Raihanah: Mereka Bukan Mundur, Tapi..

KEPALA Dinas Kelautan Perikanan (DKP) Aceh, Raihanah, membantah adanya pengunduran diri ramai-ramai pejabat di DKP selama kepemimpinannya.

Hal ini disampaikannya saat didampingi oleh Kabid Pengawasan, Pengendalian Mutu dan Sumberdaya DKP Aceh, Ir. Hj. Nurhayati, kepada ATJEHPOSTcom, Kamis 10 Juli 2014.

“Tidak benar mengundurkan diri ramai-ramai. Tapi, yang ada satu orang yang mengundurkan diri secara sukarelawan karena sakit-sakitan dan banyak kegiatan di luar,” kata Raihanah.

“Ada suratnya,” ujar Raihanah lagi. Namun Kepala DKP Aceh yang Pernah dipanggil oleh Gubernur Aceh karena banyaknya proyek bermasalah ini tidak bisa menunjukan surat tersebut.

“Nanti kita bertemu lagi. Surat itu tidak ada sama saya,” ujar dia. Namun ATJEHPOSTcom memiliki kopian surat pengunduran diri tersebut.

Sebelumnya diberitakan, sejumlah pejabat kunci memilih mundur dari jabatannya di DKP Aceh. Salah satunya adalah Sekretaris Dinas yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Kamaluddin. 

Informasi yang diperoleh ATJEHPOST.com dari sejumlah sumber terpercaya menyebutkan, kisruh di Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh lantaran para pejabat di bawahnya merasa tidak bisa bekerja sama dengan Kepala Dinas Raihanah.

Sejumlah pejabat yang mundur teratur adalah Kamaluddin yang sebelumnya menjabat Sekretaris Dinas,  Ismet Nasri (PPK Pengawasan), Syahril (Kabid Program), 5 anggota Pokja DKP 2013, Fairuz (Pelaksana Kabid Program yang ditunjuk menggantikan Syahril), Razali (Pokja Unit Layanan Pelelangan), dan Haris yang mundur setelah sempat menggantikan posisi Razali.

Para pejabat ini mundur teratur sejak Juli 2013 hingga akhir April lalu. Raihanah dilantik Gubernur Aceh Zaini Abdullah sebagai Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh pada 5 November 2012. ATJEHPOST.com menemui dua pejabat yang mundur untuk mengonfirmasi alasan mereka ramai-ramai dari jabatannya.

Mereka adalah Kamaluddin dan Syahril. Awalnya, mereka menolak memberi keterangan dengan alasan tidak mau dianggap menjelek-jelekkan tempat mereka bekerja. Namun, setelah melalui beberapa tahapan, barulah mereka bersedia buka mulut. Ditemui dengan mengenakan pakaian seragam Pegawai Negeri Sipil, Kamaluddin mengatakan, dia sebenarnya hanya mundur dari jabatan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).

Namun belakangan, Raihanah memberhentikannya dari jabatan Sekretaris Dinas. Kini, Kamaluddin ditempatkan sebagai staf Dinas Pertanian tanpa jabatan. Kepada ATJEHPOST.com, Kamaluddin mengaku mundur dari PPK karena “tidak ada kesepahaman teknis dengan Kepala Dinas.”

Pemicunya, kata dia, gara-gara Kepala Dinas DKP Aceh memaksanya membuat 8 paket proyek yang terpisah hendak digabung menjadi satu. Padahal, itu bertentangan dengan Perpres Nomo 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa. Sebab memang paket itu dalam DPA terpisah, dan memang tak bisa digabung.

“Perpres menyebutkan tidak boleh 8 paket terpisah yang telah diatur di DIPA dikumpulkan menjadi satu paket. Saya sudah berusaha berbicara baik-baik, tetapi tidak didengar. Daripada saya masuk penjara, lebih baik tidak ada jabatan,” kata Kamaluddin.

Penelusuran ATJEHPOST.com pasal 24 Perpres Nomor 54 Tahun 2010 pada poin 2 menyebutkan:

Dalam melakukan pemaketan Barang/Jasa, Pengguna Anggaran dilarang:

a. menyatukan atau memusatkan beberapa kegiatan yang tersebar di beberapa lokasi/daerah yang menurut sifat pekerjaan dan tingkat efisiensinya seharusnya dilakukan di beberapa lokasi/daerah masing-masing;

b. menyatukan beberapa paket pengadaan yang menurut sifat dan jenis pekerjaannya bisa dipisahkan dan/atau besaran nilainya seharusnya dilakukan oleh Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil;

Paket proyek yang dimaksud Kamaluddin adalah pembangunan 8 unit kapal Inka Mina Tahun Anggaran 2014 sebagaimana diatur dalam RKA-KL. Di sana disebutkan, 8 kapal itu dibagi dalam 8 paket untuk diserahkan ke 7 kabupaten/kota; Aceh Singkil, Aceh Selatan, Aceh Jaya, Aceh Besar, Lhokseumawe, Langsa, dan 2 unit untuk Bireuen.

“Laut di masing-masing kabupaten itu karakteristiknya berbeda. Karena itu kapal yang dibangun harus disesuaikan dengan kondisi laut setempat. Itu sebabnya, sesuai aturan saya bagi menjadi 8 paket,” kata Kamaluddin.

Namun, rencana Kamaluddin itu ditentang Raihanah. Menurut Kamaluddin, Raihanah mengatakan kepadanya,”Saya yang Kepala Dinas-nya, ikut saja seperti yang saya bilang.”

Tak terima dengan cara Raihanah, Kamaluddin lantas mengundurkan diri dari PPK. Surat pengunduran dirinya diajukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan  tertanggal 21 April 2014.

“Saya masih punya nurani, biar saja tidak ada jabatan, tetapi saya tidak melanggar aturan main,” kata Kamaluddin.

Syahril, mantan Kabid Program juga punya cerita senada. Kata Syahril, ia mundur pada Juli 2013 lantaran merasa sudah tidak sevisi dengan kepala dinas. Ia juga mengaku mendapat sejumlah ancaman ketika mengurusi pekerjaan.

“Saya tidak bisa bekerja dengan manajemen yang amburadul seperti itu,” kata Syahril. Ia mencontohkan kasus pengadaan 40 unit kapal untuk nelayan. Hingga kini, kapal itu diduga berselemak masalah. Gerakan Anti Korupsi Aceh bahkan telah melaporkannya ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

 “Sayang sekali kondisi Dinas Kelautan dan Perikanan sekarang. Kalau manusia, itu sudah seharusnya masuk ICU agar cepat sehat kembali. Kalau tidak kasihan sekali masyarakat nelayan yang seharusnya bisa mendapat manfaat,” kata Kamaluddin. 

  • Uncategorized

Leave a Reply