“Saya Ini Masih Presiden”

Kalimat penegasan yang disampaikan SBY (21/5) itu banyak dibaca sebagai gejala post-power syndrom. Sedikit sekali yang membacanya sebagai kode politik. Apa untungnya bagi kita dalam konteks Pilpres 2014?

Lima hari kemudian (26/5), kode politik kembali dilempar. Kali ini dilakukan oleh pihak Demokrat. Kepada kedua pasangan capres Demokrat mengajak untuk melakukan pemaparan visi misi, yang oleh media dibahasakan sebagai undangan SBY.

Bahkan, kode politik itu oleh Ruhut Sitompul disampaikan secara vulgar. Ruhut menyatakan bahwa bagi yang ingin sukses di Pilpres hendaknya bisa merebut hati SBY. Alasan Ruhut sederhana. SBY adalah "The Real King Maker."

Tentu saja, makna "The Real King Maker" tidak bisa dipahami bahwa SBY atau Demokrat bisa menjadi penentu kemenangan Capres. Tidak! Perolehan suara Demokrat yang mengalami penurunan drastis dan berakhirnya masa tugas Sby tentu tidak muncul apa yang disebut "SBY efek atau efek SBY." Sekalipun SBY "turun gunung" juga pengaruhnya kecil mengingat tradisi politik kita yang cenderung enggan mengikuti tokoh yang dinilai sudah "habis" kekuatan politiknya. Kalaupun ada maka daya dorongnya kecil.

Saya kira, SBY juga tidak akan mau melakukan "bunuh diri" politik dengan mengambil posisi tidak netral sebagai presiden, apalagi sampai menggunakan kekuatan negara untuk memenangkan capres yang didukungnya.

Isyarat netral dan tidak akan ambil bagian dalam usaha pemenangan capres atau parpol itu sudah dinyatakan dengan tegas oleh Panglima TNI. Jenderal Moelsoko (5/4) dengan tegas mengatakan bahwa tidak akan menggunakan dinas intelijen untuk memenangkan capres atau parpol.

Jadi, makna "The Real King Maker" itu harus kita baca bahwa SBY memiliki informasi yang sangat memadai untuk mengetahui capres mana yang paling diinginkan oleh rakyat dan karena itu berkemungkinan menang di Pilpres 2014. Artinya, gerak gerik SBY bisa menjadi panduan bagi kita untuk mengetahui capres mana yang besar kemungkinan keluar sebagai pemenang.

Posisi SBY saat ini, lebih kurang sama dengan posisi lembaga survey. Jika kita bisa percaya pada prediksi lembaga survey yang berkerja hanya berdasarkan sampel maka tentu kita bisa lebih percaya kepada gerak gerik politik SBY yang dalam hal ini kita sebut sebagai kode politik. Apa artinya?

Ingat, sebagai presiden, SBY tersambung dengan dinas intelijen, BIN. Ini maknanya, SBY memiliki informasi A-1 tentang kecenderungan politik di berbagai wilayah, juga berbagai pihak dan kalangan. Informasi yang dimiliki oleh SBY dari BIN patut dipercaya kredibilitasnya karena personil intelijen, menurut UU No 17/2012,  berkerja secara profesional, objektif dan netral.

Intinya, secara informasi, SBY sangat mungkin mengetahui kecenderungan atau perilaku politik berbagai pihak, kalangan, atau kelompok di semua wilayah di Indonesia. Gamblangnya, SBY tahu siapa capres yang paling mungkin akan dipilih oleh rakyat pada 9 Juli 2014 nanti. Masalahnya, sebagai presiden yang secara etika harus netral maka kedua kubu capres tidak mungkin bisa memanfaatkan Sby untuk memperoleh informasi yang dimiliki oleh Sby. Saya sangat yakin SBY tidak akan mengorbankan refutasi politiknya yang sudah dibangun dengan baik selama 10 tahun. Di Indonesia sangat tidak mudah untuk mengakhiri masa tugas sebagai presiden dengan tanpa gejolak. Namun, SBY sepertinya mampu mencapainya meski tidak dalam katagori sempurna.

Saya yakin, pihak Prabowo-Hatta mengetahui kode politik itu. Buktinya, pihak Prabowo langsung mengirim surat permintaan pemaparan visi dan misi di forum pertemuan Demokrat, 1 Juni 2014. Namun, SBY tetap mengambil sikap netral dengan cara tidak hadir saat Prabowo menyampaikan pemaparan visi dan misinya sebagai capres.

