Tag: aceh barat

Kepala Bappeda: Serapan Otsus di Aceh Barat Capai 75 Persen

Kepala Bappeda: Serapan Otsus di Aceh Barat Capai 75 Persen

MEULABOH – Realisasi serapan kegiatan fisik sejumlah proyek pembangunan bersumber dari Otonomi Khusus (Otsus) di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh telah memuaskan karena mencapai target 75 persen hingga tahap ke-II 2015.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Barat T Ahmad Dadek saat ditemuai di Meulaboh, Kamis, 8 Oktober 2015, mengatakan dari total dana otsus Rp126 miliar realisasi fisik pekerjaan rata-rata 70-75 persen dengan serapan anggaran 60 persen.

“Sebanyak Rp126 miliar dana otsus itu sudah berjalan on time di Aceh Barat, pada Desember 2015 ini kita menargetkan seluruh kegiatan sudah 100 persen baik realisasi fisik maupun keuangan,” katanya.

Ahmad Dadek menjelaskan, pencapaian 60 persen serapan anggaran tersebut telah memasuki tahap kedua yang masih dinantikan pengajuannya oleh rekanan/kontraktor, namun ditargetkan pada Desember 2015 pencapaian kegiatan sudah terlaksana 100 persen.

Malahan kata dia, untuk mempercepat penyelesaian proyek tersebut Pemkab Aceh Barat telah menyalurkan sebagian anggaran kepada beberapa proyek memuaskan dari total dana otsus yang telah diterima pemda setempat.

Meskipun demikian diakui ada satu kegiatan pembangunan TK Pembina yang masih perlu dipacu dengan penambahan pekerja, itu merupakan hasil dari penelitian dilakukan oleh tim Percepatan dan Pengendalian Kegiatan (P2K).

“Hasil penelitian tim P2K, mereka sudah datang beberapa hari lalu, itu hanya satu masalah mereka temukan keterlambatan pada gedung TK Pembina, yang lain seperti jalan dan sebagainya itu sudah sesuai schedule dan kontrak kerja,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, untuk mengawal berbagai pencapaian kinerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) terhadap serapan Pendapatan Asli daerah (PAD), pihaknya juga sudah membentuk tim pemantau dan evaluasi.

Lanjut Dadek, untuk memacu pembangunan dan pemasukan daerah tim pelaksana realisasi kegiatan daerah telah merumuskan beberapa catatan penting menyangkut tangihan PAD berasal dari Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang belum terserap maksimal.

Demikian juga menyangkut pengadaan-pengadaan melalui pihak rekanan terhadap peralatan kesehatan serta kendaraan dinas yang sudah ditentukan standar harganya oleh pemerintah melalui pihak rekanan.

“Apapun pembangunan dari kegiatan di daerah berpengaruh pada PAD. Karena itu sudah ada tim juga yang terus melakukan evaluasi realisasi kegiatan pada setiap SKPD sehingga terlaksana sebagaimana direncanakan,” katanya menambahkan.[] sumber: antaranews.com

Warning, Merokok di Tempat Umum Bakal Kena Denda Rp 1 Juta di Aceh Barat

Warning, Merokok di Tempat Umum Bakal Kena Denda Rp 1 Juta di Aceh Barat

JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, mengeluarkan ketentuan denda Rp 1 juta bagi warga yang kedapatan merokok di tempat-tempat umum sesuai dengan Rancangan Qanun (Perda) Kawasan tanpa Rokok (KTR) yang akan disahkan.

Bupati Aceh Barat H.T. Alaidinsyah mengaku kebijakan ini sangat bertentangan dengan nalurinya karena mengekang kebebasan merokok.

“Karena saya perokok aktif, ini bertentangan dengan naluri pribadi saya. Tapi, karena ini merupakan kepentingan dan kebijakan umum, qanun ini harus kita utamakan dan segera disahkan. Saya ikhlas mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi,” ucapnya di Meulaboh, Selasa, 6 Oktober 2015.

Alaidinsyah menjelaskan, denda Rp 1 juta tersebut masih bisa direvisi. Kebijakan ini, ujar dia, akan diterapkan jika Pemerintah Provinsi Aceh telah menyetujuinya.

