Problematika dana sertifikasi guru Aceh

BEBERAPA pekan terakhir media massa di Aceh mengangkat keterlambatan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNS Daerah atau lebih populer disebut Dana Sertifikasi Guru di sejumlah kabupaten-kota sebagai berita utama. Dan sepertinya akan selalu menjadi tajuk berita akibat secara berulang pemerintah kabupaten-kota selalu telat membayar.

Jika merujuk pada peraturan perundang-undangan TPG ini muncul sejak UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen diterbitkan. Undang-undang tersebut mengamanatkan guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga profesional pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan normal.

Sebagai pendidik profesional guru diwajibkan memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, memiliki jam mengajar minimal 24 jam dalam seminggu, serta kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

Dalam melaksanakan tugas keprofesionalan, guru berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial.

Penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi pendidik, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, tunjangan struktural (bagi guru yang menduduki suatu jabatan), dan maslahat tambahan lainnya yang terkait dengan tugasnya sebagai guru.

Tak pelak, hal ini menjadikan guru sebagai pekerjaan primadona baru yang ditandai dengan semakin banyaknya mahasiswa yang mengambil jurusan keguruan.

Pemberian tambahan penghasilan ini diharapkan akan meningkatkan mutu guru sebagai pendidik dan tak lagi pusing dengan masalah beban ekonomi serta dapat lebih berkonsentrasi dalam bertugas.

TPG diberikan sebesar 1 kali gaji pokok PNS yang bersangkutan setiap bulan sesuai pangkat dan golongannya, bagi guru non PNS juga bisa mendapatkannya dengan nominal yang disetarakan dengan guru PNS sesuai tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik.

Bagi guru PNS yang belum mendapatkan sertifikasi, diberikan tambahan penghasilan Rp250 ribu sebulan.

Berbagai persyaratan tersebut di atas mengakibatkan berbagai persoalan pula dalam pelaksanaannya, baik dalam proses penentuan kualifikasi, proses sertifikasi hingga proses pembayarannya.

Seperti dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah), Pemerintah Pusat melakukan beberapa kali eksperimen dalam menentukan mekanisme penyaluran yang di pandang baik.

Pada tahun 2007 TPG disalurkan dari pusat langsung ke rekening masing-masing guru penerima. Sedangkan pada tahun 2008 dan 2009, TPG disalurkan melalui dana dekonsentrasi di masing-masing Dinas Pendidikan Provinsi.

Mulai tahun 2010 “bola panas” berpindah, TPG dibayarkan melalui mekanisme dana transfer ke daerah atau dengan kata lain Pusat melakukan transfer dana sertifikasi tersebut ke rekening Pemerintah Kabupaten-Kota dengan alokasi pendapatan di akun PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dan sisi belanja pada Dinas Pendidikan.

Hal ini diatur oleh PMK (Peraturan Menteri Keuangan) setiap tahunnya yang untuk 2012 termaktub dalam PMK Nomor 34 dan 35 Tahun 2012. Dana ini tergolong khusus, karena petunjuk dan peruntukannya sangat jelas dan tidak dapat “diganggu-gugat”(dana in-out/masuk-keluar).

Artinya, dana ini tidak bisa digunakan selain untuk membayar TPG dan Tambahan Penghasilan Guru non sertifikasi. Mekanisme transfer ini bertujuan agar guru dapat menerima uang lebih cepat dan utuh di rekeningnya masing-masing.

Jika tujuannya untuk mempercepat tapi kenapa kenyataannya justru terlambat? Jika pusat telah melakukan transfer ke daerah dan bahkan telah dianggarkan dalam Qanun tentang APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota) setiap tahunnya kenapa guru belum menerima secara tepat waktu?

Banyak kemungkinan yang bisa ditelusuri dan dikembangkan terutama terhadap dua instansi penanggungjawabnya yaitu PPKD dan Dinas Pendidikan. PPKD atau juga Kepala Dinas Keuangan Kabupaten/Kota yang dalam hal ini bertindak sebagai BUD (Bendahara Umum Daerah) adalah orang yang paling tahu kapan dana tersebut masuk ke kas daerah dan hambatan mengapa dana itu tidak bisa disalurkan ke Dinas Pendidikan yang selanjutnya memindahbukukan ke rekening para guru.

Sesuai PMK tersebut di atas, dana ini ditransfer empat kali dalam setahun secara triwulanan yaitu triwulan I paling lambat bulan April, triwulan II (Juli), triwulan III (Oktober) dan triwulan IV (Desember).

Jika keterlambatan terjadi pada triwulan I biasanya penyebab utama adalah keterlambatan penetapan Qanun APBK dimana seharusnya bulan Desember tahun sebelumnya selesai namun hingga masuk tahun berjalan masih dalam pembahasan.

