Surat Kedua Gubernur Zaini yang Dianulirnya Sendiri

SETELAH mengeluarkan surat dukungan untuk PT Aceh Terminal Gas dan PT Trang Bumi Nanggroe Aceh pada akhir 2012, Gubernur Zaini Abdullah kembali menerbitkan surat lain yang isinya mempertegas dukungan bagi kedua perusahaan ini untuk segera mulai terlibat dalam proyek regasifikasi Arun. Surat itu dikeluarkan pada 25 Februari 2013. 

Namun, belakangan, seolah melupakan kedua surat itu, Gubernur Zaini Abdullah membatalkan seluruh perjanjian lantaran PT Arthanusa (investor di perusahaan patungan Aceh Terminal Gas) keberatan menyerahkan 51 persen saham. Keberatan ini lantaran Arthanusa adalah pemilik modal dan harus menanggung semua resiko usaha. Sementara Pemerintah Aceh lewat PDPA tidak menyetor modal di awal. 

Keputusan Gubernur Zaini Abdullah itu membuat Pertamina Gas belakangan kebingungan. Sebab, mereka sudah menandatangi kontrak kerjasama dengan PT Aceh Terminal Gas (sebagian sahamnya milik Pemerintah Aceh melalui PDPA). Dalam suratnya, Pertamina mengatakan belum bisa bekerjasama dengan pihak lain yang akan ditunjuk oleh Pemerintah Aceh (Baca: Begini Reaksi Pertagas Akibat Campur Tangan Adik Gubernur Zaini di PDPA). 

Walhasil, hingga kini Pemerintah Aceh belum mendapat keuntungan apapun di proyek regasifikasi Arun dan pemanfaatan turbin gas eks Arun untuk pembangkit listrik. 

Di bawah ini adalah isi surat Gubernur Zaini Abdullah sebelum kemudian melalui adiknya meminta saham 51 persen dalam rapat dengan investor pada 25 April 2014. Surat ini ditujukan untuk Direktur Utama PT Pertamina Gas (Persero). (Baca juga: Gubernur Zaini Tunjuk Adiknya Cari Investor untuk PDPA)

1. Sehubungan dengan maksud surat kami Nomor 542/44701 tanggal 21 Desember 2012, kami maklumkan bahwa setelah dipelajari dan dicermati terhadap draft Head of Agreement (HoA) yang telah disepakati atau ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2012 antara PT Pertagas dengan Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) beserta anak perusahaannya yaitu PT Aceh Terminal Gas dan PT Trang Bumi Nanggroe Aceh, maka pada prinsipnya dapat memahami dan menyetujui terhadap substansi dari maksud dan tujuan Head of Agreement (HoA) tersebut diperbuat. 

2. Head of Agreement (HoA) merupakan perjanjian induk yang akan ditindaklanjuti dengan perjanjian lanjutan sebagai implementasi dari HoA yang telah disepakati, maka sebaiknya HoA dimaksud ditantangani oleh dua pihak saja yaitu antara PDPA dengan PT Pertagas, sedangkan perjanjian lanjutan sebagai implementasi dari HoA dapat ditandatangani oleh kedua Anak Perusahaan PDPA yaitu dari PT Aceh Terminal Gas (PT ATG dan PT Trang Bumi Nanggroe Aceh (PT. TBNA) dengan PT. Pertagas sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku. 

Berkenan dengan hal di atas dan mengingat rencana kerjasama proyek Revitalisasi Kilang Arun sudah sangat mendesak pelaksanaannya serta agar dapat segera dituntaskan, kami harap bantuan saudara kiranya draft HoA yang telah diperbaiki (terlampir) dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan. 

4. Demikian kami sampaikan untuk dimaklumi dan terima kasih 

Gubernur Aceh 
Zaini Abdullah 

 
Baca juga:

Nasib Turbin Arun Berakhir di Tangan Gubernur Zaini

Gubernur Aceh Langgar UUPA dan Pemerintahan Daerah

Ini Surat Lengkap Wali Nanggroe yang Tak Digubris Gubernur Aceh

Presdir Perta Arun Gas: Pemerintah Aceh Realistislah Berbisnis

  • Uncategorized

Leave a Reply