Tujuan akhir qanun ini adalah menekan tingginya aktivitas merokok yang sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat, di samping bentuk tanggung jawab pemerintah dalam melindungi warganya

“Pemberlakuannya sesuai dengan tata ruang Kota Meulaboh sampai tahun 2034 dengan dimulai secara simultan. Dalam pelaksanaannya, ada pemberlakuan aturan secara terukur. Tempat lokalisasinya pun sudah diatur oleh Bappeda,” tuturnya.

Setelah disepakati eksekutif dan legislatif setempat, qanun ini dikirimkan ke Pemerintah Provinsi Aceh untuk dilihat efektivitasnya dan dievaluasi. Selama 30 hari setelah itu, barulah bisa diterapkan secara menyeluruh.[] sumber: tempo.co

Nelayan Aceh Barat Tuntut Tanahnya Dikembalikan

Nelayan Aceh Barat Tuntut Tanahnya Dikembalikan

MEULABOH – Puluhan keluarga masyarakat nelayan di Kecamatan Meurebo menuntut mengembalikan hak tanah mereka dan diambil Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang direncakan untuk pembangunan daerah.

“Kembalikan tanah kami, sudah ada 10 orang yang meninggal sejak kami mulai memperjuangkan atas hak-hak kami, dimana komitmen negara terhadap penghormatan serta pemenuhan hak rakyat atas tanah dan mengedepankan kepentingan rakyat,” teriak Misni salah seorang perwakilan warga di Meulaboh, Senin.

Dalam aksi memperingati Hari Agraria Nasional 2015 ini keluarga nelayan memintakan Pemkab Aceh Barat mengembalikan tanah warga eks Dusun Nelayan Makmur dan tanah di pesisir pantai Padang Seurahet, Kecamatan Mereubo, yang telah direncanakan lokasi itu sebagai pembangunan daerah.

Selain sengketa tanah nelayan, massa juga mendesak pemerintah segera menyelesaikan konflik agraria warga Gampong (desa) Reusak dengan perusahaan perkebunan kelapa sawit PT PAAL di Aceh Barat dan sejumlah daerah lain di Aceh yang masyarakatnya menghadapi lawan managemen perusahaan perkebunan.

Aksi masa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat untuk Perjuangan Atas Tanah (GARAP TANAH) turut melibatkan aktivis Lembaga Bantuan Hukum (LBH) dan mahasiswa ini turut dikawal aparat kepolisian, beberapa perwakilan melakukan orasi secara bergantian.

“Keberpihakan negara terhadap masyarakat sudah tidak ada, buktinya banyak konflik agraria yang terjadi pemerintah tidak mampu mengambil peran maksimal untuk mewujudkan pemenuhan, penghormatan dan perlindungan kedaulatan rakyat atas tanah,” tambah Candra Darusman dari LBH Pos Meulaboh.

Ada lima poin tuntutan yang disampaikan pada Hari Agraria Nasional 2015 di Aceh Barat yakni, pemerintah wajib melaksanakan seluruh agenda reforma agraria secara konpherensif dan utuh, mendesak Pemerintah Aceh maupun kabupaten/kota menyelesaikan berbagai kasus konflik agraria.

Kemudian pemerintah wajib melakukan evaluasi dan moratorium Hak Guna Usaha (HGU) kepada seluruh perusahaan di Aceh, pemerintah harus segera melaksanakan redistribusi tanah bagi rakyat.

“Untuk mengawal penyelesaikan konflik agraria harus dibentuk segera Komisi Independen Penyelesaian konflik tanah dan agraria di Aceh,” tegasnya.

Satu jam berselang wakil ketua DPRK Ramli,Ms turun ketengah massa yang berada di luar pagar kantor dewan memberikan tangapannya terkait penyelesaikan sengketa tanah nelayan, dirinya meminta agar tuntutan disampaikan lebih spesifik agar mudah dicermati.

