Soal kontroversi pelantikan pejabat, ini kata Ketua DPR Aceh

KETUA DPR Aceh, Hasbi Abdullah, ikut bicara soal pelantikan pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh yang mengundang kontroversi itu. “Saya melihatnya ada sebuah kesengajaan di situ,” kata Hasbi kepada wartawan ATJEHPOSTcom di Jakarta, tadi pagi.

Hasbi menjelaskan, jika kecurigaannya itu benar maka pelakunya harus diusut dan menjalani proses hukum yang berlaku. “Misalnya kita lihat dari perbedaan nama-nama, dan juga masuknya nama orang yang sudah meninggal, itu kan sangat mencurigakan,” kata Hasbi sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. “Sungguh keterlaluan.”

Menurut Hasbi, persoalan itu telah mencoreng nama Pemerintah Aceh secara keseluruhan. “Bukan hanya di Aceh, juga di mata daerah-daerah lain, dan juga Pemerintah Pusat,” katanya. Karena itu, kata Hasbi, orang-orang yang bertindak ceroboh harus diambil tindakan tegas. “Kalau itu disengaja maka harus segera dibawa ke ranah hukum,” katanya.

Hasbi mengatakan, persoalan publik begitu jangan dibikin buat main-main untuk kepentingan pribadi. “Jadi jika benar itu sebuah kesengajaan maka harus dilaporkan ke penegak hukum. Pelakunya harus menerima ganjaran hukuman yang setimpal dengan yang dilakukannya,” kata Hasbi. "Bukan hanya dicopot ataupun dipecat, tetapi juga dilaporkan ke penegak hukum. Sebab itu perbuatan kriminal."

Adapun Gubernur Aceh, Zaini Abdullah, sudah menerbitkan pernyataan bahwa persoalan pelantikan di Aceh sudah disabotase.  “Ada sabotase dalam pengetikan SK pelantikan. Ada beberapa oknum yang melakukannya. Saya ketahui 4 jam setelah pelantikan dilaksanakan,” katanya.

Menurut gubernur yang biasa disapa Doto Zaini, berdasarkan hasil investigasi tim internal yang dibentuk, telah ditemukan hal-hal yang melatarbelakangi kejadian itu. “Saya tidak ingin berburuk sangka dengan menyatakan ini mengandung unsur politik, tapi secara administrasi kepegawaian saya akan mengambil tindakan tegas terhadap oknum para pelaku sabotase tersebut,,” kata Zaini.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada pelantikan 422 pejabat di lingkungan Pemerintah Aceh pada 5 Februari lalu, ternyata di antara pejabat itu ada yang sudah almarhum. Bahkan salah satu pejabat yang ditempatkan di Badan Dayah (pesantren) Aceh ternyata pernah diciduk polisi syariah saat berbuat mesum di sebuah salon di Banda Aceh. []

  • Uncategorized

Leave a Reply