Tag: abdya

[Foto]: Mualem Kunjungi Lokasi Banjir di Abdya

[Foto]: Mualem Kunjungi Lokasi Banjir di Abdya

ABDYA – Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, meninjau lokasi banjir di Aceh Barat Daya, Selasa sore, 15 September 2015.

Lokasi yang ditinjau Wagub adalah desa Ujong Tanah Suak Setia dan kawasan Krueng Baro, Kecamatan Lembah Sabil, Abdya.

Dalam kunjungannya ke lokasi yang didampingi Wabup Abdya Erwanto dan sejumlah pejabat instansi terkait, Mualim berjanji akan membenahi fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam tersebut. Wagub sudah memerintahkan instansi terkait untuk bergerak cepat dalam upaya penanganannya.

Sebelumnya, Mualem juga berkunjung dan meresmikan Dayah Diniyah Darussalam Putra di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Berikut foto-foto yang dihimpun portalsatu.com selama kunjungan berlangsung:

mualem banjir 1

mualem banjir 3

wagub mualem tinjau banjir

mualem banjir 4

Wagub Tinjau Banjir Abdya

Wagub Tinjau Banjir Abdya

ABDYA – Wakil Gubernur Aceh, H Muzakir Manaf, meninjau lokasi banjir di Aceh Barat Daya, Selasa sore, 15 September 2015.

Lokasi yang ditinjau Wagub adalah desa Ujong Tanah Suak Setia dan kawasan Krueng Baro, Kecamatan Lembah Sabil, Abdya.

Dalam kunjungannya ke lokasi yang didampingi Wabup Abdya Erwanto dan sejumlah pejabat instansi terkait, Mualim berjanji akan membenahi fasilitas umum yang rusak akibat bencana alam tersebut. Wagub sudah memerintahkan instansi terkait untuk bergerak cepat dalam upaya penanganannya.

Sebelumnya, Mualem juga berkunjung dan meresmikan Dayah Diniyah Darussalam Putra di Gampong Meunasah Buloh, Kecamatan Kawai XVI, Kabupaten Aceh Barat.

Seperti diberitakan sebelumnya, guyuran hujan deras pada Minggu sore hingga tengah malam, membuat perkampungan Abdya terendam banjir.

Hujan yang tak kunjung reda hingga tengah malam mengakibatkan krueng (sungai) Tangan-Tangan tak mampu menampung debit air sehingga air bercampur lumpur dengan cepat memasuki pemukiman warga. Banjir mengepung sejumlah kecamatan.

Selain menggenangi rumah penduduk, banjir luapan juga merendam badan jalan raya sehingga mengganggu arus lalulintas di beberapa titik, terutama jalan nasional lintasan Meulaboh (Kabupaten Aceh Barat)-Tapaktuan (Kabupaten Aceh Selatan). Saat ini, ruas jalan yang sebelumnya jebol kini sudah ditimbun kembali. [] (mal)

Pemkab Abdya dan Dewan Dakwah Gelar Seminar Internasional

Pemkab Abdya dan Dewan Dakwah Gelar Seminar Internasional

BANDA ACEH – Pengurus Daerah Dewan Dakwah Islamiyah (DDI) Indonesia Kabupaten Aceh Barat Daya akan mengelar seminar Internasional. Seminar tentang Penerapan Ekonomi Islam ini akan di gelar di Gedung Pertemuan DPRK Abdya pada 10-11 Agustus 2015. Dewan Dakwah Abdya sebagai panitia pelaksananya.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Umum Dewan Dakwah Aceh, Dr. Tgk. Hasanuddin Yusuf Adan, MA MCL, yang didampingi Ketua Dewan Dakwah Abdya Iin Suardi, kepada wartawan melalui siaran pers di Banda Aceh, Selasa, 03 Agustus 2015.