“Coba berikan lebih perinci lagi tuntutan yang disampaikan, seperti tanah nelayan di Padang Seurehat bentuknya seperti apa, biar nanti kami yang sampaikan kepada bupati. Lokasi itu sudah akan dibangun kelanjutan pelabuhan perikanan,” sebut politisi Partai Aceh (PA) ini.| sumber: antara

Foto puluhan keluarga masyarakat nelayan meramaikan aksi unjuk rasa memperingati Hari Agraria Nasional 2015 di depan kantor DPR Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, Senin 21/9 (ACEH.ANTARANEWS.COM)

 

Nelayan Aceh Barat Dituntut Tujuh Bulan Penjara

Nelayan Aceh Barat Dituntut Tujuh Bulan Penjara

Meulaboh – Ibnu Hajar (45), nelayan Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh, dituntut tujuh bulan penjara dengan denda Rp10 juta karena tidak memiliki Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) dan Surat Persetujuan Berlayar (SPB) dari pemerintah.

Koordinator Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Banda Aceh Pos Meulaboh, Candra Darusman di Meulaboh, Sabtu mengatakan, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah melakukan pelangaran pada sidang digelar Pengadilan Negeri (PN) Padang.

“LBH mengapresiasi upaya dan langkah-langkah telah dilakukan Pemkab Aceh Barat dan DKP serta pihak lain yang  telah melakukan usaha yang maksimal untuk membantu Ibnu Hajar yang awalnya dituntut maksimal 8 tahun penjara,” katanya.

Meskipun demikian sebagai kuasa hukum, LBH menyesalkan sikap inkonsistensi Kepala Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Meulaboh yang pada mulanya menyatakan siap untuk hadir dan memberi keterangan di depan Majelis Hakim.

Ketidakhadiran dari pihak tersebut, kata dia, karena alasan anggaran, kesibukan lain yang tidak dirincikan, bahkan agenda pertemuan dengan KPK, padahal menurut LBH kehadiran saksi itu sangat dibutuhkan dalam persidangan.

Pada persidangan di PN Padang, terdakwa Ibnu Hajar dituntut tujuh bulan kurungan penjara dengan denda sebesar Rp10 juta, subsider satu bulan kurungan dan Kapal Motor (KM) Bunga Mawar sebagai barang bukti dikembalikan pada pemiliknya.

“Selain tuntutan kurungan penjara dan bayar denda, uang hasil tangkapan Rp750 ribu dirampas untuk negara. Tuntutan JPU hanya satu pasal terkait tidak memiliki SPB, ini memperlihatkan JPU tidak yakin dengan dakwaan sendiri menjerat Ibnu Hajar dengan ancaman 8 tahun penjara,” katanya.

Persidangan dengan agenda putusan akan dilaksanakan 1 September 2015, LBH berharap putusan yang terbaik sehingga terasa keadilan bagi nelayan Aceh Barat yang miskin itu.

Ibnu Hajar adalah nelayan Aceh Barat yang ditangkap Pol Airud Polda Sumatera Barat diwilayah perairan Padang Sumatera Barat pada pertengahan Mei 2015 dengan sangkaan tidak memiliki SIUP dan SPB, kemudian dijerat UU Perikanan dengan ancaman 8 tahun penjara.

Pada persidangan kedua, penasihat hukumnya dari LBH Padang menyampaikan eksepsi terhadap dakwaan JPU, kemudian dilanjutkan dengan sidang pemeriksaan saksi ahli dari Kabid Kelautan dan Perikanan pada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Aceh Barat M Iqbal.

“Kita berharap semua putusan majelis hakim PN Padang memberikan putusan yang terbaik dengan menjunjung tinggi prinsip keadilan dan pertimbangan yang matang terhadap perkara ini,” katanya. | sumber: antara

