Seminar 8 tahun MoU Helsinki sorot pembangunan Aceh

FORUM Demokrasi Aceh (FDA) menggelar acara seminar 8 tahun penandatangan MoU Helsinki yang berlangsung di Hotel Hermes Palace, Senin, 9 September, 2013. Acara ini berlangsung dari pukul 08.00 hingga 14.00 WIB.

“Pada seminar ini kita angkat tema kemana arah pembangunan dan perdamaian Aceh, memasuki delapan tahun pelaksanaan damai antara pemerintah RI dan GAM. Masih banyak hal yang harus dilakukan, salah satunya adalah kesepahaman bersama atas isi MoU Helsinki dan UUPA oleh semua stakeholder dan masyarakat Aceh,” ujar Mahmuddin, ketua panitia seminar kepada ATJEHPOSTcom di sela-sela berakhirnya acara.

Kata dia, saat ini banyak kebijakan yang dibuat oleh Pemerintah Aceh dan DPR Aceh. Menurut dia, memunculkan konflik regulasi dengan pemerintah pusat, diantaranya Qanun Bendera dan Qanun Wali Nanggroe.

“Kondisi seperti ini harus cepat diselesaikan dan bisa menghambat proses pembangunan di Aceh,” kata Mahmuddin.

Tujuan dari acara ini, katanya, menyamakan pemahaman, pandangan, kedudukan MoU dan UU-PA dalam hirarki perundang-undangan Indonesia. “Dengan harapan masyarakat dan stakeholders di Aceh mempunyai pemahaman yang komprehensif mengenai MoU Helsinki dan UUPA,” ujarnya lagi.

Berdasarkan informasi yang diperoleh ATJEHPOSTcom, yang menjadi narasumber dalam acara seminar ini adalah Refly Harun (Pakar Hukum Tata Negara), Dr. Zainal Arifin Mochtar, SH LLM (Pakar Hukum UGM), Dr. Jaleswari Pramodhawardani M.Si (Peneliti LIPI), Munawar Liza Zainal (mantan Juru Runding GAM) dan Fachrul Razi, S.IP, M.IP (mantan Jubir PA). Dan yang menjadi moderator Roy Fahlevi (Sekjen Forum LSM Aceh).

Para peserta seminar turut dihadiri dari unsur anggota partai politik, mahasiswa, akademisi, anggota DPRA, kelompok perempuan, Ormas kepemudaan, LSM, instansi pemerintah, wartawan dan tokoh masyarakat lainnya.[] (mrd)

  • Uncategorized

Leave a Reply