Tag: 3 tahun zikir

Pemerintahan ZIKIR Dinilai Belum Sejahterakan Petani Kopi Gayo

Pemerintahan ZIKIR Dinilai Belum Sejahterakan Petani Kopi Gayo

TAKENGON – Kebijakan Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Zaini Abdullah-Muzakkir Manaf (ZIKIR) dinilai belum mengarah kepada kesejahteraan petani di wilayah tengah Aceh yang dominan adalah petani kopi. Pucuk pimpinan Aceh saat ini juga dinilai belum bisa membawa nama kopi Gayo di kancah internasional.

“Tahun lalu setahu saya, Wagub juga berkunjung ke Amerika untuk promosi kopi Gayo. Tapi sepulangnya beliau dari sana juga belum ada hasil yang berarti untuk petani kopi Gayo. Kontrak baru juga tidak ada dengan pasar internasional,” kata Ketua LSM Sahabat Petani Kopi Gayo, Mustawalad, kepada portalsatu.com di Takengon, Sabtu, 27 Juni 2015.

Di sisi lain, beberapa janji Pemerintah Aceh untuk membangun jalan Bener Meriah-Simpang KKA Aceh Utara juga belum dapat dirasakan masyarakat dan penggiat kopi. Sehingga, kata dia, akses promosi kopi Gayo ke luar daerah masih terhambat.

“Jalan itu memang dalam pengerjaan. Tapi yang jelas 3 tahun sudah ZIKIR meminpin, janjinya itu belum dapat dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Selama ini, kata Mustawalad, petani kopi Gayo secara bersamaan mempromosi kopi Gayo di kancah nasional dan internasional tanpa bantuan dari Pemerintah Aceh.

“Saat ini kalau ada kegiatan apa misal dari daerah, ya kami bawa kopi Gayo ke luar daerah. Itulah langkah promosi kami,” ujarnya.

Mustawalad meminta agar Pemerintah Aceh di tangan ZIKIR untuk membentuk satu terobosan baru menyangkut pemodalan para pengusaha kopi lokal di wilayah Bener Meriah-Aceh Tengah. Pasalnya, kata dia, selama ini pengusaha lokal dibebankan dengan borok yang harus diserahkan ke Bank Aceh kala pengambilan modal. Di samping itu pengusaha lokal yang mengambil uang bank juga dibebankan bunga yang tinggi.

“Ada beberapa bank asing masuk ke Aceh Tengah, mereka menawarkan modal tanpa borok dan bunganya rendah, cuma 5 persen. Nah ini yang kita harapkan dapat dilakukan Bank Aceh selaku perusahaan perbankan daerah,” katanya.[](bna)

Refleksi 3 Tahun ZIKIR, Ketua KNPI Aceh: Leader is Reader

Refleksi 3 Tahun ZIKIR, Ketua KNPI Aceh: Leader is Reader

BANDA ACEH – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Aceh, Jamaluddin, mengatakan leader is reader. Artinya pemimpin itu adalah pembaca. Hal ini disampaikan Jamaluddin menyikapi refleksi tiga tahun Zaini-Muzakir (ZIKIR) kepada portalsatu.com, Jumat, 26 Juni 2015.

“Bukan hanya pembaca yang tertulis, tapi semua hal, baik dengan mendengar maupun berpikir. Tiga tahun ini ZIKIR sudah bekerja, ada program yang sudah sempurna, ada yang masih kurang dan ada yang belum. Wajarlah kan pemimpin juga manusia,” katanya.

Ia mengatakan apa yang sudah sempurna dijaga, yang kurang ditambah, yang belum ya dicapai dalam masa sisa pemerintah ini. Ia juga meminta dukungan semua pihak untuk membantu ZIKIR.

“Baik keluarga, orang-orang dekat harus mendorong pasangan ini meningkatkan kinerja. Jangan lagi terjadi disharmoni karena informasi yang salah disampaikan kepada gubernur dan wakil gubernur,” katanya.