TNI Ajak Kaum Muda Basmi Kemalasan

TNI Ajak Kaum Muda Basmi Kemalasan

MEULABOH – Dalam panen padi perdana di Gampong Darat, Meureubo, Aceh Barat, Komandan Korem (Dandrem) Korem 012/TU, Kol. Art. Ruruh, AS mengatakan bahwa TNI siap digandeng untuk memajukan pertanian.
“TNI siap membantu tanpa dibayar. TNI sudah ada gaji dari negara.  Program pertanian bagian daripada misi pertahanan,” kata Danrem, Sabtu, 29 Agustus 2015.
Kegiatan panen perdana di lahan seluas 825 hektar itu dilakukan oleh Pemkab Aceh Barat, Korem 012/TU, dan Serikat Muda Aceh Barat (SAMBA). Musim tanam padi 2015 di Meureubo, Aceh Barat, pelaksanaannya di bawah koordinasi BP3K.
Kol. Art. Ruruh, AS juga mengajak semua kalangan, khususnya kaum muda untuk membasmi kemalasan. Untuk itu, menurut Ruruh, semua lahan kosong dan lahan tidur harus dimanfaatkan.
“Saya minta semua lahan kosong dan lahan tidur didata guna dimanfaatkan,” kata Ruruh.
Menurut Danrem, saat ini tidak ada alasan lagi bermalas-malas sebab  pemerintah telah menyediakan bibit, pupuk, dan obat-obatan kepada petani.
Dalam kesempatan tersebut Danrem mengajak seluruh komponen masyarakat terutama kalangan muda yang berhimpun dalam wadah SAMBA untuk sama-sama membasmi kemalasan demi kesejahteraan masyatakat ke depan.
“Korem 012/TU siap membantu masyarakat yang ingin maju melalui pertanian,” kata Ruruh.
Untuk itu Danrem menegaskan bahwa komunitas masyarakat boleh saja menggandeng TNI untuk pembangunan pertanian berkekanjutan. TNI siap membantu tanpa dibayar, karena TNI sudah ada gaji dari negara dan program pertanian merupakan bagian daripada misi pertahanan.
“Harapan saya, besok tidak ada lagi semak belukar di Aceh yang tidak dimanfaatkan,” tantang Dandrem.
Fuad Hadi, ketua SAMBA, mengapresiasi upaya TNI AD melalui Korem 012/TU dan Kodim 0105 Aceh Barat yang terjun langsung membantu masyarakat di sektor pertanian.
“Semoga niat baik ini bisa berjalan dengan lancar demi terciptanya kedaulatan pangan dan kemandirian ekonomi masyarakat yang berkelanjutan,” kata Fuad.
SAMBA sangat mengharapkan komitmen Danrem serta jajaran TNI AD agar mendukung penuh upaya-upaya petani dan pemuda yang ingin maju dan mandiri.
Ajakan itu, menurut Fuad karena ada masalah-masalah teknis dan prosedur birokrasi di pemerintahan yang membuat komunitas muda merasa kurang nyaman dalam menggerakkan program-program kemasyarakatan.
“Jadi, TNI perlu menggedor ini agar pemerintah sipil bek laloe dan tuwo droe,” kata Fuad.
Hadir dalam kesempatan tersebut: Danrem 012/TU, Kol. Art. Ruruh, AS, Kasrem 012/TU, Letkol Puguh, Kasiter 012/TU Mayor. Inf. Haris Siregar, Dandim 0105 Aceh Barat Letkol. Inf. Jaka Sutanta, S.Sos, Wakil Bupati Aceh Barat, Wakil Ketua DPRK Aceh Barat, Jajaran Bulog Aceh Barat, Kepala SKPK terkait di lingkup Pemkab Aceh Barat, unsur Muspika Kecamatan Meurubo, para geuchik, tokoh masyarakat, dan seluruh komponen masyarakat di Meureubo. []
Serapan Proyek di Aceh Barat 54,17 Persen

Serapan Proyek di Aceh Barat 54,17 Persen

MEULABOH – Realisasi serapan keuangan pekerjaan berbagai proyek di Kabupaten Aceh Barat, Provinsi Aceh sudah tercapai 54,17 persen dari sekitar 285 paket dengan total anggaran sekitar Rp126 miliar selama 2015.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Aceh Barat T Ahmad Dadek di Meulaboh, Kamis mengatakan  untuk realisasi fisik hingga triwulan ketiga semester II ini sudah selesai sekitar 43 persen.

“Besok akan kita kumpulkan semua pihak yang terlibat dalam penuntasan proyek ini, karena laporan diluar data hari ini realisasinya sudah dikerjakan saya pikir sudah mencapai 60 sampai 70 persen,” katanya.

Ahmad Dadek mengatakan, keseluruhan proyek yang sudah dilelang dan dikerjakan rekanan tersebut bersumber dari berbagai dana baik APBK, DAU, DAK, Otonomi Khusus (otsus) dan APBN 2015 dalam bentuk pembangunan infrastruktur fisik.

