Solusi untuk beasiswa Aceh

TERLEPAS dari kepentingan politik atau lainnya sebagai rakyat Aceh kali ini kita betul-betul harus mengapresiasikan sikap kritis anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dalam pengusutan kasus penyaluran beasiswa selama ini.

Seperti kita ketahui, program beasiswa Aceh mulai diberikan sejak masa pemerintahan Irwandi Yusuf – Muhammad Nazar periode 2006-2011. Pemberian beasiswa ini diberikan melalui Komisi Beasiswa Aceh (KBA) yang sekarang berganti nama menjadi Lembaga Pengembangan sumberdaya Manusia Aceh (LPSDMA).

Program ini bisa kita bilang brilian dan bersifat jangka panjang dari Gubernur Aceh saat itu. Apabila mengingat Aceh yang sudah porak-poranda akibat tsunami ditambah lagi konflik bersenjata yang melanda aceh selama 30 tahun,  membuat Aceh ‘terisolasi’ dari dunia luar.

Dengan beasiswa luar negeri untuk S2 dan S3 ini diharapkan manusia Aceh mampu melihat negara luar untuk menambah wawasan dan juga ilmu yang telah dipilih, sehingga ke depannya saat pulang ke Aceh bisa berkontribusi dalam membangun Aceh sesuai pengalaman dan keahlian yang dimilikinya.

Hal ini sangatlah wajar, Jepang adalah salah satu contoh nyata yang berhasil mengembangkan SDM-nya pasca negaranya porak-poranda akibat bom atom Nagasaki dan Hiroshima tahun 1945. Kini Jepang menjadi salah satu negara maju di dunia. Wajar saja Irwandi Yusuf saat itu sangat optimis dengan program beasiswa tersebut.

Namun sayang, apakah ini memang sudah menjadi mental orang Indonesia secara umum , sudah menjadi budaya atau apa? Jika ada kesempatan untuk menipu maka akan menipu tehadap sesuatu.

Begini, saya tidak menyalahkan Pak Qismullah atau pengelola KBA atau LPSDMA secara personal. Tapi di kebanyakan tempat di manapun bahkan tingkat mahasiswa saja yang katanya agent of change untuk mendapatkan uang akan mereka menipu. Apa itu pemalsuan IPK untuk mendapat beasiswa atau lainnya. Yang lebih parah, ada mahasiswa yang menipu orang tuanya dalam membayar SPP dan uang lainnya. Orang tua sendiri berani ditipu apalagi yang lain.

Kembali ke permasalahan beasiswa. Pemberian beasiswa selama ini terkesannya seolah-olah seperti mengambil uang untuk jalan-jalan alias pergi tamasya. Tak ada merasa bertanggung jawab terhadap uang yang telah diambil sedikitpun, bahkan pulang dari luar negeri tamat kuliah jadi beban pemerintah lagi.

Pada suatu kesempatan saya menghadiri sebuah seminar yang bertema “apa kontribusi alumni luar negeri buat Aceh?” yang di adakan oleh BAKADMA UKM malaysia di gedung AAC Unsyiah, pertengahan bulan puasa 2012 lalu.

Dalam acara tersebut Pak Qismullah mengatakan banyak alumni beasiswa yang pulang ke Aceh belum kerja alias nganggur. Ada beberapa yang ditempatkan pada dinas-dinas Pemerintah Aceh dan ada juga yang diminta bantu ke Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara untuk meminta lowongan kepada alumni beasiswa Aceh ini.

Baru baru ini DPR Ace mengungkapkan kejanggalan-kejanggalan dari pengelolaan beasiswa Aceh, seperti biaya training ke Amerika Serikat disamakan dengan S3 untuk suami istri, penumpukan mahasiswa di suatu universitas dan pemberian beasiswa kepada 40 orang yang tidak jelas jurusannya di Malaysia (Serambi Indonesia 08/03/2013). Jadi tidak salah jika ada ungkapan selama ini pemberian beasiswa Aceh seperti program bagi-bagi duit dan kesempatan jalan-jalan atau  “tamasya” keluar negeri.