“Melalui kegiatan ini diharapkan akan memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang penerapan ekonomi islam secara kaffah (menyeluruh) dan adanya pemahaman yang lebih baik tentang peran penting zakat, infaq dan sedeqah bagi pemberdayaan ummat serta akan terwujudnya kerjasama yang kongkrit dalam upaya ekonomi antar stakeholder, lembaga dan masyarakat muslim,” Kata Teungku Hasanuddin.

Seminar yang akan diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari unsur pemerintahan, akademisi, ormas islam, lembaga perbankan, pondok pesantren dan mahasiswa dari dalam dan luar negeri (Malaysia dan Thailand) ini, akan menghadirkan pembicara nasional dan internasional.

Di antaranya pembicara, seperti Prof. Dr. Patmawati Ibrahim (dari Malaysia) dengan materi Pengelolaan Zakat Sebagai Instrumen Penerapan Ekonomi Islam di Era Kontemporer; Pengalaman dari Malaysia dan Prof. Dr. Muslim Ibrahim, MA (Guru Besar UIN Ar-Raniry) dengan materi Perkembangan Syariat Islam Dalam Penerapan Ekonomi Syariah di Aceh.

Kemudian Prof. Dr. KH. Didin Hafidhuddin, MS (Ketua BAZNAS Pusat dan Direktur Pascasarjana UIKA Bogor) dengan materi Fiqih Zakat, Infaq dan Shadaqah serta Pemanfaatannya di Indonesia serta Dr. Armiadi Musa, MA (Kepala Baitul Mal Aceh) dengan materi Pengelolaan Zakat, Infaq dan Shadaqah untuk Pemberdayaan Ekonomi Ummat di Aceh.

Ketua Dewan Dakwah Abdya Iin Suardi, juga menambahkan melalui seminar ini akan membangun kesepahaman semua pihak bahwa zakat merupakan bagian dari sumber pendapatan asli Aceh/Kabupaten yang perlu di optimalisasi pengumpulannya (UUPA Pasal 180) dan kebijakan Gubernur Aceh yang menginginkan islamisasi dalam dunia perbankan melalui konversi Bank Aceh konvesional ke Bank Aceh Syariah sebagai amanah Qanun Nomor 8 tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam (Pasal 21) yang mewajibkan transaksi keuangan Pemerintah Aceh secara syariah.

“Ini juga akan menjadi trending topic yang akan diperbincangkan dalam seminar Internasional tersebut,” kata Iin Suardi. []

Foto: Ilustrasi

Anggota DPRK Abdya Minta Bupati Evaluasi Penerima Bantuan

Anggota DPRK Abdya Minta Bupati Evaluasi Penerima Bantuan

Abdya – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) Aceh Barat Daya, Agusri Samhadi meminta kepada bupati agar mengevaluasi penerima bantuan agar tepat sasaran. Hal itu dikatakannya kepada portalsatu.com, 3 Agustus 2015.

Dikatakannya, beberapa waktu lalu, ratusan warga Desa Kuta Bak Drien, Kecamatan Tangan-Tangan, Abdya dibantu personil Koramil 05 bergotong royong untuk merehab rumah Rabi’ah (81) janda buta tanpa anak, yang merupakan warga desa setempat yang sudah tidak layak huni.

“Rabi’ah sudah puluhan tahun menyendiri sejak ditinggal mati suaminya, kondisi rumahnya sangat memprihatinkan karena hanya terbuat dari kayu yang sudah mulai lapuk, bahkan lantainya hampir 75 persen sudah bolong-bolong termakan usia,” ujar Agusri Samhadi yang juga politisi Partai Golkar.

Pihaknya menyayangkan kelalaian pemerintah kabupaten untuk memperhatikan nasib warganya. “Saya sangat menyayangkan kelalaian pemerintah seperti ini, saya meminta saudara bupati menginstruksikan pada dinas terkait untuk mengevaluasi nama-nama penerima bantuan agar lebih tepat sasaran,” ujarnya.

Ia juga mengatakan, apabila ada aturan tidak bisa dibantu oleh pemerintah, karena alasan tidak ada keturunan.