Dari dana Otsus dikelola untuk program pembangunan fisik senilai Rp126 miliar, sudah terserap mencapai sekitar 60 persen, ditargetkan pada triwulan ke empat pekerjaan fisik proyek di Aceh Barat tuntas 100 persen.

Sebutnya, untuk serapan anggaran tetap tidak sampai 100 persen meskipun sudah tercapai realisasi proyek 100 persen seperti dalam rencana pembangunan, namun pemkab setempat optimis seluruh pekerjaan selesai tepat waktu.

“Kalau untuk proyek dari dana APBN 2015 itu sekitar Rp5 miliar, namun kebanyakan proyek dana pusat itu ada pihak lain yang mengelola disini. Untuk fisik tentunya harus tuntas 100 persen tapi kalau realisasi anggaran paling tercapai 95-99 persen,” sebut Ahmad Dadek.

Lebih lanjut dikatakan, untuk semua proyek yang sedang dikerjakan akan terus dipacu penuntasanya terutama yang bersumber dari dana Dana Alokai Khusus (DAK), karena apabila terjadi kelebihan maka akan cepat dipotong.

Ahmad Dadek menyampaikan, semua perencaan pembangunan daerah itu sudah terkonsentrasi sesuai dengan perencanaan pembangunan jangka menengah (RPJM) maupaun  jangka panjang RPJP 2015.

Dia mengigatkan seluruh rekanan yang sudah mengerjakan proyek untuk memacu penuntasan fisik untuk terserapnya anggaran pembangunan sesuai yang direncanakan, selain itu dengan kesunguhan itu maka pembangunan daerah lebih cepat.

“Pada prinsipnya semua proyek sedang dikerjakan dengan sumber dana pusat maupun daerah kita pacu, terutama adalah proyek bersumber dari DAK, harus selesai 100 persen,” katanya menambahkan. | sumber: antara

OTK Rusak Harta Benda Warga Aceh Barat

OTK Rusak Harta Benda Warga Aceh Barat

MEULABOH – Warga Gampong Lung Baroh, Kecamatan Woyla Barat, Kabupaten Aceh Barat, dikagetkan dengan aksi perusakan secara brutal harta benda mereka oleh orang yang tak dikenal. Barang-barang yang dirusak di antaranya 1 unit sepeda motor, 2 unit sepeda, 8 unit sampan (perahu), dan 76 batang sawit milik warga.

“Warga baru sadar mengetahui kejadian perusakan itu tadi pagi, sekarang sedang dilakukan penyelidikan dan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan pemilik harta benda yang dirusak. Kita belum bisa mengungkap motif dan pelakunya karena di lapangan sedang dilakukan pengembangan,” kata Kasat Reskrim Polres Aceh Barat, AKP Haris Kurniawan, saat dihubungi Kompas.com, Jumat, 31 Juli 2015 malam.

Camat Woyla Barat Mahdali mengatakan, lokasi perusakan itu berada di sejumlah titik yang tak berjauhan dari rumah penduduk. Satu unit sepeda motor Yamaha Zupiter milik Musliadi hangus dibakar.

“Sepeda motor dibakar tak jauh dari rumah pemilik, diduga pelaku sebelum membakar terlebih dahulu menyeret sepeda motor agar tak diketahui pemilik. Sedangkan 8 unit sampan dirusak dengan cara dibelah dengan parang,” katanya.

Masih, kata Mahladi, 87 pokok sawit yang sudah berusia dua tahun dan berbuah pasir itu juga ditebas dengan parang oleh para pelaku di kebun sawit milik Tarmizi Umar, kepala desa setempat.

Tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, namun kerugian warga ditaksir hingga mencapai Rp 58 juta.

