Soal Blok Pase, Dewan Menilai Pemerintah Pusat Abaikan MoU Helsinki

LHOKSEUMAWE – Ketua Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kabupaten Aceh Utara asal Partai Aceh, Amiruddin B, menilai Pemerintah Pusat mengabaikan MoU Helsinki dalam soal Blok Pase. "Mengkhianati rakyat Aceh," kata Amiruddin.

Amiruddin mengatakan beberapa poin implementasi MoU, sebagaimana tertuang dalam UU No 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, terhadap bagi hasil migas, sudah tidak lagi dihiraukan. Menurut Amiruddin, delapan tahun sudah perdamaian dirasakan, namun pengelolaan dana bagi hasil migas, yang tujuh puluh persennya untuk Aceh, hingga kini masih mengambang dan tidak mempunyai kejelasan.

“Kita pernah melakukan investigasi terhadap pengelolan hasil migas, di sana kita melakukan koordinasi dengan BP Migas, ternyata pengelolaan hasilnya tidak lagi berdasarkan Undang-Undang, akan tetapi beradasarkan perjanjian kontrak pengelolaan migas dengan BP Migas,” kata Amiruddin B, Senin, 01 Oktober 2012.

Kata dia, sepengetahuan pihaknya ditahun 2011 lalu, terdapat tiga puluh delapan kali pengiriman hasil migas Aceh melalui kapal (pengapalan gas) kebeberapa negara, namun hasil dari penjualan migas tersebut hanya dirasakan oleh Rakyat Aceh sebatas satu kapal.

“Apakah ini yang dikatakan tujuh puluh untuk Aceh dan tiga puluh untuk Pemerintah Pusat. Tiga puluh delapan kali pengapalan, kita hanya merasakan satu saja,” kata Amiruddin.

Amiruddin juga menyesali sikap BP Migas yang begitu tertutup terhadap Pemerintah Daerah, terutama kepada para anggota Dewan selaku badan legislatif yang menampung kebijakan dan masukan masyarakat. Menurutnya, ada saja hal yang menghalangi pihaknya ketika ingin mengetahui hasil pembagian dana migas untuk Aceh.

“BP Migas begitu tertutup kepada kita, dan itu jelas sudah mereka melanggar Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang telah kita sepakati bersama,”kata Amiruddin B.[

  • Uncategorized

Leave a Reply