Agusri meminta kepada bupati untuk bisa dimasukkan dalam program rehab rumah atau aturan tersebut ditinjau kembali.

Selain itu, ia juga meminta agar Pemerintah Abdya harus turun ke lapangan untuk melihat langsung permaslahan masyarakatnya dan jangan hanya menerima data saja. “Pemerintah jangan hanya menerima data di atas meja, tapi harus turun ke lapangan, jangan buat manja itu para pegawai,” ujarnya.

Bupati dan wakil bupati harus lebih aktif mencari data yg akurat tentang kehidupan masyarakatnya. “Tadi sore saya sudah ke lapangan, pembangunan yang dilakukan atas swadaya warga masih sebatas pondasi dan 1 buah toilet bantuan danramil tangan-tangan,” ujarnya.

Ia juga sudah menghubungi dinas sosial dan wakil bupati Abdya, Erwanto untuk menyampaikan masalah tersebut. “Dinas sosial hanya bisa membantu 20 lembar seng dan Wabub sudah menanggapi tapi belum memberi solusi,” ujarnya lagi.

Selain itu, ia juga meminta bantuan beberapa anggota DPRK Abdya untuk meminta bantuan pembanguan rumah tersebut. “Alhamdillah beberapa orang teman-teman DPRK yang saya hubungi sudah bersedia membantu pembangunan rumah tersebut,” ujarnya.

Agusri Sahmadi yang juga politisi Golkar berharap Pemerintah Kabupaten Abdya harus membuat instrumen yang lebih baik terkait penggunaan dan pengelolaan bantuan sosial. “Jangan sampai anggaran yang besar itu disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak,” ujarnya lagi. [] (mal)

Foto: ilustrasi rumah miskin

Ribuan Warga Abdya Ambil Dana Kematian

Ribuan Warga Abdya Ambil Dana Kematian

BLANGPIDIE – Ribuan warga di Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) mendatangi Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Kabupaten, untuk mengambil dana santunan kematian dan santunan gizi bayi yang telah diprogramkan oleh pemerintah setempat.

Kepala Dinas DPKKK Abdya, Thamrin di sela-sela penyerahan dana santunan tersebut, Senin, menyebutkan bahwa dana santunan yang diberikan kepada masyarakat tersebut merupakan data tahun 2014 lalu.

“Santunan yang kita serahkan ini merupakan program bupati Jufri Hasanuddin melalui sumber anggaran APBK yang terdiri dari santunan kematian dan santunan gizi bayi,” kata Thamrin.

Dilanjutkannya, untuk santunan gizi bayi pemerintah kabupaten Abdya telah memplotkan anggaran sebesar 1 milyaran rupiah yang diperuntukkan untuk 1000 orang bayi yang lahir pada tahun 2014 lalu.

“Jadi, untuk satu orang bayi mendapatkan santunan gizi sebesar 1 juta rupiah, anggaran tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten (APBK) tahun 2015 termasuk dengan santunan kematian,” katanya

Untuk santunan kematian, tambah dia, pemerintah kabupaten abdya menganggarkan anggaran sebesar 2.5 milyar yang diberikan kepada ahli waris yang ditingkalkan.

“Sebagaimana data yang kita peroleh dari Bagian Kesra dan ekonomi pemkab Abdya, masyarakat abdya yang meninggal pada tahun 2014 lalu sebanyak 418 orang yang terdiri dari kepala Keluarga, Ibu rumah tangga, lansia dan anak-anak,” katanya

Untuk kepala keluarga yang meninggal, lanjutnya, pemerintah memberikan santunan kematian kepada ahli waris yang ditinggalkannya sebesar Rp. 5 juta per satu orang, ibu rumah tangga Rp. 4 juta, lansia Rp. 3 juta dan Anak-anak Rp. 2.5 juta.

