Home Politik “Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

“Sulaiman Abda Sengaja Dilengserkan”

95
0

BANDA ACEH – Pemerhati politik dan hukum, Erlanda Juliansyah Putra, S.H.,M.H, mengatakan semua partai politik, baik dari Partai Nasional (Parnas) maupun partai lokal tahu bahwa secara legalitas Sulaiman Abda tidak bisa diganti.

“Lantas apa juga politik yang sedang dicari? Lagi pula, pergantian Sulaiman Abda dengan kader Golkar Aceh lainnya baru bisa dilakukan, bila Golkar Kubu Agung dan Golkar Kubu Arb secara bersama sepakat menyampaikan rekomendasi pergantian pimpinan di DPR Aceh, atau PAW sebagai anggota DPR Aceh atas nama Sulaiman Abda,” kata Erlanda Juliansyah Putra, melalui siaran persnya, Minggu 4 Oktober 2015.

“Atau, pergantian susunan pimpinan dewan atau PAW juga baru bisa dilakukan bila sudah ada putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dan pemerintah melalui Kemenkumham sudah menerbitkan Surat Keputusan Menkumham tentang Kepengurusan Partai Golkar,” kata pria yang berprofesi sebagai pengacara ini lagi.

Pertanyaannya, kata dia, mengapa pengetahuan legalitas itu diabaikan oleh Golkar Aceh dari Kubu ARB, dan kemudian mendapat dukungan dengan Parnas yang tergabung dalam Koalisi Aceh Bermartabat (KAB)?

“Jawaban logisnya adalah Paripurna DPRA dengan agenda tunggal melengserkan Sulaiman Abda hanya untuk menganggu aspek legitimasi ketokohan Sulaiman Abda,” ujarnya.

Kata Erlanda, agenda politik penghancuran legitimasi Sulaiman Abda ini bisa dibaca dari dua hal saja. Pertama, mengapa Muhammad Saleh yang diajukan sebagai pengganti Sulaiman Abda.

“Mengapa bukan kader lain, yang secara kader jauh lebih legitimate dan memenuhi semua syarat yang sudah ditetapkan dalam Rapimnas 5 Partai Golkar. Ini artinya Muhammad Saleh hanya jadi tumbal dari permainan politik yang bermaksud menghancurkan legitimasi Sulaiman Abda. Muhammad Saleh sebagai kader Golkar junior yang diuntungkan oleh kebaikan hati Sulaiman Abda tidak bisa menuntut apa-apa, selain menunggu. Posisi politik Muhammad Saleh yang dulu sangat dekat dengan Sulaiman Abda diperkirakan dapat mengganggu psikologi Sulaiman Abda. Bersandarkan kriteria keder yang boleh menjadi pimpinan di DPRA maka Zuriat Supardjo-lah yang paling memenuhi kriteria,” katanya.

Kedua, kata dia, bagi Parnas yang tergabung dalam KAB merasa gerah dengan posisi ketokohan Sulaiman Abda selama ini yang sangat dekat dengan semua pihak strategis di Aceh, termasuk sangat dekat dengan ormas dan kalangan rakyat kecil, khususnya dengan kalangan kaum muda.

“Popularitas itu membuat terganggu tokoh lainnya menjelang Pilkada 2017. Hal ini, di mata tokoh Parnas dianggap sebagai manufer politik Sulaiman Abda untuk dipinang sebagai Wagub oleh salah satu kandidat. Disisi lain, kedekatan Sulaiman Abda dengan gubernur dan pihak lainnya, membuat tokoh lain kehilangan akses atau setidaknya merasa terhalang dengan keberadaan Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

Untuk itu, kata Erlanda, jalan politik yang strategis adalah memanfaatkan kisruh internal Golkar Aceh untuk menghilangkan legitimasi Sulaiman Abda agar semua pihak menjauh dari Sulaiman Abda. Kepentingan ini bertemu dalam KAB yang secara politik terikat dalam kepentingan saling membantu.

“Jadilah semua mendukung dan kompak menempuh cara untuk melengserkankan Sulaiman Abda dari posisi Wakil Ketua DPRA. Meski secara legal Sulaiman Abda masih tetap berkerja sebagai salah satu pimpinan namun efek dari kudeta paripurna dipandang dapat mengganggu legitimasi politik dari Sulaiman Abda,” kata Erlanda.

“Hanya saja, semua pihak luput dari perhitungan politik jangka panjang. Sulaiman Abda yang selalu tampil dengan karakter politik merakyat dan baik dengan semua kalangan justru akan menambah kecintaan rakyat kepadanya. Seandaikan Sulaiman Abda berani mencalonkan diri sebagai gubernur dari jalur independen, bisa dipastikan Sulaiman Abda bisa menjadi calon kuat, dan tidak tertutup kemungkinan menang. Harus dipahami, publik sangat peduli dan bersedia mendukung tokoh-tokoh yang terdhalimi,” ujarnya. []