Dia meminta semua pihak untuk mencarikan persamaan-persamaan, bukan perbedaan dalam sisa masa pemerintahan ZIKIR. “Jadi kita semua harus dorong pemerintah ini bekerja maksimal untuk mencapai visi missi.”

Jamaluddin juga mengaku pemerintah saat ini sudah baik dan memperhatikan pemuda. Buktinya, kata dia, Pemerintah Aceh mendukung diselenggarakannya Konggres KNPI 2018 di Aceh. Kemarin juga delegasi konggres pemuda ke Papua, KNPI Aceh memberangkatkan 63 pemuda atas bantuan Pemerintah Aceh.

“Tanpa bantuan Pemerintah Aceh mana mungkin kita mengirim delegasi terbanyak kedua setelah papua barat. Intinya mari kita bekerjasama, saling mendukung untuk suksesnya pemerintah, karena sukses pemerintah juga sukses rakyat,” katanya.[](bna)

Tiga Tahun Zikir, Kader Partai Aceh; Sikap Gubernur Berbalik 180 Derajat

Tiga Tahun Zikir, Kader Partai Aceh; Sikap Gubernur Berbalik 180 Derajat

LHOKSUKON – Ketua Fraksi Partai Aceh DPRK Aceh Utara, M Nasir H Thahir, turut berkomentar tentang kinerja Pemerintahan Aceh yang dipimpin Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf selama tiga tahun terakhir.

“Kami turut bertanggung jawab atas keberhasilan atau kegagalan Zikir, sehingga bayang-bayang kegagalan amat menakutkan kami. Apa yang mesti kami sampaikan kepada rakyat kalau begitu,” katanya kepada portalsatu.com, Jumat, 26 Juni 2015.

M Nasir selaku kader Partai Aceh, partai pengusung Zaini-Muzakir atau Zikir melihat Gubernur Zaini selaku orang yang dituakan kini seperti orang lain. Gubernur yang dulu menjadi panutan dan memimpin perjuangan justru sekarang berbalik 180 derajat.

Bahkan, kata Nasir, selama tiga tahun ini Zaini hampir tidak pernah membangun komunikasi dengan mereka. Dengan terputusnya komunikasi, mereka juga tidak bisa menyampaikan aspirasi rakyat pada Gubernur.

“Sementara rakyat di desa hidup dalam derita dan ketidakpastian. Mereka menuntut sebuah janji, mereka sedang menanti sebuah bungkusan untuk ditunaikan. Sudah tiga tahun tapi tidak ada hasil yang nyata,” kata Nasir.

Nasir juga meminta pihak-pihak yang dinilai telah ‘mengalihkan’ perhatian Zaini dari kadernya untuk ‘mengembalikan’ Zaini selaku orang tua mereka.

“Cukup tiga tahun kalian sesatkan, kami mau beliau bersama pasangannya kembali. Pasangan Zikir yang kami perjuangkan dengan kerja keras. Biarlah dua tahun ini mereka bekerja mencapai apa yang menjadi cita-cita rakyat. Jangan kalian kacaukan lagi konsentrasi mereka demi tujuan busuk kalian,” ujarnya.[] (ihn)

DPD GP Nasdem : Tiga Tahun Zikir; Manteng Peuget Lueng ngen Puep

DPD GP Nasdem : Tiga Tahun Zikir; Manteng Peuget Lueng ngen Puep

LHOKSUKON – Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah Garda Pemuda Nasdem Aceh Utara, Mahadir, menilai tiga tahun kepemimpinan Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) belum mengarah pada kemajuan pembangunan yang lebih baik di berbagai sektor.

“Baik dari segi politik, ekonomi dan budaya. Kepemimpinannya kurang-kurang baik,” katanya kepada portalsatu.com, Kamis, 25 Juni 2015

Jika tidak ingin dibilang gagal, Pemerintahan Zikir menurutnya harus mewujudkan politik pembangunan berbasis keadilan dan pro rakyat. Tiga tahun kepemimpinannya belum jelas visi pembangunan Aceh. “Dan jika tidak dengan segera Pemerintah Aceh mengambil sikap mau jadi apa Aceh  ke depannya.”