“Alhamdulillah, dalam dua hari ini semua santunan tersebut sudah selesai kita serahkan kepada penerima, dan saya harapkan masyarakat mau bersabar untuk antrian,” demikian Thamrin.[] sumber: antaranews.com

Berkas Korupsi Mantan Sekda Abdya Dilimpahkan ke Pengadilan

Berkas Korupsi Mantan Sekda Abdya Dilimpahkan ke Pengadilan

BANDA ACEH – Jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Aceh melimpahkan berkas perkara korupsi pengadaan tanah yang melibatkan Yusrizal, mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) ke Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

“Sudah. Kemarin sudah dilimpahkan. Perkara ini hanya menunggu jadwal persidangannya,” kata Suhendra, jaksa penuntut umum yang menangani perkara tersebut di Banda Aceh, Selasa, 14 Juli 2015.

Selain Yusrizal, kata dia, tim jaksa penuntut umum juga melimpahkan berkas perkara yang sama atas tersangka M Nasir, mantan Asisten Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

“Serta tersangka lainnya atas nama Said Jailani, mantan Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya. Tiga tersangka ini dengan berkas terpisah,” ungkap Suhendra.

Menyangkut jadwal persidangan perkara korupsi pengadaan tanah tersebut, Suhendra mengatakan hal itu merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh.

“Kami hanya menerima jadwal yang ditetapkan pengadilan. Dan diharapkan persidangan disesuaikan dengan jadwal sidang mantan Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim yang diadili dalam perkara yang sama,” kata Suhendra.

Mantan Sekda Abdya Yufrizal dan kawan-kawan disangka korupsi pengadaan tanah untuk pembangunan pabrik kelapa sawit di Desa Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot, dengan nilai Rp793,5 juta pada tahun anggaran 2011.

Selain tiga mantan pejabat teras Pemerintah Kabupaten Abdya tersebut, kasus korupsi ini juga menjerat mantan Bupati Aceh Barat Daya Akmal Ibrahim.

Sedangkan perkara yang melibatkan Akmal Ibrahim sudah disidangkan di Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Banda Aceh. Persidangan baru sebatas mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum.[] sumber: antaranews.com

GeRAK Aceh Tidak Temukan Indikasi Kerugian Negara di Pembangunan PKS Abdya

GeRAK Aceh Tidak Temukan Indikasi Kerugian Negara di Pembangunan PKS Abdya

BANDA ACEH – Koordinator Gerakan Anti Korupsi (GeRAK) Aceh, Askhalani, menilai data pembangunan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Abdya yang didapatkan pihaknya tidak terindikasi potensi kerugian keuangan negara. Hal ini disampaikan Askhalani dalam acara bedah kasus dengan tema “Tanah Negara dan Upaya Penegakan Hukum” Study Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh GeRAK Aceh, di Warkop Ring Road, Banda Aceh, Kamis, 2 Juli 2015.

“Kalau dalam undang-undang tindak pidana korupsi ada beberapa unsur yang dinilai kalau kasus tersebut ada indikasi korupsi. Misalnya kerugian keuangan negara dan unsur barang fiktif. Tapi kami tidak menemukan hal-hal tersebut, mungkin ada penilaian lain yang dilakukan oleh tim penyidik yaitu pihak Polda Aceh,” katanya.

Askhalani mengharapkan pihak Polda Aceh mau menjelaskan kepada publik terkait kasus dugaan korupsi pembangunan pabrik PKS yang melibatkan mantan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim tersebut. Apalagi berkas pemeriksaannya sudah dilimpahkan ke pengadilan.

“Perlu adanya penjelasan sehingga publik tidak menilai aparat hukum yang tidak-tidak. Ini penting demi berjalannya hukum yang baik di Indonesia, khususnya di Aceh,” ujar Askhalani.

Sebelumnya, praktisi hukum Unsyiah, Mawardi Ismail juga menilai banyak kejanggalan dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim tersebut. Mawardi menilai berkas penyelidikan Akmal perlu diperjelas oleh penyidik Polda Aceh. Pasalnya, apabila tidak diperjelas ditakutkan akan menjadi pertanyaan oleh publik.