Menteri Keuangan tidak akan melakukan transfer tahap pertama jika belum menerima Qanun tentang APBK. Sungguh, daerah yang sering terlambat dalam penetapan APBK akan "berdarah-darah” kondisi keuangan daerahnya.

Pada triwulan II dan seterusnya dana akan ditransfer setelah Bupati/Walikota mengirimkan laporan realisasi pembayaran baik jumlah dana dan guru yang telah dibayar (datanya dari BUD) serta laporan jumlah guru yang belum dibayar dan jumlah kekurangan pembayaran (data bersumber dari Dinas Pendidikan).

Laporan ini dalam bentuk semesteran dan bersifat historis, dimana penyaluran tahap II dilakukan setelah laporan semester II tahun sebelumnya telah diterima oleh Kemenkeu (Kementerian Keuangan) yaitu paling lambat bulan April tahun berjalan.

Misalnya, Kemenkeu akan melakukan transfer triwulan II tahun 2012 setelah laporan semester II penyaluran dana ini di tahun 2011 dari Kabupaten/Kota telah diterima paling lambat bulan April 2012.

Jika batas waktu tersebut dilewati maka penyaluran dana tersebut akan ditunda sepihak oleh Kemenkeu. Sementara penyaluran triwulan III dan IV dilakukan setelah -selain proses tadi- laporan realisasi semester I tahun 2012 diterima Kemenkeu pada bulan Agustus 2012.

Sungguh, pengaturan ini sangat rumit diikuti jika manajemen kas daerah morat-marit. Peristiwa terlambatnya pencairan yang terjadi di Aceh pada bulan Agustus ini, bisa jadi karena daerah belum menyampaikan laporan sehingga pusat menunda proses transfer.

Laporan ini tidak siap bila PPKD dan Dinas Pendidikan tidak menjalankan tugasnya serta tidak mampu bersinergi satu sama lain dengan baik. Persoalan di PPKD bisa timbul jika kas daerah defisit, dimana DAU (Dana Alokasi Umum) sebagai satu-satunya sumber dana yang bebas digunakan dalam alokasi belanja tersedot habis untuk gaji PNS dan PAD (Pendapatan Asli Daerah) yang realisasinya selalu di bawah target.

Akibatnya, untuk membayar belanja rutin pegawai, belanja barang dan jasa serta melunasi tagihan belanja modal pihak ketiga yang jatuh tempo dengan sangat terpaksa “meminjam sementara” dana TPG dengan harapan bisa ditutupi saat transfer DAU bulan berikutnya masuk.

Kondisi lain bisa disebabkan kesalahan data jumlah guru yang telah mendapat sertifikat dan memenuhi 24 jam mengajar di kelas dalam seminggu, jadi tidak berarti guru yang telah mendapat sertifikat akan mendapat haknya bila belum menjalankan kewajibannya.

Prinsip ketelitian dan kehati-hatian sangat penting bagi Kepala Dinas Pendidikan karena kerugian yang timbul dalam kesalahan perhitungan dan pembayaran menjadi tanggung jawab mutlak bagi dirinya selaku Pengguna Anggaran.

Data guru tersebut harus valid dan diperbarui terus menerus untuk dilaporkan dalam rekonsiliasi data dengan Kementerian Pendidikan karena jumlah dana yang ditransfer akan sama persis dengan jumlah guru yang berhak dan telah melaksanakan kewajibannya sesuai data rekonsiliasi.

Hal lain bisa juga disebabkan kesalahan laporan sekolah dalam penulisan data nama dan nomor rekening guru sehingga bank tidak dapat melakukan proses transfer. Perbedaan nama satu huruf saja yang tertera di sertifikat dan buku rekening bisa menjadi masalah besar karena prinsip kehati-hatian bank.

Oleh karena itu, banyak guru yang setuju dana ini di transfer secara kolektif lewat rekening sekolah, namun ini pun menjadi masalah jika ternyata ada praktek “penyunatan” sehingga dana yang diterima sudah jauh berkurang.

Peran Bupati/Walikota sangat besar dengan menekankan pentingnya kepatuhan para bawahannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan anggaran dan manajemen kas daerah yang disiplin, proses pendataan guru yang cermat dan pelaksanaan kewajiban guru secara paripurna serta fungsi pengawasan melekat yang efektif adalah solusi dari keterlambatan penyaluran dana sertifikasi guru dan terhindar dari jeratan pasal-pasal pidana dalam hukum positif.

Masyarakat dan LSM sudah seharusnya melaporkan kepada pihak berwajib jika ada indikasi penyimpangan dalam penyaluran dana sertifikasi guru namun sepatutnya pula mengapresiasi pemerintah daerah yang dinilai disiplin dan tepat waktu dalam pembayarannya.

* Praktisi dan Alumnus Magister Keuangan Daerah MEP UGM

  • Uncategorized

Leave a Reply