Sejumlah Elemen Sepakat Dorong Adanya PPID Kabupaten Bireuen

BIREUEN – Sejumlah elemen masyarakat dan perwakilan institusi sepakat untuk mendorong adanya penunjukan seorang Pejabat Pengelola Informasi Daerah (PPID) Kabupaten Bireuen. Hal itu selaras dengan upaya pemenuhan hak masyarakat dalam mendapatkan informasi publik.

Adanya PPID diharapkan menjembatani masyarakat dalam memperoleh informasi publik yang selama ini terkadang tersumbat dengan kepentingan-kepentingan. Padahal informasi publik yang dimohon masyarakat sudah dijamin oleh UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Hal itu satu diantara sejumlah kesimpulan yang dihasilkan dalam round table discussion bertema “Peran masyarakat sipil dalam mendorong implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik” yang digelar Perkumpulan Bina Masyarakat (BIMa) Bireuen, Sabtu 7 Juli 2012 di Sekretariat BIMa, Cot Gapu, Kota Juang, Bireuen.

Forum tersebut dihadiri anggota DPRK Bireuen, perwakilan lembaga swadaya masyarakat, pegiat sosial, cendekiawan, aparat pemerintah, perwakilan dari berbagai institusi lainnya termasuk kalangan wartawan serta pengurus BIMa. Juga dihasilkan sejumlah gagasan untuk ditindaklanjuti pasca pertemuan tersebut secara bersama.

Sudarman Alkatiri Puteh, Tim Leader BIMa Bireuen menyebutkan kegiatan tersebut sebagai bagian dari kajian berkala yang dilakukan BIMa guna membangun wacana dan dialektika yang diharapkan dapat mendukung kajian tata kelola pembangunan Bireuen. Yang kali ini menyorot tentang keterbukaan informasi publik di Bireuen.

“Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu elemen penting bagi upaya penanggulangan kemiskinan, perbaikan kebijakan, pemenuhan serta perlindungan hak-hak dasar rakyat,” sebutnya.

Kegiatan tersebut bertujuan untuk memberikan pemahaman dan penguatan terkait dengan penerapan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 61 Tahun 2012 tentang pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008.

Puluhan peserta round table discussion tersebut terlihat aktif menyampaikan pengalaman mereka saat berhubungan dengan kalangan pejabat untuk tujuan memperoleh informasi publik serta mengajukan pertanyaan kepada dua narasumber. Lalu mencari solusi pemecahan masalah yang kerap dihadapi secara bersama.

Dua narasumber, Dicky Ariesandi, local public service specialist KINERJA-USAID dengan tema Pemahaman UU Nomor 14 Tahun 2008 dalam Konteks Regulasi dan Artikulasi Kebijakan Daerah dan Mukhtaruddin SH MH, pengamat sosial dan politik yang menyampaikan materi Keterbukaan Informasi Publik dalam Konteks Politik dan Sosiologis Masyarakat Bireuen.

Dicky Ariesandi mengatakan yang cukup mengejutkan, saat dilakukan bimbingan teknis tentang informasi publik kepada pejabat di tingkat provinsi, sekitar 80 persen kalangan pejabat belum tahu UU tentang Keterbukaan Informasi Publik sudah ada. “Sementara pejabat kabupaten/kota 82 persen belum tahu undang-undang tersebut sudah diberlakukan,” katanya.

Sementara Mukhtaruddin SH MH menyebutkan implementasi sebuah produk hukum seperti undang-undang sangat tergantung dari faktor historis, sosiologis masyarakat di suatu daerah. Begitu dalam implementasi UU KIP. “Selain itu sangat tergantung pada komitmen dari pucuk pimpinan daerah,” katanya.[ ]

  • Uncategorized

Leave a Reply