Proyek Belum Ditender, DPRK Bilang Lhokseumawe Terkesan Tak Ada Pemerintahan

LHOKSEUMAWE – Selain menyoroti kinerja Dinas Perindagkop soal lambannya realisasi dana bantuan usaha kecil, DPR Kota Lhokseumawe juga menyayangkan belum dilaksanakannya tender proyek fisik yang anggarannya di bawah Dinas Pekerjaan Umum.

Hal itu mengemuka dalam rapat DPRK tentang evaluasi pelaksanaan APBK Lhokseumawe tahun 2012 di gedung dewan, Rabu 13 Juni 2012. Rapat dipimpin Ketua DPRK Saifuddin Yunus alias Pon Pang, dihadiri Penjabat Wali Kota Arifin Abdullah dan para kepala dinas.

Dihubungi The Atjeh Post usai rapat itu, Wakil Ketua Fraksi Koalisi DPRK Lhokseumawe, Jailani Usman, menyebutkan sampai sekarang eksekutif belum menggelar tender proyek fisik sumber dana APBK tahun 2012.

“Paket proyek fisik belum satu pun yang ditender, padahal sudah pertengahan tahun. Jadi kesannya di Lhokseumawe ini seperti tidak ada pemerintahan. Jangankan realisasi pembangunan, tender saja belum, bayangkan saja,” kata Jailani Usman.

Sementara kondisi di lapangan, menurut Jailani Usman, sejumlah ruas jalan telah rusak berlubang besar. Di antaranya, Jalan Malikussaleh, Jalan Pase, dan ruas jalan lainnya di kawasan pusat kota.

“Ketika dalam rapat tadi kita pertanyakan, mengapa proyek fisik belum ditender. Mereka memberikan jawaban klasik, tidak ada dana rutin dan segala macam,” katanya.

"Padahal untuk kebutuhan itu untuk dana rutin nggak habis Rp200 juta. Dan, untuk pekerjaan mendesak menyangkut kepentingan publik, kita di dewan tentu akan menyetujui kalau diusulkan dana mendahului pengesahan. Tapi eksekutif tidak mau mengambil kebijakan seperti itu,” kata Jailani.

Penjabat Wali Kota Lhokseumawe Arifin Abdullah secara terpisah mengatakan proyek fisik yang sumber anggarannya dari dana Otonomi Khusus (Otsus) sudah ditender. “Proyek fisik dari dana APBK dalam proses penayangan (lewat internet),” katanya.[]

  • Uncategorized

Leave a Reply