Sekda Tolak Beberkan Hasil Audit Lembaga Dirgantara Aceh

SEKDA Aceh, Dermawan, menolak mengomentari hasil audit penggunaan APBA untuk Lembaga Dirgantara Aceh. Kata dia, yang lebih etis mengomentari kasus tersebut adalah Gubernur Zaini Abdullah.

Hal ini diungkapkan oleh Sekda Aceh, Dermawan, seusai memimpin rapat persiapan IMT-GT Aceh, Jumat 29 Agustus 2014.

“Tanya sama Gubernur Aceh, atau Kepala Inspektorat saja,” ujar Dermawan.

Diakui Dermawan, Gubernur Zaini pernah meminta Inspektorat Aceh untuk mengaudit penggunaan APBA untuk Lembaga Dirgantara Aceh. Hasil audit ini juga sudah keluar.

“Iya. Ada tembusannya (hasil audit-red) untuk saya,” kata Sekda.

Seperti diketahui, Lembaga Dirgantara Aceh menjadi sorotan lantaran hingga kini belum menuntaskan pendidikan pilot bagi para penerima beasiswa dari Pemerintah Aceh. Dari 10 orang yang mendapat beasiswa pendidikan pilot di Malaysia pada 2009, tujuh diantaranya hingga kini masih terkatung-katung, tidak bisa menyelesaikan pendidikan.

Padahal, sejak program ini diluncurkan pada 2009, sebesar Rp50 miliar anggaran telah disedot. Pada 2013, ada Rp15,3 miliar uang yang dikucurkan untuk Lembaga Dirgantara Aceh. Disebutkan, salah satu peruntukannya adalah menyiapkan Aceh Pilot School. Namun, hingga kini sekolah ini belum jelas wujudnya.

Pada 27 Desember 2010, Pemerintah Aceh juga pernah melakukan proses akuisisi atau pengalihan aset dan saham Sekolah Penerbangan milik PT Aviasi Upata Raksa Indonesia senilai Rp3,2 miliar lebih. Namun, setelah ditelusuri ternyata dari lima pesawat bekas aset PT Aviasi, hanya dua yang bisa beroperasi termasuk satu unit dalam kondisi rusak.

Hal itu diketahui setelah Komisi D DPR Aceh yang waktu itu dipimpin Jufri Hasuddin meninjau aset PT Aviasi pada akhir Mei 2011. Anehnya, meski proses akuisisi telah terjadi pada 27 Desember 2010, pada anggaran 2012 masih ada item anggaran untuk akuisi PT Aviasi Upata Raksa Indonesia. Belum diketahui pasti apakah memang ada anggaran setiap tahun untuk proses akuisisi perusahaan ini.

Yang pasti, dalam Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Aceh oleh Badan Pemeriksaan Keuangan yang diserahkan ke Pemerintah Aceh pada 26 Juli 2013 itu disebutkan "Penyajian Akuisisi PT Aviasi Upata Raksa Indonesia sebesar Rp6.969.167.700,00 sebagai aset lain-lain dalam Neraca Pemerintah Aceh tidak sesuai standar akuntansi pemerintahan."

  • Uncategorized

Leave a Reply