Home Surat Pembaca Persoalan Aceh Adalah Persoalan Semua Fraksi

Persoalan Aceh Adalah Persoalan Semua Fraksi

113
0
Ilustrasi warga mengibarkan Bendera Aceh. Foto tribunnews.com

Kita minta perwakilan Aceh di pusat dan di daerah, baik itu Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Dewan Pewakilan Rakyat Daerah (DPRD) ban sigom Aceh untuk bersatu memperjuangkan turunan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA).

UUPA merupakan hasil kesepakatan MoU Helsinki antara RI dan GAM pada 15 Agustus 2005. Kemarin genap 10 Tahun Aceh damai dalam bingkai NKRI. Kita melihat di legislatif jalan sendiri-sendiri seakan-akan UUPA ini milik Fraksi Partai Aceh, namun kita sebagai rakyat tidak mau perwakilan kita seperti itu, kita berharap Dewan Perwakilan Rakyat harus kompak dan satu suara dalam memperjuangkan UUPA, jangan persoalan UUPA diembankan pada elite GAM, persoalan UUPA yang belum selesai adalah persoalan Aceh,  persoalan Aceh adalah persoalan semua fraksi.

Kita berharap ke depan legislatif di pusat dan di daerah satu suara semua fraksi dalam mendesak Presiden Joko Widodo untuk menuntaskan kewajiban Pemerintah Pusat sebagai mana tertuang dalam MoU Helsinki dan UUPA, baik itu PP maupun Pilpres.

Kita juga sangat kecewa kepada Presiden Joko Widodo sudah 10 tahun usia Pedamaian terjaga di bumi Aceh tapi pusat masih sangat curiga terhadap Aceh.  Nyatanya saja persoalan bendera sangat berlarut-larut, Jakarta belum mengesahkan Qanun Bendera dan Lambang Aceh, semoga ke depan Pusat lebih konsisten dengan Aceh, Aceh mau berdamai Karna UUPA “Itu pusat perlu tahu”.

Juliadi, Alumni Mahasiswa Unimal Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.