Berbeda dengan pihak Prabowo, pihak Jokowi justru tidak tanggap dengan kode politik itu.  Bisa jadi karena terhalang oleh beban interaksi Megawati dengan SBY. Intinya, pihak Jokowi memilih mengirim isyarat untuk tidak menyampaikan visi misi, dengan alasan tidak diundang langsung oleh presiden.

Bagi kita, kode politik yang diberikan oleh SBY kepada kita adalah ketika Demokrat secara resmi menyatakan mendukung Prabowo-Hatta. Mengapa kode politik ini penting bagi kita? Jawabannya karena dukungan resmi Demokrat disampaikan di ujung waktu bukan di awal atau dipertengahan. Kalau saja dukungan ini bersifat dukungan kerja penggalangan maka sudah pasti akan disampaikan di awal waktu atau paling telat di pertengahan waktu. Jadi, dukungan resmi Demokrat ini harus dilihat sebagai kode politik bahwa Prabowo-Hatta memiliki peluang lebih besar untuk menang.

Kode politik ini sepertinya sejalan dengan hasil survey. Berbagai lembaga survey melaporkan ada loncatan besar pada elektabilitas Prabowo-Hatta dan sekalipun Jokowi-Jk masih menang namun selisihnya sangat tipis dan yang lebih parah elektabilitas Jokowi-Jk sudah stagnan, bila tidak ingin dikatakan menurun. Bahkan, beberapa lembaga survey melaporkan bahwa elektabilitas Prabowo-Hatta sudah menyalip Jokowi-Jk.

Lebih mengejutkan lagi, secara penguasaan wilayah, lembaga survey juga mengatakan bahwa Prabowo-Hatta menguasai wilayah kantong-kantong suara stratgeis, seperti Jawa dan Sumatera. Lantas, apa lagi kode politik Sby yang bisa kita baca?

Kode politik atau isyarat politik yang paling "telanjang" adalah ketika terjadi pertemuan silahturahmi Prabowo-Hatta dengan SBY di Puri Cikeas, Bogor (4/7). Inilah kode politik atau isyarat politik paling kuat bahwa rakyat di segenap Indonesia akan memilih Prabowo-Hatta. Isyarat ini jika dilihat dari hasil survey juga memiliki korelasinya.

Saya yakin, pasti ada pihak yang membaca secara politik nyeleneh bahwa pertemuan Prabowo-Hatta dengan SBY dipenghujung masa kampanye seperti sebuah prosesi pembuka "serah jabatan" presiden dari SBY kepada Prabowo. Dalam tradisi raja zaman dahulu, sebelum dilakukan upacara serah jabatan resmi kerap dilakukan pertemuan-pertemuan untuk memberi nasehat politik.

Dan, lihat SBY juga memberi nasehat politik kepada Prabowo-Hatta. Nasehat politik yang sangat penting karena isi nasehatnya mengandung perpektif kepemimpinan yang diperlukan oleh pelanjut tahta.

Kode politik terakhir yang menjadi kunci jawaban adalah turunnya tujuh perintah presiden kepada Panglima TNI, salah satunya yang kita cermati dari apa yang disampaikan oleh Jenderal Moeldoko (5/7) adalah perintah untuk memperkuat BIN dan Bais. Untuk hal ini Jenderal Moeldoko bahkan memberi penekanan, sebagai berikut:

"Saya minta kepada Panglima di daerah menggunakan unsur-unsur intelijen yang ada di daerah, baik BIN, Bais TNI ataupun unsur Intelijen pemerintah daerah agar mendapatkan informasi yang baik dan benar."

Isyarat politik ini jika dihubungkan dengan perintah untuk bersikap netral dan tidak terlibat untuk memenangkan salah satu capres atau parpol maka harus dibaca bahwa ada "kepentingan" untuk mengamankan kecenderungan politik yang sudah ada di rakyat agar tidak terganggu dengan ragam macam pelanggaran pemilu.

Jadi, SBY yang secara batin sudah merasa cocok dengan pilihan rakyat yang diketahuinya juga "berkepentingan" untuk mengamankan situasi dan kondisi agar kemenangan tidak tercederai oleh ragam pelanggaran. Sebagai presiden yang akan berakhir masa tugasnya pada 20 Oktober 2014 tentu akan sangat bangga manakala Pilpres 2014 terlaksana dengan zero insiden, bila perlu juga zero pelanggaran.

Lantas, apa untungnya bagi kita sebagai pemilih? Jika kita ingin ikut dalam gelombang kemenangan maka bacalah kode politik ini sebagai panduan, dan bila ingin mengabaikannya karena ingin mendasarkan pada perhitungan sendiri tentu dibolehkan. []

  • Uncategorized

Leave a Reply