Tanggapan untuk Ketua Banleg tentang Bendera Aceh

Oleh: T Ronald

Pada kesempatan ini saya hanya ingin menyikapi, desakan Ketuan Banleg DPRA Saudara Iskandar Usman Al-farlaky kepada Presiden Jokowi yang dimuat portalsatu.com pada 24 Agustus 2015. Anggota DPRA yang suka mengajak rakyat Aceh bermimpi di siang bolong tentang akan disahkannya bendera Aceh. (Baca: Ketua Banleg DPR Aceh Minta Presiden Selesaikan Polemik Bendera)

Selama ini saya tidak pernah ingin memberikan pandangan saya terhadap krisis politik ini, tetapi mengingat pentingnya pencerahan kepada semua pihak, maka saya rasa penting kiranya saya coba berikan pandangan saya akan arti bendera tersebut.

Pasal 1.1.5. MoU Helsinki “Aceh memiliki hak untuk menggunakan simbol-simbol wilayah termasuk bendera, lambang dan himne”. Pasal tersebut di atas jelas telah mengatur akan hak Aceh mengatur simbul dan benderanya. Tetapi yang perlu kita ketahui bersama jika bendera Aceh itu tidak akan diizinkan oleh pemerintah Republik Indonesia sampai kapanpun, karena jika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan bendera Aceh, maka segegabah itukah pemerintah Indinesia??? Tentunya tidak!!

MoU Helsinki itu adalah kesepakatan damai tanpa tuntutan merdeka dari pemerintah Indonesia kepada Gerakan Aceh Merdeka. Dan jika pemerintah Republik Indonesia mengesahkan bendera Aceh tersebut maka tanpa sengaja pemerintah Indonesia telah mengakui Kedaulatan Aceh. Dari itu saya berharap kepada Ketua Banleg DPRA untuk tidak menghabiskan energinya kepada hal bendera Aceh, karena permohonan tersebut tidak akan dikabulkan sampai kapanpun. Maka dari itu saya berharap kepada DRPA untuk bisa segera memfokuskan pikirannya kepada hal-hal yang lainnya yang lebih bermanfaat bagi rakyat Aceh.[]

T Ronald adalah mantan aktivis SIRA dan pengurus Partai Nasional Aceh – Lhokseumawe

foto: Bendera Bintang Bulan yang sempat dikibarkan di halaman Islamic Centre Lhokseumawe pada Sabtu, 15 Agustus 2015 @portalsatu.com/Datuk Haris Molana

Leave a Reply