekerjaan belum rampung, maka akan diberi peluang penambahan masa kerja selama 50 hari kalender pada awal tahun 2016. Prinsip ini disebabkan dana pembangunan tersebut bersumber dari DAK tambahan dan Tugas Perbantuan tahun 2015. Artinya, tidak ada alasan pekerjaan proyek kepepet waktu dan pelaksanaannya tetap mengacu kepada ketentuan yang berlaku, termasuk kualitas pekerjaannya,” ucapnya.

Menurut Ridwansyah, dari empat unit pembangunan pasar modern itu, tiga diantaranya dibangun di tiga lokasi bersumber dari dana DAK tambahan senilai Rp11,5 miliar, sedangkan sisanya satu lagi yakni pembangunan pasar modern Tapaktuan yang berlokasi di areal TPI Lhok Bengkuang bersumber dana dari Tugas Perbantuan senilai Rp6,5 miliar.

“Sampai saat ini proyek itu baru pada tahap selesai ditenderkan (lelang). Dalam minggu ini sudah mulai dikerjakan oleh pihak rekanan pemenang lelang. Terimakasih atas saran yang diberikan, masukan ini menjadi attensi bagi kami untuk terus memacu pekerjaan namun tetap memperhatikan kualitas pekerjaan,” kata Ridwansyah. | sumber: antara

 Ilustrasi pasar

Warga Aceh Selatan Keberatan Tanahnya Dibangun Sekolah

Warga Aceh Selatan Keberatan Tanahnya Dibangun Sekolah

TAPAKTUAN – Sejumlah warga merasa keberatan keberadaan gedung SMPN-4 Kecamatan Meukek, Kabupaten Aceh Selatan, karena pihak Dinas Pendidikan setempat membangun sekolah tersebut di tanah mereka, tanpa memberitahukan sebelumnya.

“Dari keseluruhan lahan lokasi pembangunan SMPN-4 Meukek tersebut, sekitar setengah hektare adalah milik saya dan lima warga lainnya. Tanpa sepengetahuan kami tiba-tiba di atas tanah tersebut telah mulai dilakukan pekerjaan pembangunan gedung sekolah,” kata Marnis Manan, seorang pemilik tanah kepada wartawan di Tapaktuan, Rabu.

Padahal, kata dia, dirinya dan lima warga lainnya tidak pernah menyerahkan tanah tersebut baik kepada Dinas Pendiidkan maupun kepada aparat Desa Blang Kuala.

Ke-6 warga pemilik tanah itu, selain Marnis Manan penduduk Desa Air Dingin, juga milik M Daod penduduk Desa Alue Baro, Husaini, Nurziah dan Mahdi, penduduk Desa Blang Kuala dan Mariani penduduk Desa Rotteungoh, Kecamatan Meukek.

Marnis mengatakan, meskipun tanah tersebut berstatus harta warisan (pusaka), namun sebagian di antaranya sudah memiliki sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN) Cabang Tapaktuan.

“Melihat fakta di lapangan secara tiba-tiba di atas tanah kami tersebut sudah dibangun gedung sekolah, kami sangat terkejut,” katanya.

Dikatakan, dirinya tidak mau tanahnya itu diserobot begitu saja oleh pemerintah melalui oknum perangkat Desa Blang Kuala untuk dibangun gedung sekolah, sebab hal ini merupakan pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian.

“Kami merasa keberatan dan tidak mengizinkan tanah tersebut diambil tanpa dimusyawarahkan terlebih dulu,” ujar Marnis Manan.

Karena itu, pihaknya meminta kepada kontraktor pelaksana pekerjaan proyek tersebut agar segera menghentikan pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut, untuk menghindari terjadinya konflik di lapangan serta hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari nantinya.

Saat ditanya, bagaimana jika tanah yang sedang dibangun sekolah itu nantinya akan dibayar ganti rugi,  Marnis mengatakan jika langkah itu yang akan ditempuh, maka pihaknya akan mempertimbangkannya, apakah akan menolak atau menerima.

“Jika langkah itu yang akan ditempuh oleh pemerintah, maka kami akan menggelar musyawarah dulu dengan melibatkan semua pemilik tanah, agar tidak menimbulkan prasangka buruk kepada semua pihak. Pokoknya kami tidak rela tanah tersebut diambil begitu saja oleh siapapun sebelum dimusyawarahkan terlebih dulu,” katanya.