Menurutnya, pembangunan yang dijalankan selama kurun waktu 3 tahun menjabat masih menggunakan skema klasik.  Istilahnya kata Mahadir, masih memakai skema “ureung gampong”.

Siploh thon dame agenda pemerintah manteng peuget lueng, ngen puep. Itupun apa yang dikerjakan tidak sesuai dengan harapan masyarakat,” katanya.

Pembanguan yang seperti itu menurutnya menunjukkan selain tidak adanya visi yang jelas, pemerintah juga dinilai gagal melakukan konsolidasi antara kebutuhan rakyat dengan visi misi tersebut.

“Sejauh ini kita belum melihat ada perubahan fisik yang jelas untuk Aceh, bahkan tidak ada perubahan yang signifikan untuk masyarakat Aceh,” katanya.

Ia mencontohkan PAD di Aceh juga tidak meningkat, hal ini dibuktikan sampai saat ini masih tetap di level tiga triliun. Selain itu angka kemiskinan dan pengangguran di Aceh semakin tinggi.

Hal lainnya yang disayangkan Mahadir adalah, Pemerintah Pusat sudah menggelontorkan uang banyak untuk Pemerintah Aceh, tapi malah uang itu harus dikembalikan ke pusat, karena kerja SKPA yang lemah. Pemerintah Aceh menurutnya harus objektif dalam memilih SKPA, tidak terkesan asal-asalan seperti saat ini yang berimbas pada masyarakat yang selalu hidup dalam pusaran kemiskinan.

“Kita lihat banyak investor asing yang masuk ke Aceh dan menandatangani sejumlah kerjasama tetapi realisasinya tidak ada, bahkan belum digarap sampai saat ini,” ujarnya.

Menurut Mahadir, dalam merumuskan grand design pembangunan selama ini hanya hasil keinginan segelintir orang saja, dengan iming-iming setelah diusulkan bisa dikerjakan kembali nantinya. Menurutnya ini proses yang sesat dalam melaksanakan pembangunan Aceh. Pemerintah harus melibatkan semua komponen dan pemangku kepentingan sehingga apapun yang dilakukan berdampak positif pada masyarakat.

“Kami berharap kepada Pemerintahan Zikir yang tinggal dua tahun lagi masa kepemimpinannya segera  merumuskan kembali visi politik pembangunan Aceh, sesuai dengan kebutuhan rakyat berbasis ideologi keacehan,” katanya.[] (ihn)

Pemerintahan Auto Pilot

Pemerintahan Auto Pilot

TIGA tahun usia rezim Zaini Abdullah-Muzakir Manaf atau Zikir telah berlalu. Banyak pihak yang diminta komentarnya. Hampir semua melihat pemerintah ini belum sukses. Program-program yang tercantum dalam visi misi atau RPJM belum tercapai. Anggaran belum efektif memberdayakan masyarakat Aceh.

Media ini sengaja mengambil fokus berita 3 tahun Zikir. Tidak lain dan tidak bukan kami ingin menyuarakan suara hati rakyat. Sejumlah pihak kami minta komentarnya. Tidak bermaksud mencaci apalagi menghujat. Kami ingin menjadi rakit bagi komponen masyarakat dengan pemimpin. Sebab bila rezim ini benar-benar gagal rakyatlah yang paling merasakan dampaknya. Mereka para elit tidak akan berpengaruh. Makin ambaradul sebuah pemerintah penyimpangan dapat dipastikan juga meningkat.

Situasi pemerintah Aceh yang terkesan auto pilot. Sehingga mereka yang berniat korupsi atau penyimpangan lain melihat ini kesempatan. Kita tidak mengeneralisir. Tapi pasti ada sejumlah pihak melihat ini sebagai peluang. Peluang memperkaya diri, keluarga dan kroninya. Kami berharap tanggapan berbagai komponen di media ini dibaca para pengambilan kebijakan di Aceh. Tujuannya agar segera menformulasi ulang semua langkah dan strategi pembangunan.

