Poros Maritim, Rektor Unimal: Pemerintah Aceh Kurang Gesit

Poros Maritim, Rektor Unimal: Pemerintah Aceh Kurang Gesit

LHOKSEUMAWE – Rektor Unimal Prof. Dr. Apridar menilai Pemerintah Aceh belum menunjukan langkah nyata untuk memanfaatkan potensi besar di sektor kemaritiman. Mestinya saat ini Gubernur Aceh Zaini Abdullah dan wakilnya Muzakir Manaf “Zikir” sudah bersikap untuk ambil bagian terkait visi Presiden Jokowi yang ingin mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia.

“Sebenarnya kalau dikatakan poros maritim, Acehlah yang paling strategis, karena kita berada di pintu gerbang.  Dan tidak semua daerah punya kesempatan seperti Aceh,” ujar Apridar yang juga Guru Besar Ilmu Ekonomi menjawab portalsatu.com di Lhokseumawe, Kamis, 11 Juni 2015.

Apridar menyebut Aceh punya peluang cukup besar di sektor kemaritiman. Akan tetapi, ia menilai sejauh ini belum tampak langkah konkrit dari Pemerintah Aceh untuk menggarap potensi tersebut. “Arah ke sana belum ada yang disiapkan. Fasilitas atau sarana dan prasarana pendukung itu tidak pernah disiapkan. Padahal kalau potensi ini dimanfaatkan, pembiayaanya pun (untuk infrastruktur) bisa ditarik dari (pemerintah) pusat,” katanya.

“Intinya kinerjanya nggak ada, bukan masalah uangnya. Padahal peluang atau momentum ada, semua ada, tapi tidak pernah dimanfaatkan, itu yang kita sayangkan,” ujar Apridar lagi.

Ditanya apakah perlu disiapkan grand design pengembangan potensi maritim Aceh, Apridar mengatakan, “Ya, seharusnya Pemerintah Aceh memanggil para ahli dan orang-orang (stake holder) yang bergerak di bidang tersebut, didiskusikan, kemudian mencari solusi. Tapi momentum itu tidak digunakan, jadi saya kira kurang gesitnya pemerintah kita dalam menggunakan momentum itu”.

Sebagaimana diketahui, Presiden Jokowi bahkan membentuk Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman untuk mengawal potensi maritim di seluruh Tanah Air yang sangat memungkinkan membuat Indonesia menjadi Poros Maritim Dunia.

Kementerian di bawah koordinasi Kemenko Kemaritiman adalah Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Pariwisata, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral.

Melansir wartaekonomi.co.id, Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Institut Pertanian Bogor (IPB) Rokhmin Dahuri mengatakan nilai total ekonomi sektor kelautan Indonesia diperkirakan mencapai 1 triliun dolar AS atau sekitar Rp12.000 triliun per tahun. Sedangkan, kesempatan kerja yang dapat dibangkitkan sekitar 40 juta orang.

Sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia yang ditaburi 13.466 pulau pada luasan laut 5,8 juta km², termasuk zona ekonomi eksklusif Indonesia (ZEEI) dan dikelilingi oleh 95.181 km garis pantai, Indonesia diberkahi dengan kekayaan laut yang sangat besar dan beraneka ragam.

Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan diwujudkan dengan lima pilar. Jokowi mengatakan itu saat berbicara di hadapan Presiden Myanmar U Thein Sein dan Kepala Negara serta Pemerintahan negara peserta KTT Asia Timur, di 9th East Asia Summit, Plenary Seasons, Nay Pyi Taw, Myanmar, 13 November 2014.

Salah satu pilar, kata Jokowi, Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim, dengan membangun tol laut, deep seaport, logistik, industri perkapalan, serta pariwisata maritim.[]

Baca juga:

Apridar Gubernur harus Berani Instruksikan Perbankan di Aceh Syariah

Foto Apridar. @Ist

Leave a Reply