Sementara itu, Kepala Desa Blang Kuala, Teuku Nasrul yang ditanyai terkait persoalan ini menegaskan, pihaknya menyangkal tudingan dari beberapa warga yang menyebutkan lahan tempat lokasi pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut milik mereka.

Sebab, menurutnya, lokasi pembangunan SMPN 4 Meukek itu merupakan bekas lapangan bola kaki milik salah seorang warga setempat bernama Amir Mahmud.

Tanah itu, kata T Nasrul, dibebaskan oleh Pemkab Aceh Selatan semasa dipimpin oleh Bupati Sukardi Is, sekitar puluhan tahun silam.

“Sehingga, setahu kami tanah itu sudah milik umum (milik pemerintah) dan tidak pernah terdengar ada pihak lain yang mengaku pemilik tanah itu. Jika memang ada pemiliknya, kenapa ketika dilakukan pengukuran lahan oleh aparatur desa tidak ada yang protes atau minimal memberitahukan bahwa tanah itu milik mereka, kenapa setelah pekerjaan pembangunan sudah dimulai baru timbul aksi protes,” tegas T Nasrul.

Ia menjelaskan, saat penyediaan tanah untuk lokasi pembangunan sekolah baru itu, turut disertai pembubuhan tandatangan seluruh aparatur Desa Blang Kuala, baik perangkat adat maupun perangkat hukum.

“Kami atas nama aparatur desa berprinsip bahwa program pembangunan yang sedang dilakukan oleh Pemkab Aceh Selatan sejauh memberi manfaat untuk masyarakat luas dan bukan untuk kepentingan pribadi, tetap kami dukung. Apalagi untuk pembangunan gedung sekolah demi untuk mencerdaskan masa depan generasi muda di desa ini,” ujar T Nasrul.

Karena itu, sambung Narsul, pihaknya mengajak seluruh pihak yang merasa keberatan terhadap pembangunan SMPN 4 Meukek tersebut untuk duduk musyawarah dengan melibatkan seluruh masyarakat.

“Kami akan undang seluruh masyarakat dalam musyawarah itu nanti untuk membuktikan siapa sebenarnya pemilik yang sah tanah itu, apakah mayoritas suara masyarakat akan mengatakan bahwa tanah itu milik umum (pemerintah) atau justru benar milik mereka, jika benar milik mereka silahkan tunjukkan bukti-bukti yang akurat kepada kami,” demikian T Nasrul. | sumber: antara

 

Warga Sesalkan Kapal Cepat Labuhanhaji-Simeulue Berhenti

Warga Sesalkan Kapal Cepat Labuhanhaji-Simeulue Berhenti

TAPAKTUAN – Masyarakat merasa kecewa terhadap kebijakan dihentikannya operasional kapal cepat KM Bahari Express 3B yang selama ini melayari dari dan ke Labuhanhaji (Kabupaten Aceh Selatan)-Sinabang (Kabupaten Simeulue).

Tokoh masyarakat Aceh Selatan Azmir SH di Tapaktuan, Selasa menyatakan, berhentinya trayek kapal cepat itu merupakan isyarat semakin meredupnya prestasi Aceh di bidang perhubungan laut di wilayah pesisir barat selatan itu.

Masyarakat di daerah itu mengharapkan Pemerintah Aceh agar tidak berdiam diri, namun sudah seyogianya melakukan suatu upaya pemecahan yang akan memberikan harapan bagi dunia perhubungan laut di daerah itu.

“Terus terang saja, ini kan terkait dengan prospek daerah, seperti mobilitas perekonomian bagi daerah ini. Kita berharap ada perhatian serius demi kemajuan daerah ini dan Aceh umumnya,” kata mantan anggota DPRK Aceh Selatan itu.

Menurut Azmir, upaya tersebut bisa dilakukan dengan memberikan subsidi supaya lancarnya operasional kapal yang dikelola oleh perusahaan pelayaran PT Pelayaran Sakti Inti Makmur.

Menurut informasi, PT Pelayaran Sakti Inti Makmur menghentikan pelayaran Labuhanhaji-Sinabang akibat mengalami kerugian terus menerus karena pendapatan yang diperoleh tidak sesuai dengan biaya operasional yang dikeluarkan.

Hal senada diungkapkan Koordinator LSM Lembaga Independen Bersih Aceh Selatan (Libas), Mey Fendri. Ia mengatakan, jalur Labuhanhaji-Sinabang dilayari kapal cepat merupakan prestasi bagi daerah, karena setidaknya dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi masyarakat.

