Revitalisasi peran pemuda Aceh

LAISAL fataa man yaquulu hadza abii, walaakinal fataa man yaquulu ha anaa dza (Bukanlah seorang pemuda yang mengatakan ‘Ini Bapakku’, tetapi yang dikatakan pemuda adalah mereka yang mengatakan ‘Inilah Aku’)  Ali Bin Abi Thalib R.A.

Perkataan yang dikutip dari salah seorang sahabat Rasullulah S.A.W di atas seperti hendak mengugat identitas pemuda hari ini, yang perlahan mulai dipertanyakan sejauh mana independensinya dalam menyandang gelar terhormat, sebagai agent of change atau generasi pelopor perubahan.

Pernyataan Ali bin Abi Thalib R.A ini juga menyiratkan akan makna atau hakikat pemuda sesungguhnya, dimana sikap kritis, progresif serta melakukan terobosan-terobosan demi kemajuan bangsa dan negara seakan telah menjadi bagian dari sosok seorang pemuda.

Pada dasarnya pemuda memiliki peran strategis sebagai avant garda dari setiap perubahan sosial politik dan kemajuan suatu bangsa. Dengan idealisme yang dimilikinya, basis intelektualitas yang visioner, dan gerakannya yang pro perubahan serta anti kemapanan, pemuda, dalam aspek apapun, selalu diharapkan menjadi cahaya yang menerangi kegelapan.

Begitu strategisnya peran pemuda sebagai generasi pembangun bangsa, hingga tercetus adagium siapa yang menguasai pemuda akan menguasai masa depan suatu bangsa. Tidak heran bila kemudian panglima besar revolusi Indonesia, Bung Karno,  mengatakan “beri padaku sepuluh orang pemuda, akan kugoncangkan dunia.”

Ungkapan tersohor dari mantan presiden RI pertama ini, mengindikasikan bahwa beliau paham akan kekuatan yang mendarah daging dalam diri para pemuda. Pemuda adalah sokoguru perubahan. Berbicara pemuda, maka berbicara tentang simbol dari semangat, idealisme, progresif dan sosok yang senantiasa berpikir radikal.

Di era pra-kemerdekaan maupun di era kemerdekaan, pemuda selalu tampil dengan jiwa dan semangat kepeloporan, perjuangan, dan patriotismenya untuk mengusung perubahan dan pembaharuan. Karya-karya monumental pemuda melalui peristiwa  bersejarah seperti Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang kemudian diperingati sebagai Kebangkitan Nasional, Sumpah Pemuda (28 Oktober 1928), Proklamasi Kemerdekaan (17 Agustus 1945), transisi politik 1966, serta yang paling fenomenal, Gerakan Reformasi 1998 yang membidani lahirnya era reformasi,  membuat mata manusia di republik ini terpana menyaksikan kiprah dan peran pemuda sebagai garda terdepan perubahan sekaligus harapan bagi pembangunan bangsa.

Namun kiprah pemuda sebaimana generasi pendahulu di atas,  agaknya kini mulai memudar. Sosok sosok pemuda seperti Soe Hoek Gie ataupun Tan Malaka yang memiliki pemikiran kritis dan progresif bagi perubahan dan pembangunan Republik ini kini sudah semakin langka adanya. Bila tidak ingin dikatakan sosok pemuda demikian hanya tinggal catatan yang teronggok manis di museum-museum sejarah.

Realitas menunjukan potensi pemuda sebagai generasi pembangun bangsa kini semakin tergerus dikikis budaya apatis, pragmatis, dan hedonis. Timbul pertanyaan apakah realitas demikian disebabkan faktor intern pemuda sendiri yang kurang peka terhadap realitas sosial yang terjadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara atau mungkin karena faktor globalisasi  tanpa diiringi filterisasi.

Menarik untuk mencermati gagasan seorang intelektual muslim,  Ibnu Khaldun, yang telah menjawab pertanyaan ini lewat teori siklus peradabannya. Ia menjelaskan bahwa adanya siklus peradaban akan memunculkan tiga generasi, yaitu generasi pembangun, generasi penikmat, dan generasi yang tidak memiliki hubungan emosional dengan negaranya.

Jika suatu bangsa sudah sampai pada generasi ketiga ini, maka keruntuhan negara sudah di ambang pintu, dan menurut Ibnu Khaldun tiap proses ini berlangsung sekitar satu abad. Dan kemudian siklus ini akan kembali berulang.

