Surat Edaran Soal Perempuan Tak Boleh Mengangkang di Sepeda Motor Disebarkan Senin Depan

LHOKSEUMAWE – Pemerintah Lhokseumawe mulai Senin, 7 Januari 2013, akan menyebarkan surat edaran tentang larangan bagi perempuan duduk mengangkang saat diboncengi sepeda motor. Peraturan tersebut merujuk pada Qanun tentang Syariat Islam dan Adat Istiadat Aceh.

“Diteken oleh Pak Wali Kota tertanggal hari ini, 2 Januari 2013, tapi disebarluaskan, ditempel di tempat umum mulai Senin depan, karena harus dicetak dan diperbanyak dulu, termasuk dalam bentuk brosur atau selebaran,” kata Sekretaris Daerah Lhokseumawe Dasni Yuzar saat dihubungi ATJEHPOSTcom, Rabu siang, 2 Januari 2013.

Menurut Dasni, Wali Kota Suaidi Yahya mengeluarkan surat edaran tersebut menindaklanjuti masukan dari Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) Kota Lhokseumawe dan Majelis Ulama Nanggroe Aceh (MUNA) Wilayah Pase. “Duk phang ateuh honda (duduk mengangkang di atas sepeda motor) bertentangan dengan adat istiadat Aceh dan syariat Islam,” katanya.

“Edaran ini rujukannnya adalah Qanun Aceh tentang pelaksanaan syariat Islam, juga adat istiadat Aceh. Jadi tidak perlu lagi dibuat peraturan secara khusus karena hal itu sudah diatur dalam Qanun Syariat Islam meski tidak disebut secara eksplisit. Maka cukup dengan surat edaran yang nantinya akan menjadi dasar bagi WH (Wilayatul Hisbah) lebih memantapkan pengawasan di lapangan,” kata Dasni.

Mestinya, kata Sekda Dasni, kabupaten dan kota lainnya di Aceh juga menerapkan ketentuan yang sama. Sebab, kata dia, syariat Islam tidak hanya berlaku di Lhokseumawe, tapi seluruh Aceh.

“Karena kita lihat selama ini cara berpakaian kaum perempuan dan juga duduk mengangkang di atas sepeda motor, apa bedanya Aceh dengan daerah lain. Maka kita harapkan dengan dikeluarkan edaran ini tidak hanya masyarakat Aceh, tapi perempuan yang bukan orang Aceh yang tinggal di Aceh juga harus ikut ketentuan ini,” katanya.

Soal sikap tidak mendukung yang salah satunya pertimbangannya duduk menyamping rawan kecelakaan, Sekda Dasni menyebutkan, “Yang kita jadikan rujukan adalah Qanun Syariat Islam dan adat istiadat Aceh, bukan kajian logika”.

“Jangan pula barometer ini digunakan oleh pihak HAM (Hak Asasi Manusia), tentu nggak akan connect,” kata Dasni.

Ia menegaskan, pihaknya juga menginstruksikan seluruh PNS dan tenaga honorer di lingkungan Pemerintah Lhokseumawe menaati ketentuan tersebut sekaligus memberi teladan bagi masyarakat.

“Sebenarnya kita tidak hanya fokus masalah larangan bagi perempuan duduk mengangkang di atas sepeda motor yang diboncengi laki-laki, tapi juga terus kita maksimalkan pelaksanaan syariat Islam di semua lini,” katanya.[]

Berita Sebelumnya:

Aktivis Perempuan Tolak Larangan Mengangkang di Sepeda Motor

  • Uncategorized

Leave a Reply