“Namun, jika operasional kapal cepat terhenti tanpa ada upaya dari Pemerintah Aceh. maka laju pengembangan daerah kembali ke awal atau merosot,” ujar dia.

Seharusnya, lanjut dia, Pemerintah Aceh tidak boleh membiarkan hal ini terjadi begitu saja melainkan segera memberikan subsidi agar kapal cepat tersebut dapat terus beroperasi untuk melayani masyarakat di dua kabupaten itu.

Penghentian pelayaran KM Bahari Express 3B itu terhitung 26 Agustus 2015, sesuai dengan surat perusahaan PT Pelayaran Sakti Inti Makmur kepada Bupati Aceh Selatan tertanggal 18 Agustus 2015, dengan alasan, sejak beroperasi 26 Maret hingga 11 Agustus tahun 2015, hanya memuat 7.613 penumpang dengan frekuensi 96 rit.

“Artinya, dalam setiap rit, hanya memuat 79 penumpang. Sedangkan untuk mencapai BEP (break event point) supaya tertutup biaya operasi, perusahan harus memperoleh rata-rata penumpang setiap ritnya minimal 178 orang atau 86 persen dari total kapasitas 208 penumpang,” kata Kurmin Halim, Direktur PT Pelayaran Sakti Inti Makmur Palembang.

Kabid Perhubungan Laut dan Udara pada Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informasi (Dishubkominfo) Aceh Selatan, Agusman Yasri yang dikonfirmasi tentang ini membenarkan berhentinya beroperasi kapal cepat Bahari Express tersebut.

Dikatakan, penghentian tersebut disesalkan banyak pihak terutama para penumpang yang telah dimanjakan selama lima bulan dengan kehadiran kapal cepat tersebut.

Namun, kata dia, pihaknya tidak dapat berbuat banyak karena kapal cepat itu dibawah pengelolaan pihak swasta. | sumber: antara

Foto ilustrasi Kapolres sedang memantau kesiapan pihak pengelola Pelabuhan Labuhanhaji dan pihak ASDP dalam menyambut datangnya arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini. @antara

Kejari Tapaktuan Diminta Tidak Endapkan Kasus Korupsi

Kejari Tapaktuan Diminta Tidak Endapkan Kasus Korupsi

TAPAKTUAN – LSM Kajian dan Advokasi Hukum (KAuM) Aceh Selatan meminta kepada pihak kejaksaan agar tidak mengendapkan pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Naga Tapaktuan dan pembangunan sekolah.

“Jika dalam pengusutan kasus itu memang tidak ditemukan ada fakta-fakta atau alat bukti dugaan penyimpangan, maka pihak Kejari Tapaktuan harus mempublikasikan hasil pengusutan itu kepada masyarakat, sehingga tidak terkesan kasus itu didiamkan,” kata Direktur Eksekutif KAuM Aceh Selatan, M Nasir SH di Tapaktuan, Selasa.

Kasus PDAM Tirta Naga terkait proyek pemasangan meteran gratis masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sumber dana hibah dari negara donor Australia tahun 2013 dan 2014 sebesar Rp5 miliar dan di Dinas Pendidikan terkait pembangunan SDN 1 Sawang sumber dana Otsus tahun 2014 sebesar Rp1,7 miliar.

Pasalnya, kata dia, sejak dimulainya pengusutan kasus dugaan korupsi di PDAM Tirta Naga Tapaktuan pada bulan Juni 2015 dan pengusutan kasus dugaan korupsi di Dinas Pendidikan Aceh Selatan pada bulan Juli 2015, hingga kini telah memasuki bulan September 2015, belum ada perkembangan kasus yang dipublikasikan.

Menurutnya, langkah keterbukaan informasi itu penting harus dilaksanakan oleh Kejari Tapaktuan, karena saat dimulainya pengusutan kedua kasus dugaan korupsi ini, Kajari Irwinsyah SH, secara khusus menyampaikan hal itu kepada media, sehingga telah diketahui oleh publik secara luas.

Disamping itu, sambung M Nasir, pihak Kejaksaan Agung (Kejagung) dibawah pimpinannya HM Prasetyo juga sedang menggencarkan upaya pemberantasan korupsi di seluruh Indonesia dengan meluncurkan beberapa program, di antaranya membentuk Satuan Tugas Khusus (Satgassus) Pemberantasan Korupsi yang anggotanya terdiri dari sejumlah jaksa eks personil KPK.