Misalnya, kata Mawardi, dalam berkas yang dibuat penyidik pada Pasal 51 tahun 2003 tentang Agraria, yang tertulis dalam berkas tersebut Peraturan Presiden (Perpres). Padahal menurutnya pada tahun 2003 masih berbentuk Keputusan Presiden (Kepres) dan bukan Perpres.

“Sudah saya lihat tidak ada Kepres tahun 2003, yang ada itu Perpres. Ini sangat bahaya walaupun kalau misalnya salah penulisan yang ditulis oleh penyidik dan ini sangat fatal dalam hukum, kalau bagi pengacara salah penulisan ini bisa salah satu cara membebaskan tersangka dari tuduhan,” katanya.[](bna)

Terkait Kasus Akmal Ibrahim, Zaini Djalil: Ada Dugaan Ini Berbau Politik

Terkait Kasus Akmal Ibrahim, Zaini Djalil: Ada Dugaan Ini Berbau Politik

BANDA ACEH – Pengacara yang juga politisi Nasdem Aceh, Zaini Djalil, mengatakan Polda Aceh perlu memeriksa proses jual beli tanah Perkebunan Kelapa Sawit Abdya yang diduga bermasalah. Hal ini disampaikan Zaini Djalil dalam acara bedah kasus dengan tema “Tanah Negara dan Upaya Penegakan Hukum” Study Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi yang dilaksanakan oleh GeRAK Aceh, di Warkop Ring Road, Banda Aceh, Kamis, 2 Juli 2015.

“Jangan hanya menetapkan pembelinya saja, tapi penjualnya juga harus diproses, karena penjual yang lebih mengetahui posisi tanah tersebut, apakah tanah negara atau bukan. Kalau memang tanah negara kenapa penjual berani menjual tanah tersebut yang jelas-jelas sudah menjadi tanah negara,” ujar Zaini Djalil seperti rilis yang dikirim ke portalsatu.com, Kamis malam.

Zaini Djalil menduga proses hukum mantan Bupati Abdya ini seperti terlalu dipaksakan.

“Kasus ini terlalu cepat ditetapkan tersangka. Seharusnya pihak penyidik perlu mengumpulkan bukti-bukti yang banyak, sehingga ketika di pengadilan berani membuktikan bahwa tersangka bisa dijadikan pidana,” katanya.

Selain itu, Zaini Djalil juga mengatakan kasus ini terkesan dipolitisir karena sudah mendekati Pilkada 2017.

“Saya juga sebagai politisi, ada dugaan kasus ini berbau politik. Semoga penilaian saya ini salah, dan semoga kasus ini bisa diselesaikan. Semua masyarakat wajib menghormati hukum, hukum tetap harus dijalankan,” kata Zaini.

Sebelumnya, praktisi hukum Unsyiah, Mawardi Ismail juga menilai banyak kejanggalan dalam kasus yang menjerat mantan Bupati Abdya, Akmal Ibrahim tersebut. Mawardi menilai berkas penyelidikan Akmal perlu diperjelas oleh penyidik Polda Aceh. Pasalnya, apabila tidak diperjelas ditakutkan akan menjadi pertanyaan oleh publik.

Misalnya, kata Mawardi, dalam berkas yang dibuat penyidik pada Pasal 51 tahun 2003 tentang Agraria, yang tertulis dalam berkas tersebut Peraturan Presiden (Perpres). Padahal menurutnya pada tahun 2003 masih berbentuk Keputusan Presiden (Kepres) dan bukan Perpres.

“Sudah saya lihat tidak ada Kepres tahun 2003, yang ada itu Perpres. Ini sangat bahaya walaupun kalau misalnya salah penulisan yang ditulis oleh penyidik dan ini sangat fatal dalam hukum, kalau bagi pengacara salah penulisan ini bisa salah satu cara membebaskan tersangka dari tuduhan,” katanya.[](bna)

Ini Kata DPR Aceh Usai Pelantikan Wakil Bupati Abdya

Ini Kata DPR Aceh Usai Pelantikan Wakil Bupati Abdya

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, M. Tanwier Mahdi, berharap dengan dilantiknya Erwanto, SE, MA, sebagai Wakil Bupati Aceh Barat Daya untuk sisa masa jabatan 2012-2017, akan mampu memberikan kontribusi nyata dalam membangun daerah.