Apa pun alasan, pengembangan sumber daya manusia harus dipikirkan dan beasiswa Aceh ini salah satu program yang sangat brilian bahkan di provinsi lain di Indonesia tidak ada, bahkan yang luar Aceh pun ingin ambil kesempatan ke Aceh. Mengenai penghentian beasiswa untuk sementara ini, juga harus kita dukung bersama langkah DPRA dalam mengaudit lembaga pengelola beasiswa supaya ke depan lebih baik dan lebih profesional dalam pengelolaannya.

Untuk ke depan, sebaiknya Pemerintah Aceh harus betul-betul profesional dalam mengelola beasiswa, jelas terukur dan memiliki ouput. Ada beberapa saran dari saya:

1. Beasiswa 50:50, artinya 50 persen berupa hibah Pemerintah Aceh dan sisanya berbentuk pinjaman lunak yang harus dikembalikan sehingga yang mengambil beasiswa akan merasa betul-betul bertanggung jawab untuk Aceh, bayarannya nanti bisa berupa pekerjaan dan lainnya.

2. Ajukan proposal apa yang ingin diriset di sana. Calon mahasiswa S2 tidak sama dengan calon mahasiswa S1 yang belum mengerti tentang riset dan karya ilmiah. Jadi sejak awal kuliah sudah jelas bidang apa yang ingin diriset dan menjadi sebuah karya ilmiah nanti. Karena di luar negeri pasti banyak laboratorium untuk spesifikasi bidang tertentu untuk sains sehingga bisa memudahkan langsung untuk membangun komunikasi dengan profesor di sana.

3. Utamakan kebutuhan dari daerah tertentu sesuai kebutuhan tertentu. Misalnya dari dataran tinggi Gayo, di sana potensi kopi dan sayur. Di Barat Selatan potensi daerah mengenai laut, perkebunan dan kehutanan maka berilah beasiswa ajukanlah beasiswa ini. Kalau dokter ambil dari daerah-daerah terpencil atau yang bersedia ditempatkan di daerah-daerah ketika pulang nantinya. Jika orang luar Aceh, sangat sulit bisa mengabdi ke pedalaman. Untuk bidang sains dan teknologi, ini bisa ajukan siapa yang berminat karena Aceh masih butuh banyak keahlian di bidang engineering dan sains.

4. Untuk bidang sosial dan agama sebaiknya jangan kuliah di luar negeri, kecuali ilmu-ilmu tertentu yang perlu dituntut ke timur tengah, karena selama ini orang luar negeri yang tuntut ilmu ke Aceh. Bahkan apabila perlu yang ingin menuntut ilmu agama mondokkan saja di dayah-dayah, supaya dayah Aceh jaya kembali.

Mungkin akan menjadi permasalahan adalah ijazah, ya kalau nanti tenaganya yang butuh Pemerintah Aceh walaupun ijazah dayah kan bisa berguna juga?  Yang paling penting sekarang ilmu bukan ijazah walaupun itu juga penting. Kalau memang ijazah jadi kendala utama ya bangun saja hubungan IAIN Arraniry dengan dayah Aceh. Anggap saja dayah Aceh kelas jarak jauh dari IAIN sebagi formalitas semata. Kalau kampus swasta bisa buka kelas jarak jauh di mana-mana, kenapa ini tidak bisa? Semua ada jalan kalau ada kemauan.

5. Selain harus membawa pulang hasil riset atau tesisnya, mahasiswa penerima beasiswa juga harus membawa pulang berbagai buku referensi yang ada di kampus tersebut ke Aceh. Minimal satu buku harus diterjemahkan dan Pemerintah Aceh akan menyediakan dana tambahan untuk setiap buku yang diterjemahkan.

Untuk manajemen dalam pengelolaan LPSDM sebaiknya harus memiliki database yang lengkap untuk setiap penerima beasiswa dan kepada yang akan menerima beasiswa juga harus memiliki data yang mendukung dengan bekerjasama dengan universitas tempat di mana dia menempuhkan pendidikan S1.

* Laboran Lab. Sentro Teknik Unsyiah

  • Uncategorized

Leave a Reply