Sungai Sarah Bisa Jadi Solusi Masalah Air di Banda Aceh

Sungai Sarah Bisa Jadi Solusi Masalah Air di Banda Aceh

BANDA ACEH – Saat ini sekitar 80 persen lebih warga Banda Aceh terdaftar sebagai pelanggan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM). Namun hanya 52 persen pelanggan yang bisa menggunakan air secara baik di Kota Banda Aceh, lantaran ada pelanggan yang sudah tidak aktif dan belum mendapatkan air.

Hal ini mengemuka dalam Bincang Kebudayaan Solusi Air Bersih untuk Aceh dalam pandangan Kebudayaan dan Hak Asasi Manusia yang diselenggarakan Pusat Kebudayaan Aceh dan Turki (PuKAT) di Gedung ACC Sultan Selim II Banda Aceh, Sabtu, 27 Juni 2015.

Hadir sebagai pemateri dalam bincang kebudayaan ini Kepala BP SPAM (Badan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Regional Aceh) Drs. Azhari Ali, MM. Ak dan Saifuddin Bantasyam sebagai pemateri Pemerhati HAM. Bincang kebudayaan ini dipandu oleh Teuku Zulkhairi sebagai moderator.

Azhari Ali mengatakan salah satu solusi yang bisa ditawarkan dalam masalah ini adalah pemanfaatan Sungai Sarah sebagai sumber air bersih untuk warga Kota Banda Aceh.

“Sungai sarah lebih tepat untuk menjadi sumber airnya, apalagi masih alami dan belum tercemar. Walau begitu pemerintah kota Banda Aceh dan Kabupaten Aceh Besar harus mengkomunikasikan hal ini dengan baik, karena sungai Sarah berada di wilayah Aceh Besar,” kata Azhari Ali.

Pada kesempatan yang sama, Pemerhati HAM, Saifuddin Bantasyam mengatakan pemerintah seharusnya menjadikan air sebagai pilihan utama dalam setiap program yang dijalankan.

“Air kan sumber utama kehidupan makhluk hidup, tujuh hari kita tidak minum bisa meninggal, beda dengan makanan. Tapi kenyataannya saat ini masih banyak orang yang menganggap remeh akan hal ini,” kata Saifuddin.

Saifuddin berharap pemerintah bisa lebih memerhatikan kebutuhan utama ini. Pasalnya, kata dia, keterbatasan air bersih akan melahirkan banyak permasalahan lain jika tidak diselesaikan dengan bijak.

“Warga bisa menggugat pemerintah di pengadilan jika pemerintah tidak mampu selesaikan persoalan air ini. Class action ini baru bisa dilakukan jika warga telah memiliki wawasan yang cukup dan bukti yang kuat yang bisa dibawa ke pangadilan. Penggunaan hak-hak sipil ini akan mempercepat terpenuhinya hak aasi warga untuk memperoleh layanan air bersih yang standar,” katanya.[](bna)

Leave a Reply