“Saya berharap Beliau mampu bekerja secara optimal untuk daerah. Apalagi Beliau adalah sosok mantan aktivis dan juga pernah belajar di luar negeri,” kata politisi Partai Demokrat tersebut saat dihubungi oleh portalsatu.com, Senin, 8 Juni 2015.

Tanwier juga menambahkan dengan dilantiknya Erwanto, bisa membantu kinerja Bupati Abdya Jufri Hasanuddin, dalam bekerja menrealisasikan semua program Kabupaten tersebut yang selama ini belum terlaksana dengan maksimal.

“Hal-hal yang belum tersentuh karena kekosongan posisi tersebut semoga bisa diselesaikan dan dikerjakan oleh Wakil Bupati yang baru dilantik,” ujarnya.

Dia juga berharap agar Wakil Bupati yang baru juga harus melakukan komunikasi yang intensif dengan berbagai pihak untuk melakukan program pembangunan di Abdya dengan berbagai pihak secara bersama-sama.

“Untuk memajukan dan membangun daerah harus dilakukan dengan bersama, oleh karena itu diperlukan komunikasi yang baik dengan semua unsur,” katanya. [] (mal)

 

Berkas Tersangka Korupsi Kelapa Sawit Abdya Diserahkan ke Jaksa

Berkas Tersangka Korupsi Kelapa Sawit Abdya Diserahkan ke Jaksa

BANDA ACEH – Polda Aceh menyerahkan berkas tiga tersangka kasus korupsi pengadaan tanah pabrik kelapa sawit (PKS) di Aceh Barat Daya ke Kejaksaan Tinggi Aceh. Ketiga tersangka itu merupakan pejabat pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya.

“Berkasnya sudah rampung. Hari ini juga kami serahkan ke jaksa. Ini pelimpahan tahap dua, berkas sekalian tersangkanya,” kata Kanit II Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Aceh, Kompol Imam Asfali, Jumat (5/6/2015).

Ketiga tersangka adalah mantan Sekda Aceh Barat Daya Yufrizal, Kepala Dinas Catatan Sipil Aceh Barat Daya M Nasir, dan Kabag Persidangan DPRK Aceh Barat Daya Said Jailani.

“Mereka sudah dua pekan ditahan di Mapolda Aceh. Selanjutnya ditahan apa tidaknya itu bergantung kejaksaan,” ujar Imam.

Sebelumnya, penyidik menahan mantan Bupati Aceh Barat Daya, Akmal Ibrahim, terkait kasus tersebut. Sebab, sebagai orang nomor satu kala itu, Akmal diduga paling bertanggung jawab terhadap kasus ini.

Akmal bersama ketiga tersangka diduga terlibat kasus pengadaan lahan seluas 26 hektare untuk pembangunan PKS di Lhok Gayo, Pante Rakyat, Kecamatan Babahrot. Tanah itu dihargai Rp3.000 per meter atau totalnya mencapai Rp793 juta.

Pembebasan tanah itu bersumber dari dana APBK Aceh Barat Daya 2011. Belakangan, tanah tersebut dinyatakan sebagai tanah negara yang tak perlu diganti rugi. Akibat kasus ini, polisi menyatakan negara dirugikan Rp764 juta.

Menurut Imam, tersangka Yufrizal yang saat itu menjabat Sekda Aceh Barat Daya sekaligus ketua pengadaan tanah diduga berperan sebagai pencair anggaran. Berikutnya M Nasir sebagai wakil ketua pengadaan tanah dan pelaksana teknis. Sementara Said Jailani selaku PPATK.

Keempat tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi dan Pasal 55 KUHPidana.[] sumber: okezone.com