Kami mengambil bagian ini sebagai tanggung jawab moril sebagai bagian masyarakat. Tentu saja kami hanya bisa menulis, mengkritik dan menyampaikan ke publik. Bahwa pemerintah ini belum maksimal berbuat untuk rakyat. Belum sesuai harapan. Belum mampu memenuhi janji kampanyenya.

Tiga tahun tanpa prestasi memadai. Maka sisa 2 tahun lagi kita berharap segera ada secercah harapan. Harapan menjadi lebih baik, menjadi lebih fokus. Sudah saatnya pemimpin merenung perjalanan tiga tahun ini. Telah terang benderang di mana kesalahan-kesalahan selama ini. Ajaklah kaum terpelajar yang non partisan. Tanyakan kepada mereka apa yang paling baik untuk dikerjakan kedepan. Untuk Aceh banyak orang mau berbuat. Para akademisi, ulama dan cendikiawan pasti punya cara jitu.

Banyak yang mau sukarela membantu. Mencurahkan pikirannya, karena mereka juga mencintai Aceh. Sekarang kita berharap duet pimpinan Aceh segera mengambil langkah. Jangan lagi terlalu percaya orang dekat. Karena sudah terbukti tiga tahun ini mereka gagal membantu pemerintah ini. Sementara di luar amat banyak yang lebih jujur.

Banyak yang masih bersemangat demi membangun Aceh. Bila semasa perang kita bersama, setelah damai tentu lebih bisa. Kini kewenangan dan uang kita atur sendiri. Kenapa tidak kita bersinergi. Jangan berlaku seperti burung bangkai di Afrika. Terbang mencari makan bersama, kemudian ketika ada bangkai sisa saling bertengkar. Hanya memperebutkan daging sisa. Semoga ini menjadi renungan.[]

Tiga Tahun Zikir, DPR RI: Beri Wagub Kewenangan yang Cukup

Tiga Tahun Zikir, DPR RI: Beri Wagub Kewenangan yang Cukup

JAKARTA – Anggota DPR RI asal Aceh, Fadhlullah, mengingatkan Pemerintah Aceh agar meningkatkan kinerjanya di berbagai hal. Banyak program yang dinilai belum terealisasi dengan baik.

Politisi Gerindra itu juga memberikan masukan khusus terkait renggangnya hubungan antara Gubernur Zaini Abdullah dengan Wakil Gubernur Muzakir Manaf.

“Harapan saya berilah Wagub kewenangan yang cukup. Agar sama-sama membangung. Kami para wakil Aceh di Senayan merasa amat sulit mengakses Gubernur,” kata pria yang akrab disapa Dek Fad itu kepada portalsatu.com, Kamis, 25 Juni 2015.

Orang-orang di sekeliling Gubernur menurutnya juga perlu membangun hubungan yang intens dengan wakil Aceh di pusat. Dengan begitu mereka juga bisa mendapat masukan-masukan terkait dengan Aceg.

“Untuk membangun Aceh tidak mungkin tanpa kerjasama dengan semua pihak,  kami di sini juga dipilih rakyat,sehingga punya tanggungjawab yang sama membangun Aceh. Jadi jangan ada pihak yang merasa mampu melakukan sendiri,” katanya.

Selama ini menurut Fadhlullah, Gubernur Zaini terkesan mengabaikan kekuatan-kekuatan pihak lain yang ingin bersinergi.

“Makanya kasus saham di Arun, turbin listrik hibah dan lain-lain tidak selesai. Ini lebih karena Gubernur suka mendengar orang di lingkarannya daripada para ahli.”

Sisa waktu dua tahun ini katanya harus dimanfaatkan Pemerintah Aceh secara maksimal. Salah satunya membentuk badan bersama pengelolaan migas Aceh.

