Renstra AMPL-BM, Menjawab Permasalahan Air Minum dan Sanitasi Aceh Jaya

CALANG – Pembangunan Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Berbasis Masyarakat (AMPL-BM) merupakan salah satu peran pemerintah dalam fungsi layanan publik. Sebelum otonomi daerah, pemerintah pusat memegang peran lebih besar dalam penyelenggaraan pembangunan untuk sektor AMPL.

Dengan otonomi daerah, maka peran tersebut menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Dalam fungsi layanan publik, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menyediakan atau memfasilitasi terpenuhinya kebutuhan dasar yang salah satunya adalah air minum dan sanitasi.

Dalam rangka efektifitas pemenuhannya maka harus didukung dengan perencanaan dan arahan untuk dijadikan acuan dalam perencanaan dan penerapan strategi serta pelaksanaan program terkait  AMPL.

Rencana strategis (renstra) pembangunan AMPL-BM pada dasarnya merupakan piranti atau alat untuk menterjemahkan salah satu sasaran atau kebijakan RPJM daerah/kabupaten dalam pemenuhan layanan AMPL.

Renstra AMPL disusun untuk mengarahkan SKPK yang membidangi AMPL memiliki pegangan dan acuan yang jelas mengenai apa yang harus direncanakan, berapa banyak serta memastikan seluruh program dan kegiatan menuju satu arah pemenuhan layanan AMPL di daerah.

Renstra AMPL tidak boleh bertentangan dengan RPJMK dan juga tidak akan menggantikan posisi renstra Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) akan tetapi justru dapat menjadi alat untuk mengoperasionalkan renstra SKPK dalam bidang AMPL.

Sebagai bagian dari proses perencanaan program AMPL di kabupaten Aceh Jaya dalam tahap perencanaan, kelompok kerja (Pokja) AMPL telah mendorong daerah memiliki dokumen renstra AMPL dengan menjadi inisiator dan memfasilitasi Pemerintah kabupaten memiliki strategi pembangunan AMPL yang konkrit dan dijadikan acuan.

Dengan dukungan dari American Red Cross (ARC), UNICEF dan Palang Merah Indonesia, draft dokumen renstra AMPL kabupaten Aceh Jaya telah dilokakaryakan pada tanggal 27 September 2012 lalu, dan dihadiri oleh lebih kurang 50 partisipan yang sebagian besar adalah pemangku kepentingan program AMPL daerah (multi pihak), unsur pengambil keputusan dan pejabat/staff operasional Yang memiliki kepedulian dan keterpanggilan terhadap isu AMPLdan dilanjutkan dengan pembahasan draft peraturan bupati tentang rencana strategi AMPL yang dilaksanakan pada hari selasa, 16 Oktober 2012.

Selanjutnya renstra AMPL harus mendapatkan legalisasi agar penggunaannya diakui secara sah. Bentuk legal dari dokumen renstra AMPL bergantung pada kondisi daerah. Setidaknya renstra ini mendapat dukungan surat keputusan Bupati atau peraturan bupati mengenai penggunaannya. Kepentingan legalisasi ini adalah untuk menjawab keraguan perlu dan tidaknya melihat renstra AMPL sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan bidang AMPL oleh aparat SKPK.

Sejalan dengan hal di atas tersebut, maka pada tanggal 31Oktober 2012 telah ditandangani Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Air Minum dan Penyehatan Lingkungan Kabupaten Aceh Jaya bertempat di kantor Bupati Aceh Jaya.

Seiring dengan kisah sukses Kelompok Kerja Air Minum dan Penyehatan Lingkungan (Pokja AMPL-BM) Kabupaten Aceh Jaya juga tak dapat dilepaskan peran American Red Cross (ARC).

Sejak April hingga September 2012, ARC telah melakukan banyak agenda pendampingan dan penguatan koordinasi di antara pemangku kepentingan dan mengadvokasi isu-isu dan kebutuhan air minum dan sanitasi di antaranya;

  • Mengaktifkan dan menghidupkan kembali Kelompok Kerja AMPL di tingkat propinsi dan Kabupaten.
  • Menyediakan fasilitas dan dukungan teknis selama pertemuan berkala Kelompok Kerja AMPL
  • Mengadvokasi isu-isu air minum dan sanitasi yang relevan melalui pertemuan regular dengan AMPL dan dinas-dinas terkait lainnya di tingkat propinsi dan kabupaten
  • Memfasilitasi kerjasama dengan PMI dan organisasi lokal serta organisasi berbasis masyarakat lainnya untuk mengadvokasi tentang identifikasi isu-isu air minum dan sanitasi/kebutuhan.
  • Menyiapkan penjelasan/advokasi dari Qanun kepada peserta yaitu pemerintah dan legislatif
  • Pendampingan dalam pengembangan material dan atau dokumen-dokumen yang dibutuhkan

Nantinya untuk memastikan dokument tersebut benar-benar dapat dijadikan acuan dalam pembangunan AMPL lima tahun kedepan, Pokja AMPL kabupaten harus memastikan strategi layanan AMPL dilaksanakan sesuai rencana artinya memastikan  Strategi dijalankan dengan efektif, memastikan seluruh program berada pada arah yang tepat, memastikan strategi dijabarkan ke dalam program masing-masing SKPK. Dan ini merupakan bagian dari proses monitoring demi keberhasilan program AMPL  di kabupaten.[] (ihn)

  • Uncategorized

Leave a Reply