“Semangat pemberantasan korupsi yang sedang gencar-gencarnya dilaksanakan oleh Jaksa Agung ini, tentu harus disambut positif oleh seluruh jaksa mulai di tingkat pusat sampai daerah. Atas dasar ini, kami yakin bahwa pengusutan kasus dugaan korupsi yang sedang ditangani Kejari Tapaktuan akan bermuara ke pengadilan,” tegasnya.

Pihaknya, kata M Nasir, mendukung penuh langkah Kejari Tapaktuan mengusut dugaan korupsi di PDAM Tirta Naga dan di Dinas Pendidikan Aceh Selatan, karena kedua instansi itu bertanggungjawab terhadap pemenuhan hajat hidup orang banyak di daerah itu.

Namun, KAuM Aceh Selatan meminta kepada Kejari Tapaktuan agar dalam mengusut kasus itu bertindak professional serta sesuai aturan yang berlaku.

Jika memang hasil pengusutan terbukti ada penyimpangan, maka pihaknya meminta kepada jaksa agar melakukan pengusutan sampai tuntas serta menyeret siapa saja oknum pejabat yang diduga terlibat.

“Jika memang terbukti ada penyimpangan, kami meminta kepada Kejari Tapaktuan tidak tebang pilih dalam mengungkap kasus dan menyeret oknum pejabat yang diduga terlibat. Pihak Kejari harus memastikan kasus ini sampai ke pengadilan,” katanya. | sumber: antara

Aceh Selatan Butuh 1.500 Traktor

Aceh Selatan Butuh 1.500 Traktor

Tapaktuan – Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan memerlukan 1.500 unit traktor tangan untuk melaksanakan program tanam padi serentak pada musim tanam 2015/2016, sehingga bisa menekan biaya pengolahan lahan sekecil mungkin agar tidak membebani petani.

Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Aceh Selatan Yulizar di Tapaktuan, Kamis mengatakan, saat ini pihaknya hanya memiliki 333 unit traktor, baik dalam kondisi siap pakai maupun rusak.

“Jumlah itu belum maksimal untuk menggarap lahan secara serentak. Kendatipun demikian, kami tetap mengupayakan program ini berjalan sukses,” tambahnya.

Luas lahan persawahan produktif di Kabupaten Aceh Selatan mencapai 15.000 hektare, sehingga untuk menyukseskan program tanam padi serentak dibutuhkan 1.500 unit traktor tangan standar.

Menurut Yulizar, kebutuhan sebanyak 1.500 unit traktor itu merupakan hal yang mendesak dan sangat penting saat ini dalam rangka menyukseskan program ketahanan pangan menuju Indonesia swasembada pangan yang telah dicanangkan Presiden Joko Widodo.

“Dengan adanya penambahan fasilitas traktor 1.500 unit lagi itu, kami meyakini bahwa sangat membantu petani dalam menekan biaya yang dikeluarkan untuk membajak sawah. Dengan demikian para petani merasa tertarik dan tambah semangat bekerja,” ucapnya.

Dia menjelaskan, kebutuhan biaya yang dikeluarkan oleh petani untuk pengolahan sawah mencapai Rp1,8 juta per hektare.

Untuk membantu para petani agar program tanam serentak berjalan sukses, Bupati HT Sama Indra telah meminta agar biaya yang dikeluarkan itu dapat ditekan serendah mungkin minimal menjadi Rp1 juta per hektare.

Diakuinya, meskipun untuk mengadakan 1.500 unit traktor tangan itu bukan perkara mudah karena membutuhkan biaya yang tidak sedikit, namun berbagai upaya terus dilakukan, baik dengan cara melobi anggaran ke pusat sumber APBN maupun mengupayakan agar kebutuhan anggaran itu dapat diakomodir dalam usulan anggaran APBA/Otsus atau APBK ke depannya.

Namun demikian, sambung Yulizar, untuk sementara waktu ini para petani di Aceh Selatan dapat berbangga hati atau gembira karena sambil menunggu terealisasinya kebutuhan traktor tangan sebanyak 1.500 unit itu, saat ini pihaknya telah menerima sebanyak 3 unit traktor tangan  berkapasitas 4 WD dan 3 unit traktor tangan standar bantuan dari Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Aceh.

“Dengan telah adanya tambahan fasilitas alat pengolahan lahan ini, kami mengharapkan semoga program tanam padi serentak dimasa akan datang dapat berlangsung sukses. Sebab satu-satunya jurus jitu untuk menangkal serangan hama di sawah adalah melalui pelaksanaan tanam padi serentak,” katanya. [] Sumber: antaranews.com

Foto: Traktor tangan.