“Kita harapkan Gubernur lebih profesional. Jangan KKN. Dengarlah
orang lain dan mau berkonsultasi dengan profesional. Kami para wakil rakyat
di Senayan berharap diajak berbicara minimal untuk urusan Pemerintah
Aceh dengan Pemerintah Pusat. Kami siap jemput bola, siap diminta
kapanpun membantu Aceh. Kami juga tidak akan sukses tanpa bekerjasama
dengan pemerintah daerah,” katanya.[] (ihn)

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Positif Zikir

Keterbukaan Informasi Publik Jadi Modal Positif Zikir

BANDA ACEH – Ketua Komisi Informasi Aceh (KIA), Afrizal Tjoetra, mengatakan Pemerintah Aceh sudah memiliki modal positif untuk memastikan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di sisa kepemimpinanya.

Modal positif itu katanya terkait keterbukaan informasi publik, di mana sejak 2013 dan 2014 Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Aceh mendapat penghargaan dari Komisi Informasi Pusat. Masing-masing urutan ketiga pada 2013 dan urutan kedua pada 2014.

“Semoga Pemerintahan Zikir dapat memberikan dukungan kebijakan dan pendanaan yang memadai, agar keterbukaan informasi publik di Aceh berlaku untuk mendukung keberlanjutan perdamaian yang positif melalui partisipasi aktif publik dalam pembangunan,” katanya Afrizal kepada portalsatu.com, Kamis, 25 Juni 2015.

Terkait keterbukaan informasi publik Pemerintah Aceh, Afrizal menilai masih perlu upaya serius untuk memastikannya, karena masih saja ada sengketa informasi terkait dengan informasi yang wajib tersedia secara berkala dan tersedia setiap saat.[] (ihn)

Pemerintah Aceh Diminta Bebaskan Lahan Bekas Istana Daruddunia

Pemerintah Aceh Diminta Bebaskan Lahan Bekas Istana Daruddunia

BANDA ACEH – Ketua Komite Nasional Pemuda Indonesia Banda Aceh, Hasnanda Putra, mengatakan, masih ada waktu dua tahun lagi bagi duet Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) untuk membangun Aceh.

Sebagai bagian dari pemuda Kota Banda Aceh, secara khusus Hasnanda berharap, Pemerintah Aceh membuat program prioritas selama dua tahun ke depan untuk membangun ibu kota Provinsi Aceh yaitu Kota Banda Aceh.

“Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menjadi indikator ‘wajah’ Aceh sesungguhnya, apalagi ketika orang luar datang ke Aceh yang pertama dilihat adalah Banda Aceh,” katas Hasnanda kepada portalsatu.com pada Rabu malam, 24 Juni 2015.

Pembangunan yang dimaksud menurutnya bisa seperti perluasan area kompleks Masjid Raya Baiturrahman. Masjid ini meskipun berada di wilayah Banda Aceh namun merupakan landmark Aceh yang dikenal secara mendunia.

Selain itu, Hasnanda juga berharap Pemerintah Aceh bisa membebaskan lahan bekas Istana Daruddunia yang sebagian lokasinya saat ini berdiri bangunan milik Kodim 0101. Dalam kompleks tersebut terdapat Kandang (makam) XII tempat makam Sultan Ali Mughayat Syah, sang pemersatu Aceh.

“Saya tidak tahu apakah Doto Zaini dan Mualem tahu lokasi tersebut dan apakah pernah menziarahi makam Raja yang karena pengaruhnya berdiri Aceh Darussalam. Dengan dana yang ada kalau mau membebaskan lahan tersebut, insya Allah Pemerintahan Zikir akan dicatat dalam sejarah sebagai pihak yang berjasa melahirkan kembali taman-taman yang mengelilingi istana dan masjid yang ditulis dalam Kitab Bustanussalatin,” katanya.

Banda Aceh sebagai ibu kota provinsi menurutnya, harus mendapat perhatian serius dari Pemerintah Aceh. Dalam sejarah kata Hasnanda, semua Sultan dan Sultanah Aceh membangun Banda Aceh sebagai pusat pemerintahan kerajaan pada masa itu secara maksimal.

“Idealnya demikian juga bagi Pemerintah Aceh, Banda Aceh tidak boleh disamakan dengan daerah lainnya karena ini ibu kota yang menjadi cerminan wajah Aceh bagi orang luar,” katanya.[] (ihn)

Tiga Tahun Zikir, Eks Kombatan Merasa Ditinggalkan?

