Terkait Qanun Bendera, DPRA Layangkan Surat Permintaan Bertemu Presiden

BANDA ACEH-Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Aceh, Iskandar Usman Al-Farlaky, meminta Gubernur Aceh segera menyurati Menteri Sekretaris Negara untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Republik Indonesia guna membahas terkait polemik Qanun Nomor 3 Tahun 2013 tentang Bendera dan Lambang Aceh yang hingga kini masih mengambang.

Selain melaporkan polemik terkait Qanun Bendera, pihaknya juga berencana melaporkan sejumlah agenda kedaerahan yang membutuhkan dukungan pemerintah pusat.

“Kita sudah menyampaikan surat bernomor 96/BANLEG/DPRA/IX/2015 untuk penjadwalan pertemuan dengan Presiden Jokowi melalui pimpinan DPRA. Pimpinan kemudian mengeluarkan surat bernomor 161/1584 kepada Gubernur Aceh agar segera menyururati Mensekneg RI untuk dijadwalkan  pertemuan antara delegasi Aceh dengan Presiden. Presiden harus diberitahu terkait beberapa isu strategis kedaerahan, terutama terkait status Qanun Bendera dan program Reintegrasi lanjutan. Untuk itu, saya berharap Gubernur dapat meresponnya dengan segera menyurati Menteri Sekretaris Negara,” ujar Iskandar Usman Al-Farlaky, di Banda Aceh.

Dijelaskan Iskandar, permintaan kepada Gubernur tersebut sebelumnya sudah secara resmi disampaikan melalui surat yang dilayangkan pimpinan DPR Aceh tertanggal 15 September 2015. Selain diikuti rombongan DPR Aceh agenda bertemu Presiden tersebut juga melibatkan unsur pemerintahan daerah lainnya.

“Agenda ini semestinya bisa terlaksana secepatnya, agar polemik Bendera tidak semakin berlarut-larut termasuk rencana penyelesaian reintegrasi secara menyeluruh sehingga ke depan kita bisa melangkah pada agenda kerja selanjutnya,” kata politisi Partai Aceh ini.

Terkait belum ditindaklanjutinya surat pimpinan DPR Aceh oleh jajaran sekretariat daerah, Iskandar mengaku agak kecewa dengan lambannya jajaran birokrasi kantor Gubernur Aceh menanggapi permintaan tersebut.

“Saya sudah ingatkan melalui staf saya agar pihak terkait di sekretariat daerah segera menindaklanjuti surat tersebut. Mudah-mudahan dapat terealisir dalam minggu ini,” kata Iskandar Usman.

Sebelumnya diberitakan, Badan Legislasi (Banleg) DPRA berencana akan menjumpai Presiden Joko Widodo (Jokowi), menyampaikan seputar polemik bendera daerah Aceh, Bintang Bulan. Menurut pemahaman pihak Banleg, persoalan bendera sudah tuntas dan tidak ada yang perlu diperdebatkan lagi “Kita berencana akan menyampaikan langsung persoalan bendera ini kepada Presiden. Rencana dalam waktu dekat ini,” kata Ketua Banleg DPRA, Iskandar Usman Al-farlaky.

Dari pertemuan nanti diharapkan Presiden bisa melakukan upaya cepat untuk menyelesaikan polemik terkait bendera. Sebab menurut Iskandar, Qanun Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Bendera dan Lambang Aceh sudah berlaku sah. “Qanun tersebut sudah sah dan tidak bertentangan dengan ketentuan manapun di Republik ini. Untuk itu saya sebagai Ketua Bangleg DPR Aceh berharap Presiden segera turun tangan menengahi polemik ini agar tidak berlarut-larut,” ujar Iskandar, Minggu (23/8).

Iskandar mengatakan, qanun yang telah disahkan DPRA pada 2013 itu telah dikonsultasikan kepada pihak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Awalnya sempat dikabarkan bahwa qanun itu ditolak oleh pusat, namun menurut Iskandar, berdasarkan telaah terhadap dokumen yang ada, tidak ada ditemukan penolakan terhadap ketentuan dan isi qanun tersebut yang disampaikan resmi oleh Pemerintah Pusat.

“Hal ini sudah saya klarifikasikan ke pihak terkait yang terlibat pada saat konsultasi berlangsung. Intinya, tidak pernah ada yang namanya pembatalan sebagaimana digembar-gemborkan selama ini,” ujarnya.

Dia berpandangan, secara yuridis qanun tersebut mestinya sudah dinyatakan berlaku, sebab hanya tiga hal yang bisa membatalkan aturan daerah atau qanun. Pertama, dicabut sendiri oleh Gubernur atau DPR Aceh, dibatalkan oleh Mendagri melalui Perpres sebagaimana disebutkan dalam UU No 11 Tahun 2006, atau pembatalan oleh MK melalui judicial review.

“Hingga saat ini tidak pernah ada rekomendasi Kemendagri yang secara resmi menolak ataupun mencabut pemberlakuan qanun tersebut. Dengan demikian, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, maka tidak ada lagi persoalan dengan Qanun Bendera,” tegasnya.

Iskandar menegaskan, kewenangan Aceh menggunakan simbol-simbol wilayah seperti lambang dan bendera telah lebih dulu diamanatkan dalam MoU Helsinki. Jadi tidak benar kalau disebutkan persoalan bendera dan lambang tidak diatur dalam MoU.

“Dalam hal bendera dan lambang, Aceh jelas punya otoritas yang juga dijamin undang-undang. Tapi kenapa masih dipersoalkan? Bahkan gara-gara menaikkan bendera daerahnya ada yang diancam pidana. Untuk itu kita akan beritahukan hal ini kepada Presiden agar jelas,” kata Iskandar Usman.(mal)