Hal ini relevan dengan kata-kata Hasan Al Banna di dalam buku risalah pergerakannya. Pemuda, kata beliau, dapat dibagi dalam dua golongan. Ada pemuda tumbuh dalam suasana bangsa yang keras dan bergejolak. Ada juga di antara pemuda lainnya yang tumbuh dalam situasi bangsa yang dingin dan tenang. Sehingga pemuda yang tumbuh dalam suasana ini aktifitasnya lebih banyak tertuju kepada dirinya sendiri daripada untuk rakyatnya.

Bila kita kaitkan dengan Aceh yang kini telah memasuki era perdamaian pasca penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding) di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005, telah membawa angin perubahan bagi daerah yang puluhan tahun dilanda konflik ini.

Kondisi Aceh yang berangsur-angsur pulih telah memberi harapan baru bagi rakyat Aceh dalam menatap masa depan yang lebih cerah.  Akan tetapi kondisi ini bukan tidak mungkin dapat menjadi bumerang bagi Aceh. Timbul kekhawatiran jika kondisi damai ini tidak disiasati dengan pembangunan yang melibatkan segenap elemen dan komponen masyarakat (stakeholder), di mana kaum muda termasuk di dalamnya, dapat menimbulkan sindrom sebagaimana teori Ibnu Khaldun di atas, memunculkan generasi penikmat yang sekedar menikmati buah perdamaian, tanpa berupaya menyemai kondisi perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan.

Apabila dibiarkan, bukan tidak mungkin kelak akan lahir generasi muda yang tidak memiliki hubungan emosional dengan bangsanya, disebabkan generasi Aceh hari ini yang tidak merasakan betapa lelahnya perjuangan untuk meraih buah perdamaian.

Tesis Ibnu Khaldun tersebut kini mulai terbukti, ketika melihat realitas kekinian pemuda khususnya pemuda di daerah Serambi Mekkah. Alih-alih terlibat dalam proses pembangunan, pemuda hari ini justru menjadi momok bagi pembangunan.

Di samping hal demikian terlihat dari angka penganguran yang kian tahun semakin meningkat. Sebagian besar di antaranya justru disibukkan dengan aktivitas-aktivitas tidak produktif seperti bermain poker semalam suntuk, bercengkerama sesukanya dengan lawan jenis ataupun berleha-leha di warung kopi.

Menjadi ironi ketika potensi pemuda sebagai katalisator pembangunan daerah justru tersiakan di bawah kolong meja warung kopi, lapak judi, ataupun dalam semak belukar di keremangan malam hari.

Tidak berlebihan apabila dikatakan relevansi pemuda dalam pembangunan Aceh pasca perdamaian perlahan mulai berkurang, untuk tidak dikatakan tidak ada lagi peran signifikan yang dilakukan pemuda Aceh hari ini.

Di samping faktor internal dari pemuda seperti budaya apatisme dan pragmatisme yang kian akut, hal demikian juga diperparah oleh  faktor eksternal seperti masih adanya pihak-pihak yang kerap memanfaatkan pemuda sebagai agen-agen bagi kepentingan individu dan golongan.

Sebagian pemuda terjebak dengan aktivitas-aktivitas yang disangka produktif, namun sebenarnya aktivitas yang dilakukan justru merupakan bagian dari agenda politik pihak-pihak yang hendak mengontrol pemuda dalam rangka memuluskan agenda politiknya.

Bisa jadi ini disebabkan ekses dari proses pendidikan yang tidak mengutamakan nalar berpikir kritis ditambah dengan lingkungan yang juga apatis nanpermisif, menjadikan pemuda tidak sadar bila mereka kerap menjadi boneka dari  pihak-pihak tertentu.

Adanya sesat pikir, bahwa yang dinamakan dengan partisipasi pemuda dalam pembangunan daerah ialah mendukung pemuda secara finansial dalam rangka menyukseskan aktivitas-aktivitas seremonial dalam lingkup komunal, tanpa adanya parameter yang jelas untuk menilai sejauh mana urgensi aktivitas kepemudaan tersebut bagi kemajuan pembangunan daerah.

Masih kuatnya persepsi bahwa pemuda identik dengan aktivitas seremonial macam olahraga, bakti sosial ala karang taruna, ritual rutin keagamaan dan kegiatan sejenis yang pada intinya sekedar agar pemuda tidak menganggur di warung kopi, mengindikasikan pemerintah daerah, dalam hal ini pemerintah dalam lingkup kabupaten-kota di Aceh, tidak peka dan sensitif terhadap peranan pemuda yang sangat potensial sebagai konseptor pembangunan daerah.

Sudah saatnya pemuda tidak lagi dianggap sebagai “pelengkap penderita” dalam suatu komponen bangsa, atau sekedar berfungsi sebagai agen-agen jalanan dalam rangka memuluskan agenda kepentingan pihak tertentu.