Tiga Tahun Zikir, Eks Kombatan Merasa Ditinggalkan?

BANDA ACEH – Mantan anggota GAM dan Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Aceh, Gumarni Arfan, mengaku kecewa dengan kinerja Pemerintah Aceh selama tiga tahun terakhir yang dipimpin Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf.

Pasalnya, harapan akan adanya perubahan baru untuk Aceh dan terbangunnya ekonomi para eks kombatan belum mampu diwujudkan Zaini dan Muzakir yang berasal dari mantan GAM.

Selama tiga tahun ini kata Gumarni, tidak ada satupun poin-poin MoU Helsinki yang berjalan. Baik dari persoalan bendera Aceh hingga kekhususan Aceh yang menjelaskan jika Aceh bisa mengelola 70 persen kekayaan alamnya sendiri.

“Satu poinpun tidak ada yang tertangani, padahal semua itu adalah kepentingan rakyat Aceh,” katanya, Kamis, 25 Juni 2015.

Gumarni yang menaruh kekecewaan khusus pada Zaini Abdullah menilai, setelah terpilih Zaini malah menyingkirkan banyak mantan Gam yang telah mengusungnya.

“Bahkan beliau lebih memilih orang lain yang sama sekali tidak terkait dengan perjuangan kami dulu. Waktu kampanye, Wagub Aceh Muzakir Manaf mengatakan di atas mimbar untuk mengajak para kombatan memilih Doto Zaini,” katanya.

Yang lebih menyedihkan lagi katanya, sejak masa Gubernur Ibrahim Hasan hingga Gubernur Irwandi Yusuf, pintu Meuligoe Gubernur selalu terbuka untuk umum. Berbeda dengan sekarang yang selalu dijaga dengan ketat.

“Apa yang Gubernur takutkan dari masyarakat Aceh? Saya berharap dan memohon Gubernur Aceh mengubah sikapnya dalam membangun Aceh lebih baik ke depan, dan mau menerima masukan dari siapa saja demi kemajuan Aceh yang lebih baik dan bermartabat,” katanya.[] (ihn)

Foto: Gubernur Aceh Zaini Abdullah

3 Tahun Memimpin, Zikir Masih Banyak PR

3 Tahun Memimpin, Zikir Masih Banyak PR

BANDA ACEH – Genap tiga tahun sejak Zaini Abdullah dan Muzakir Manaf (Zikir) dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada 25 Juni 2012 lalu. Banyak kalangan menilai masih banyak hal yang perlu dibenahi dan menjadi pekerjaan rumah bagi Zikir.

Mantan aktivis SIRA yang kini aktif di Partai Nasional Aceh, Teuku Ronald, salah satu yang menaruh perhatian pada kinerja Zikir. Menurutnya belum adanya mobilitas sosial secara vertikal membuat kepemiminpinan Zikir selama tiga tahun ini mengalami kegagalan.

“Itu bisa kita rasakan saat ini, dan hal tersebut terjadi karena kurangnya optimalisasi sumber daya manusia yang ada,” kata Teuku Ronald kepada portalsatu.com, Kamis, 25 Juni 2015.

Sekadar kilas balik katanya, tidak ada satupun janji politik di masa lalu yang terealisasikan. Ia berharap sisa dua tahun ini, Zikir bisa mengubah pola kepemimpinannya dan mau mendengar masukan dari banyak pihak.

“Mereka harus membuat target yang jelas dan melaksanakannya dengan sungguh-sungguh. Terutama keberpihakan anggaran pada pemberdayaan ekonomi. Yang paling penting Zikir harus segera menjadi perekat antar komponen masyarakat,” katanya.

Saat ini kata Ronald, perpecahan antar kelompok sangat nampak dan banyak kelompok seperti kehilangan induk semang. Hal ini seharusnya menjadi tugas pemerintah untuk merangkul semua kelompok agar bisa sama-sama berkontribusi dalam membangun Aceh.

“Semua komponen di Aceh adalah potensi, jadi jangan hanya mendengar kelompoknya saja,” katanya.[] (ihn)