Soal Turbin Gas Arun, BEM se-Aceh Minta Gubernur Zaini Benahi Diri

KETUA Umum Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Aceh, Joelkarnaen kesal lantaran tiga turbin gas Arun yang dihibahkan ke Pemerintah Aceh diambil kembali Pusat. Padahal aset bernilai Rp71,785 miliar tersebut mampu dimanfaatkan untuk menambah pasokan listrik untuk Aceh jika dikelola dengan baik.

“Seharusnya pemerintah Indonesia mengevaluasai dulu Pemerintah Aceh. Jangan langsung mengambil langsung seperti itu,” ujar mahasiswa STAIN Malikussaleh ini kepada ATJEHPOST.co, Jumat, 5 Desember 2014.

Joelkarnaen juga meminta Pusat untuk memberikan kesempatan kepada Pemerintah Aceh untuk memanfaatkan turbin yang ditelantarkan selama empat tahun tersebut. “Jangan langsung main ambil lah,” katanya.

Di sisi lain, Joelkarnaen juga meminta Pemerintah Aceh di bawah kepemimpinan Gubernur Zaini Abdullah untuk berbenah diri memperbaiki kesalahan ini. Menurutnya pengambilalihan tiga turbin gas eks PT Pertamina plus aset tanah senilai Rp71,785 miliar di lokasi Kilang LNG Arun di Lhokseumawe tersebut akibat ketidakseriusan Gubernur Zaini mengelola asset daerah.

“Ini kesalahan kita (Gubernur Aceh) karena lalai,” katanya.

Ia berharap aset yang kini diambil Departemen Keuangan tersebut dikembalikan mengingat Aceh masih membutuhkan tenaga listrik.

“Turbin itu mungkin bisa dialihgunakan menjadi pembangkit listrik, jadi kekurangan energi listrik di Aceh bisa teratasi,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan telah menghibahkan tiga turbin gas eks PT Pertamina plus aset tanah senilai Rp71,785 miliar di lokasi Kilang LNG Arun di Lhokseumawe kepada Pemerintah Aceh sejak 2009 silam. Namun, lantaran tak terurus, turbin pembangkit listrik itu dikabarkan telah diambil kembali oleh Departemen Keuangan.

Jika merujuk kepada perjanjian hibah, tiga turbin gas itu dihibahkan kepada Pemerintah Aceh agar bekerjasama dengan PLN dan menjadikan turbin itu sebagai pembangkit listrik IPP (independent power produser). Dengan kata lain, Pemerintah Aceh melalui perusahaan daerah bisa menjual daya listrik kepada PLN.

Jika tidak digunakan selama empat tahun, maka aset itu akan diambil alih kembali oleh Pemerintah Pusat melalui Departemen Keuangan. Tanggal jatuh temponya adalah pada 7 Agustus 2013.

Ketika hibah dilakukan pada 2009, Direktur Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan yang saat itu dijabat Hadiyanto mengatakan jika selama empat tahun tidak dipakai, maka aset itu akan diserahkan kepada lembaga lain.

"Aset di pemerintah daerah yang tidak dipakai dalam empat tahun juga wajib dikembalikan kepada pemerintah pusat. Dengan demikian, sesuai kontrak hibah pada tiga turbin gas itu, jika dalam empat tahun tidak dimanfaatkan, harus dikembalikan kepada pemerintah pusat,” kata Hadiyanto saat itu seperti dikutip laman Kompas.com.

Selain tiga turbin, pemerintah pusat juga memberikan tanah seluas 6,64 hektar yang merupakan lokasi ketiga turbin gas tersebut kepada Pemerintah Aceh. Nilai ketiga turbin itu Rp 65,67 miliar, sedangkan nilai tanah Rp 6,115 miliar.

Tiga turbin pembangkit listrik ini jika dimanfaatkan bisa memenuhi menghasilkan daya listrik 40 MW. Ini setara dengan 40 kebutuhan listrik Aceh yang totalnya 100 MW.

Permohonan hibah tersebut dikabulkan pemerintah pusat melalui Menteri Keuangan melalui surat tertanggal 7 Juli 2009 setelah Gubernur Aceh mengirimkan surat pada 3 September 2007 dan 2 April 2008.

Isi surat tersebut antara lain meminta agar tiga turbin gas eks PT Arun beserta aksesorisnya termasuk GTG control building serta lahan seluas 6,64 Ha yang merupakan lokasi ketiga set turbin tersebut dapat dihibahkan kepada pemerintah Aceh.

“Masyarakat Aceh sangat berterima kasih atas hibah PT Arun sebab Aceh saat ini sangat kekurangan listrik dan membutuhkan pasokan listrik secepatnya,” kata Irwandi Yusuf, Gubernur Aceh saat itu.

Dalam perkembangannya, pengelolaan turbin gas ini diserahkan kepada Perusahaan Daerah Pembangunan Aceh (PDPA). Perusahaan milik Pemerintah Aceh ini kemudian menggandeng investor dan membentuk perusahaan baru bernama PT Trang Bumi Nanggroe Aceh.

Terbetik kabar, proyek turbin Arun ini tidak berjalan lantaran tarik menarik kepentingan antara Pemerintah Aceh yang diwakili PDPA dengan investor. Padahal, kerjasama ini sudah dirintis sejak 2007.

Jika benar, maka ini adalah proyek PDPA kesekian yang tidak berjalan setelah sebelumnya hal serupa juga terjadi dalam proyek regasifikasi kilang Arun.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply