Profesor Abu Jelaskan Pengelolaan Otonomi Khusus Aceh Kepada Pemerintah Papua

BANDA ACEH – Seperti diberitakan sebelumnya Pemerintah Papua melakukan studi banding ke Aceh untuk bertukar pikiran tentang pengelolaan otonomi khusus. Pertemuan berlangsung di kantor Badan Perencanaan dan Pembanguan Daerah (Bappeda) Aceh, Kamis 13 Desember 2012.

Delegasi dari Papua berjumlah 13 orang. Sekretaris Bappeda Papua Adolf Kamboya berharap mendapatkan banyak ilmu terkait pengelolaan Pemerintahan Aceh sebagai provinsi yang diberi otonomi khusus. Papua dan Aceh merupakan daerah yang diberikan otonomi khusus oleh pemerintah Indonesia.

Hal serupa dikatakan Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Sutono. Menurutnya Aceh sangat menikmati otonomi khusus sementara Papua kerap mendapatkan kegagalan dalam mengelola otonomi khusus.

"Karena sampai saat ini indikator keberhasilan dan kegagalan belum ditentukan oleh Pemerintah Papua," kata Sutono.

Menjawab hal tersebut, Kepala Bappeda Aceh Profesor Abu Bakar Karim mengatakan pengelolaan Aceh sebagai provinsi otonomi khusus juga belum sempurna.

"Otonomi khusus di Aceh tidak juga dapat dibilang sempurna dalam pengimplementasiannya. Akan tetapi kami memang mempunyai catatan makro terkait segala program yang bersangkutan dengan otonomi khusus," kata Prof Abu.

Setidaknya ada enam sektor yang diperbolehkan penggunaan dana otonomi khusus (otsus) yakni, pembangunan infrastruktur, kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi dan budaya. "Di luar ini dana otsus tidak dapat dipergunakan," ujar Abu Bakar.

Selanjutnya dia mengatakan dari dana itulah program-program pendidikan dan kesehatan gratis dapat dijalankan.

"Kita ketahui dana otsus yang diterima Aceh mencapai Rp6,2 triliun, penggunaan kami utamakan untuk pendidikan dan kesehatan. Untuk pendidikan 30 persen," ujarnya.

Abu Bakar juga memaparkan program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA). "Untuk kesehatan, Pemerintah Aceh telah menyediakan pengobatan gratis bagi siapapun tanpa terkecuali. Bahkan di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA) disediakan Rumah Singgah bagi pasien yang tidak mempunyai biaya untuk menginap, hal ini memang sangat membantu," ujarnya.

Bahkan ia menilai perlu penambahan rumah sakit regional untuk membantu RSUZA, karena memang banyak sekali pasien yang dijamin untuk pengobatannya.

Saat Prof Abu sedang menjelaskan, Sutono dari BPS Papua menyela pembicaraan. Ia menanyakan apakah JKA hanya untuk warga asli Aceh.

"JKA bukan hanya untuk warga asli Aceh, tapi yang dilihat Kartu Tanda Penduduk (KTP), yang penting di KTP beralamat dalam provinsi Aceh. Di Aceh banyak pendatang dan mereka sudah memiliki KTP Aceh," kata Abu Bakar.

Terakhir Abu Bakar mengatakan bahwa perlunya labeling untuk setiap hasil yang diwujudkan melalui dana otsus, agar masyarakat bisa tahu, ke mana dan untuk apa saja dana otsus tersebut digunakan.[] (zul)

  • Uncategorized

Leave a Reply