“Kejadian itu diduga dilakukan saat warga sedang tertidur lelap. Kita perharap pihak kepolisian segera mengungkap motif dan pelaku perusakan itu,” ujarnya.[] sumber: kompas.com

Warga di Aceh Barat Protes Lantaran Sungai Tercemar Limbah Pabrik

Warga di Aceh Barat Protes Lantaran Sungai Tercemar Limbah Pabrik

MEULABOH – Warga delapan desa di Kecamatan Bubon, Kabupaten Aceh Barat, mengeluh karena air sungai Krung Beubon diduga tercemar oleh pembuangan limbah pabrik PT Karya Tanah Subur (KTS). Air tersebut berubah menjadi keruh dan berminyak. Bahkan, banyak ikan di sungai tersebut mendadak mati.

“Ikan mendadak mati, kami temukan pada Rabu dan Kamis (22-23/07/2015), sehingga warga sekarang sudah takut mengonsusmsi air untuk berbagai kebutuhan sehari-hari karena air berubah warna menjadi keruh dan berminyak,” kata Sudirman SE, tokoh pemuda Gampong Suak Pangkat kepada wartawan, Senin 27 Juli 2015.

Menurut Sudirman, selain ikan mendadak mati dan air berubah keruh, pencemaran limbah dari perusahaan perkebunan sawit PT KTS itu membuat sejumlah wargapun mulai terserang penyakit gatal-gatal.

“Dampak lain sekarang juga dirasakan oleh sejumlah warga yang mulai mengalami gatal-gatal,” katanya.

Delapan desa yang berada disepanjang aliran Sungai Krueng Bubon yang kini terindikasi telah tercemar akibat pembuagan limbah beracun PT KTS. Desa dimaksud antara lain Gampong Blang Sibeutong, Peulanteu SP, Suak Pangkat, Cot Lada, Cot Keumuneng, Liceh, Seunebok Trab dan Gampong Ulee Blang. Warga berharap aliran sungai Krueng Bubon yang mereka jadikan sebagai sumber kebutuhan air bersih selama ini tidak lagi dijadikan sebagai lokasi pembuangan limbah perusahaan.

“Kami warga dari delapan desa telah membuat pernyataan sikap bersama untuk mendesak agar Pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera turun ke lokasi pencemaran air sungai dan melakukan uji lab dari sampel air yang diserahkan oleh masyarakat untuk mendapatkan kepastian kandungan racun dalam air sungai Krueng Bubon, karena masalah ini sudah terjadi berulangkali di tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Kepada PT KTS, warga meminta agar segera melakukan rehabilitasi kembali Daerah Aliran Sungai (DAS) Krueng Bubon.

“Perusahaan KTS harus mengakui dan menyadari selama ini telah melakukan pencemaran sungai, sehinga mereka harus meminta maaf kepada seluruh warga, baik secara lisan maupun tulisan terkait pencamaran ini,” ujarnya.[] sumber: kompas.com

Nelayan Aceh Barat Duduki Kantor Bupati

Nelayan Aceh Barat Duduki Kantor Bupati

Meulaboh  – Belasan nelayan dari Kecamatan Johan Pahlawan, Kabupaten Aceh Barat, menduduki kantor bupati setempat meminta pertangungjawaban pemerintah daerah terkait ditangkapnya tiga nelayan oleh polisi.

“Kami ingin tahu siapa yang salah dalam peristiwa tertangkapnya boad saya, karena pemerintah daerah sampai saat ini belum mengeluarkan SIUP ikan kepada seorang nelayanpun,” kata Ibu Hajar (43) di Meulaboh, Selasa.

Ibu Hajar merupakan “pawang boad” (nahkoda kapal motor) KM Bunga Bawar bersama dua anak buah kapal yang berangkat melaut kemudian ditangkap di perairan Andaman oleh Pol Air Sumetera Barat karena tidak mengantongi Surat Izin Usaha Penangkapan (SIUP) ikan sekitar dua bulan lalu.

Ibu Hajar membenarkan bahwa dirinya tidak ditahan, akan tetapi dengan ditahannya armada mereka sama saja menjerat mereka dengan hukuman lebih berat sehingga tidak bisa pulang dan menafkahi keluarga.

“Pihak polisi di Padang hanya membutuhkan jaminan dari kepala daerah, apabila bupati hari ini tidak membebaskan boad kami yang ditahan dan memberi jaminan maka kami akan buat aksi dan melaporkan pada Presiden Jokowi,” tegasnya.