Oleh karena itu, tidak bisa tidak, dalam hal ini diperlukan langkah strategis sekaligus solusi komprehensif dalam mengatasi mispersepsi terkait peran pemuda sebagai pelopor dan konseptor pembangunan suatu bangsa. Diperlukan revitalisasi peran pemuda dalam rangka pembangunan Aceh di era perdamaian ini.

Partisipasi dapat diartikan sebagai ikut serta, berperan serta dalam suatu kegiatan, mulai dari perencanaan sampai evaluasi. Partisipasi masyarakat dalam proses pembuatan peraturan daerah maupun merumuskan kebijakan dapat dikategorikan sebagai partisipasi politik.

Dalam konteks kepemudaan, partisipasi politik tidak hanya sekedar berpartisipasi di jalanan dengan melakukan aksi demonstrasi. Harus disadari, demonstrasi yang selama ini menjadi senjata andalan pemuda, hanya sekedar mempengaruhi kebijakan.

Apalagi bila yang menjadi target demonstrasi kebetulan penguasa  tiran yang memerintah dengan tangan besi. Sudah pasti demostrasi tidak mampu berbuat banyak untuk mengubah keadaan.

Partisipasi politik di jalanan ialah partisipasi politik paling primitif bila ditinjau dari sosok intelektual seorang pemuda. Kecuali seluruh elemen kepemudaan bersatu, maka mungkin saja perubahan melalui pergerakan semacam pergerakan reformasi 1998 atau referendum di Aceh akan terulang kembali di Serambi Mekkah.

Akan tetapi jelas hal demikian bukan perkara gampang, karena dibutuhkan sebuah momentum yang amat besar untuk mengonsolidasikan setiap elemen dan sumber daya pemuda. Bila duduk menunggu momentum, alhasil peran pemuda terancam semakin “mandul”.

Partispasi politik pemuda sejatinya adanya keterlibatan aktif pemuda dalam merumuskan dan memutuskan kebijakan menyangkut hajat hidup rakyat. Diperlukan upaya aktif dari beragam stakeholder, terutama pemerintah dalam hal ini, untuk menempatkan pemuda sebagai komponen utama dalam merumuskan setiap kebijakan dalam pembangunan Aceh pasca konflik.

Kebijakan yang dirumuskan tidak hanya terkait dengan urusan kepemudaan. Akan tetapi juga pelibatan aktif pemuda dalam setiap perumusan dan pemutusan kebijakan strategis terkait pembangunan daerah.

Partisipasi pemuda sebagai salah satu komponen penting dalam masyarakat, setidaknya akan membawa dampak penting, yakni : terhindar dari peluang terjadinya manupulasi keterlibatan rakyat dan memperjelas apa yang dikehendaki masyarakat; memberi nilai tambah pada legitimasi rumusan perencanaan. Semakin banyak jumlah mereka yang terlibat semakin baik dan; meningkatkan kesadaran dan keterampilan politik masyarakat, terutama elemen pemuda sebagai generasi masa depan negara.

Terkait permasalahan intern pemuda yang kini terkesan apatis dan individualis, sudah saatnya dilakukan rekonstruksi paradigma berupa perubahan pola pikir dari pola pikir pragmatis menuju pola berpikir kritis dan progresif. Pemuda pada dasarnya memiliki peran penting dalam proses pencerahan dalam rangka pencerdasan masyarakat.

Karenanya, tidak bisa tidak Pemuda Aceh harus meningkatkan dirinya dengan merevitalisasi peran sebagai bagian dari warga global. Selain meningkatkan kualitas komunikasi dengan publik internasional, juga paham akan problematika global serta efek bagi kepentingan Aceh.

Dialog yang konstruktif, tajam dan terarah perlu digalakkan untuk menyatukan cara pandang pemuda terkait pembangunan Aceh masa depan. Terlebih pasca konflik, di mana untuk mengisi perdamaian mutlak dibutuhkan sumbangsih pemikiran dari kaum muda bagi kemajuan Aceh ke arah yang lebih baik.

Revitalisasi peran pemuda secara internal berupa perubahan paradigma, diikuti dengan revitalisasi peran secara eksternal dari pihak pemangku kebijakan melalui pelibatan partisipasi pemuda dalam setiap perumusan kebijakan strategis, Insya Allah akan melahirkan calon-calon pemimpin Aceh masa depan yang mampu mengisi ruang perdamaian dengan pembangunan berkelanjutan. Semoga![]

Peneliti Muda The Aceh Institute

  • Uncategorized

Leave a Reply