Soal Pilkada, Aceh Berpeluang Tidak Ikuti Putusan MK

Soal Pilkada, Aceh Berpeluang Tidak Ikuti Putusan MK

BANDA ACEH – Anggota DPR Aceh, Adam Mukhlis Arifin, menilai putusan Mahkamah Konstitusi yang mengharuskan anggota DPR, DPD dan DPRD untuk mundur jika ingin maju sebagai kepala daerah, dianggap menghalangi anggota dewan yang berkapasitas untuk maju sebagai kapala daerah.

“Keputusan tersebut bagus, tapi merampas hak-hak kader terbaik partai yang sedang berada di parlemen,” kata Adam Muklis kepada portalsatu.com, Sabtu malam, 25 Juli 2015.

Menurutnya keputusan MK tersebut berpeluang tidak akan terjadi di Aceh. Adam menilai, dengan ada kekhususan Aceh pasca MoU Helsinki, putusan MK tersebut bisa saja tidak berlaku dan tidak dijalankan di Aceh jika merujuk pada UUPA.

“Dengan kondisi Aceh yang memiliki  lex specialis, putusan MK tersebut bisa tidak dijalankan asalkan aturan mainnya harus jelas, seperti dibuatnya qanun Pilkada,” ujar politisi Partai Aceh tersebut.

Menurutnya, para anggota dewan dan Pemerintah Aceh harus secepatnya menyusun qanun mengenai tata cara pelaksanaan pilkada di Aceh. Ini untuk mengantisipasi agar dalam pelaksanaan pilkada nanti tidak terjadi tumpang tindih dan tidak ada pihak-pihak yang dirugikan.

“Anggota dewan, khususnya Komisi I harus membahas persoalan ini,” katanya.[] (ihn)

Leave a Reply