Realisasi APBA 2014 Dituding Sarat Penyimpangan

Realisasi APBA 2014 Dituding Sarat Penyimpangan

BANDA ACEH – Realisasi kegiatan konstruksi pemerintah Aceh tahun anggaran 2014 dituding sarat terjadi penyimpangan. Untuk itu, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) didesak menentukan sikap.

Hal ini disampaikan Koordinator Forum Anti-Korupsi dan Transparansi Anggaran (FAKTA) Indra P Keumala, melalui siaran persnya ke portalsatu.com, Minggu 31 Mei 2015.

Pernyataan FAKTA ini merespon hasil peninjauan lapangan Panitia Khusus (Pansus) I hingga X DPRA terhadap realisasi kegiatan konstruksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) 2014.

“Berdasarkan riset kami, penyimpangan yang ditemukan begitu luar biasa. Mulai dari soal buruknya kualitas konstruksi hingga temuan yang mengindikasikan adanya laporan fiktif. Hal ini harus dituntaskan,” ujar Indra.

Kata Indra, berbagai temuan penyimpangan tersebut sekaligus menjadi bukti ketidak-beresan tata kelola anggaran yang terjadi pada Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA). Menurutnya, DPR Aceh perlu merekomendasikan pembenahan dan penindakan.

“Sejauh ini, anggota dewan sudah bekerja cukup baik. Tinggal kita tunggu bagaimana sikap dan rekomendasi yang dirumuskan saat paripurna digelar. Mudah-mudahan ada tindak lanjut konkrit,” kata Indra.

Dari berbagai temuan Pansus DPRA, FAKTA paling menyorot proyek pembangunan bendungan Jambo Reuhat senilai Rp10,9 miliar serta proyek bangun dan normalisasi jaringan irigasi di Kecamatan Madat Rp2 miliar seperti yang pernah diungkap Pansus VI di Kabupaten Aceh Timur.

Indra mengatakan berdasarkan amatan lapangan yang turut dilakukan pihaknya, kedua proyek tersebut memiliki kualitas sangat buruk. Bahkan, lanjut dia, kondisinya bertolak belakang dengan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Aceh 2014.

“Hal ini jelas merupakan pembohongan publik, dan dapat digolongkan sebagai kejahatan birokrasi yang serius. Parahnya lagi, salah satu proyek tersebut kami ketahui dikerjakan oleh kerabat dekat pejabat tinggi pemerintahan Aceh,” ujarnya.

Indra juga menyorot temuan lainnya terkait program pembangunan yang berkontribusi besar terhadap peningkatan ekonomi masyarakat. Proyek pembangunan 100 kandang sapi di Aceh Tengah senilai Rp2,5 miliar misalnya, di mana antara laporan pemerintah Aceh seperti termuat dalam LKPJ berbeda dengan temuan Pansus IV.

“Karenanya harus ditindaklanjuti. Jika ada indikasi sengaja melaporkan kebohongan, maka Gubernur bisa saja dituduh melakukan perbuatan tercela. Secara hukum, berdasarkan perubahan UU 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, upaya pemakzulan dimungkinkan terjadi,” ujarnya.

Indra juga mengungkap sinyalemen masalah pada dua mega proyek pembangunan jalan di kabupaten Bener Meriah, yaitu jalur Teritit hingga Samar Kilang sebesar Rp27 miliar dan proyek jalan tembus yang menghubungkan kabupaten Bener Meriah – Aceh Utara senilai Rp32 miliar. Hal yang sama, lanjutnya, disinyalir juga berlaku pada proyek keirigasian dan pembangunan jalan lainnya di beberapa kabupaten di Aceh.

Dia berharap semua temuan Pansus nantinya ditindaklajuti melalui paripurna, termasuk merekomendasikan upaya hukum. Sebab menurutnya, hal itu penting sebagai pembuktian bahwa Pansus DPRA Tahun 2015 bekerja sungguh-sungguh memenuhi fungsi dan tangggung jawabnya melakukan pengawasan.

“Bagi kami, semua temuan itu sangat merugikan rakyat. Karenanya silahkan dibuktikan apakah DPRA benar-benar bekerja untuk kepentingan rakyat atau justeru punya motif lain,” ujarnya.

Kendati demikian, kata Indra, lembaganya tetap menyiapkan langkah antisipasi bila DPRA memilih melakukan pembiaran.

“Untuk kasus tertentu kami sudah pegang datanya. Jika DPRA akhirnya diam, maka kami yang akan melaporkan ke KPK atau Mabes Polri,” kata Indra P Keumala. [] (mal)

Leave a Reply