Aksi dilakukan para nelayan tersebut disela-sela rapat penting Pemerintah Aceh Barat bersama sejumlah pihak terkait membahas agenda penyambutan Presiden RI Joko Widodo bersama rombongan ke Meulaboh yang rencana berlebaran di Aceh pada tahun ini.

Selain melakukan silaturahmi, menyantuni anak yatim serta mengunjungi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Nagan Raya, kepala negara juga dijadwalkan berdialog khusus dengan para nelayan diwilayah setempat.

Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Aceh Barat Bukhari, MM yang menyambut kedatangan nelayan turut didampingi mahasiswa Universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh ini mempersilahkan perwakilan nelayan menemui bupati Alaidinsyah.

“Kalau berame-rame tidak mungkin nanti malah bukan menyelesaikan masalah. Semua unek-unek nelayan disampaikan saja kepada bupati secara perwakilan pasti akan direspon baik oleh beliau, buktinya selama ini juga pemerintah membantu,” tegasnya. | sumber: antara

Pantai Tercemar, Warga Meulaboh Ancam Buang Batubara ke Rumah Dinas Wakil Bupati

Pantai Tercemar, Warga Meulaboh Ancam Buang Batubara ke Rumah Dinas Wakil Bupati

MEULABOH – Meningkatnya aktivitas bongkar muat batubara di Pelabuhan Jety Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat ternyata berdampak buruk terhadap lingkungan sekitarnya. Pantai Lhok Geudong, Kelurahan Suak Indrapuri yang selama ini dijadikan sebagai salah satu tempat rekreasi dan lokasi pemandian warga kini tercemar limbah batubara.

Akibat tercemarnya pantai ini maka tak hanya tempat rekreasi ini semakin dijauhi pengunjung, namun mata pencarian warga desa setempat mulai terganggu.

“ (Pantai) Ini lokasi rekreasi yang ditetapkan oleh pemerintah, tapi kondisinya sekarang kotor dengan tumpahan batubara saat bongkar muat di pelabuhan. Sehingga sekarang sepi orang yang berkunjung dan mandi di sini. Kami yang punya usaha kecil menyewakan ban bekas dan berjualan di sini tidak laku lagi”,  kata Yunizar (40). warga Desa Suak Indrapuri, kepada Kompas.com, Jum’at (03/07/2015) petang.

Menurut Yunizar, selain mencemari pantai, dampak lain tumpahnya batubara dari kegiatan bongkar muat di pelabuhan yang dibangun pemerintahan Singapura pasca-tsunami 2004 lalu itu, juga sangat dirasakan para nelayan kecil yang mengantungkan hidupnya dari tangkapan ikan di laut.

“Sekarang nelayan yang menggunakan kapal kecil di sini banyak yang tidak melaut lagi, karena hasil tangkapan sudah berkurang selama laut tercemar batubara, bahkan kalau mereka paksa melaut hasilnya tidak cukup untuk modal beli minyak (BBM) kapal,”  tambah dia.

Warga berharap pemerintah Kabupaten Aceh Barat segera merespon keluhan warga. Mereka berharap lokasi bongkar muat batubara di Pelabuhan Jety Meulaboh yang sudah berlangsung sekitar empat tahun segera dipindahkan jauh dari permukiman warga.

“Kami berharap pemerintah segera memindahkan lokasi bongkar muat  batubara dari pelabuhan itu, karena keberadaan lokasi bongkar muat batubara di situ jelas sudah merampas hak kami, baik itu pendapatan, ekonomi bahkan kesehatan anak-anak kami yang mulai batuk-batuk,”  lanutu Yunizar.

Jika pemerintah Aceh Barat dan Dinas terkait tidak segera membersihkan pantai dari pencemaran batubara, warga mengancam akan mengumpulkan batubara dari laut dan akan membuangnya ke halaman rumah dinas Wakil Bupati Aceh Barat yang berada tak jauh dari pantai Lhok Geudong.

“Kemarin kami ibu-ibu dan anak-anak sudah mengambil sebagian batubara dari laut dan kami kumpulkan, jika tumpukan batubara yang kami kutip dari laut tidak segera dibersihkan dari sini akan kami buang ke rumah dinas wakil bupati,” dia mengancam. | sumber : kompas