Sosiolog: Konflik Gubernur-Wagub Akibat Pembagian Tugas Tak Jelas

SOSIOLOG Universitas Maliakussaleh (Unimal), Dr. Nirzalin, M.Si., menilai konflik internal Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan Wakil Gubernur Muzakir Manaf akibat pembagian tugas tidak jelas dan kemampuan komunikasi politik lemah.

“Akar masalah dalam Pemerintah Aceh itu, pertama adalah disaat keduanya mencalonkan diri menjadi gubernur dan wagub, tidak dibuat semacam kesepakatan bahwa ketika mereka berhasil menduduki jabatan itu, wewenang gubernur sampai di mana, wagub sampai di mana,” ujar Nirzalin ditemui ATJEHPOST.co di sela-sela workshop penulisan artikel jurnal berakreditasi nasional, di Gedung Pasca-sarjana Unimal, Lhokseumawe, Rabu, 19 November 2014, siang.

Nirzalin menyebut seharusnya ada share of job atau pembagian tugas yang jelas di antara gubernur dan wagub agar pemerintahannya efektif. Contoh, kata dia, DKI Jakarta masa Gubernur Jokowi dan Wagub Ahok, keduanya membagi tugas.

“Ahok ngurusin masalah administrasi intern pemerintahan daerah, sementara Jokowi berbicara pada dimensi-dimensi penerapannya, praktisnya, kemudian berpikir hal-hal yang sifatnya strategis, politik,” katanya.

Menurut dia, ketika pembagian tugas menjadi jelas maka pekerjaan antara gubernur dan wagub pun sinergis.“Di Aceh, itu tidak terjadi, sehingga kemudian seolah-olah semuanya bisa ditangani gubernur, dan wagubnya hanya menjadi semacam simbol di pemerintahan Aceh. Tidak hanya sekarang, sejak dari  dulu wagub itu hanya menjadi pendamping formalitas tanpa memiliki satu job description yang jelas dan otoriti yang jelas,” ujar Nirzalin.

“Dan wagub hanya menjadi pengganti gubernur apabila gubernur berhalangan untuk kegiatan-kegiatanseremonial. Ini permasalahannya. Maka dari dulu pemerintahan di Aceh sebetulnya tidak pernah efektif dari sisi kinerja antara gubernur dan wagubnya,” kata Ketua Pusat Studi Ekonomi, Sosial dan Politik (Puskospol) Unimal ini.

Persoalan kedua, kata Nirzalin, kemampuan komunikasi politik gubernur dan wagub sangat lemah.“Seharusnya jika pun terjadi konflik di antara mereka, arifnya dapat diselesaikan secara dewasa. Lalu yang sangat penting mereka bisa mengomunikasikan kepada publik bahwa tidak ada apa-apa dalam hubungan relasional mereka,” ujarnya.

“Tapi ini kan kekanak-kanakan, masak hanya karena spanduk lalu (gubernur) ngambek. Ini kayak anak TK. Jadi problem-nya communcation of politicnya yang sangat lemah,” kata Doktor Sosiologi lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta ini. (Baca: Gara-gara-Spanduk-Gubernur-Zaini-Batal-ke-Pesantren).

Ketika communcation of politicnya lemah, Nirzalin melanjutkan, mereka bertengkar dilihat oleh masyarakat. Itu sebabnya, masyarakat merasa tidak ada sesuatu yang bisa diharapkan dari gubernurn dan wagub.

“Satu adalah efektifitas pekerjaan yang tadi tidak terlihat, kemudian yang kedua adalah ketauladan dari kepemimpinan mereka tidak bisa diteladani oleh masyarakat. Karna sama lagee aneuk miet bunoe. Jadi seharusnya berbuatlah dengan satu gaya politik yang betul-betul konstruktif, dewasa, visioner, sebagaimana visi misi dia,” ujar Nirzalin.

Disinggung bahwa dalam UUPA sudah diatur pembagian kewenangan gubernur dan wagub, Nirzalin menyebut persoalan dalam konteks kepemimpinan di Aceh tidak terletak pada ada atau tidak payung hukumnya.

“Persoalannya terletak pada personalitas, ada atau tidak political will (keinginan politik) untuk membagi tugas, itu yang tidak ada. Jadi seorang gubernur ingin semuanya dia. Seorang wagub juga begitu,” katanya. (Baca: Ini-Kewenangan-Wakil-Gubernur-Aceh-Menurut-UUPA).

“Jadi seharusnya itu tadi, kalau ingin pemerintahannya efektif, karena tidak mungkin memang semuanya dipikirkan oleh gubenur sendiri, maka harus di-share (kepada wagub). Kemudian membangun komunikasi politik yang baik di antara mereka berdua,” ujar Nirzalin.

Meskipun semua tahu, kata Nirzalin, dalam politik praktis pada pemilihan presiden lalu, gubernur dan wagub Aceh kontra. Tetapi seharusnya, ketika proses politik itu selesai, maka selesai pula kontra tersebut.

“Kalaulah ada semacam suhu panas dalam hubungan mereka berdua, seharusnya ini sudah selesai, sebagaimana kita lihat di tataran pusat. Bagaimana Jokowi dengan Prabowo bisa berangkul-rangkulan, seharusnya gubernur dan wagub bisa melakukan hal yang sama. Apalagi bukan mereka sendiri yang menjadiplayer of politic,” kata Nirzalin.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply