Suasana Kantor Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh Sepi

KANTOR Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA) terlihat sepi, Rabu, 17 Desember 2014. Terletak di lantai tiga kantor Gubernur Aceh, ruang kerja perusahaan plat merah ini terbuka dan dikawal satuan petugas keamanan yang duduk santai.

Salah satu petugas yang enggan disebutkan namanya mengatakan kantor ini sudah mulai aktif sejak dua tahun terakhir.

"Kanto nyoe aktif lagee biasa dari beungoh sampe seupot. Meunyoe droeneuh keunuek tanyong informasi, melalui pak direktur mantong (Kantor ini aktif seperti biasa dari pagi sampai sore. Kalau anda mau mendapatkan informasi, melalui direktur saja)," ujar salah satu petugas yang enggan dituliskan namanya kepada ATJEHPOST.co saat ditemui di ruang tersebut.

Direktur yang dimaksudnya adalah Muhammad Abdullah, yang tak lain adalah adik kandung Gubernur Zaini Abdullah. Petugas tersebut mengatakan semua informasi seputar PDPA harus melalui satu pintu.

"Meunyoe peureulee informasi neutanyong lewat gob nyan (Muhammad-red) mantong," ujarnya.

Petugas keamanan PDPA juga melarang wartawan melongok isi ruangan kantor itu meski telah meminta izin.

"Lon lakee meuah bang. Leubeh get neu hubungi lewat pak direktur langsung," ujarnya lagi.

PDPA adalah perusahaan daerah yang berdiri sejak 1994. Perusahaan ini adalah salah satu dari empat perusahaan milik daerah selain Bank Aceh, BPR Mustakim, dan PD Genap Mufakat yang bergerak di bidang ekspor kopi.

Pada 2013, perusahaan ini mendapat alokasi dana APBA Rp5,15 miliar. Namun, belakangan diprotes Kemendagri karena dianggap hanya memboroskan anggaran daerah.

Selama pemerintahan Zaini Abdullah, perusahaan ini sudah tiga kali ganti direktur. Pada 2 Oktober 2012, Syukri Ibrahim dilantik oleh Wakil Gubernur Aceh. Namun, Gubernur Aceh memecatnya lewat Surat Keputusan Gubernur Aceh Nomor 539/110/2013 tertanggal 5 Februari 2013. Belakangan, Syukri membawa kasus itu ke pengadilan. Hasilnya, pengadilan memenangkan Syukri dan mewajibkan Gubernur Aceh mengembalikannya pada posisi sebagai Direktur PDPA. Namun, hingga kini perintah pengadilan itu belum dilaksanakan.

Setelah Syukri dipecat, Gubernur Zaini menempatkan Nasruddin Daud sebagai direktur. Sekitar setahun kemudian, Nasruddin juga dipecat. Jika saat pengangkatannya diumumkan ke publik, pemecatan Nasruddin Daud terkesan diam-diam. Tanpa publikasi, Direktur PDPA dijabat oleh Sayed Fakhri sejak Desember 2013.[]

[]

  • Uncategorized

Leave a Reply